Xcloud.id

partai: PKS

  • Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal mengembalikan anggaran senilai Rp365 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.

    Dana ratusan juta yang akan dikembalikan itu merupakan anggaran sisa Pilkada 2024 kemarin lantaran kontestasi politik tingkat daerah tersebut hanya berlangsung satu putaran.

    “Sebagai mitra KPU yang selama ini ketok palu hibah, hibah yang kami berikan untuk (pilkada) dua putaran, tapi ini satu putaran,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Politikus senior PKS ini bilang, sisa anggaran itu nantinya bakal masuk menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD Perubahan 2025.

    Dana tersebut pun bisa digunakan untuk menjalankan program Pemprov DKI Jakarta lainnya.

    “Ini akan jadi Silpa. Silpa nanti kami akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi, dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, total anggaran yang sudah dihapuskan untuk menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024 kurang lebih sebesar Rp600 miliar.

    “Kalau dibagi 8 juta pemilih di Jakarta, biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” ucap Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran Pilkada Jakarta 2024 berlangsung hanya satu putaran, Dody menyebut, angka tersebut terbilang sangat efisien.

    “Jadi Rp 75.000 ini selama lima tahun kami berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi lima tahun kan satu tahun Rp 15.000,” tuturnya.

    “Terkait mahalnya biaya, sebenarnya ini bagian hak demokrasi dan masyarakat bisa memilih, demokrasi lebih sehat, siapa pemimpin yang diharapkan,” sambungnya.

    Sebagai informasi tambahan, KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Pasangan nomor urut 3 ini meraih 2.183.239 atau 50,07 persen suara warga Jakarta.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono hanya meraih 1.718.160 suara atau 39,40 persen.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara atau 10,53 persen.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng Regional

    4 Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng Regional

    Keberhasilan Desa Krandegan: Pionir Desa Mandiri di Jateng
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com –
    Desa Krandegan
    , Kecamatan Bayan, telah mencatatkan sejarah sebagai desa mandiri pertama di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
    Kesuksesan ini tidak lepas dari peran
    Dwinanto
    selaku kepala desa.
    Di bawah kepemimpinannya, desa yang terletak 12 kilometer dari pusat kota Purworejo ini telah menjadi inspirasi nasional bagi banyak desa di seluruh Indonesia.
    Kunjungan ke Desa Krandegan untuk belajar mengenai pengelolaan desa telah menjadi hal yang umum.
    Dwinanto pun sering diminta sebagai pemateri untuk membagikan pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di desanya.
    Bahkan, pada peringatan Hari Desa Nasional tahun 2025, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) berencana mengunjungi Desa Krandegan.
    “Tanggal 18 Januari DPP PKS akan mengadakan Peringatan Hari Desa Nasional di Krandegan. Akan dihadiri oleh Presiden PKS, Menteri Desa, anggota DPR RI, dan Bupati Purworejo,” kata Dwinanto pada Sabtu (11/1/2025).
    Cerita sukses Desa Krandegan bermula pada tahun 2013 ketika Dwinanto menjabat sebagai kepala desa.
    Saat itu, desa ini menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor pertanian.
    Sawah tadah hujan hanya dapat dipanen satu atau dua kali dalam setahun, ditambah masalah kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
    Untuk mengatasi masalah ini, Dwinanto memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna membangun sistem irigasi dengan pompa diesel.
    Meskipun sistem ini meningkatkan produktivitas, biaya operasional yang tinggi, hingga mencapai Rp 500.000 per hari, menjadi kendala.
    Pada tahun 2021, Dwinanto melakukan transisi ke energi terbarukan dengan membangun satu blok panel surya yang terdiri dari 57 panel.
    “Dengan instalasi panel surya tersebut, kami dapat menghidupkan dua pompa air bertenaga surya untuk mengairi sekitar 70 hektar sawah. Ini membuat ongkos produksi pertanian kami turun drastis,” ungkap Dwinanto.
    Desa Krandegan tidak hanya berinovasi di sektor pertanian, tetapi juga dalam pengembangan ekonomi desa.
    BUMDes Krandegan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal dengan pendekatan yang tidak menyaingi usaha warga.
    Dwinanto menjelaskan, “BUMDes di Desa Krandegan diatur agar tidak membuka usaha yang berpotensi mematikan bisnis kecil masyarakat. Kami fokus pada usaha yang belum tergarap, seperti penjualan aplikasi digital, penyewaan homestay, dan sewa gedung pertemuan.”
    Strategi ini terbukti sukses, dengan BUMDes mencatatkan omzet lebih dari Rp1 miliar dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp100 juta dalam dua tahun.
    Keberhasilan Desa Krandegan juga berkat partisipasi aktif masyarakat.
    Dengan adanya pengairan gratis dari panel surya, Dwinanto mendorong warga untuk menyisihkan hasil panen dalam bentuk zakat atau sedekah.
    Dana tersebut digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk dapur umum desa yang menyediakan makanan bagi 50 keluarga miskin setiap hari serta pembagian baju baru kepada anak-anak di desa saat Lebaran.
    “Gotong-royong menjadi kekuatan kami. Semua warga saling mendukung, sehingga desa ini mampu mandiri,” jelas Dwinanto.
    Tak hanya fokus pada inovasi bidang pertanian dan ekonomi, Desa Krandegan juga menjadikan digitalisasi dan teknologi sebagai bagian penting dari perkembangan desa.
    Kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti melalui program Kampus Merdeka, membantu desa menyusun masterplan pembangunan dengan biaya terjangkau.
    Saat ini, Desa Krandegan sering kali dijadikan rujukan bagi desa-desa lain di Indonesia.
    Dari inovasi irigasi tenaga surya hingga BUMDes yang memberdayakan masyarakat tanpa menyaingi usaha warga, Desa Krandegan membuktikan bahwa kreativitas, inovasi, dan gotong royong adalah kunci kemajuan.
    ”
    Kemandirian desa
    tidak hanya soal anggaran, tetapi bagaimana kita melibatkan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, dan menjalin kolaborasi yang saling menguntungkan,” tutup Dwinanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Foto: Pranoto/Radio Elshinta

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Ratusan aparat Kepolisian menjaga ketat jalanya  penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa tengah di Kayu Arum Salatiga, pada Kamis (9/1). 

    Selain banyaknya personil Kepolisian yang menjaga, simpatisan dan pendukung serta kader partai pengusung pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Robby Hernawan-Nina Agustin juga tampak memadati Kayu Arum lokasi dilaksanakanya penetapan. 

    Pasangan Robby Hernawan-Nina Agustin memenangi Pilwakot Salatiga 2024 menggungguli pasangan calon lainya, yakni pasangan calon Sinoeng Nugroho Rahmdi-Budi Santoso yang diusung koalisi PDIP, PKS, Nasdem dan PAN, dan  pasangan calon Juan Rama-Sri Wahyuni yang diusung PKB. Sedangkan Robby Hernawan-Nina Agustin diusung oleh koalisi Gerindra, Demokrat dan partai non parlemen. 

    Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata menjelaskan, penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga ini merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, namun masih ada lagi satu tahapan yang nanti akan harus dilalui oleh pasangan calon terpilih adalah proses pelantikan yang nanti akan dilaksanakan secara administrasi oleh DPRD Kota Salatiga melalui Gubernur.  

    “KPU Kota Salatiga menetapkan pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga nomor urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin sebagai pemenang di Pilwakot Salatiga 2024 dengan perolehan suara 45,77 persen suara,” jelasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Penetapan calon terpilih ini lanjut Yesaya sekaligus sebagai pengumuman bahwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 KPU Kota Salatiga telah menetapkan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota Salatiga terpilih periode 2025-2030.

    “Secara keseluruhan proses penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga hari ini berjalan lancar,” kata Yesaya.

    Sumber : Lansir

  • Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    Menteri KKP Ancam Bongkar Pagar Laut di PIK-2, Mardani Ali Sera: Siapakah yang Membuatnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, yang bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin kini jadi pembahasan hangat.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali, mengapresiasi sekaligus mempertanyakan siapa pembuat pagar tersebut.

    “Bravo Mas Johan dan Mas Riyono yg gercep langsung sidak mengunjungi langsung ‘pagar laut’ yg membentang sejauh mata memandang,” ujar Mardani, dikutip dari cuitan pada akun pribadinya di aplikasi X, @MardaniAliSera.

    “Pertanyaanya: tdk mudah, tdk murah dan tidak bisa cepat membangun ‘pagar laut’ itu. Siapakah yg membuatnya?” tanya Mardani, dikutip Jumat (10/1/2025).

    Warganet pun ramai mengomentari cuitan tersebut. Banyak yang menyampaikan kritikan dan saran.

    “Ajak anggota DPR dan fraksi lain untuk membuat surat pemanggilan resmi kepada instansi terkait. Kalau sampai tidak tahu siapa yang pemilik/pembuatnya evaluasi instansinya.
    Orang buat bangunan kecil kalau gak sesuai IMB langsung ditegur. Lha ini pagar 30km , mosok pemerintah gak ada yang tahu,” balas warganet di kolom komentar.

    “Udah tau ahhh, masa gak tau….cuma riding the wave to get polularity. Coba berani gak untuk panggil instansi terkait, perintahkan bongkar kalau tidak ada yg ngaku punya siapa, maka itu hak pemerintah untuk bongkar,” ujar lainnya.

    “Mulai dibangun Agustus 2024, baru sadar skrg, dan anehnya sampai saat ini blm teridentifikasi siapa yg bangun, kan harusnya gampang, telusuri siapa yg bayar org harian untuk bangun pagar itu. Giliran kek gini lemot amat,” kritik warganet lainnya.

  • Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes Regional 10 Januari 2025

    Sehari Usai Ditetapkan KPU, Mitha-Wurja Gelar Rapat dengan Jajaran Pemkab Brebes
    Tim Redaksi

    BREBES, KOMPAS.com
    – Sehari usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Paramitha Widya Kusuma-Wurja langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Brebes
    , Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025).
    Pertemuan di Kantor Pemerintahan Terpadu Pemkab Brebes dihadiri Penjabat Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan para Aparatur Sipil Negara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
    Pertemuan
    Mitha-Wurja
    bersama tim transisi dan jajaran Pemkab tersebut untuk membahas sejumlah program unggulan Mitha-Wurja 100 hari pertama kerja. 
    Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan menyebut pentingnya sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi pasangan Mitha-Wurja.
    Dalam rapat koordinasi itu, Djoko meminta agar draf RPJMD yang ada disesuaikan dengan janji kampanye dan program kerja Mitha-Wurja agar tercipta keselarasan program.
    “Harapannya, apa yang telah disampaikan oleh pasangan Mitha-Wurja pada saat kampanye lalu dapat diwujudkan dan dikolaborasikan dalam RPJMD,” kata Djoko usai pertemuan di lantai 5 gedung KPT Pemkab. Brebes, Jumat.
    Ketua tim pemenangan Mitha-Wurja, Heri Fitriansyah, yang juga masuk tim transisi pemerintahan, menyebut fokus utama 100 hari kerja pertama pasangan Mitha-Wurja akan menjadi sorotan publik.
    Untuk itu, diperlukan penyesuaian program dengan APBD 2025 yang telah ditetapkan.
    “Harus ada penyesuaian karena APBD 2025 sudah ditetapkan. Beberapa poin di dalamnya bisa menjadi program 100 hari kerja. Selanjutnya, akan dilakukan inventarisasi dan penentuan prioritas program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Heri.
    Menurut Heri, ada empat poin prioritas yang akan dipertimbangkan, berdasarkan visi-misi dan hasil survei tim transisi.
    Keempatnya yakni perbaikan infrastruktur jalan, program nakes (tenaga kesehatan) door to door, penyempurnaan administrasi kependudukan, dan pencapaian target pendapatan daerah sebagaimana tertuang dalam APBD 2025.
    Berdasarkan Milestone Program 100 Hari Kerja, program Pembangunan Jalan Beres dimulai Maret 2025. Kemudian Program Sembako (Wardoyo) di Maret pekan pertama.
    Selanjutnya Insentif Guru Ngaji dan Nakes door to door (penjemputan pasien gratis RSUD Ketanggungan) mulai minggu kedua Februari 2025.
    Kemudian, Perbaikan Layanan Dasar dimulai pekan ketiga Februari 2025 yang meliputi Kepengurusan Adminduk 1 Hari Jadi dan Perubahan Status KK (Updating) 200-400 KK/Desa/tahun.
    Selanjutnya, apel siaga Nakes door to door pada pekan kedua Februari 2025, dan penyerahan Insentif Ketua RT/RW dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
    “Tim transisi dan tim Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes akan berkoordinasi untuk memastikan sinkronisasi program dan penyesuaian yang diperlukan,” pungkasnya.
    Dalam Pilkada 2024, asangan Mitha-Wurja bertanding melawan kotak kosong karena tak ada calon lain yang mendaftar. 
    Mitha-Wurja diusung oleh 11 partai politik, di mana sembilan di antaranya memiliki total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Brebes.
    Partai-partai tersebut meliputi PDI-P, PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
    Selain itu, terdapat dua partai nonparlemen yang juga mendukung, yaitu Perindo dan Partai Buruh.
    Dalam surat suara,
    Paramitha-Wurja
    menempati posisi sebelah kiri, sedangkan nomor urut 02 berada di sebelah kanan dengan kotak kosong atau kolom kosong tanpa gambar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti Megapolitan 10 Januari 2025

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Basri Baco: Kalau Pusat Sudah Tentukan, Kita Ikuti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
    DPRD
    ) Provinsi Jakarta
    Basri Baco
    mengatakan, pemerintah tengah mewacanakan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), di mana gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.
    Sementara itu, pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
    “Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ucap Baco di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (10/1/2025).
    Baco menjelaskan, gagasan ini mencuat dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, sudah ada kesepakatan awal dari para petinggi partai mengenai wacana tersebut.
    Menurutnya, sistem Pilkada langsung memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan praktik transaksional yang sering terjadi.
    “Pilkada yang kemarin itu
    cost
    politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali, yang menang pusing apalagi yang kalah,” kata dia.
    Ia juga menyoroti dampak beban psikologis yang dialami kepala daerah terpilih akibat mahalnya biaya politik.
    “Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga, kalo dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut. Pasti ada Undang-undangnya dan diputuskan dari pusat, kita ikut-ikut saja,” kata dia.
    Secara pribadi, Baco mengaku setuju dengan wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    “Kalo saya pribadi, kalo konstituen saya lebih setuju yang penting calegnya dipilih langsung, yang penting legislatif dipilih langsung, presidennya dipilih langsung, gubernur wali kota mah udah ada perwakilan, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota,” kata dia.
    Senada dengan Baco, Ketua DPRD Jakarta
    Khoirudin
    juga menyampaikan dukungannya. Ia menilai perubahan ini bertujuan untuk menekan biaya politik yang tinggi dalam sistem demokrasi.
    “Inikan baru pendapat institusi partai, untuk bisa dilaksanakan tentu menunggu regulasi pemerintah. Alasannya, tentu untuk meminimalisir
    cost
    yang terlalu besar,
    high cost
    demokrasi,” kata dia.
    Khoirudin, yang berasal dari fraksi PKS, mengungkapkan fraksinya sepakat terhadap wacana tersebut.
    “Kalau PKS, seperti yang disampaikan Pak Muzamil setuju untuk pemilihan gubernur di DPRD atau bupati di DPRD tingkat dua,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri KKP Bilang Pagar Laut Akan Dibongkar Jika Tak Ada Izin, Mulyanto: Jadi Bapak Ini Mau Bongkar atau Memberi Izin?

    Menteri KKP Bilang Pagar Laut Akan Dibongkar Jika Tak Ada Izin, Mulyanto: Jadi Bapak Ini Mau Bongkar atau Memberi Izin?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Trenggono menyatakan, bakal mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer jika terbukti tak mengantongi izin.

    “Bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada, tidak apa-apa mereka harus jalan terus,” kata Trenggono, Kamis, (9/1/2025).

    Merespons hal tersebut, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI), Mulyanto terus menyoroti.

    Diketahui, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP. Mulyanto menegaskan, pagar itu harus dibongkar sesuai sanksi dalam PP Nomor 21 tahun 2021 pasal 195 ayar (h).

    “Gaes menurut loe, apa cukup pagar laut misterius 30 km ini dengan disegel ?Kalau gue sih usul harus dibongkar sesuai sanksi di PP 21/2021 Pasal 195 ayat (h),” tulis Mulyanto dalam unggahannya di Akun X, pribadinya.

    Menurutnya, tidak cukup kalau sekadar disetop dan disegel. Perlu dibongkar, diusut pelakunya untuk diadili. Apalagi sudah 5 bulan nelayan dirugikan, sejak beroperasi Agustus 2024 lalu.

    “Menteri ini tidak jelas, kalau tidak ada izin akan dibongkar. Kementeriannya bilang, karena tidak ada izin, maka disegel. Kenapa tidak berani bongkar, agar nelayan kembali dapat melaut? Menteri kok mencla-mencle,” ujar politisi PKS ini.

    Dia juga menyoroti pernyataan Menteri KKP yang menyebut bahwa jika mengantongi izin maka pemagaran boleh dilakukan.

    “Jadi Bapak ini mau bongkar atau mau memberi izin,” tandasnya.

    Hal senada juga disampaikan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.

  • BPOM Gandeng Polri Awasi Kualitas Obat hingga Makanan

    BPOM Gandeng Polri Awasi Kualitas Obat hingga Makanan

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar dan jajaran menyambangi Mabes Polri. Kedatangan mereka dalam rangka audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat utama (PJU) Mabes Polri.

    Dalam pertemuan itu, Taruna Ikrar mengungkap bahwa mereka turut membahas mengenai perlindungan dan pengawasan distribusi obat dan makanan di Tanah Air.

    “Dalam konteks kerja kita pahami bahwa kontribusi obat dan makanan di Indonesia itu cukup besar, hampir 400 miliar USD yang tentu saja itu spread-nya sangat luas mulai dari obat, makanan, minuman dan seterusnya,” kata Ikrar usai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Ikrar menjelaskan mengenai praktik kejahatan di bagian makanan dan obat yang kerap kali terjadi melalui ranah daring maupun luring. Karena itu, kata Ikrar, pihaknya berkolaborasi dengan Polri untuk melakukan pengawasan hingga penindakan.

    “Tentu kita pahami dalam kondisi sekarang ini banyak kejahatan-kejahatan yang bersifat baik online maupun offline. Dari berbagai kita punya tupoksi dan itu membutuhkan sinergi dengan Polri, baik itu kejahatan perdagangan obat makanan dan sebagainya secara online maupun offline, serta pangan ilegal dan seterusnya, itu sangat besar,” jelas Ikrar.

    Meskipun, kata dia, BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di seluruh Indonesia. Namum jumlahnya, lanjut Ikrar sangat terbatas.

    “Oleh karena itu kita pahami dengan konteks itu lah BPOM juga berkomitmen untuk menuntaskan berbagai macam mafia yang terjadi di Indonesia, yang berhubungan dengan tupoksi kami,” pungkas dia.

    Di sisi lain, Kapolri menyambut baik rencana sinergi dengan BPOM. Dia memastikan Korps Bhayangkara akan mendukung penuh seluruh tugas BPOM.

    Jenderal Sigit menuturkan, poin-poin kesepakatan nantinya akan dituangkan dalam nota kerjasama antara Polri dan BPOM. Khususnya soal pengawasan kualitas obat dan makanan.

    “Ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kami tadi bagaimana kita meningkatkan kerja sama yang nanti akan kita tuangkan di dalam penyempurnaan MoU dan PKS-PKS kita. Khususnya untuk menjaga agar kualitas baik makanan dan obat-obatan serta minuman ini betul-betul bisa terus terjaga,” tutur Sigit.

    (ond/isa)

  • Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Demi Stok CPO, Indonesia Perketat Ekspor Minyak Jelantah

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah Indonesia resmi memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu minyak sawit asam tinggi (High Acid Palm Oil Residue/HAPOR), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO) mulai Rabu, 8 Januari 2025.

    Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

    Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh guna menjamin ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit (crude palm oil/Cpo) bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan minyak goreng rakyat. Selain itu, mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

    “Menindaklanjuti arahan Presiden [Prabowo Subianto], kami menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku minyak kelapa sawit bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi B40,” ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/1).

    Prioritas pemerintah terkait ekspor minyak

    Lanjut dia, meskipun bakal ada dampak dari kebijakan ini, Budi menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kepentingan industri dalam negeri atau yang paling utama.

    Dalam beleid tersebut, dia menjelaskan tak hanya mengatur kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit residu, yaitu POME, HAPOR, dan UCO, tapi juga syarat untuk mendapat Persetujuan Ekspor (PE).

    Berdasarkan Permendag 2 Tahun 2025 Pasal 3A, kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit berupa UCO dan residu dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pangan.

    Selain itu, pembahasan juga menyangkut alokasi ekspor sebagai syarat mendapatkan persetujuan ekspor. Budi pun menjamin bagi para eksportir yang sudah memiliki PE Residu dan PE UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap bisa melaksanakan ekspor.

    “PE-nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir,” kata Budi.

    Jumlah ekspor selama 2024

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) mencatat pada periode Januari–Oktober 2024, ekspor POME dan HAPOR mencapai 3,45 juta ton. Volume ekspornya lebih besar daripada ekspor CPO pada periode yang sama, yakni 2,7 juta ton.

    Pada 2023, ekspor POME dan HAPOR mencapai 4,87 juta ton. Volume ekspornya pun lebih besar dibandingkan ekspor CPO pada periode yang sama, yaitu 3,60 juta ton.

    Kemendag juga melaporkan ekspor POME dan HAPOR tumbuh 20,74 persen dalam lima tahun terakhir, tepatnya pada 2019–2023. Sedangkan volume ekspor CPO turun rata-rata sebesar 19,54 persen pada periode yang sama.

    Berdasarkan data tersebut, Budi menilai bahwa ekspor POME dan HAPOR tercatat melebihi kapasitas wajar yang seharusnya atau hanya sekitar 300 ribu ton.  Dia memandang hal ini menjustifikasi POME dan HAPOR yang diekspor bukan murni dari residu atau sisa hasil olahan CPO saja, tetapi juga pencampuran CPO dengan POME atau HAPOR asli.

    Dia juga memperkirakan volume ekspor POME dan HAPOR dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Jika kondisi ini terus terjadi, maka akan mengkhawatirkan bagi ketersediaan CPO sebagai bahan baku industri di dalam negeri,” kata Budi.

    Selain itu, lanjut dia, peningkatan ekspor POME dan HAPOR juga dapat diakibatkan oleh pengolahan dari tandan buah segar (TBS) yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR.  Menurut Budi, kondisi tersebut mengarah pada banyaknya TBS yang dialihkan untuk diolah oleh pabrik kelapa sawit (PKS) atau dikenal sebagai PKS berondolan. 

    “Hal tersebut mengakibatkan PKS konvensional kesulitan mendapatkan TBS,” tandas dia.

  • Kapolri Terima Kepala BPOM, Tekankan Terus Jaga Kualitas Makanan-Obat

    Kapolri Terima Kepala BPOM, Tekankan Terus Jaga Kualitas Makanan-Obat

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kedatangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar dan jajaran. Kapolri menekankan soal komitmen terus menjaga makanan hingga obat-obatan agar berkualitas baik.

    “Hari ini kami menyambut baik dan tentunya mendukung penuh apa yang menjadi program dan kebijakan BPOM. Ada beberapa hal yang tentunya menjadi catatan kami tadi bagaimana kita meningkatkan kerja sama yang nanti akan kita tuangkan di dalam penyempurnaan MoU dan PKS-PKS kita, khususnya untuk menjaga agar kualitas baik makanan dan obat-obatan serta minuman ini betul-betul bisa terus terjaga,” kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Sigit mengatakan BPOM punya program untuk mengembangkan dan mendukung UMKM. Sigit menyebut Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

    “Di sisi lain, BPOM tentunya juga punya program untuk terus mengembangkan, mendukung UMKM, oleh karena itu Polri dilibatkan untuk melakukan pendampingan sehingga pencapaian target UMKM agar bisa bertambah dan UMKM bisa naik kelas menjadi UMK, namun di sisi lain barang-barang ataupun jenis makanan yang diproduksi tetap higienis dan memiliki standar kualitas kesehatan yang terjaga,” tutur dia.

    Sigit menyebut UMKM akan mendorong pemasukan bagi negara. Dia menyebut Polri bersama BPOM akan melakukan pengawasan agar kualitas produk bisa terjaga sehingga pelaku usaha akan bertumbuh.

    “Di sisi lain tentunya juga akan mendorong pemasukan bagi negara, sekaligus di satu sisi terus bisa mengembangkan dan mendorong pelaku usaha untuk terus bisa bertumbuh di Indonesia,” ucap dia.

    “Kami sangat berbahagia telah beraudiensi dengan Bapak Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kami diterima dengan sangat terbuka. Yang intinya kami membicarakan hal-hal yang sangat penting bagi negara kita,” kata Taruna.

    Taruna mengatakan BPOM memiliki tugas untuk kualitas menjamin makanan, minuman dan obat-obatan. Sehingga, kata dia, masyarakat bisa mengkonsumsi dengan aman.

    Hadir dalam audiensi ini Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol Jayadi, Inspektur Utama BPOM Yan Setiadi, sejumlah deputi BPOM hingga ahli BPOM.

    (lir/imk)