Xcloud.id

partai: PKS

  • Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jagoan PKS Imam Budi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pasangan calon wali kota dan wakil walikota Depok usungan PKS dan Golkar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Majelis Hakim Panel 2 Saldi Isra menyatakan perkara nomor 113/PHPU/ WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok itu dicabut saat memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.

    Namun, kata dia, seharusnya pihak Imam-Ririn tetap hadir dalam sidang untuk memberikan keterangan mengapa mencabut gugatan.

    “Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? tidak hadir ya?,” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (1/8).

    “Jadi ini diberitahukan Kota Depok ini kita tetap panggil dalam persidangan untuk diklarifikasi tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” sambungnya.

    Kemudian, Saldi melanjutkan persidangan gugatan sengketa Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah lain.

    Di tengah sidang, pihak paslon nomor urut 2 sekaligus pemenang Pilkada Depok Supian Suri-Chandra Rahmansyah yang telat datang pun bertanya kepada Saldi terkait kejelasan gugatan dari Imam-Ririn itu.

    Saldi menegaskan pasangan Imam-Ririn telah mencabut gugatan mereka ke MK dan tidak hadir dalam persidangan.

    “Kami dari pihak terkait perkara 113 kami tadi kami agak telat Yang Mulia jam 10 baru masuk mohon infonya terkait dengan pilkada kota depok,” kata perwakilan Supian-Chandra.

    “Depok mencabut permohonan dan tidak hadir dalam persidangan,” jawab Saldi

    Sebelumnya, KPU Depok telah menetapkan perolehan suara pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul di Pilwalkot Depok dengan merengkuh 451.785 suara atau 53,24 persen.

    Sementara itu, Imam-Ririn kalah dengan perolehan suara sebesar 396.863 suara atau 46,76 persen. Kekalahan Imam-Ririn juga berarti dominasi PKS di Depok selama hampir dua dekade tumbang.

    Sejak pemilihan Wali Kota Depok digelar secara langsung pada 2005, PKS selalu berhasil merebut kursi Depok-1. PKS memenangkan Pilkada Depok berturut-turut pada 2005, 2010, 2015, dan 2020.

    (mba/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK

    Imam Budi-Ririn Farabi Cabut Gugatan Sengketa Pilkada Depok di MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon wali kota Depok
    Imam Budi Hartono
    –
    Ririn Farabi Arafiq
    mencabut gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Pencabutan perkara nomor 113/PHPU/WAKO-XXIII-2025 PHPU Kota Depok ini diketahui setelah Ketua Majelis Hakim Panel 2 Saldi Isra memeriksa permohonan para pihak yang mengajukan gugatan.
    “Perkara 113, pemohon 113, Kota Depok? Tidak hadir ya?” tanya Saldi Isra dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Lantas, Saldi Isra pun menjelaskan bahwa pihak pemohon dari Depok mencabut gugatannya.
    Namun, dia bilang, perwakilan dari kubu Imam-Ririn seharusnya tetap menghadiri sidang
    “Jadi ini diberitahukan, Kota Depok ini kita tetap panggil sih dalam persidangan untuk diklarifikasi, tapi ini mencabut permohonan atau menarik permohonan,” kata Saldi.
    Sebelumnya, tim pemenangan pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq menyatakan mengajukan gugatan ke MK atas hasil rekapitulasi suara yang telah selesai dihitung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok.
    “Ya, ini kan proses demokrasi yang kita harapkan berlaku adil, jujur, dan transparan, jadi kita akan mengadukan kepada MK. Jadi biarkan, itu ranah sengketa Pilkada kan di MK,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Imam-Ririn, Dindin Syafrudin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/12/2024).
    Langkah ini menjadi tindak lanjut dari aksi penolakan tanda tangan berita acara KPU terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara
    Pilkada Depok
    2024.
    “Kami sudah melaporkan juga ke Bawaslu secara formal dan sekarang kami melengkapi hal-hal tersebut,” ujar Dindin.
    Meski demikian, Dindin menegaskan, gugatan ini dibuat atas nama demokrasi untuk menerima haknya sebagai politisi dan bagian dari partai dalam menolak.
    Terlebih, penolakan itu juga berdasarkan temuan mereka sendiri, misalnya terkait dugaan pelanggaran dibukanya kotak suara tanpa pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan atau saksi timses nomor urut 1.
    Lalu, ada juga temuan perihal indikasi pemilih masih belum cukup umur atau berusia di bawah 17 tahun.
    “Tapi tetap saat ini kami menghormati hasil pilihan warga masyarakat Depok yang memilih Pak Imam, maupun memilih Pak Supian Suri,” jelas Dindin.
    Sebagai informasi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
    Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Sebut Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika Ibadah Dipersingkat – Page 3

    PKS Sebut Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika Ibadah Dipersingkat – Page 3

    Panitia kerja (Panja) DPR RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025 yang menjadi Rp55 juta. Prabowo ingin biaya haji 2025 yang dibebankan ke jemaah lebih rendah.

    “Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah (Rp55 juta) itu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi sebab pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Manwar mengatakan penurunan biaya haji sesuai keinginan Prabowo akan dibahas lagi pada tahun 2026.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” jelasnya.

    Menurut dia, DPR dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya harus mempertimbangkan kurs mata uang asing.

    “Mengenai spesifikasi angka Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan,” tutur Marwan.

    Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 atau turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

  • KPU Jombang Tetapkan Warsubi Sebagai Bupati Terpilih pada 9 Januari 2025

    KPU Jombang Tetapkan Warsubi Sebagai Bupati Terpilih pada 9 Januari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jombang menetapkan Warsubi-Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030 pada Kamis, 9 Januari 2025.

    Kepastian itu dilontarkan Komisioner KPU Jombang Devisi Teknis, Nuriadi, Selasa (7/1/2025). “Kami sudah menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) melalui KPU RI terkait penetapan pasangan calon terpilih,” ujarnya.

    Mantan Panwascam Kabuh ini menjelaskan, surat dengan nomor 24/PL.02.7-sd/06/2025 tersebut mengacu pada beberapa poin penting. Salah satunya adalah Pasal 57 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    Aturan tersebut menyatakan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan jika tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan ke MK. Penetapan harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima pemberitahuan dari MK tentang registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan.

    Walhasil, menurut Nuriadi, tidak ada gugatan terkait hasil Pilkada Jombang. “Sesuai hasil rapat, kami akan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 9 Januari 2025,” jelas Nuriadi.

    Sesuai dengan PKPU 18/2024 Pasal 60 tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara, rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih akan dihadiri oleh pasangan calon, Bawaslu, serta partai politik pengusung.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan salah satu pasangan calon tidak hadir dalam pleno, Nuriadi menegaskan bahwa hal tersebut secara teknis tidak diatur dalam PKPU. “KPU tetap mengundang kedua pasangan calon untuk hadir dalam rapat pleno tersebut,” tegasnya.

    Seperti diketahui, Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Jombang. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. [suf]

  • Kejati NTB Jemput Paksa Tersangka Kasus Pembangunan NCC Regional 7 Januari 2025

    Kejati NTB Jemput Paksa Tersangka Kasus Pembangunan NCC Regional 7 Januari 2025

    Kejati NTB Jemput Paksa Tersangka Kasus Pembangunan NCC
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menangkap paksa mantan Direktur
    PT Lombok Plaza
    berinisial DS pada Selasa (7/1/2025) malam.
    Penangkapan ini berkaitan dengan kasus
    NTB Convention Centre
    (NCC).
    Elly Rahmawati, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)
    Kejati NTB
    , mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil tersangka sebanyak tiga kali. Namun DS tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.
    “Sudah kami panggil tiga kali, tapi tidak pernah hadir sehingga kami jemput paksa dari Bali ke Kota Mataram,” ujarnya.
    Setelah menjalani pemeriksaan, DS terlihat keluar dari ruang kejaksaan sekitar pukul 21.50 Wita.
    Ia mengenakan rompi jingga bertuliskan “Tahanan Kejaksaan” dan berusaha menutupi wajahnya dengan tas untuk menghindari sorotan kamera wartawan.
    “Tadi langsung kami lakukan pemeriksaan, didampingi dengan penasihat hukum,” tambah Elly.
    Selama proses penyidikan, Kejati NTB telah memeriksa 26 orang, baik sebagai tersangka maupun saksi, termasuk DS, dalam kasus pembangunan NCC.
    “Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan,” ujarnya.
    Elly juga menyebutkan bahwa
    kerugian negara
    dalam kasus ini telah dihitung oleh pihak auditor. Total kerugian mencapai Rp 15,2 miliar.
    Kasus ini bermula dari pemanfaatan lahan NCC, di mana Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan PT Lombok Plaza dalam bentuk bangun guna serah (BGS).
    Pada tahun 2012, Pemprov NTB memiliki tanah seluas sekitar 31.963 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
    Namun, proses kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS).
    Hingga saat ini, pembangunan NCC tersebut belum pernah terwujud, dan Pemprov NTB tidak menerima pembayaran kompensasi dari PT Lombok Plaza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut Pembahasan, Regulasi Swasta Sekolah Gratis Ditargetkan Rampung Akhir Januari

    Sebut Pembahasan, Regulasi Swasta Sekolah Gratis Ditargetkan Rampung Akhir Januari

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – DPRD DKI Jakarta bakal mengebut pembahasan peraturan daerah (perda) yang mengatur soal program sekolah swasta gratis.

    Pasalnya, program tersebut direncanakan bakal diterapkan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 pada Juli mendatang.

    Sehingga, regulasi yang mengatur soal hak, kewajiban, dan sanksi harus sudah diterbitkan sebelum tahun ajaran baru.

    “Sekarang yang belum siap adalah regulasinya. Saya ingin kebut segera agar perda tentang pendidikan bisa kita selesaikan di akhir Januari ini,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin  saat dikonfirmasi, Selasa (7/1/2025).

    Politikus senior PKS ini bilang, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi agar pelaksanaan program sekolah swasta gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung perda, kami khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaannya di lapangan menyalahi aturan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan untik segera memulai pembahasan.

    Sebab, banyak hal yang perlu diatur dalam waktu yang semakin sempit ini, khususnya terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, serta sekolah swasta gratis.

    “Nanti ada dua layanan pada objek yang sama ya, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Sehingga kan harus kita atur dalam Perda Pendidikan,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    DPRD Setujui Transformasi BPR Bank Kota Kediri Menjadi Perseroda

    Kediri (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kediri resmi menyetujui perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

    Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Kediri pada Selasa (7/1/2025), dengan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perseroda BPR Bank Kota Kediri.

    Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Kediri dipimpin oleh Ketua DPRD Firdaus, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Seluruh fraksi, termasuk PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PKB, PKS, dan Demokrat, memberikan dukungan penuh terhadap perubahan ini.

    Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit menegaskan bahwa perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Dengan status Perseroda, BPR Bank Kota Kediri diharapkan dapat memberikan layanan perbankan yang lebih profesional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perubahan ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.

    “Perseroda BPR akan berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat,” tambah Bagus.

    Sementara itu, Direktur Perseroda BPR Bank Kota Kediri, Poppy Setyaningrum, menegaskan komitmennya untuk mengelola perusahaan ini dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik.

    “Kami siap menjalankan amanah ini dengan standar perbankan yang lebih baik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

    Dengan perubahan status ini, BPR Bank Kota Kediri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan daya saing sektor keuangan lokal.

    Pemerintah Kota Kediri pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

    Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, yang turut mendukung transformasi kelembagaan ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. [nm/suf]

  • DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti turut menyoroti kasus kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Ibu tersebut diduga menjadi korban tabrak lari oleh pebalap liar.

    Usai berkunjung di rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya, Reni menyoalkan lambannya respon command center serta menyayangkan masih maraknya aksi trek-trekan di kalangan remaja Surabaya.

    Ia meminta, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian untuk menaruh perhatian serius terkait dua permasalahan tersebut. “Surabaya harus zero balap liar, yang sangat membahayakan warga,” kata Reni, Selasa (7/1/2025).

    Soal lambannya respon dari layanan darurat milik Pemkot Surabaya, Reni menyebutkan bahwa saat anak sulung korban menghubungi layanan 112 pada pukul 04.08 WIB, butuh waktu 20 menit hingga petugas menerima laporan.

    “Memang ambulance datang cepat, tapi yang perlu dikoreksi adalah penerima telepon. Kalau memang ada kelalaian di jam itu, harus dicari tahu kenapa. Apakah memang tidak diangkat atau bagaimana?,” tanya dia.

    “Kalau memang ada indisipliner dari petugas penerima telepon, harus disanksi. Karena, saat ditelepon ada nada dering. Berarti, ini yang perlu dievaluasi, apakah memang tidak masuk ke sistem atau masuk tapi tidak ada yang mengangkat, ini penting,” tambahnya.

    Karena itu, dalam hal ini, Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar Pemkot Surabaya meninjau kembali fasilitas dan layanan yang ada, termasuk sistem komunikasi darurat.

    Di samping itu, Reni juga menyayangkan masih maraknya aksi balap liar atau trek-trekan yang sering terjadi di Surabaya, terutama di dalam kota. Ia meminta Pemkot Surabaya dan pihak berwenang untuk lebih fokus mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    Lebih lanjut, Reni juga mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera melakukan penjaringan anak-anak muda yang masih kerap melakukan aksi balap liar untuk kemudian dilakukan edukasi dan pembinaan.

    Mengingat, Surabaya sebenarnya juga memiliki Sirkuit GBT, yang berlokasi di Stadion Gelora Bung Tomo. Sirkuit tersebut memang disediakan sebagai tempat alternatif bagi remaja yang gemar balap liar.

    “Saya kira anak-anak yang suka balap liar, harus dijaring untuk diedukasi. Jangan-jangan anak-anak tidak tahu kalau di GBT ada wadah, jangan-jangan wadah itu juga ada biayanya, sehingga anak-anak tidak mau menggunakan. Maka, harus dilakukan pendekatan sosiologis,” kata Reni.

    Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti saat berkunjung ke rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya

    Ia menambahkan, seyogyanya Sirkuit GBT memberikan sesi tertentu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki bakat, terutama bagi mereka yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu.

    “Ini supaya mereka tidak balap liar di jalanan. Tapi, kalau akses di Sirkuit GBT memang susah bahkan ada biaya misalkan, berarti informasi terkait dengan penggunaan fasilitas di sana harus terinformasikan. Terutama pada mereka yang punya hobi,” papar Reni.

    Sebagai langkah ke depan, Reni berharap Pemkot Surabaya dan seluruh stakeholder dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif terhadap generasi muda, terutama mereka yang terlibat dalam balap liar.

    Seperti diketahui, Shinta Iryani (43), seorang ibu rumah tangga meninggal dunia, diduga menjadi korban tabrak lari oleh pembalap liar di Jalan Diponegoro Surabaya pada Minggu, 5 Januari 2025 pukul 04.00 WIB. Korban meninggal akibat mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. [ipl/beq]

  • Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Berapa Biaya Haji 2025 Yang Disetujui Panja Haji DPR RI?

    Liputan6.com, Semarang – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89.410.258,79, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp55.431.750 disetujui penetapannya oleh FPKS DPR RI 

    Dalam persetujuannya, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan. Disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih poin yang dicatat ada beberapa hal. Pertama adalah Proporsi Pembiayaan Haji.

    “Proporsi pembiayaan haji tetap harus mempertahankan keseimbangan yang ditetapkan 2024, yaitu 60% ditanggung melalui Bipih oleh jemaah dan 40% diambil dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH,” kata Fikri.

    Kementerian Agama juga diminta mempertimbangkan perbedaan harga BPIH berdasarkan kapasitas kursi dan layanan per penerbangan.

    Berikutnya adalah pengurangan durasi Haji. Pemerintah harus berani menyelenggarakan skenario pengurangan durasi haji dari 40 hari menjadi 30 hari.

    “Selain itu, kami juga mendukung Pemerintah mempersiapkan dan mengembangkan ‘Kampung Haji’ sebagai fasilitas yang mendukung kenyamanan jemaah haji,” katanya.

    Rapat Panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 hingga 6 Januari 2025. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai diusulkan Kemenag pada 30 Desember 2024.

    Pemerintah awalnya mengusulkan penurunan biaya haji sebesar Rp 55.593.201,57. Akhirnya disepakati biaya haji 2025 yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750.

    Selain itu, Panja telah bersepakat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446/2025 H sebesar Rp 89.410.258,79. Untuk nilai manfaat dari BPKH kepada masing-masing jemaah haji sebesar Rp33.978.508,01 atau sebesar 38% dari total BPIH.

  • Fraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi Gratis

    Fraksi PKS DPR RI dukung penuh program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang telah diluncurkan secara nasional pada Senin.

    Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai program unggulan yang merupakan janji Presiden Prabowo Subianto semasa kampanye Pemilu 2024 merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting atau tengkes, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

    “Persoalan gizi bagi anak-anak masa depan bangsa ini adalah persoalan penting dan strategis. Oleh sebab itu, apresiasi untuk Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang serius menyiapkan, dan mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan bahwa dukungan juga diberikan Fraksi PKS DPR RI karena menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

    “Kami semua menyambut suka cita program ini, dan memastikan anak-anak kita benar-benar mendapatkan makanan yang bergizi, sehingga berdampak langsung pada kesehatan dan kecerdasan mereka,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa fraksinya turut memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga berdampak maksimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    Sementara itu, dia berharap semua pihak, terutama pemerintah daerah, dapat menyukseskan program nasional tersebut melalui satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai sentra pemasok makanan untuk penerima manfaat program.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025