Xcloud.id

partai: PKS

  • Lamborghini Bupati Jepara Terpilih Tak Ada di LHKPN, Witiarso Utomo Siap Revisi kalau Sudah Dilantik – Halaman all

    Lamborghini Bupati Jepara Terpilih Tak Ada di LHKPN, Witiarso Utomo Siap Revisi kalau Sudah Dilantik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo menyebut akan merevisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya setelah kepemilikan mobil sport Lamborghini menjadi polemik.

    Hal itu dikarenakan Lamborghini merah bernopol B 1666 BUL itu tidak masuk dalam LHKPN yang dilaporkan Witiarso Utomo.

    LHKPN yang disampaikan Witiarso Utomo saat mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara pada September 2024 hanya mencantumkan kepemilikan empat unit kendaraan.

    Yaitu satu unit mobil Toyota Alphard 2023 senilai Rp 1,5 miliar, satu unit Toyota Fortuner 2020 senilai Rp 450 juta, dan dua motor merek Honda.

    Total nilai kendaraan yang dilaporkan itu mencapai Rp 1,9 miliar.

    Dikutip dari Kompas.com, Witiarso akan merevisi LHKPN miliknya apabila sudah resmi dilantik menjadi Bupati Jepara 2024-2029.

    “Saya taat aturan. Apa pun yang menjadi ketentuan yang berlaku, saya ikuti,” tegas Witiarso, Minggu (5/1/2025).

    Witiarso meminta masyarakat bijak terkait belum tercatatnya Lamborghini miliknya yang belum dimasukkan di LHKPN.

    Ia mengatakan, saat ini dirinya masih belum berstatus pejabat negara.

    Adapun pelantikannya sebagai Bupati Jepara akan digelar pada 10 Februari 2025.

    “Saya berharap masyarakat memahami soal itu karena saat ini saya belum resmi dilantik.”

    “Kalau dilantik harta kekayaan saya utuh dilaporkan ke LHKPN,” katanya.

    Viral di Media Sosial

    Sorotan terhadap Witiarso Utomo berawal dari beredarnya video pendakwah Gus Iqdam mengendarai Lamborghini berwarna merah.

    Gus Iqdam menegaskan bahwa mobil sport yang dinaikinya itu bukan miliknya.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja. Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024).

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah. Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Profil Witiarso Utomo

    Witiarso Utomo dikenal sebagai pengusaha di Jepara.

    Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 18 April 1982.

    Witiarso menikah dengan Ella Witiarso dan dikaruniai tiga buah hati.

    Pria yang akrab disapa Wiwit ini memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Bandungharjo 03 pada 1988.

    Kemudian Witiarso Utomo melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Keling.

    Pada 1997, ia mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Keling.

    Tak sampai di situ, Witiarso Utomo menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stikubank Semarang pada 2005.

    Karier Witiarso Utomo telah malang melintang.

    Ia memulai kariernya sebagai pengusaha.

    Witiarso Utomo mendirikan usaha yaitu PT Dua Putra Utama Makmur. Di perusahaannya tersebut, ia menduduki posisi sebagai Presiden Direktur.

    Tak hanya itu, ia juga menjabat sebagai Komisioner PT Pandawa Putra Investama.

    Di bawah kepemimpinannya, kedua perusahaan tersebut berhasil mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara tetangga di Asia.

    Barulah pada tahun 2024 Witiarso Utomo berkiprah di dunia politik.

    Pada Pemilu 2024, Witiarso Utomo maju sebagai calon Bupati Jepara berpasangan dengan Muhammad Ibnu Hajar, seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

    Pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh mayoritas partai politik, termasuk PPP, PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PSI, dan Partai Buruh.

    Dalam Pilkada tersebut, mereka berhasil terpilih dengan perolehan suara luar biasa, yaitu 80,93 persen atau sebanyak 457.209 suara.

    Witiarso Utomo tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp8,3 miliar.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Falza Fuadina) (Kompas.com)

  • Saling Menuding Masalah Sampah Pasar Induk Gedebage

    Saling Menuding Masalah Sampah Pasar Induk Gedebage

    JABAR EKSPRES – Ketua Paguyuban Pasar Induk Gedebage, Agus, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelola pasar, PT Ginanjar. “Kami sudah berulang kali meminta pengelola untuk bertanggung jawab, tetapi sampai sekarang tidak ada langkah konkret,” katanya.

    Agus menjelaskan bahwa paguyuban sudah melakukan upaya swadaya dengan mengangkut sampah secara rutin, namun karena keterbatasan alat dan dana, hanya sebagian kecil sampah yang bisa diolah.

    Menurutnya, biaya pengangkutan sampah yang tinggi menjadi kendala utama. “Biaya pengangkutan ke DLH mencapai Rp158 ribu per kubik, sementara pemasukan dari pedagang tidak mencukupi. Kami benar-benar kesulitan,” tambahnya.

    Agus juga menyoroti ketiadaan perjanjian kerja sama (PKS) antara PT Ginanjar dan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah. Hal ini, menurutnya, semakin memperburuk pengelolaan sampah di Pasar Gedebage.

    BACA JUGA:Merunut Masalah Sampah Pasar Induk Gedebage

    Menanggapi kritikan tersebut, Faisal Nugraha dari PT Ginanjar membantah tudingan bahwa pihaknya abai terhadap masalah sampah. Faisal menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya sudah ditunjuk untuk mengelola sampah di pasar, namun kini pengelolaan sampah sepenuhnya diserahkan kepada Paguyuban Pedagang.

    “Memang ada masalah dengan kapasitas pengolahan sampah. Mesin gibrik yang kami miliki hanya mampu mengolah 5 persen dari total 20 ton sampah per hari,” ungkap Faisal.

    Faisal juga menambahkan bahwa sampah yang ada sebagian besar adalah sampah organik, sementara DLH hanya menerima sampah residu.

    “Kami berharap mesin pengolahan baru yang akan datang bisa membantu mengurangi volume sampah. Dengan mesin baru, harapannya bisa mengolah hingga 60 persen sampah yang ada,” jelasnya.

    Harapan di Tengah Masalah

    BACA JUGA:Program Pilah Sampah Kota Bandung Kembali Dipertanyakan

    Meski begitu, harapan masih ada untuk mengatasi krisis sampah di Gedebage. Agus berharap pemerintah dan pengelola pasar bisa bekerja sama untuk menerapkan konsep zero waste dan menyelesaikan masalah sampah secara lebih menyeluruh.

    “Pengelolaan sampah harus dimulai dari pengolahan di tempat, bukan hanya mengandalkan pengangkutan,” katanya.

    Sementara itu, Faisal optimis bahwa dengan adanya mesin baru, masalah sampah di Gedebage bisa diselesaikan secara bertahap. “Kami berusaha agar sampah tidak terus menumpuk. Kami bekerja keras agar progres pengolahan sampah ini terlihat jelas,” tegas Faisal.

  • Siap Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi, Ini Target PTPN IV PalmCo  – Halaman all

    Siap Pasarkan 120.000 MT CPO Bersertifikasi, Ini Target PTPN IV PalmCo  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Sub Holding PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo) menargetkan mampu mendapatkan tambahan penghasilan dari harga premium atau premium price penjualan 120 ribu metrik ton minyak sawit mentah bersertifikat Roundtable of Sustainable Palm Oil model Indetity Preserved senilai 3,6 juta dolar AS di 2024.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan pada tahun 2024 lalu memproduksi 2,58 juta ton crude palm oil (CPO) bersertifikasi RSPO. Untuk tahun 2025 ini menyasar 120 ribu metrik tonnya terjual dengan standar RSPO IP atau maupun segregation.

    “Target itu kami ambil dari wilayah operasional PTPN IV di Riau dan Sumatera Utara dengan kisaran premium price 20 sampai dengan 50 US Dollar per metrik ton,” katanya, dalam keterangan tertulisnya Minggu (5/1/2025).

    “Dengan asumsi rata-rata  30 dolar AS per metrik ton, maka diestimasikan akan memberikan nilai tambah 3,6 juta dolar AS atau Rp 54 miliar dari nilai jualnya,” lanjut Jatmiko.

    Ia menjelaskan bahwa CPO RSPO Identity Preserved maupun Segregation merupakan produk CPO yang memiliki nilai premium signifikan untuk pasar global. Produk tersebut  merupakan komitmen perusahaan untuk menjamin jejak keberlanjutan dan keterlacakan di sepanjang rantai pasok produksi.

    “RSPO IP adalah model rantai pasokan Penjagaan Identitas (Preserved) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Model ini memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS tunggal bersertifikat RSPO,” jelasnya.

    Pengiriman perdana produk CPO bersertifikasi RSPO IP sendiri berlangsung di PTPN IV Regional III pada akhir pekan ini. Sebanyak 4.000 metrik ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) model IP dikirim dari pabrik kelapa sawit Tandun dan Sei Rokan PTPN IV Regional III Riau.

    “Sertifikasi RSPO model IP ini bukan hanya sekedar premium price maupun kemampuan kita bersaing di pasar global, namun merupakan wujud komitmen kita untuk bersama-sama melaksanakan program sawit lestari yang berkelanjutan,” urainya.

    PTPN IV Regional III sendiri pada tahun ini menargetkan untuk menghasilkan 50.000 metrik ton CPO RSPO IP untuk dipasarkan di pasar global.

    Lebih jauh, Jatmiko mengatakan bahwa pengiriman perdana yang dilaksanakan serentak di PKS Sei Rokan dan PKS Tandun ini merupakan moment penting pasca kerja keras Regional III dalam meraih sertifikasi RSPO-IP sejak medio 2024 baru dapat terwujud jelang penghujung tahun.

    Hingga saat ini, PTPN IV Regional III tercatat sebagai bagian dari Sub Holding PTPN IV PalmCo perdana yang berhasil memiliki sertifikasi RSPO model IP. Sertifikasi model itu berkontribusi terhadap premium price yang signifikan mencapai 40 dolar AS per metric ton.

    Region Head PTPN IV Regional III Ahmad Gusmar Harahap menambahkan dengan adanya sertifikasi model IP ini turut akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara dari hasil kegiatan pengiriman CPO berkualitas tinggi di pasar global. 

    “Insya Allah, tahun ini, kita menargetkan mampu memproduksi dan mengapalkan 50.000 ton CPO bersertifikasi IP yang memiliki premium price sebesar 40 dolar AS per Metric Ton. Dengan adanya sertifikasi IP ini, tidak hanya membawa added value, namun juga kontribusi kita untuk terus mengoptimalkan peluang, memaksimalkan perbaikan, dalam memanfaatkan setiap peluang dan menjawab tantangan,” kata Gusmar.

    Dia memaparkan bahwa saat ini karyawan perusahaan sebaiknya sudah mulai untuk berfikir secara luas, tidak hanya untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas, namun juga menunjukkan kepada dunia bahwa PTPN IV Regional III bisa menjaga nama baik komoditas utama Indonesia saat ini.

    “Bahkan Presiden Bapak Prabowo juga menyatakan bahwa sawit adalah asset strategis negara yang diharapkan banyak negara di dunia. Untuk itu, kami berkomitmen menjadi bagian penting menjaga asset strategis negara ini dan berkontribusi positif terhadapnya,” urainya.

    Kegiatan pengiriman perdana secara simbolis yang dilaksanakan dengan melepas truk tangki  CPO model IP untuk dikirim ke pelabuhan internasional Kota Dumai diikuti penyaluran santunan kepada ratusan anak yatim di lingkungan perusahaan.

  • Mengintip Harta Witiarso Bupati Jepara hingga Lamborghini Tak Tercatat LHKPN, Aset Properti Rp 3,4 M

    Mengintip Harta Witiarso Bupati Jepara hingga Lamborghini Tak Tercatat LHKPN, Aset Properti Rp 3,4 M

    TRIBUNJATIM.COM – Witiarso Utomo Bupati Jepara terpilih belakangan jadi sorotan lantaran punya barang begitu mewah tanpa melaporkan ke LHKPN.

    Bupati Jepara terpilih, Witiarso Utomo, mendadak viral lantaran ketahuan memiliki mobil Lamborghini yang tidak tercatat di LHKPN.

    Hal ini bermula dari sebuah video yang merekam Gus Iqdam memakai Lamborghini warna oranye.

    Video tersebut diunggah di Instagram @sabilu_taubah pada Minggu (29/12/2024).

    Awalnya warganet mengira jika mobil itu milik Gus Iqdam.

    Namun Gus Iqdam lantas menyebut jika mobil tersebut milik temannya, bupati Jepara terpilih.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja. Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024). 

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah. Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Nama Witiarso Utomo pun menjadi viral, karena mobil Lamborghini miliknya tidak tercatat di LHKPN. 

    Siapa Witiarso Utomo? Berikut rekam jejaknya punya kekayaan 8 Miliar. 

    Witiarso Utomo merupakan politikus kelahiran Jepara, 18 April 1982. 

    Sebelum menggeluti bidang politik, Witiarso merupakan pengusaha muda di Jepara. 

    Dilansir dari situs resmi KPU RI, beberapa jabatan penting pernah dirasakan Witiarso. 

    Ia pernah menduduki posisi sebagai Presiden Direktur PT Dua Putra Utama Makmur hingga Komisioner PT Pandawa Putra Investama. 

    Witiarso Utomo seorang bupati terpilih (Tribunnews.com)

    Bahkan, Witiarso Utomo yang menjadi pendiri dua perusahaan tersebut bisa mengekspor hasil produksinya ke beberapa negara tetangga di Asia. 

    Pada Pemilu 2024, Witiarso Utomo pun maju sebagai calon Bupati Jepara. 

    Dia berpasangan dengan politikus PPP, Muhammad Ibnu Hajar. 

    Pasangan nomor urut 2 tersebut didukung oleh sebagian besar partai, yakni PPP, PDI-P, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PSI, dan Partai Buruh. 

    Witiarso-Ibnu Hajar pun memenangkan konstestasi Pilkada Jepara 2024 sebesar 80,93 peren atau 457.209 suara. 

    Riwayat Pendidikan 

    SD Negeri Bandungharjo 03 (1988-1994)
    SMP Negeri 2 Keling (1994-1997)
    SMA Negeri 1 Keling (1997-2000)
    Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIKUBANK Semarang (2001-2005) 
         

    Dilansir dari elhkpn.kpk.go.id, Witiarso Utomo melaporkan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp8.333.992.917. 

    Dari sejumlah uang tersebut, sebesar Rp1.994.000.000 merupakan harta alat transportasi dan mesin. 

    Di sana, tidak tercatat mobil Lamborghini yang dikatakan Gus Iqdam adalah milik sang Bupati Jepara terpilih. 

    Witiarso hanya melaporkan dua motor dan dua mobil, yakni: 

    1. Motor Honda XIH02N32L1 A/T Tahun 2023 senilai Rp28.000.000

    2. Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 Tahun 2020 senilai Rp450.000.000

    3. Motor Honda K1H02N14L0 A/T Tahun 2015 senilai Rp16.000.000

    4. Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T Tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000.

    Klarifikasi

    Melansir dari Kompas.com Witiarso pun membenarkan mobil mewah tersebut adalah kendaraan pribadinya yang memang belum sempat dilaporkan di formulir LHKPN. 

    “Ya nanti diperbaiki LHKPN. Itu LHKPN dibuat waktu untuk pendaftaran calon bupati. Nanti kami revisi,” kata Witiarso saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Sabtu (4/1/2025).

    Sementara itu, mengenai legalitas Lamborghini tersebut, Witiarso enggan berkomentar banyak.

    Dia hanya berujar bahwa keterangan detail terkait dokumen keabsahan Lamborghini akan segera dilaporkan ke LHKPN. 

    “Ditunggu saja revisinya. Nanti dijelaskan semuanya,” pungkas Witiarso. 

     Untuk diketahui, pada Pilkada 2024, Witiarso yang berprofesi sebagai pengusaha ini maju sebagai calon Bupati Jepara berpasangan dengan Muhammad Ibnu Hajar, politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Sebelumnya, video Lamborghini milik Witiarso Utomo itu viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Instagram @sabilu_taubah, Minggu (29/12/2024).

    Dalam video tersebut, terlihat pendakwah Gus Iqdam mengendarai Lamborghini berwarna merah dengan plat nomor B 1666 BUL.

    Hingga artikel ini ditulis, video Gus Iqdam mengendarai Lamborghini itu telah dilihat sebanyak 1 juta kali.

    Selain mobil Lamborghini berwarna merah itu, terdapat juga beberapa mobil sport lainnya yang berjajar.

    Sementara itu, Gus Iqdam sempat membantah bahwa Lamborghini itu miliknya.

    “Kayak kemarin aku ke Jepara, memang tak sengaja.

    Kebetulan bupati terpilih teman lamaku, sejak beberapa tahun lalu sudah ketemu,” ungkap Gus Iqdam, dikutip dari TikTok @nanangblitar, Selasa (31/12/2024).

    “Aku datang mobil sport-nya ditata di depan rumah.

    Bangun tidur sehabis mengaji pagi, mobilnya aku setir,” bebernya. 

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Peluang Maju Pilpres 2029 setelah Presidential Threshold Dihapus, Cak Imin: Trauma Kalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menanggapi peluangnya maju pada Pilpres 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

    Cak Imin enggan memastikan langkah politiknya di masa depan. Sambil bergurau, ia menyebut pengalaman kalah di Pilpres 2024 masih membekas.

    “Nanti maju (Pilpres 2029) enggak tahu, masih panjang. Trauma kalah. Belum tahu rasanya kalah sih,” ujar Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

    Muhaimin Iskandar sebelumnya mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Pasangan Anies-Cak Imin, yang diusung oleh Koalisi Perubahan (PKB, Partai Nasdem, dan PKS), harus mengakui keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju.

    Pasangan Prabowo-Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

    Terkait putusan MK, Cak Imin mengakui penghapusan presidential threshold membuka peluang bagi PKB untuk mencalonkan kadernya sendiri pada Pilpres 2029. Namun, ia juga menekankan terlalu banyak calon presiden justru tidak realistis.

    “Jalan menuju Pilpres 2029 masih panjang. Saat ini belum saatnya PKB membahas soal pencalonan,” tegas Cak Imin.

    Cak Imin menyerahkan implementasi putusan MK tersebut kepada DPR melalui revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu).

    “Kalau keputusan MK, siapa pun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab dari keputusan itu yang harus dikembalikan kepada pembuat UU. Nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” paparnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus presidential threshold sebesar 20% kursi DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan final dan mengikat ini merupakan hasil sidang perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis (2/1/2025).

    Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

  • Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid angkat suara. Terkait diterimanya Judicial Riview (JR) terkait ambang bagas Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Mantan Ketua MPR RI itu mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan serupa sebelumnya.

    “Setelah sebelumnya banyak pihak termasuk @PKSejahtera mengajukan JR ke MK terkait PT 20%, akhirnya #MKRI mengabulkan,” kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari unggahannya di X, Jumat (3/1/2025).

    “Kami dukung,” tambahnya.

    Meski begitu, ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya konsisten. Bukan hanya ambang batas Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga mesti dihapuskan.

    “Dan agar konsisten dengan argumen MK, mestinya treshold terkait Pilkada juga dihapuskan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak. Menurutnya itu inkonstitusional.

    “Pilpres & Pileg serentak juga dikoreksi karena tidak sesuai dengan Konstitusi,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan inkonstitusional.

    Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (2/1/2024).

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo.

    “Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional,” sambung Suhartoyo, membacakan poin putusan berikutnya.
    (Arya/Fajar)

  • Pengelola Tak Bisa Diandalkan, Paguyuban Pasar Induk Gedebage Babak Belur Tangani Sampah

    Pengelola Tak Bisa Diandalkan, Paguyuban Pasar Induk Gedebage Babak Belur Tangani Sampah

    JABAR EKSPRES – Ketua Paguyuban Pasar Induk Gedebage, Agus, mengungkapkan bahwa pihaknya kewalahan menangani tumpukan sampah di pasar.

    Upaya swadaya yang dilakukan paguyuban selama ini dinilai tidak cukup untuk mengatasi timbulan sampah harian yang mencapai 15 kubik.

    “Setiap hari kami mengangkut 20 kubik sampah dari lapak pedagang. Namun, hanya 4 kubik yang berhasil diolah menggunakan mesin gibrik. Sisanya menumpuk hingga menjadi masalah besar,” ujar Agus kepada Jabar Ekspres, Kamis (2/1).

    BACA JUGA: Krisis Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengelola Dinilai Abai

    Paguyuban bergantung pada pemasukan dari jasa pengelolaan sampah yang dikenakan kepada pedagang.

    Namun, pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional.

    “Kami dapat sekitar Rp80 juta per bulan. Itu hanya cukup untuk menggaji 30 pekerja dan perawatan mesin,” jelasnya.

    BACA JUGA: Janji Selesai Akhir 2024, Proses Perampungan Revitalisasi Pasar Cihaurgeulis Masih Berkutat di Ranah Peradilan

    Dengan biaya pengangkutan sampah ke DLH mencapai Rp158 ribu per kubik, paguyuban harus membayar Rp71 juta per bulan untuk 450 kubik sampah yang tidak terolah.

    “Akhirnya kami nombok. Kalau tidak tercapai, sampah tidak diangkut. Kami sudah babak belur,” tegas Agus.

    Menurut Agus, jika tidak ada tindakan nyata dari pengelola maupun pemerintah, masalah ini hanya akan terus memburuk.

    BACA JUGA: Berbulan-bulan Tidak Diangkut, Sampah Menggunung di TPS Pasar Induk Gedebage

    Ia berharap ada solusi jangka panjang yang melibatkan semua pihak untuk menangani krisis sampah di Pasar Induk Gedebage.

    Agus juga menyoroti ketidakhadiran pengelola dalam pengelolaan sampah.

    “Pengelola tidak punya PKS dengan DLH. Sementara kami yang harus menanggung semuanya,” pungkasnya.

  • Krisis Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengelola Dinilai Abai

    Krisis Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengelola Dinilai Abai

    JABAR EKSPRES – Gunungan sampah setinggi 3 meter di Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, telah menjadi pemandangan sehari-hari selama beberapa bulan terakhir.

    Tumpukan tersebut memicu bau menyengat, aliran cairan sampah (leachate) yang mencemari lingkungan, serta keresahan pedagang dan pengunjung pasar.

    Ketua Paguyuban Pasar Induk Gedebage, Agus, mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung selama tiga hingga empat bulan.

    Menurutnya, pihak paguyuban telah berulang kali meminta pertanggungjawaban pengelola pasar, namun hingga kini tidak ada solusi konkret.

    BACA JUGA: Berbulan-bulan Tidak Diangkut, Sampah Menggunung di TPS Pasar Induk Gedebage

    “Sebetulnya pihak kami sudah meminta pertanggungjawaban kepada pengelola. Ini kepentingan bersama,” ujar Agus saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (2/1).

    Agus menjelaskan bahwa paguyuban telah mengambil langkah swadaya untuk menangani sampah pasar, termasuk mengangkut 20 kubik sampah per hari dari lapak pedagang.

    Namun, hanya sekitar 4 kubik yang berhasil diolah menggunakan mesin gibrik, sementara sisanya terus menumpuk.

    Meski begitu, paguyuban kerap menghadapi kendala keterbatasan dana operasional. Biaya pengangkutan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai Rp158 ribu per kubik, sementara pemasukan dari pedagang tidak mencukupi.

    BACA JUGA: Janji Selesai Akhir 2024, Proses Perampungan Revitalisasi Pasar Cihaurgeulis Masih Berkutat di Ranah Peradilan

    “Kalau kami tidak sanggup, ya seperti ini. Tapi selama ini pengelola apatis,” tambah Agus.

    Ia juga menyoroti absennya perjanjian kerja sama (PKS) antara pengelola pasar dengan DLH.

    Agus menilai, pengelola harus bertanggung jawab atas masalah ini karena sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas pasar.

    Menurut Agus, masalah sampah di Pasar Induk Gedebage mencerminkan buruknya koordinasi antara pengelola, pedagang, dan pemerintah.

    BACA JUGA: Jelang Tahun Baru 2025, Harga Cabai di Pasar Baleendah Alami Kenaikan!

    Ia berharap ada perhatian lebih besar dari pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

    “Kami hanya bisa bertahan sebisanya. Jika ini terus dibiarkan, kondisi ini akan semakin parah,” pungkasnya.

  • Tak naikkan PPN bahan pokok, DPR: Prabowo berpihak ke rakyat kecil

    Tak naikkan PPN bahan pokok, DPR: Prabowo berpihak ke rakyat kecil

    Kita siap mengawal kebijakan pemerintah tersebut dengan memastikan bahwa PPN 12 persen limitatif hanya untuk barang-barang super mewah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan Presiden Prabowo terbukti sangat berpihak kepada rakyat kecil ketika menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya untuk barang-barang mewah saja.

    “Hal ini semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, betapapun kenaikan PPN 12 persen adalah perintah undang-undang HPP,” kata Jazuli dalam siara pers resmi yang diterima ANTARA, Kamis.

    Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Banten ini, Prabowo sangat memahami kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Namun di satu sisi, pemerintah juga perlu menaikkan pajak demi meningkatkan jumlah penerimaan negara.

    Karenanya, lanjut Jazuli, Prabowo lebih memilih membebankan kenaikan PPN sebesar 12 persen untuk masyarakat kalangan menengah ke atas dibandingkan masyarakat kecil.

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen pada akhirnya hanya berlaku untuk barang-barang super mewah seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah apartemen kondominium mewah dengan harga di atas 30 miliar rupiah dan kendaraan bermotor mewah.

    “Presiden tegas menggarisbawahi berulang bahwa kenaikan hanya untuk barang jasa mewah saja, yakni barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN Barang Mewah 11 persen, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” jelas Jazuli.

    Dengan demikian, beberapa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum dan sebagainya tidak mengalami kenaikan.

    Jazuli beserta jajaran fraksinya memastikan akan mengawal kebijakan tersebut agar diterapkan dengan adil dan tidak memberikan masyarakat kecil.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, PKS: Langkah Bijak demi Kesejahteraan

    PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, PKS: Langkah Bijak demi Kesejahteraan

    Jakarta Beritasatu,.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai  (PPN) 12 persen hanya akan diterapkan untuk barang-barang mewah tepat. Alasannya, memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi.

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan tersebut juga menunjukkan keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap kepentingan rakyat kecil.

    “Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (1/1/2025).

    Syaikhu menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat. PKS terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial.

    Dengan demikian, menurut dia, kenaikan PPN 12 persen diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan.

    “Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegas Syaikhu terkait kenaikan PPN 12 persen.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal berpendapat penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah-menengah dengan kalangan atas. Menurut dia, kebijakan ini juga memberikan ruang bagi pelaku industri untuk tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

    “Jadi kebijakan ini justru membangkitkan keadilan bagi masyarakat. Yang tidak adil itu kalau pemilik barang mewah, yang punya pesawat, rumah bagai istana, pajaknya sama dengan kalangan menengah ke bawah yang punya sepeda motor,” ungkapnya.

    Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kestabilan tarif pajak untuk barang kebutuhan sehari-hari dan jasa nonmewah akan membantu industri dalam negeri menjaga produktivitas dan daya saingnya, juga menghindari potensi efek domino terhadap harga barang lain yang dapat membebani masyarakat.

    Pemberlakuan kenaikan tarif PPN 12 persen hanya pada barang mewah, seperti jet pribadi, kapal pesiar, dan properti bernilai tinggi, menunjukkan adanya pendekatan yang berkeadilan dalam kebijakan pajak. Pajak atas barang-barang tersebut layak untuk ditingkatkan, mengingat konsumennya berasal dari kalangan yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.