Xcloud.id

partai: PKS

  • Komisi III beberkan makna arahan Presiden dalam Rapim TNI-Polri 2025

    Komisi III beberkan makna arahan Presiden dalam Rapim TNI-Polri 2025

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan dua makna utama dari arahan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

    “Presiden menegaskan adanya harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi menjadi failed state,” kata Habib Aboe dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menilai hal tersebut menjadi tugas berat yang menuntut TNI dan Polri untuk terus mengoreksi diri dan merevitalisasi peran mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugas.

    Kedua, lanjut dia, Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada kedua institusi tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

    “Pesan kuat Presiden bahwa pangkat dan jabatan yang disandang oleh anggota TNI dan Polri bukan hanya sekedar simbol penghormatan, tetapi juga amanah dari rakyat. Ini adalah mandat untuk menjaga dan melindungi negara serta rakyat,” tuturnya.

    Menurut dia, pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh institusi TNI dan Polri.

    “Pesan dari Presiden Prabowo sudah sangat clear. Institusi TNI dan Polri harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merealisasikan arahan tersebut,” ucapnya.

    Dia berharap pesan tersebut mampu diwujudkan oleh seluruh jajaran TNI dan Polri, dari pucuk pimpinan hingga satuan-satuan terkecil seperti Koramil dan Polsek.

    “Kepercayaan yang diberikan kepada TNI dan Polri harus dijawab dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi. Dengan begitu, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat dan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat,” kata Sekjen DPP PKS itu.

    Sebelumnya pada Kamis (30/1), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kekuatan militer dan kepolisian dalam menjaga kedaulatan suatu negara dari ancaman keamanan saat memberikan arahan dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2025.

    “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen,” ujarnya.

    Dia memperingatkan bahwa upaya pelemahan terhadap institusi pertahanan dan keamanan bisa menjadi strategi untuk menghancurkan suatu negara.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa anggota TNI dan Polri harus mengayomi dan melindungi rakyat karena mendapat gaji yang dibiayai oleh rakyat.

    “Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik, saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat. Rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat,” kata Prabowo.

    Diketahui, Rapim TNI-Polri 2025 yang mengangkat tema “Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Astacita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045” itu dihadiri oleh 691 perwira tinggi dan perwira menengah TNI-Polri.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pejabat Hidayat Nur Wahid sedang menjadi pembicaraan publik. Ia merupakan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum lama ini mempertanyakan transportasi umum apa yang bisa dinaiki menuju Gedung DPR tempatnya bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, Patwal tetap diperlukan pejabat agar mereka tidak terlambat datang ke agenda rapat. Petugas Patroli dan Pengawalan itu hendaknya bisa bekerja dengan baik, tidak justru melukai masyarakat.

    “Saya yakin juga warga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu karena kemacetan jalanan,” kata HNW melanjutkan.

    Bagaimana profil Hidayat Nur Wahid?

    Berikut selengkapnya:

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V)
    Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW memiliki 2 mobil mewah menurut LHKPN harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.30 WIB, belum ada laporan harta terbaru untuk periode 2024. Adapun dua jenis mobil yang bernilai total Rp1,8 M yang dimiliki HNW adalah sebagai berikut:

    TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Sedangkan untuk harta lainnya, Hidayat tercatat memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Jakarta Selatan. Baik mobil maupun tanah-bangunan tersebut diketahui merupakan hasil sendiri, bukan pemberian orang lain atau warisan.

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000 Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid adalah harta bergerak Rp500.070.000, surat berharga Rp63.913.750.000, kas dan setara kas Rp759.275.008, dan harta lainnya senilai Rp16.237.000.000. Dengan utang senilai Rp23.523.477.560, total harta kekayaan milik Anggota DPR itu adalah Rp71.781.454.448.

    Demikian profil Hidayat Nur Wahid dilengkapi harta kekayaan miliknya. Ia merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR yang mengakui tak tahu cara naik transportasi umum ke gedung tempatnya bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Impor Tapioka Ditengarai Jadi Biang Kerok Hancurnya Harga Singkong Petani Sukabumi – Halaman all

    Impor Tapioka Ditengarai Jadi Biang Kerok Hancurnya Harga Singkong Petani Sukabumi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet meminta pemerintah serius mengatasi anjloknya harga singkong di berbagai daerah seperti di Provinsi Lampung dan Jawa Barat yang sangat merugikan petani.

    Slamet mengatakan, para petani menghadapi kondisi sulit akibat anjloknya harga singkong.

    Salah satu daerah yang mengalami penurunan harga drastis adalah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana harga singkong turun hingga di bawah Rp900 per kilogram.

    Slamet menengarai anjloknya harga singkong dipicu oleh impor tapioka, merujuk pada data tahun 2024, dengan volume impor tapioka yang mencapai 267.062 ton.

    Nilainya mencapai 144 juta dolar AS atau sekitar Rp2,2 triliun.

    “Kebijakan impor tapioka ini sangat merugikan petani dalam negeri. Ketika stok singkong lokal terbatas, seharusnya harga di tingkat petani meningkat, bukan malah jatuh.”

    “Ini perlu ditelusuri lebih lanjut agar kebijakan yang ada tidak merugikan petani singkong kita,” ujar Slamet di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Selain harga yang anjlok, petani singkong di Sukabumi juga menghadapi permasalahan tingginya biaya operasional.

    Berdasarkan perhitungan petani, biaya operasional untuk menanam singkong mencapai Rp.15 juta per hektare per masa panen.

    Dengan harga jual Rp900 per kilogram dan hasil panen sekitar 17,5 ton per hektare, petani hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp15,7 juta per hektare per panen.

    Artinya, pendapatan petani hampir sama dengan biaya produksi, bahkan masih harus dipotong biaya sewa lahan sebesar 10 persen serta biaya angkutan.

    Sebaliknya, jika harga singkong berada di angka Rp1.500 per kilogram, petani dapat memperoleh pendapatan sekitar Rp26 juta per hektare per panen. 

    Dengan harga tersebut, petani masih memiliki keuntungan yang cukup untuk keberlanjutan usahanya.

    Karena itu, Slamet meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi petani singkong dari kerugian yang lebih besar.

    “Petani singkong saat ini semakin terhimpit. Mereka tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak, sementara biaya operasional terus meningkat.”

    “Ini belum termasuk kelangkaan pupuk yang semakin menyulitkan produksi dan ancaman hama babi hutan yang kerap merusak tanaman,” imbuh Slamet.

    Menurut Slamet, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi konkret bagi petani dengan menetapkan harga standar pembelian singkong.”

    “Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor tapioka dan memastikan adanya regulasi yang berpihak kepada petani.

    Petani Singkong Lampung Juga Keluhkan Harga Jatuh

    Jatuhnya harga singkong di tingkat petani juga dikeluhkan para petani di 7 kabupaten di Provinsi Lampung.

    Dikutip dari Tribun Lampung, ribuan petani singkong dari Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji menggeruduk tiga pabrik tapioka, Kamis (23/1/2025).

    Mereka menuntut harga singkong sesuai surat edaran yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Pj Gubernur Lampung Samsudin sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung, Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam surat edaran itu disebutkan harga singkong ditetapkan sebesar Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

    PROTES HARGA SINGKONG RENDAH – Aksi demo ribuan petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (13/1/2025). Mereka memprotes rendahnya harga pembelian singkong panenan mereka oleh pabrik tapioka di Lampung. (dok Tribun Lampung/Hurri Agusto)

    Ribuan petani singkong tersebut berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang.

    Ketiganya yakni PT Sinar Pematang Mulia, PT Sinar Laut, dan PT Bumi Waras.

    Ribuan petani itu menuntut agar ketiga perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp 1.400 per kilogram.

    Aksi demo ribuan petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung memprotes rendahnya harga pembelian singkong panenan mereka oleh pabrik tapioka di Lampung, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan Tribun Lampung, ribuan petani singkong tersebut datang dari sejumlah penjuru. Petani asal Mesuji melakukan perjalanan dari Simpang Asahan.

    Kemudian mereka melakukan longmars menuju titik kumpul di Lapangan Banjar Dewa, Tulangbawang.

    Para petani kali pertama menyambangi PT SAM. Selanjutnya mereka bergeser ke PT Sinar Laut. Terakhir, mereka berdemo di PT BW.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Mesuji Kadek Tike menyampaikan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh petani singkong yang berasal dari Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.

    “Jumlah massa yang tergabung dari tiga kabupaten ini diperkirakan ada 2.500 sampai 3.000 orang,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris PPUKI Tulangbawang Risko Mustaqim mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong sesuai SE yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung.

    “Jadi hasil kesepakatan antara Pj Gubernur Lampung, pihak perusahaan, dan petani  yang dilakukan pada 23 Desember 2024 lalu tidak ditaati oleh perusahaan,” kata Risko.

    Menurut dia, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan tidak menaati SE tersebut.

    Dia menegaskan, sampai saat ini harga singkong yang ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan.

    Risko menyebutkan, harga singkong yang diberlakukan perusahaan cukup fluktuatif.

    Ada yang membeli singkong di harga Rp 1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg. Tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    Padahal, kata dia, harga singkong sudah ditetapkan di angka Rp 1.400 per kg dengan rafaksi maksimal 15 persen. 

     

  • Bank Mandiri Kembangkan Layanan Transaksional Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung

    Bank Mandiri Kembangkan Layanan Transaksional Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung

    JABAR EKSPRES  – Bank Mandiri terus ekspansif memperluas layanan finansial dengan memaksimalkan potensi digital guna menghadirkan kemudahan transaksi di lingkungan perguruan tinggi di Tanah Air.

    Teranyar, Bank Mandiri Region VI / Jawa Barat berkolaborasi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung dalam menerapkan digitalisasi fasilitas jasa perbankan serta layanan perbankan.

    Adapun, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) terkait kolaborasi ini ditandatangani oleh Senior Vice President Bank Mandiri Region VI / Jawa Barat Nila Mayta Dwi Rihandjani dan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., CHS, MCE., di Bogor, Jawa Barat (31/1).

    BACA JUGA: Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp305.000 Lewat Cara Tercepat

    Bersamaan, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pengelolaan Rekening Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung oleh Vice President Bank Mandiri Bandung Surapati Bayu Anggoro dan Wakil Rektor II Bidang Adm Umum, Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. H. Tedi priyatna,M.Ag serta disaksikan jajaran pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

    Menurut Nila Mayta Dwi Rihandjani, kolaborasi dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat memperluas ekosistem keuangan Bank Mandiri khususnya di sektor pendidikan.

    Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri juga akan menyediakan layanan perbankan yang menyeluruh kepada seluruh civitas akademika yang meliputi jajaran pimpinan, dosen, pegawai, maupun mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

    “Layanan tersebut antara lain pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama strategi pemanfaatan jasa layanan perbankan dan non perbankan,” ujar Nila.

    BACA JUGA: Harga Emas Merangkak Naik Hari ini Capai Rp 4.000 Per Gram

    Ditambahkan, perseroan telah mengembangkan Layanan Smart Campus dengan mengoptimalisasi Digital Super Platform Kopra by Mandiri yang memberikan layanan digital single access untuk kemudahan transaksi UIN SGD.

    Layanan digital juga akan menjadi pusat aktivitas informasi dan transaksi finansial di UIN SGD Bandung.

    “Kopra by Mandiri juga mengintegrasikan seluruh kebutuhan transaksi universitas ke dalam satu platform secara single sign on (SSO) dengan fitur Cash Management, Forex Transaction, Value Chain Financing, Trade Finance, Smart Account, serta Online Custody,” katanya.

  • Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal "Geng Rusia" Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali Nasional 1 Februari 2025

    Soal “Geng Rusia” Perampok, Anggota DPR: Jangan Sampai Rusak Citra Pariwisata Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi PKS di DPR RI
    Jazuli Juwaini
    prihatin dengan aksi perampokan bersenjata yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) yang disebut
    geng Rusia
    terhadap wisatawan di Bali.
    Aparat kepolisian diminta mengejar para pelaku perampokan tersebut.
    “Jangan sampai orang asing mengacau di negara kita sehingga harus diselidiki tuntas dan diproses hukum secara tegas. Jangan sampai kejadian ini merusak citra
    pariwisata Bali
    di mata internasional,” kata Jazuli, saat dikonfirmasi, Sabtu (1/2/2025).
    Anggota Komisi I DPR ini mendorong agar kejadian ini harus diusut tuntas. Para pelaku yang diduga WNA juga harus ditangkap.
    Dia meminta agar aparat kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat, para pecalang atau petugas keamanan adat Bali, dan pemerintah daerah Bali.
    Polisi juga diminta berkoordinasi dengan Interpol serta Kedutaan Besar dari negara pelaku aksi perampokan tersebut.
    Jazuli mendesak aparat penegak hukum cepat mengidentifikasi kemungkinan para pelaku adalah bagian dari jaringan kejahatan internasional.
    Dengan begitu, penanganannya bisa lebih komprehensif serta pencegahannya bisa dilakukan secara cepat dan tepat agar kejahatan serupa tidak terjadi di wilayah Indonesia manapun.
    “Aksi kejahatan seperti ini harus ditindak cepat karena Bali sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kenyamanan yang merupakan faktor penting dari ekosistem pariwisata,” kata Jazuli.
    “Maka aparat harus cepat bertindak, tangkap pelaku, dan umumkan segera hasil penyidikan sehingga memberi ketenangan dan rasa aman bagi seluruh wisatawan di Bali,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, seorang warga negara asing (WNA) asal Ukraina, Igor Lermakov (48), menjadi korban perampokan oleh “geng Rusia” di Bali pada 15 Desember 2024.
    ”
    Geng Rusia
    ” yang berjumlah sembilan orang itu merampas aset kripto korban senilai Rp 3,4 miliar. Kini, satu terduga telah ditangkap oleh Polda Bali.
    Dilansir dari Tribun-Bali, penangkapan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy.
    Pelaku ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat hendak kabur ke Dubai.
    Pria berinisial K itu ditangkap tanpa melakukan perlawanan.
    “Iya benar (penangkapan), inisial K asal negara Rusia salah satu dari sembilan orang terlapor yang dilaporkan korban dalam LP, semalam pukul 19.00 Wita kami amankan di Bandara Ngurah Rai,” ujar Ariasandy pada 31 Januari 2025.
    Saat ini, Direskrimum Polda Bali terus mendalami keterlibatan K dalam kasus kejahatan internasional bersama delapan pelaku lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), memberi respons wacana untuk merelokasi masyarakat Palestina, dari Gaza.

    Wacana itu sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    HNW justru menyarankan agar Trump membawa warga Israel untuk pindah ke Amerika.

    “Lebih baik kalau Donald Trump justru melaksanakan janji kampanyenya, menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, bawa saja orang-orang Israel itu ke Amerika Serikat,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Sebab HNW menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Jalur Gaza selama ini, karena adanya Israel yang menduduki wilayah Palestina.

    Sehingga HNW menyarankan agar warga Israel yang direlokasi.

    “Pasti masyarakat Amerika juga tidak keberatan kalau orang-orang Israel dipindah ke sana,” ucapnya.

    HNW menambahkan, Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam liga Arab menolak wacana relokasi masyarakat Palestina. 

    HNW menduga usulan Trump itu untuk memuluskan Israel menduduki wilayah Palestina seutuhnya.

    “Jadi sekali lagi, kami bersama dengan PBB bersama dengan OKI liga Arab, Bersama juga dengan anggota tetap dewan keamanan PBB minus Amerika, kami menolak Karena itu memang bentuk lain daripada ethnic cleansing. Itu bentuk lain daripada memuluskan jalan Israel untuk menguasai sepenuhnya tanah-tanah Palestina,” pungkas HNW.

    Sebelumnya, Trump telah menyerukan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza pada hari Sabtu (25/1/2025).

    Trump mengklaim bahwa pihaknya ‘hanya ingin membersihkan’ Gaza.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan panggilan telepon dengan  Raja Abdullah II dari Yordania pada hari sebelumnya dan akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita hanya membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir,” tambahnya.

    Trump mengatakan ia memuji Yordania karena telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Kemudian ia mengklaim bahwa raja harus menerima lebih banyak warga Palestina karena ingin membersihkan Jalur Gaza.
    “Saya ingin Anda menerima lebih banyak pengungsi, karena saya sedang melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan semuanya kacau. Benar-benar kacau,” terangnya.

    Menurut pengakuan Trump, pemindahan bisa bersifat sementara atau bahkan selamanya.

    “Penduduk Gaza dapat dipindah untuk sementara atau bisa juga untuk jangka panjang,” katanya.

  • Pramono Santai Pelantikannya Ditunda: Pemerintah Jakarta Harus Tunduk

    Pramono Santai Pelantikannya Ditunda: Pemerintah Jakarta Harus Tunduk

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menanggapi perihal penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    Sebagai pemimpin daerah, Pramono menegaskan mematuhi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

    “Ya pokoknya saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh terhadap pada pemerintah pusat.”

    “Karena saya membuat Undang-Undang. Sehingga demgan demikian ada 152 kata hubungan pemerintah pusat dan daerah itu kewenangan mengatur itu ada di pemerintah pusat, termasuk ngelantik aja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat,” kata Pramono ditemui di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025). 

    Karenanya, Pramono mengaku tak masalah perihal penundaan pelantikan dirinya sebagai Gubernur Jakarta.

    “Mau kapan pun saya monggo, gitu,” kata Pram.

    Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tak berperkara di Mahkamah Konstitusi termasuk Jakarta yang awalnya direncanakan pada 6 Februari mendatang menjadi 18 dan 20 Februari 2025.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga telah memastikan penundaan pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Pram-Rano kemudian dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarra.

    “Terkait jadwal pidato gubernur terpilih itu setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kami sepakati antara tanggal 18-20 Februari. Menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Politikus senior PKS ini pun berharap, setelah dilantik pasangan Pram-Rano bisa langsung bekerja menjalankan program-program strategisnya untuk membangun Jakarta.

    “Beliau bukan orang baru, beliau orang birokrasi, beliau sudah matang di politik. Jadi, beliau sudah bisa langsung running,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, hubungan antara PKS dan Partai Gelora tetap berjalan baik, tanpa ada permasalahan apa pun.
    Hal itu disampaikan HNW saat menanggapi laporan terhadap politikus PKS, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas tuduhan menghina Partai Gelora.
    “Kita baik-baik saja (hubungannya),” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jumat (31/1/2025).
    Dia bahkan mengaku sempat bertemu dengan beberapa politikus Gelora dalam acara yang digelar di MPR RI.
    Dalam acara tersebut, HNW mengaku saling bertegur sapa dan bersalaman.
    “Tadi ada kawan Gelora yang datang juga. Saya juga salaman dengan mereka, enggak masalah,” jelas HNW.
    Terkait laporan terhadap Mardani, HNW menyatakan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada MKD.
    Ia menekankan bahwa Mardani, sebagai anggota DPR, memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan.
    “MKD memiliki mekanismenya, dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” kata HNW.
    Lebih lanjut, HNW menekankan bahwa PKS menghormati Partai Gelora sebagai salah satu peserta pemilu yang memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Wakil Ketua MPR RI itu juga memastikan bahwa PKS akan tetap menghormati semua proses yang berlangsung di DPR RI, termasuk mekanisme pelaporan ke MKD.
    “Gelora adalah salah satu partai politik yang ikut pemilu sebagaimana yang lain. Semuanya melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai aturan yang ada. Tentu saja kita menghormati aturan-aturan yang ada, termasuk yang berlaku di DPR,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus politikus PKS, Mardani Ali Sera, dilaporkan ke MKD karena dianggap telah menghina dan mengolok-olok Partai Gelora.
    “Terkait aduan saya itu, kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai 0 koma. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Ika mengatakan, pernyataan Mardani yang ia permasalahkan terjadi saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ pada Selasa (21/1/2025) lalu.
    Ika menilai Mardani tidak pantas melakukan hal itu, apalagi dia menduduki jabatan Ketua BKSAP DPR.
    “Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan ketua BKSAP. Di mana di acara itu dia menjelaskan, mengolok-ngolok dengan dalil bahwa ‘PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora’, dengan tertawa yang terbahak-bahak,” tuturnya.
    “Kalau saya pikir sudah melanggar kode etik ya, karena dia selaku anggota dewan, sebagai Ketua BKSAP juga seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” sambung Ika.
    Adapun di dalam laporan yang Ika sampaikan ke MKD DPR, tertulis bahwa Mardani dinilai menghina Partai Gelora.
    “Laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina) pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora yang dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih mengutamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen sehingga diketahui oleh masyarakat luas,” bunyi laporan tersebut.
    Dihubungi terpisah, Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari simpatisan Gelora itu.
    Dek Gam menyebut MKD akan menindaklanjuti seluruh laporan tanpa tebang pilih.
    “Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera, laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita enggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Efisiensi Anggaran, Anggota DPRD DKI Dilarang Studi Banding ke Luar Negeri

    Demi Efisiensi Anggaran, Anggota DPRD DKI Dilarang Studi Banding ke Luar Negeri

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dalam rangka efisiensi penggunaan APBD 2025, DPRD DKI Jakarta bakal memangkas anggaran perjalanan ke luar negeri.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin tak mengizinkan para anggota dewan melakukan studi banding.

    “Perjalanan ke luar negeri kami hemat dan memang perjalanan ke luar negeri kami untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan, bukan study banding,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    “Jadi enggak boleh studi banding, kita larang juga,” tambahnya menjelaskan.

    Meski demikian, politikus senior PKS ini bilang, tak semua perjalanan dinas ke luar negeri dilarang, masih ada beberapa kegiatan yang diizinkan.

    “Kami ingin dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka menuntut ilmu, short course yang ada di luar negeri. Itu yang dibolehkan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran ini dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Walau ada pemangkasan anggaran, namun Khoirudin memastikan hal ini tak akan mengganggu pelayanan publik.

    Anggaran seperti pendidikan dan kesehatan pun tak akan mengalami dipangkas.

    “Kalau pelayanan publik (anggaran) tidak boleh dipotong, enggak boleh dipangkas. Karena kita pemerintah ada untuk melayani masyarakat,” tuturnya.

    “Yang dipangkas itu ya (anggaran) makan-minum, rapat-rapat, studi banding, acara seremonial, itu yang kami pangkas,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Jakarta Kebanjiran, Ketua DPRD Minta Dinas Sumber Daya Air Dievaluasi: Tak Penuhi KPI Copot! 

    Jakarta Kebanjiran, Ketua DPRD Minta Dinas Sumber Daya Air Dievaluasi: Tak Penuhi KPI Copot! 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti bencana banjir yang kembali menerjang Jakarta dalam beberapa hari terakhir ini.

    Politikus senior PKS ini pun mengaku bakal melakukan evaluasi besar-besaran terkait program penanganan banjir.

    “Tentu kami akan mengevaluasi anggaran, karena kewenangan kami di anggaran. Kedua, kami evaluasi regulasi. Apa sih yang menjadi hambatan dinas terkait untuk bisa menyelesaikan banjir secepatnya?” ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Khoirudin menambahkan, legislatif nantinya bakal meminta eksekutif untuk membuat key performance index (KPK) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Salah satu yang disorot ialah kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang saat ini saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) bernama Ika Agustina.

    “Misal SDA, sekarang ada beberapa titik banjir? Setelah satu tahun dia bertugas, dikasih anggaran, berapa titik banjir yang terselesaikan, yang turun? Kalau dia tidak tercapai, ganti. Rekomendasi kami ganti,” ujarnya.

    Meski demikian, rekomenadasi yang diberikan nantinya hanya berupa masukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab, keputusan mengangkat atau memberhentikan seorang kepala SKPD sepenuhnya berada di tangan Gubernur Jakarta.

    “Namun kewenangannya (mencopot) ada di eksekutif. Kami hanya sebatas tupoksi dewan,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, puluhan permukiman warga hingga sejumlah ruas jalan tergenang imbas hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa (28/1/2025) kemarin.

    Kondisi ini juga diperparah dengan luapan Sungai Ciliwung imbas dari air kiriman dari wilayah hulu.

    Sampai sore ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta masih ada 6 RT di wilayah Jakarta Barat yang terendam.

    Rinciannya, lima RT berada di Kelurahan Cengkareng Barat dan satu RT di Tegal Alur.

    Ketinggian genangan pun masih berkisar di angka 30 sentimeter.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya