partai: PKS

  • Kemenag-Kemendes PDTT Kerja Sama Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat

    Kemenag-Kemendes PDTT Kerja Sama Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat

    loading…

    Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag menjalin kerja sama dengan Kemendes PDTT untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Foto/Ist

    JAKARTA – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag), menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa.

    Kerja sama ini sejalan dengan misi Asta Cita Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program sinergis yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada program Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, hingga Kampung Moderasi Beragama.

    Kerja sama tersebut dikukuhkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Akselerasi Program Prioritas Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad bersama Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT, Tabrani di Gedung Utama, Kemendes PDTT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Abu menyebut, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat di tingkat desa.

    “Kami berkomitmen untuk mendorong keterlibatan BUMDes dalam pelaksanaan program-program strategis seperti Kampung Zakat, KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan Kampung Moderasi Beragama. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat desa sekaligus memperkuat nilai-nilai moderasi beragama,” ujar Abu.

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama ini, fokus utama yang akan dijalankan adalah program Pemberdayaan Ekonomi Desa, yakni mengintegrasikan program Kampung Zakat dan KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan melibatkan BUMDes dan lembaga pengelola zakat.

    “Kedua, Bimbingan Teknis dan Inovasi Produk Unggulan. Melalui program pemberdayaan ekonomi umat, kami akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan inovasi produk unggulan desa guna memperkuat daya saing produk desa,” ungkapnya.

  • Gerindra: Koalisi permanen harapan di tengah sistem demokrasi berbeda

    Gerindra: Koalisi permanen harapan di tengah sistem demokrasi berbeda

    “Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai harapan bersatunya para elite di tengah sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

    “Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,” kata Sara, sapaan karibnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo, bukan hanya sebagai Presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra.”

    Dia menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lain karena menganut prinsip musyawarah mufakat.

    “Yang artinya apa? Harus ada konsensus,” katanya.

    Menurut dia, adanya koalisi permanen KIM Plus yang diisi oleh mayoritas partai politik yang lolos ambang batas parlemen tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip demokrasi di tanah air.

    Sebab, kata dia, fungsi check and balances sedianya telah dilakukan melalui fungsi pengawasan yang ada di parlemen terhadap Pemerintah.

    “Di mana kami sebagai wakil rakyat tugas kami adalah untuk mengawasi bahwa apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut Partai Gerindra menyambut baik gagasan pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    “Kami sambut dengan bahagia dengan senang hati. Kalau misalkan memang itu bisa kita jalankan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan makna hadiah lukisan yang diberikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, saat Gerindra ulang tahun yang ke-17.

    Menurut Willy, itu merupakan respirokal yakni saling berbalasan saja dan Surya Paloh adalah orang yang menggemari lukisan. Lukisan dianggap sebagai barang yang berharga.

    “Respirokal saja. Pak Surya itu orang yang suka lukisan dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Willy, hadiah lukisan itu juga dimaksudkan sebagai balasan dari Surya Paloh yang sebelumnya mendapatkan barang dari Prabowo Subianto.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tapi sebelumnya kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

    Tak hanya Surya Paloh, sejumlah tokoh politik lainnya pun turut menghadiri acara tersebut seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak Imin.

  • Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan akan dibawa ke rapat paripurna dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu.

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Nantinya, badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus.

    “Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” ujar Supratman. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.

    Dia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

    “Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola,” ujar Bahlil. 

    Namun, izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi tetap diberikan. 

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar.

    Mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus. 

    “Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) untuk disahkan menjadi UU di dalam rapat paripurna.

    Adapun kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU Minerba. Keseluruh Fraksi itu seperti Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, Golkar dan PDI Perjuangan.

  • Baleg DPR Rampung Bahas RUU Minerba, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    Baleg DPR Rampung Bahas RUU Minerba, Siap Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR RI telah menyepakati perubahan keempat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Diketahui, RUU ini memuat peraturan yang memberikan wewenang bagi universitas untuk mengelola pertambangan. Adapun kesepakatan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan 9 fraksi di DPR RI, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan PAN.

    Anggota Panja dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, mengatakan izin pengelolaan tambang yang diberikan untuk perguruan tinggi berguna untuk mendorong riset dan inovasi. Begitu juga dengan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang dianggap mampu mendorong kemandirian ekonomi.

    “Fraksi PKS menilai peluang kemitraan dalam pengelolaan pertambangan bagi perubahan tinggi memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap kerja di sektor energi dan sumber daya alam,” kata Haris dalam penyampaian mini fraksi dalam rapat pleno pengambilan keputusan di ruang Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Panja RUU Minerba Fraksi NasDem, Arief Rahman, juga menilai perlunya keterlibatan perguruan tinggi dalam mengelola pertambangan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

    “Khususnya organisasi kemasyarakatan, keagamaan, perguruan tinggi, koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kebijakan akselerasi ini bertujuan untuk melakukan percepatan hilirisasi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara serta diharapkan lebih mempertegas dan mempercepat upaya pemanfaatan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Panja Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, yang menyebut bahwa perlunya aturan mengenai perluasan entitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan sebagai wujud penerapan demokrasi ekonomi sebagaimana yang terkandung pada Pasal 33 UU Dasar 1945.

    “Ke depan usaha pertambangan bukan lagi hanya didominasi oleh pemilik modal besar, namun bisa melibatkan entitas usaha kecil, terutama koperasi, usaha kecil dan menengah atau UMKM, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, perusahaan perorangan, dan perguruan tinggi,” ucapnya.

    Adapun dalam rapat Panja yang dilakukan, telah disepakati RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara garis besar sebagai berikut:

    1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan MK, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.

    2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan;

    3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

    5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.

    6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat.

    7. Pasal 169A memasukkan ketentuan terkait audit lingkungan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Bahlil: Koalisi permanen upaya keberhasilan stabilitas pemerintahan

    Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai upaya menuju keberhasilan stabilitas pemerintahan.

    “Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa ada stabilitas, dan KIM permanen itu menuju pada stabilitas,” kata Bahlil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Bahlil pun menyatakan Partai Golkar menyambut baik wacana pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    “Saya pikir itu sebuah ide dan gagasan yang cukup baik,” ucapnya.

    Menurut dia, gagasan baik terkait dengan koalisi permanen KIM Plus tersebut hanya tinggal dibahas lebih detail terkait dengan implementasinya oleh para partai politik anggota KIM Plus.

    “Partai Golkar berpandangan itu ide yang bagus dan harus kami dukung, tinggal dikomunikasikan bentuknya dan polanya seperti apa itu yang harus dibicarakan dan didetailkan,” kata dia.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons soal ide pembentukan koalisi permanen di Pemilu 2029. Menurutnya, ide tersebut bagus, tetapi harus ada dasarnya.

    “Dasarnya ya memajukan Indonesia,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (17/2/2024).

    Mardani mengatakan ada empat tugas bernegara yang diemban para pemangku kepentingan, yakni melindungi seluruh masyarakat, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berperan mewujudkan ketertiban dunia.

    Dia ingin koalisi efektif untuk mewujudkan keempat hal tersebut. Pasalnya, Indonesia sudah lama terjebak dalam situasi negara berkembang.

    “Koalisi yang efektif dan punya tujuan menyejahterakan rakyat wajib didukung,” katanya.

    Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan kekuasaan yang berlebih cenderung bisa menghasilkan pemerintah yang korup. 

    “Mesti ada kekuatan yang mampu mengontrol. Media dan civil society perlu diberi kemudahan untuk memberikan kritik dan masukan,” tandas Mardani.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya. 

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun, namanya permanen,” pungkasnya.

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.

  • Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    GELORA.CO -Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik. 

    Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai “KIM Plus”.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan  Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.

    “Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.

    Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.

    “Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar,” sambungnya.

    Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan. 

     Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar