partai: PKS

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah yang Berlaku Hari Ini Adalah Langkah Bijak

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong mewah.

Menurut Syaikhu, langkah Prabowo tersebut bijak dan tepat karena memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

“Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan,” ujar Syaikhu kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

Syaikhu menilai, keputusan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil. Dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan menopang daya beli masyarakat.

“Program insentif, seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tandas Syaikhu.

Lebih lanjut, Syaikhu mengatakan, PKS akan terus mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat sekaligus mendorong pemerintah mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.

Diketahui, kebijakan PPN 12 persen mulai berlaku hari ini, Rabu, 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah. Prabowo turut menegaskan, PPN ini berpihak pada masyarakat kecil dengan tetap menerapkan PPN 0 persen bagi kebutuhan pokok masyarakat.

Prabowo mengatakan, pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus Rp 265 triliun sepanjang 2025, termasuk program bantuan pangan untuk 16 juta penerima. Bagi kelompok ini, mendapatkan beras 10 kilogram pada Januari-Febuari 2024, diskon tarif listrik sebesar 50% dengan daya maksimal 2.200 VA, stimulus jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, insentif PPH Pasal 21 yaitu pajak penghasilan karyawan dengan gaji sampai Rp 10 juta ditanggung pemerintah.

01/01/2025 16:57
DPRD DKI Apresiasi Upaya Pemprov Jakarta Kurangi Pengurangan Gas Rumah Kaca

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengapresiasi upaya Pemprov dalam mengurangi penggunaan gas rumah kaca.

Salah satunya Transjakarta yang memperbanyak penggunaan bus listrik.

Menurut Khoirudin, ini merupakan momentum penting bagi Jakarta, untuk menunjukkan komitmennya dalam ikut serta menangani masalah lingkungan.

“Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia – Gas Rumah Kaca (SPEI-GRK) telah berhasil diperoleh oleh Transjakarta, yang menjadi contoh bagi seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Khoirudin di Jakarta, Rabu (1/12/2025).

Politisi PKS itu juga mengapresiasi kinerja Direktur Utama Transjakarta, Welfizon, beserta jajarannya yang telah berusaha dalam mengimplementasikan penggunaan bus listrik.

Khoirudin mengatakan, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya itu, dengan mengajak Transjakarta dan MRT untuk berkolaborasi dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) di Washington DC, Amerika Serikat.

Sebab, lanjut Khoirudin, pada bulan Juni 2024 lalu, MCC tekah memberikan pembiayaan kreatif, untuk program pengurangan emisi.

“Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,” kata Khoirudin.

Khoirudin pun berharap upaya ini dapat menginspirasi BUMD lainnya, untuk melakukan hal serupa.

Termasuk juga menekankan pentingnya pengalihan transportasi publik ke bus listrik, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Ia percaya langkah ini akan membawa Jakarta menuju posisi yang lebih baik, dalam indeks kota global, khususnya dalam hal isu-isu lingkungan.

“Dengan langkah-langkah seperti ini, Jakarta akan semakin menunjukkan kepedulian terhadap isu lingkungan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kota global dan kota bisnis,” ucap Khoirudin.

Ia juga berharap pengurangan emisi oleh BUMD dapat menjadi contoh bagi pihak lainnya, serta mempercepat transisi Jakarta menuju kota global.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

01/01/2025 16:46
PKS Apresiasi PPN 12% Hanya untuk Barang-Jasa Mewah: Bukti Pemerintah Berpihak pada Rakyat Kecil – Page 3

Pemerintah sendiri telah berkomitmen memberi paket stimulus sebesar Rp38,6 triliun yakni bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 220 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPH Pasal 21 yakni bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bebas PPH bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun, dan lain sebagainya.

“Jadi paket stimulus ini semua nilainya Rp38,6 triliun. Untuk barang dan jasa yang tetap diberi pembebasan PPN tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” ungkap Prabowo Subianto.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.

“Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” Prabowo menandaskan.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

01/01/2025 14:30
Perjalanan Maju-Mundur Rencana Kenaikan PPN 12%

Jakarta –

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% terus berubah hingga hari terakhir di 2024. Kenaikan PPN yang rencananya dimulai hari ini, 1 Januari 2025 kembali mengalami penyesuaian pada 31 Desember 2024 kemarin.

Perlu diketahui, rencana kenaikan PPN 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan tersebut dibahas bersama di DPR RI, di mana delapan fraksi setuju (kecuali PKS) untuk aturan itu disahkan.

Dalam Pasal 7 ayat 1 UU HPP, disebutkan tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% sejak 1 April 2022. Lalu, kembali dinaikkan menjadi sebesar 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Kebijakan tersebut diumumkan pada 16 Desember 2024 lalu dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12%, berlaku umum mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai amanah pengaturan PPN pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” kata Airlangga saat itu.

Pemerintah memberikan bantuan dengan menanggung 1% untuk sejumlah barang. Dengan demikian, beberapa produk masih akan dikenakan PPN 11%, tidak baik ke 12%.

Namun mendekati pelaksanaan penerapan kenaikan tarif PPN jadi 12% ini, tidak sedikit kelompok masyarakat yang menyampaikan kritikan atau keluhannya atas rencana tersebut. Alhasil pemerintah kembali mengubah aturan tersebut, sehingga kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah saja.

Pemerintah mengklaim hanya barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12%. Barang mewah yang dimaksud adalah yang saat ini membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang tersebut sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 15 tahun 2023.

Sementara barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta air.

“PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari, namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Sedangkan untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11% karena 1%-nya akan ditanggung pemerintah selama satu tahun. Untuk mendukung aturan tersebut, pemerintah sedang menyiapkan aturannya termasuk daftar barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12%.

Hal tersebut kemudian dipertegas Kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Satu hari jelang penerapan kebijakan tarif PPN baru ini, ia memastikan kenaikan PPN jadi 12% hanya berlaku untuk barang mewah.

“Saya ulangi, kenaikan PPN 11% ke 12% dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah kena PPN barang mewah yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu,” kata Prabowo dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan.

“Contoh, pesawat, jet pribadi itu tergolong barang mewah. Kapal pesiar, yacht, rumah mewah yang nilainya di atas golongan menengah,” sambung Prabowo.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang terdampak kenaikan PPN jadi 12% hanya barang yang sudah terkena PPnBM. Barang tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 yang jumlahnya disebut cukup sedikit.

“Ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang selama ini sudah kena PPnBM. Nah itu kategorinya sangat sedikit, limited. Yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

Dengan begitu, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

“Artinya yang disampaikan presiden tadi, barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena PPN 11% tidak mengalami kenaikan 12%, tetap 11%. Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

Bersamaan dengan itu, demi menjaga kesejahteraan masyarakat pemerintah telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi. Di antaranya Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), serta pemberian diskon biaya listrik sebesar 50% selama 2 bulan (Januari-Februari 2025) bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Selanjutnya untuk kelompok masyarakat kelas menengah, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk menjaga daya beli. Stimulus tersebut yaitu dengan melanjutkan pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar, PPN DTP KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

Di samping itu, terdapat juga kebijakan baru yang akan diterapkan untuk masyarakat kelas menengah, mulai dari pemberian PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, tapi juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan, serta Relaksasi/Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

(eds/eds)

01/01/2025 11:30
PKS Membela Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah: Demi Lindungi Daya Beli Masyarakat – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk jasa dan barang mewah.

Syaikhu menilai kebijakan ini sangat tepat untuk memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini jatuh.

Menurut Ahmad Syaikhu, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil.

“Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” kata Syaikhu dalam keterangannya Rabu (1/1/2025).

Dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat.

“Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Syaikhu bilang, PKS akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial demi mendorong pemerataan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya usai menghadiri rapat pimpinan, akhir tutup tahun kas negara di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024) mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutusken bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.”

“Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo.

Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm).

“Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” katanya.

Presiden mencontohkan barang mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.

“Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” katanya.

Prabowo mengatakan masih ada kesalahpahaman di masyarakat soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain. Saya rasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” katanya.

Menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah atau perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, pertama dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 . Kemudian dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

“Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

01/01/2025 11:10
Fraksi PKS Menaruh Optimisme pada Presiden Prabowo

loading…

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto. FOTO/IST

JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR melakukan evaluasi akhir 2024 dan proyeksi 2025 dengan menaruh optimisme yang sangat besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini ketika diminta pendapatnya oleh sejumlah media tentang situasi dan kondisi kebangsaan tahun 2024 dan harapannya pada 2025 di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Dia mengatakan, baru dua bulan, banyak kebijakan Prabowo yang positif bagi rakyat. Dia menambahkan, PKS siap mendukung penuh dan berharap semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Prabowo.

“Kami ingin mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025 dengan semangat optimisme yang kuat. Kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth (mulus). Demokrasi berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” kata Jazuli.

Fraksi PKS menilai Prabowo sebagai pemimpin yang kuat, karismatik, sekaligus transformatif yang dibutuhkan Indonesia saat ini. “Pemilu telah usai dan Pak Prabowo menjadi pemimpin bagi kita semua. Prabowo Subianto juga menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dengan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun bangsa,” ungkapnya.

Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang Rusia-Ukraina, Agresi Israel di Palestina dan Timteng yang kian memanas, perang dagang Cina-AS, ekonomi dan keuangan global yang tidak menentu, serta turbulensi politik di sejumlah negara, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif.

“Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global ketika berbicara pada sejumlah konferensi internasional serta bertemu dengan negara adidaya seperti Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Presiden menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan rakyat Indonesia juga menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada Presiden Prabowo. Beragam survei menunjukkan di atas 80 persen rakyat percaya Prabowo bisa membawa Indonesia jauh lebih baik.

“Tingkat kepuasan dan kepercayaan rakyat ini tertinggi di antara pemimpin yang pernah ada. Hal ini menandakan tingginya basis legitimasi sekaligus espektasi publik kepada Pak Prabowo dan kabinetnya,” ujarnya.

Menurut dia, tingkat kepercayaan tersebut sejalan dengan komitmen Prabowo yang kuat untuk membantu rakyat, melayani rakyat, meringankan beban rakyat, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa termasuk dalam upaya memajukan ekonomi dan membangun kemandirian nasional.

“Sektor ketenagakerjaan misalnya yang menterinya adalah portofolio PKS atas arahan Presiden langsung menaikkan UMP dan UMK yang signifikan, yaitu naik sebesar 6,5 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya semua bekerja cepat dan tepat sasaran untuk rakyat,” terangnya.

31/12/2024 19:37
Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

loading…

Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

“Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

“Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

“Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

(zik)

31/12/2024 06:43
DPRD Magetan Soroti Lonjakan Kasus PMK, Minta Disnakkan Fokus Pencegahan

Magetan (beritajatim.com) – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Magetan kembali mencuat dengan lonjakan signifikan pada akhir tahun 2024. Ketua Komisi B DPRD Magetan, Rita Haryati, bersama jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan ini melalui berbagai langkah konkret.

“Kami sudah berdiskusi dengan Dinas Peternakan dan akan melakukan langkah-langkah, seperti pemberian desinfektan di desa-desa dengan tingkat kematian ternak yang tinggi. Ini sekaligus untuk mengedukasi peternak bahwa kebersihan kandang sangat penting dalam mencegah PMK,” kata Rita usai Rapat Dengar Pendapat, Senin (30/12/2024).

Selain desinfektan, rencananya akan ada pemberian vitamin serta sosialisasi pentingnya pencegahan PMK. “Kami mengimbau peternak untuk tidak mendatangkan hewan ternak dari luar daerah sementara waktu, guna meminimalisir penyebaran virus,” terang legislator PDIP itu.

Sekretaris Komisi B DPRD Magetan, Sugeng Riyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas ledakan kasus yang terjadi pada Desember 2024. “Tercatat ada 218 kasus PMK hanya di bulan Desember ini. Tingkat kematian ternak saat ini cukup tinggi dibandingkan puncak wabah pada tahun 2022,” ujarnya.

Sugeng juga menyoroti kendala anggaran yang terbatas dan minimnya alokasi vaksin dari pemerintah pusat. “Pemerintah seharusnya memastikan vaksinasi dilakukan secara berkesinambungan. Ternak seharusnya divaksin minimal tiga kali agar bisa dinyatakan aman. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” tambah legislator PKS itu.

Selain PMK, ditemukan indikasi infeksi bakteri yang menyebabkan pendarahan pada kulit ternak. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kematian ternak. Temuan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait.

Sugeng mengingatkan bahwa PMK bukanlah masalah baru. Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK pada tahun 1996 setelah upaya panjang selama lebih dari satu dekade. Namun, lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap PMK harus terus ditingkatkan.

“Setelah puncak wabah 2022, kita kecolongan. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja lebih serius untuk memastikan vaksinasi dan pencegahan dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai kasus ini terus berulang,” tegas Sugeng.

Komisi B DPRD Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan berharap langkah-langkah edukasi, desinfeksi, dan vaksinasi yang diambil dapat menekan penyebaran PMK. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar Magetan kembali stabil sebagai lumbung ternak yang sehat,” tutup Rita.

Dengan kolaborasi yang kuat, Magetan optimis dapat menghadapi tantangan ini dan mengembalikan kejayaan sektor peternakan di wilayah ini. [fiq/kun]

30/12/2024 19:31
Bank Mega Syariah Dukung Program 3 Juta Rumah untuk MBR

Jakarta, CNN Indonesia —

Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah,” ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.

Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

“Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP,” ujarnya.

“Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran,” imbuh Oney.

Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

“Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy),” pungkasnya.

(pta/sfr)

30/12/2024 17:45
Janjikan Kemerdekaan Palestina, PKS Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA – PKS memastikan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran karena telah berkomitmen untuk membela kemerdekaan negara Palestina.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai upaya Prabowo Subianto untuk membela kemerdekaan Palestina selama ini sudah sejalan dengan tujuan PKS.

Bahkan, Jazuli juga mengapresiasi Prabowo yang selalu membela kemerdekaan Palestina di setiap acara konferensi internasional.

“Kita menyaksikan Presiden Prabowo yang kini baru menjabat dua bulan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan determinan di pentas global. Presiden telah menunjukkan dignity sebagai bangsa termasuk sikap yang tegas dalam membela kemerdekaan Palestina,” tutur Jazuli di Jakarta, Senin (30/12)

Dia berpandangan ada beberapa masalah global yang saat ini membuat dunia menjadi tidak pasti seperti masalah perang Ukraina-Rusia, agresi Israel di Palestina dan Timur Tengah dan perang dagang China-AS.

Untuk menghadapi berbagai tantangan global tersebut, kata Jazuli, dibutuhkan pemimpin Indonesia yang kuat seperti Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan determinatif,” katanya.

Selain itu, Jazuli juga mengamati proses demokrasi yang kini berjalan semakin baik di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahkan, proses transisi kepemimpinan pun berjalan dengan aman dan lancar

“Saat ini kita telah melewati pergantian kepemimpinan yang smooth. Demokrasi bahkan berjalan relatif baik dan transisi kepemimpinan berjalan lancar,” ujarnya.

30/12/2024 17:16