partai: PKS

  • SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.)

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta elite Partai Demokrat menghadiri Silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    “Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.),” kata Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat siang.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum dapat dipastikan menghadiri acara silaturahmi, karena dijadwalkan melayat ke rumah duka Renville Antonio di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas karena ini adalah bendahara umum, tentunya kami harus bertakziah. Jadi, kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana, karena harus dimakamkan hari ini katanya. Jadi, mohon doanya buat bendahara umum,” ucap Dede Yusuf.

    Dia menambahkan informasi AHY langsung terbang ke Surabaya berasal dari grup percakapan aplikasi pengirim pesan pimpinan Demokrat.

    “Yang jelas tadi di grup mengatakan kalau ketum (ketua umum, red.), mungkin akan langsung ke sana,” sambung Dede Yusuf.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia pada Jumat pagi akibat kecelakaan lalu lintas di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Sementara itu di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu di antaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Prabowo Boyong KIM Plus ke Hambalang, PDIP Ikut?

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Partai PDI-Perjuangan (PDIP) tidak turut diundang dalam pertemuan partai pendukung pemerintah di Hambalang, Bogor, Jawa Barat

    Prasetyo menuturkan bahwa pada hari Ini, Jumat (14/2/2025) seluruh partai KIM Plus melakukan silaturahmi. Adapun, PDIP tak diundang karena bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

    “Ah, kan bukan, [PDIP] belum bagian dari KIM, belum, belum,” jelasnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2). 

    Adapun, kala ditanya apakah Megawati akan turut hadir dalam acara puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2), Dia masih tidak dapat memastikan. 

    “Sepertinya belum karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri,” jelasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. 

    Pertemuan ini direncanakan berlangsung hari ini, Jumat (14/2//2025) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. 

    “Iya diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Kendati demikian, dia enggan membeberkan topik apa yang besok akan dibahas dalam pertemuan itu. Namun yang pasti silaturahmi menjadi agenda utama, sehingga tak membahas hal yang berkaitan pemerintahan. 

    “Saya pikir cuma selebrasi, silaturahmi itu yang menjadi agenda utama. Nggak ada rapat apa-apa karena dari sekian banyak, ya DPR juga diundang, semua partai juga diundang, semua sahabat-sahabat organisasi juga semua diundang,” jelasnya.

    Seperti diketahui, KIM plus terdiri dari 17 partai politik. Pada tahap awal, koalisi ini terdiri dari 10 partai politik yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). 

    Selanjutnya setelah pemilihan presiden memperoleh pemenang dalam satu putaran, koalisi bertambah dengan bergabungnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Buruh, dan Partai Ummat.

  • Kena Efisiensi Anggaran, Perpusnas Tetap Komit Bangun Budaya Baca di Daerah

    Kena Efisiensi Anggaran, Perpusnas Tetap Komit Bangun Budaya Baca di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kecakapan literasi pada 2025. Pada tahun ini, Perpusnas mengusung tiga program prioritas yakni penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi, pengarus-utamaan naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

    Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan pihaknya mengutamakan pelayanan publik untuk tiga program prioritas tersebut meskipun mengalami efisiensi anggaran.

    “Kegiatan literasi itu akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Akses masyarakat untuk bisa membaca di Perpustakaan Nasional, akses masyarakat bisa membaca di perpustakaan desa, kabupaten/kota, provinsi, tetap kami utamakan supaya mereka tetap memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan budaya membaca dan kecakapan literasinya,” kata Amin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi X DPR dan Perpusnas yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).

    Amin menambahkan, perpustakaan akan selalu hadir bagi masyarakat baik dalam bentuk digital maupun cetak.

    “Walaupun anggaran dipotong sebanyak 38 persen, tahun ini kami akan lebih fokus untuk mengolah buku cetak yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam agar dapat segera dilayankan langsung dan dimanfaatkan secara digital,” ungkapnya.

    Dia juga memastikan anggaran untuk penyebaran seribu buku ke 10.000 lokus daerah tidak dikurangi. Untuk itu, hak membaca anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap terpenuhi.

    “Kami jamin tidak ada pengurangan buku maupun lokasi, dan ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Pengelola perpustakaan daerah juga kami berikan pelatihan tentang cara menyusun, memajang, dan melayankan buku melalui daring dengan memanfaatkan kawan-kawan yang terbentuk dalam Forum TBM. Ini merupakan satu upaya kami untuk menjamin agar literasi tetap berjalan,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan di tengah efisiensi anggaran, Perpusnas harus tetap hadir menjalankan fungsi pokoknya untuk meningkatkan literasi Indonesia.

    “Dalam kondisi seperti ini harus ada pilihan strategis yang diambil agar Perpusnas dapat tetap berperan maksimal,” ujarnya.

    Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mercy Chriesty Barends berharap, ke depan Perpusnas dan perpustakaan bisa lebih fokus ke digitalisasi bahan bacaan agar dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.

    “Mestinya roadmap-nya larinya ke digitalisasi agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bahan literasi,” tuturnya.

    Legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat Eva Stevany Rataba menambahkan kendati efisiensi anggaran terjadi, program literasi harus tetap dijalankan. “Dengan adanya efisiensi tentunya banyak program yang terdampak. Untuk itu kerja sama dengan sektor swasta, komunitas, sekolah, dan universitas perlu diperkuat guna mendukung peningkatan literasi di tengah masyarakat,” sarannya.

    Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Gamal Albinsaid mengutarakan bahwa perpustakaan harus hadir dan menjadi solusi bagi masyarakat.

    “Indikator keberhasilan perpustakaan bukan lagi mengenai jumlah pengunjung dan jumlah bukunya, tapi bagaimana perpustakaan mampu memberikan layanan yang konvergensi agar ketika masyarakat butuh, perpustakaan bisa men-deliver-nya,” terangnya.

     

  • Kunjungan ke Kalsel, Komisi III DPR Minta Layanan SIM dan SKCK Tetap Buka di Hari Minggu – Halaman all

    Kunjungan ke Kalsel, Komisi III DPR Minta Layanan SIM dan SKCK Tetap Buka di Hari Minggu – Halaman all

    TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transformasi layanan yang lebih baik.

    Anggota Komisi III DPR RI F-PKS Habib Aboe Bakar mengapresiasi kepada beberapa Polres di Kalimantan Selatan yang telah menerapkan aplikasi online untuk pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

    “Sistem ini terbukti mempermudah masyarakat karena tidak perlu lagi mengantre langsung di kantor kepolisian untuk mengurus pengajuan SKCK. Ini adalah salah satu bentuk transformasi layanan publik yang sangat membantu masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Aboe Bakar juga memberikan apresiasi kepada Polda Kalsel atas inovasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling, yang telah memberikan kemudahan kepada masyarakat. 

    “Lokasi-lokasi layanan SIM keliling seperti di Terminal Palnam, Pasar Sudimampir, Kantor Walikota Banjarmasin, dan Polsek Banjarmasin Selatan sangat dirasakan manfaatnya oleh warga yang kesulitan mengurus administrasi pada jam kerja,” ucap Sekjen DPP PKS itu.

    Namun, Aboe Bakar juga mencatat bahwa tidak semua masyarakat dapat mengurus administrasi pada jam kerja karena kewajiban bekerja.

    Sebab itu, ia mengusulkan agar transformasi pelayanan publik dapat diperluas, dengan layanan yang tersedia pada hari libur, seperti Sabtu atau Minggu. 

    “Saya rasa penting untuk ada pelayanan saat libur, sehingga masyarakat bisa mengurus administrasi seperti SIM dan SKCK tanpa mengganggu waktu kerja”, ujarnya.

    Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Kejati Kalsel, Wakil Ketua Mahakamah Kehormatan Dewan ini menyoroti pentingnya pengajuan program restoratif justice (RJ) sebagai layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

    Habib Aboe Bakar mencatat adanya dua kendala utama dalam proses ini. Pertama adalah minimnya sosialisasi mengenai program RJ kepada masyarakat, yang menyebabkan banyak warga yang belum mengetahui keberadaan program ini. 

    Kedua adalah kurangnya informasi terkait prosedur dalam pelaksanaan RJ tersebut.

    Habib Aboe Bakar mengusulkan agar Kejati Kalsel memperkuat sosialisasi mengenai program RJ ini, baik melalui media sosial, leaflet, maupun forum-forum terbuka untuk menjelaskan prosedur dan manfaatnya kepada masyarakat. 

    “Penting untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat agar program restoratif justice ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” pungkasnya.

     

     

  • Mendikdasmen Gandeng Muslimat NU Kuatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini

    Mendikdasmen Gandeng Muslimat NU Kuatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti hadir di tengah ribuan jamaah Muslimat NU senagai narasumber dalam sidang pleno di Asrama Haji, Kamis (13/2/2024).

    Dalam kesempatan ini Mendikdasmen Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Muslimat NU khususnya untuk mendukung penguatan pendidikan karakter bagi anak usia dini (PAUD). 

    Terutama karena dalam kesempatan ini turut digelar penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti bersama Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    “Kami tadi sudah tandatangani bersama Ibu Ketua Umum PP Muslimat, untuk kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, serta program-program lain yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter,” tegas Mendikdasmen Mu’ti. 

    MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pelaksanaan kerja riil di lapangan. Kerja-kerja strategis penting dilakukan dengan melibatkan Muslimat NU karena terutama Muslimat NU mengelola ribuan lembaga pendidikan. 

    Pihaknya optimistis kerjasama ini akan signifikan membangun Pendidikan Anak Usia Dini dan penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga. 

    “Nanti antara lain, kalau yang sekolah sudah menggunakan sekolah-sekolah formal TK, yang diselenggarakan oleh Muslimat, karena memiliki banyak sekali RA, yang memiliki peranan penting dalam pendidikan anak usia dini,” ujarnya. 

    “Yang lainnya mungkin dalam bentuk parenting dan kegiatan yang yang nanti kita set bersama setelah MoU,” pungkas Mendikdasmen Mu’ti. 

    Di sisi lain, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, penguatan pendidikan karakter pada anak usia dini, sedianya telah dilakukan oleh Muslimat NU. 

    “Muslimat loh punya PAUD 9800-an, jadi itu bukan sesuatu yang baru, yayasan pendidikan Muslimat NU itu mengelola RA, TPA, TPQ, TK, PAUD,” ujarnya. 

    Bahkan, untuk jumlah Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang dikelolah oleh Muslimat sebanyak 14.350-an. Sehingga hal ini ditegaskannya bukan sesuatu yang baru melainkan sudah dilakukan oleh muslimat NU.

    Untuk mendukung hal itu, dilakukan penguatan-penguatan melalui pelatihan-pelatihan para guru, kemudian meniru sekolah yang memiliki predikat baik. 

    “Referensi seperti PAUD PAUD teladan, TK TK teladan, yang lain kemudian akan mengikuti kurikulum kurikulum yang sudah dilakukan oleh yang teladan teladan itu,” tegasnya. 

    Setiap tahun, Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan pemilihan TK, maupun PAUD teladan secara nasional. Diantara yang pernah terpilih, adalah PAUD Muslimat di Gresik, Malang, dan Padang Panjang.

  • 6
                    
                        Usai Diperiksa Terkait Kasus Korupsi NCC, TGB "Kabur" dari Pintu Belakang Kejati NTB
                        Regional

    6 Usai Diperiksa Terkait Kasus Korupsi NCC, TGB "Kabur" dari Pintu Belakang Kejati NTB Regional

    Usai Diperiksa Terkait Kasus Korupsi NCC, TGB “Kabur” dari Pintu Belakang Kejati NTB
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com –
    Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) keluar dari pintu belakang usai diperiksa aparat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Kamis (13/2/2025).
    Pemeriksaan ini digelar terkait kasus
    dugaan korupsi
    aset pemerintah berupa lahan pembangunan gedung NTB Convention Center (
    NCC
    ).
    Terpantau, TGB keluar melalui pintu belakang gedung Kejati pada pukul 20.06 Wita dengan mobil yang sudah siap meninggalkan lokasi. Namun tidak diketahui sejak pukul berapa dia menjalani pemeriksaan.
    Saat dipanggil untuk dimintai tanggapannya, mobil tersebut dengan cepat bergegas, “kabur” meninggalkan kejaran para wartawan yang sudah menunggu di depan.
    Diketahui, TGB mengenakan Toyota Fortuner hitam dengan nomor DR 1676 BW, yeng merupakan mobil istrinya, Erica Lucyfara.
    Tidak hanya itu, saat meninggalkan tempat pemeriksaan, terlihat Kasidik Kejati NTB turut mendampingi mantan Gubernur NTB dua periode tersebut.
    Sebelumnya, Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejati NTB, Hindra AS, sempat mengatakan Kejati memang sudah melayangkan surat panggilan kepada TGB.
    “Pasti akan diperiksa. Sudah melayangkan surat panggilan,” kata Hindra.
    Hindra mengungkapkan alasannya memeriksa TGB karena secara administrasi dia merupakan pemegang kekuasaan dan memiliki kewenangan terkait penempatan Barang Milik Daerah (BMD) kepada pihak lain.
    Terkait penanganan kasus tersebut, Kejati NTB telah menahan dua tersangka, yakni DS alias Doli sebagai mantan Direktur PT Lombok Plaza, dan Rosiady Husaenie Sayuti sebagai Sekretaris Daerah periode 2016-2019.
    Kasus ini bermula dari pemanfaatan lahan NCC, di mana Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan PT Lombok Plaza dalam bentuk bangun guna serah (BGS).
    Pada tahun 2012, Pemprov NTB memiliki tanah seluas sekitar 31.963 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
    Namun, proses kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS).
    Hingga saat ini, pembangunan NCC tersebut belum pernah terwujud, dan Pemprov NTB tidak menerima pembayaran kompensasi dari PT Lombok Plaza.
    Berdasarkan perhitungan auditor, total kerugian dalam kasus ini mencapai Rp 15,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Korupsi Pembangunan NCC, TGB Akan Diperiksa Kejati NTB
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 Februari 2025

    Kasus Korupsi Pembangunan NCC, TGB Akan Diperiksa Kejati NTB Regional 13 Februari 2025

    Kasus Korupsi Pembangunan NCC, TGB Akan Diperiksa Kejati NTB
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akan memeriksa mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (
    TGB
    ) terkait kasus
    dugaan korupsi
    aset pemerintah berupa lahan pembangunan gedung NTB Convention Center (
    NCC
    ).
    Ketua Tim Penyidik Pidsus Kejati NTB, Hindra AS mengatakan, telah melayangkan surat panggilan kepada mantan Gubernur dua periode tersebut.
    “Pasti akan diperiksa. Sudah melayangkan surat panggilan,” kata Hindra, Kamis (13/2/2025).
    Hindra mengungkapkan, pihaknya memeriksa TGB karena secara administrasi dia merupakan pemegang kekuasaan dan memiliki kewenangan terkait penempatan barang milik daerah (BMD) kepada pihak lain.
    “Awal-awal ini kita baru periksa yang bersangkutan (Rosiady), karena dari yang bersangkutan bisa mengarah ke sana,” katanya. 
    Saat ditanyakan tentang keterlibatan, penyidik Kejati NTB ini menyebut, belum menemukan adanya indikasi keterlibatan TGB terkait kasus korupsi pembangunan NCC tersebut.
    Terkait penanganan kasus tersebut, Kejati NTB telah menahan dua tersangka, yakni DS alias Doli sebagai mantan Direktur PT Lombok Plaza dan Rosiady Husaenie Sayuti sebagai Sekretaris Daerah periode 2016-2019.
    Kasus ini bermula dari pemanfaatan lahan NCC. Saat itu, Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan PT Lombok Plaza dalam bentuk bangun guna serah (BGS).
    Pada tahun 2012, Pemprov NTB memiliki tanah seluas sekitar 31.963 meter persegi yang terletak di Jalan Bung Karno, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
    Namun, proses kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS).
    Hingga saat ini, pembangunan NCC tersebut belum pernah terwujud, dan Pemprov NTB tidak menerima pembayaran kompensasi dari PT Lombok Plaza.
    Dalam kasus ini, telah terhitung oleh pihak auditor, total kerugian mencapai Rp 15,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos Bulog: Prabowo Segera Keluarkan Inpres Gabah Rp6.500 per kg

    Bos Bulog: Prabowo Segera Keluarkan Inpres Gabah Rp6.500 per kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur tentang kebijakan penyerapan gabah Rp6.500 per kilogram.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa Inpres ini sebagai bentuk jaminan bagi para petani untuk mendapatkan harga gabah kering panen (GKP) di Rp6.500 per kilogram.

    Helmy juga menyampaikan Inpres ini dalam pembahasan. “Nanti keluar Inpres [Instruksi Presiden]. Makanya sedang dibahas. Buat jaminan lah. Itu kan niat baiknya daripada pemerintah untuk petani itu,” kata Helmy saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Namun, dia memastikan Inpres terkait kebijakan serapan gabah ini akan keluar dalam waktu cepat. “Inpres serapan gabah, ini sedang dibahas. Secepatnya lah [Inpres terbit],” ungkapnya.

    Sejalan dengan tugas Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras, Helmy menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan gudang untuk menampung selama masa panen raya.

    “Kita sudah inventaris sewa, ada yang dari Kodim [Komando Distrik Militer]. Itu bisa kita gunakan, untuk cadangan beras negara kok,” terangnya.

    Lebih lanjut, dia juga membeberkan Bulog telag melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan TNI dalam penyerapan 3 juta ton setara beras.

    Di bawah komandonya, penyerapan 3 juta ton setara beras itu juga melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memudahkan pendataan dan mengamankan harga gabah di level Rp6.500 per kilogram.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Perum Bulog memerlukan payung hukum untuk melaksanakan pengadaan, pengolahan, dan penyaluran beras melalui Instruksi Presiden (Inpres).

    “Bulog perlu payung hukum, perlu Inpres agar bisa melaksanakan tugas dengan baik yang disepakati, akan kita susun nanti Inpres mengenai pengadaan, pengolahan, dan penyaluran. Nah itu juga harus diatur agar bisa produktif,” ujar Zulhas.

  • Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dia berharap dibukanya partisipasi masyarakat bisa meningkatkan kualitas regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR RI, sebagai pelaksanaan dari prinsip “meaningfull participation”. Menurutnya berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerhati haji dan umrah, para penyelenggara dan asosiasi, ormas-ormas Islam, serta masyarakat pada umumnya bisa turut serta memberikan aspirasi.

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,” kata HNW di Jakarta, Kamis.

    Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Haji, menurut dia, ada banyak isu yang perlu diselesaikan dalam pembahasan revisi RUU Perubahan terkait penyelenggaraan Haji dan Umroh.

    Salah satunya, kata dia, soal peran kelembagaan antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dengan segala konsekuensinya.

    Selain itu, dia mengatakan ada isu soal kuota haji, peningkatan ekosistem ekonomi haji, digitalisasi layanan, haji khusus, hingga umrah mandiri, yang perlu dibahas. Menurut dia, RUU tersebut juga semakin dibutuhkan dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan di Arab Saudi yang mengarah pada pengembangan pariwisata dan turisme.

    “Apalagi pada penyelenggaraan haji tahun 2024 terdapat beberapa pelanggaran yang kemudian dibentuk pansus haji di DPR. Harapannya RUU Perubahan atas UU haji dan umrah bisa secara fundamental menindaklanjuti rekomendasi Pansus,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa aspirasi mengenai RUU tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kanal, baik langsung kepada kesekretariatan Komisi VIII DPR RI, maupun Fraksi PKS yang juga membuka hari aspirasi setiap hari Selasa.

    Secara pribadi, dia pun membuka saluran aspirasi RUU ini melalui seluruh media sosial miliknya dan juga bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0878-9328-0050.

    “Semoga dengan keterbukaan ini bisa diperoleh banyak masukan konstruktif, agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan semakin berpihak pada kepentingan umat, menghadirkan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya khususnya bagi calon jamaah haji dan umrah Indonesia, dan haji dan umroh mereka mabrur dengan segala dampak ikutannya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan

    Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Erdogan, Hujan-hujanan hingga Peluk Perpisahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Beragam momen kehangatan tersaji dalam kunjungan
    Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan
    di Indonesia pada Selasa (11/2/2025) hingga Rabu (12/2/2025) kemarin.
    Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto sebagai tuan rumah turun langsung menyambut kedatangan Erdogan hingga mengantarnya saat pulang meninggalkan Indonesia.
    Prabowo pun menyebut Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara, serta memberikan cendera mata kepada Erdogan yang sudah lebih dari 20 tahun berkuasa di Turkiye.
    Bahkan, Prabowo menyambut Erdogan setibanya di landasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (11/2/2025), meski cuaca saat itu sedang turun hujan.
    Hujan-hujanan menyambut Erdogan
    Prabowo menyambut langsung Erdogan dan istri, Emine Erdogan, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Selasa petang sekitar pukul 18.30 WIB.
    Aksi Prabowo ini boleh dikatakan jarang terjadi karena biasanya pemimpin negara disambut oleh menteri saat tiba di Indonesia.
    Prabowo bahkan rela hujan-hujanan guna menyambut Erdogan tepat ketika Erdogan menginjakkan kaki di Indonesia.
    Momen hangat pun terpampang karena Erdogan sebagai tamu justru memayungi Prabowo, sang tuan rumah, ketika ia berjalan dari pesawat menuju mobil yang akan mengantarnya ke penginapan.
    Pihak Istana mengungkap Presiden RI sangat dekat dengan Presiden Turkiye hingga rela kehujanan demi menyambut kedatangannya.
    “Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan tertulis, Selasa.
    Yusuf menyebut, langkah Prabowo menyambut kedatangan Erdogan di landasan Lanud Halim Perdanakusuma adalah bentuk penghormatan.
    Saking dekatnya mereka, Prabowo pun sampai masuk satu mobil untuk mengantar Erdogan ke tempat penginapannya di Indonesia.
    “Bahkan, Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dalam satu mobil menuju tempatnya bermalam,” kata dia.
    Disambut meriah
    Pada hari kedua kunjungan Erdogan ke Indonesia, Prabowo menyiapkan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor untuk menyambut orang nomor satu di Turkiye itu.
    Ketibaan Erdogan di Kompleks Istana Bogor pun disambut dengan meriah.
    Pasukan yang terdiri dari 75 orang penunggang kuda disertakan mengiring datangnya rangkaian kendaraan yang dinaiki Erdogan hingga menuju lokasi upacara.
    Setibanya Erdogan di sekitar halaman yang menjadi tempat acara, ribuan prajurit sudah siaga di halaman untuk hadiri upacara kenegaraan.
    Erdogan juga disambut ratusan anak-anak sekolah yang membawa bendera Indonesia dan Turkiye serta meneriakan ucapan selamat datang dalam bahasa Turkiye.
    Selain itu, Prabowo juga sudah berdiri di sisi halaman upacara untuk menyambut langsung Presiden Turkiye setelah keluar dari mobil.
    Upacara dimulai dengan 21 dentuman meriam dan dilanjutkan pemutaran lagu kebangsaan dari kedua negara.
    Setelahnya, Prabowo mengajak Erdogan melakukan inspeksi pasukan. Dengan gagah, mereka pun berkeliling lapangan mengitari pasukan yang sedang berbaris rapi.
    Sapaan sahabat
    Selepas upacara, Prabowo dan Erdogan melakukan perbincangan empat mata atau disebut tete-a-tete secara internal.
    Kemudian, barulah digelar pertemuan bilateral antara kedua kepala negara dan jajaran
    Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menyapa Erdogan sebagai sahabat dan saudaranya.
    “Yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sahabat saya, saudara saya, Presiden Republik Turkiye yang mulia, Saudara Recep Tayyip Erdogan, beserta seluruh delegasi dari Republik Turkiye yang saya hormati,” ujar Prabowo membuka pertemuan.
    Prabowo menyambut baik kunjungan Erdogan ke Indonesia dan menyebut kedatangan Erdogan sebagai sebuah kehormatan.
    Kepala Negara juga mengungkapkan, ini adalah tahun ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turkiye.
    Menurut Prabowo, hubungan batin kedua negara cukup dalam lantaran hubungan Indonesia dan Turkiye sudah berjalan cukup lama sejak masa Kekaisaran Usmani Ottoman.
    “Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turkiye karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior, tapi saya berterima kasih atas kedatangan Yang Mulia,” kata Prabowo.
    Pertemuan kedua pemimpin negara dilanjutkan dengan acara makan siang antara Erdogan dan Prabowo yang diikuti ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Menurut Yusuf, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu turut hadir dalam jamuan makan siang tersebut.
    “Iya betul. Bukan hanya Ketum Nasdem tetapi juga Para Ketum Partai Koalisi diundang Presiden Prabowo,” ucap Yusuf.
    Ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo itu diundang dalam rangka menghormati Erdogan.
    Tukar cendera mata
    Kunjungan Erdogan dan Prabowo juga diisi dengan saling tukar cendera mata. Masing-masing pemimpin negara itu memberikan dua kenang-kenangan.
    Prabowo memberikan kenang-kenangan berupa senapan produksi Pindad dan sebuah keris.
    Dia menjelaskan bahwa senapan produksi Pindad itu asli dibuat oleh Indonesia.
    “Ini adalah produksi industri kami,” kata Prabowo kepada Erdogan.
    “Untuk saya?” tanya Erdogan kepada Prabowo.
    “Ya, ini untukmu,” ujar Prabowo.
    Senapan dimaksud yakni senjata SS2-V4A2 produksi Pindad berjenis Senapan Serbu Kaliber 5.56×45 MM. Senapan itu dibubuhi tulisan nama Erdogan sebagai Presiden Turkiye.
    Selain senapan, Prabowo juga memberikan keris bali gegodohan berwarna kuning emas kepada Erdogan.
    Sementara itu, Erdogan memberikan Prabowo dua cendera mata, yaitu sepasang vas berukuran kecil dan besar dengan warna putih dan bergambar bunga bernuansa ungu dan emas.
    Kenang-kenangan lainnya adalah sebuah karya seni dalam pigura bertuliskan puisi berbahasa Arab.
    Puisi itu berisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram.
    “Puisi doa dan rasa syukur masyarakat Jawa kepada Sultan Abdulmecid Khan dan kepada Muhammad Hasib Pasha, Gubernur Hijaz dan Syakh Al-Haram, yang telah menjamin keamanan dan kedamaian tanah suci serta kesejahteraan umat dengan pemerintahannya yang adil,” demikian bunyi tulisan itu setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
    Dalam kunjungan Erdogan ke Istana Bogor, tampak juga momen hangat kedua kepala negara saling berpegangan tangan sambil berjalan bersama.
    Momen itu terjadi saat Prabowo dan Erdogan selesai melakukan
    high level meeting
    dan sedang melihat cendera mata yang saling diberikan oleh kedua tokoh tersebut.
    Peluk hangat
    Setelah menjalani rangkaian pertemuan dengan Prabowo di Indonesia, Erdogan langsung meninggalkan Indonesia pada Rabu kemarin malam.
    Kepulangan Erdogan ini pun kembali diantar oleh Presiden RI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pasukan bersenjata pun memberikan salam hormat senjata kepada Erdogan.
    Setibanya di Halim, Erdogan memeluk Prabowo beberapa detik saat turun dari mobil di depan karpet merah menuju tangga pesawat.
    Prabowo membalas pelukan itu dengan menepuk punggung Erdogan. Setelah berpelukan, Prabowo dan Erdogan berjalan di atas karpet merah menuju tangga pesawat.
    Respons Erdogan
    Di hadapan Prabowo, Erdogan mengucapkan terima kasih atas penyambutan yang luar biasa dari Indonesia.
    “Saya berterima kasih kepada Yang Mulia beserta seluruh jajaran atas penyambutan yang luar biasa ini,” kata Erdogan.
    Erdogan lantas menyebut bahwa Indonesia sebagai saudara dan negara sahabat. Ia menceritakan, terakhir kali mengunjungi Indonesia pada 2022 saat menghadiri ajang G20.
    Dalam kunjungannya kali ini, Erdogan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Kedatangannya ini juga dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
    Dalam kesempatan ini, Erdogan juga menyebut relasi sejarah antara Turkiye dan Indonesia sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam.
    “Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Turkiye dan Indonesia. Akan tetapi, hubungan sejarah kita telah lebih berlangsung sejak 400 tahun lamanya,” katanya.
    Adapun pertemuan ini membuahkan banyak perjanjian kerja sama dari berbagai aspek kehidupan, berikut daftarnya
    1. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turkiye Tentang Kerja Sama di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan
    2. Memorandum Kerja Sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turkiye di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turkiye
    4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turkiye
    6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turkiye Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan
    7. Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Kerja Sama di Bidang Pertanian
    8. Surat Pernyataan Kehendak Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turkiye tentang Promosi dan Fasilitas Investasi
    9. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri dan Teknologi Republik Turkiye tentang Pembentukan Komite Bersama Untuk Kerja Sama Industri
    10. Perjanjian Joint Venture antara Republikorp dan Baykar Untuk Pembuatan Pabrik Drone di Indonesia
    11. Protokol Kerja Sama Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi RI (LPP TVRI) di Bidang Televisi
    12. Nota Kesepahaman Antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Bidang Radio
    13. Perjanjian Kerja Sama Antara Anadolu Ajansi (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.