Xcloud.id

partai: PKS

  • HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    HNW apresiasi keputusan jadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai pahlawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada Rahmah El Yunusiyah.

    Menurut dia, Rahmah El Yunusiyah layak diberikan gelar pahlawan nasional karena memberikan kontribusi besar dalam memajukan bangsa, terutama di bidang pendidikan.

    “Rahmah El Yunusiah adalah tokoh perempuan pejuang di berbagai medan; sosial, kemerdekaan, dan pendidikan. Bahkan sebagai pendiri Sekolah/Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, beliau diapresiasi oleh Rektor Universitas Al Azhar Mesir saat mengunjunginya di Padang Panjang tahun 1955,” kata HNW dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Kunjungan tersebut, kata HNW, membuat Rektor Al Azhar terinspirasi untuk mendirikan fakultas khusus perempuan di Universitas Al Azhar Mesir.

    HNW mengatakan pihak Universitas Al Azhar juga sempat menganugerahi gelar Syaikhah sehingga Rahmah El Yunusiyah menjadi wanita Muslim pertama di dunia yang mendapat gelar kehormatan Syekhah dari Al Azhar, tahun 1957.

    Sederet penghargaan dari luar negeri ini menjadikan Rahmah El Yunusiyah sebagai wanita Minang pertama yang berpengaruh kepada dunia Islam internasional.

    Status ini membuat dia sejajar dengan beberapa tokoh besar Islam seperti Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi yang menjadi Imam di masjid Haram Mekah dan menjadi Guru bagi KH Ahmad Dahlan dsn KH Hasyim Asyari (pendiri Muhammadiysh dan NU) dan Syaikh Yasin Padang yang terkenal sebagai ulama ahli dalam bidang Hadits.

    “Minang juga dikenal sebagai asal dari banyak pahlawan bangsa seperti Bung Hatta, Yamin, Sutan Sahrir, M Natsir dan Buya Hamka,” ujar HNW.

    HNW berharap pemberian gelar pahlawan kepada Rahmah dapat memicu semangat putra putri terbaik Sumatera Barat untuk menjadi insan yang dapat memajukan bangsa pada masa depan.

    “Mudah-mudahan semangat keulamaan, ketokohan dan kenegarawanan yang membawa nama harum tersebut senantiasa hadir dan bisa dilanjutkan oleh warga Sumatera Barat di tingkat nasional maupun di kancah dunia internasional,” tutur HNW.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudah 80 Persen, DPRD Surabaya Targetkan Raperda Pengendalian Banjir Rampung Akhir November

    Sudah 80 Persen, DPRD Surabaya Targetkan Raperda Pengendalian Banjir Rampung Akhir November

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Pansus Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Banjir DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, memastikan pembahasan aturan tersebut telah mencapai lebih dari 80 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir November 2025. Dia menegaskan, tinggal satu pasal krusial yang masih dibahas, yakni terkait sanksi pelanggaran.

    “Pembahasan perda ini sudah lebih dari 80 persen, tinggal membahas soal sanksi. Target kami bulan ini bisa selesai,” ujar Aning di DPRD Surabaya, Kamis (13/11/2025).

    Aning menjelaskan, meski Pemkot Surabaya telah memiliki Surabaya Drainage Master Plan (SDMP) sejak 2018, rencana induk tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, keberadaan perda ini dianggap penting agar rekomendasi teknis pengendalian banjir benar-benar memiliki daya paksa.

    “Kalau SDMP kan mau dipakai mau tidak kan tidak ada penegakan perda. Makanya supaya dipakai harus ada wujud hukumnya. Wujud hukumnya apa? Perda,” katanya.

    Menurut Aning, penguatan aspek sanksi menjadi salah satu fokus agar aturan yang disusun tidak hanya normatif, tetapi aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan lapangan. Dia memastikan seluruh substansi materi sudah hampir final dan siap masuk tahap penyempurnaan akhir.

    “Bentuk sanksinya masih kita bahas, karena kita ingin semua substansinya benar-benar berguna bagi warga. Nanti di bagian sanksi akan kita kuatkan lagi,” jelas politisi PKS ini.

    Aning optimistis perda ini akan menjadi pijakan kuat bagi pengendalian banjir di Surabaya, terutama terkait pembangunan saluran, bozem, dan area resapan air. Dia menyebut seluruh pasal yang telah disepakati sudah mengarah pada penguatan tata kelola drainase kota pahlawan.

    Dalam pembahasan pansus sebelumnya, muncul usulan kewajiban penyediaan area tampung air hujan untuk setiap pembangunan baru, merespons tingginya limpasan air akibat alih fungsi lahan. Usulan dari tenaga ahli ITS, Ismail Saud, itu kemudian disepakati sementara, dengan ketentuan pengembang wajib menyediakan minimal 1 persen area tampungan dari total lahan.

    Angka tersebut masih akan disesuaikan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, namun pansus memastikan ketentuan area tampung air akan menjadi pasal wajib. DPRD ingin memastikan setiap pembangunan tidak menambah beban saluran kota, sekaligus mendorong pengendalian banjir yang lebih sistematis dan berbasis kawasan.

    “Insya Allah harapannya November ini selesai. Karena seluruh pasal substansinya sudah tepat untuk pengendalian banjir di Kota Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]

  • PalmCo catat produksi CPO meningkat jadi 2,2 juta ton hingga Oktober

    PalmCo catat produksi CPO meningkat jadi 2,2 juta ton hingga Oktober

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero) mencatat produksi crude palm oil (CPO) meningkat menjadi 2,2 juta ton hingga Oktober 2025 berkat efektivitas di lapangan dan optimalisasi kinerja pabrik kelapa sawit (PKS).

    “Hingga Oktober 2025 produksi CPO PTPN IV PalmCo tercatat mencapai 2,20 juta ton, tumbuh 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,14 juta ton,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan perusahaan mencatat kenaikan produktivitas di hampir semua indikator utama, didorong peningkatan efektivitas di lapangan serta optimalisasi kinerja pabrik kelapa sawit yang meningkatkan efisiensi dan hasil produksi secara signifikan.

    Menurutnya capaian itu sebagai hasil konsistensi perusahaan menjalankan strategi pasca-integrasi BUMN Perkebunan.

    “Kami berupaya memastikan setiap hektare lahan dikelola secara optimal agar mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan,” ujar Jatmiko.

    Ia menyebutkan dari sisi produktivitas kebun, hasil tandan buah segar (TBS) mencapai 17,02 ton per hektare hingga kuartal III-2025, meningkat 3,09 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara produktivitas CPO per hektare naik menjadi 3,95 ton dari sebelumnya 3,81 ton, atau tumbuh 3,67 persen.

    Kenaikan produktivitas tersebut juga diikuti peningkatan rendemen minyak sawit yang mencapai 23,26 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan 23,06 persen pada 2024.

    Menurut Jatmiko, perbaikan kinerja itu menunjukkan sinergi antara praktik agronomis di kebun dan kinerja pengolahan di pabrik.

    Selain efisiensi operasional, lanjutnya menerangkan, PalmCo menitikberatkan transformasi pada aspek digitalisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

    “Kami mendorong digitalisasi operasional melalui sistem real-time monitoring dan penerapan precision agriculture untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kebun,” kata Jatmiko.

    PalmCo juga memperkuat kemitraan dengan petani plasma dan program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Pelatihan kultur teknis dan pembinaan manajemen di tingkat petani menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok berkelanjutan.

    “Transformasi ini merupakan bagian dari peta jalan PalmCo hingga 2029 yang berfokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, serta keseimbangan antara kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan,” beber Jatmiko.

    Ke depan, katanya, perusahaan akan memperluas kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta memperkuat posisi sebagai bagian penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan energi nasional.

    “Produktivitas yang meningkat bukan semata hasil efisiensi, tetapi juga cerminan dari perubahan budaya kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif. Kami ingin memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” imbuh Jatmiko.

    Dengan capaian tersebut, tambah dia, perusahaan mempertegas perannya sebagai salah satu pemain utama industri sawit nasional yang terus berupaya menyeimbangkan kinerja bisnis dengan prinsip keberlanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Jatim siap dukung pemerintah perkuat ekosistem keuangan syariah

    Bank Jatim siap dukung pemerintah perkuat ekosistem keuangan syariah

    Surabaya (ANTARA) – Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menegaskan komitmennya untuk siap mendukung pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat ekosistem dan memperluas akses keuangan syariah kepada masyarakat.

    “Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan OJK dalam memperluas akses serta memperkuat ekosistem keuangan syariah,” katanya dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Minggu.

    Winardi mengatakan sinergi antara regulator, pelaku industri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

    Ia percaya ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Beberapa langkah yang dilakukan Bank Jatim untuk mendukung ekosistem keuangan syariah di antaranya adalah dengan melakukan penandatanganan kerja sama layanan keuangan bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sebagai wujud dukungan perbankan syariah terhadap penguatan sektor kesehatan berbasis nilai-nilai Islami.

    Tak hanya itu, Bank Jatim juga melakukan penandatanganan kerjasama layanan keuangan syariah dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren.

    Bank Jatim turut melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan Rumah Wakaf Indonesia dan Gerakan Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat gerakan sosial ekonomi berbasis wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

    CWLD sendiri merupakan sebuah instrumen inovatif dari perbankan syariah yang menggabungkan fungsi investasi dan sosial.

    CWLD memungkinkan nasabah berinvestasi dalam deposito, lalu keuntungan dari bagi hasilnya secara otomatis disalurkan sebagai wakaf uang untuk program sosial yang bermanfaat.

    Contohnya, PKS yang telah dilakukan dengan Rumah Wakaf Indonesia yang nantinya dana wakaf yang terkumpul melalui CWLD akan digunakan untuk bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha enterpreneur kopi di wilayah Kota Surabaya.

    ”Kami meyakini bahwa kolaborasi-kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas ekosistem keuangan syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Politik-Hukum Terkini: Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan 24 jam di Beritasatu.com sejak Jumat (7/11/2025) hingga Sabtu (8/11/2025) pagi.

    Beberapa artikel yang menjadi perhatian pembaca, di antaranya yaitu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    5 Isu Politik-Hukum Terkini

    Berikut ini adalah lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com yang dapat Anda ketahui:

    1. Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut dan memastikan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko termasuk di antara pihak yang diamankan.

    “Benar (ada OTT),” ujar Fitroh, Jumat (7/11/2025).

    Ia belum mengungkap jumlah orang yang terjaring dan detail perkara, tetapi memastikan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

    Setelah pemeriksaan awal, KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara dan status tersangka kepada publik.

    2. Respons Gibran Soal Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki rekam jejak penting dan kontribusi besar bagi Indonesia.

    “Penganugerahan gelar pahlawan itu melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Beliau-beliau ini jelas telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi bangsa,” ujar Gibran.

    Gibran menyebut Soeharto berjasa dalam pembangunan nasional dan swasembada pangan, sementara Gus Dur berperan penting dalam menegakkan toleransi dan kebebasan beragama.

    Kementerian Sosial diketahui telah mengajukan 40 nama tokoh calon pahlawan nasional tahun ini kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

    3. DPR Soroti Monopoli Bisnis Film dan Bioskop di Indonesia

    Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay menyoroti dominasi film asing di bioskop Indonesia. Ia menilai hal ini menandakan adanya praktik monopoli oleh pihak tertentu dalam distribusi film.

    “Kami menanyakan banyak hal, termasuk mengapa film luar negeri lebih banyak ditayangkan dibanding film nasional,” ujar Saleh seusai rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Saleh mendorong pemerintah untuk merevisi regulasi penayangan film, serta membuka peluang bagi film Indonesia agar lebih kompetitif di layar bioskop. DPR juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk memperbaiki kebijakan perfilman nasional.

    4. PAN Akan Tindaklanjuti Putusan MKD Soal Uya Kuya dan Eko Patrio

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengaktifan kembali Uya Kuya dan Eko “Patrio” sebagai anggota DPR.

    Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno menegaskan, partainya taat azas dan aturan, sehingga akan menjalankan keputusan MKD tanpa pengecualian.

    “PAN itu taat hukum. Jadi apa pun yang diputuskan oleh MKD, tentu akan kami hormati dan jalankan,” kata Eddy.

    Sebelumnya, MKD memutuskan Adies Kadir, Uya Kuya, dan Eko Patrio tidak melanggar kode etik dan berhak kembali aktif sebagai anggota DPR periode 2024-2029.

    5. Komisi III DPR Desak Polisi Buru Dalang Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mendesak aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Antiteror segera mengungkap dalang di balik ledakan di SMAN 72 Jakarta.

    “Menurut saya, kejadian ini sangat mengerikan dan mendesak agar aparat segera mencari dan menemukan pelakunya,” ujarnya.

    Nasir meminta penyelidikan dilakukan secara cepat dan transparan untuk memastikan apakah insiden itu berkaitan dengan jaringan teroris atau kriminal individu.

    Ia juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan konten provokatif yang berpotensi menumbuhkan paham ekstrem.

    “Media sosial banyak memuat konten yang bisa menimbulkan perilaku radikalisme,” kata Nasir.

    Nasir menegaskan, pengungkapan cepat dan terbuka terhadap kasus ledakan SMAN 72 Jakarta akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

  • Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Innalilahi, Pendiri PKS Soeripto Telah Meninggal Dunia di Umur 89 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Soeripto telah meninggal dunia di usianya 89 tahun pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

    Kabar duka itu disampaikan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf. Soeripto disebut telah menghembuskan napas terakhirnya pada 12.45 WIB. Muzammil menambahkan Soeripto dimakamkan di San Diego Hills Cipete, Jakarta Selatan sekitar 15.00 WIB. 

    “Dimakamkan di San Diego Hills berangkat jam 15.00 dari Tampak Siring No 24, Cipete Selatan,” ujar Muzammil kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

    Di samping itu, eks Menteri BUMN, Said Didu mengenang bahwa Soeripto sebagai aktivis hingga salah satu tokoh intelijen di Indonesia.

    “Almarhum salah satu pendiri PKS, Aktivis, dan salah satu tokoh Intelijen. Kami selalu bersama berjuang terkait kasus PIK-2 dan kasus2 lain. Selamat jalan Pak Ripto,” tulis Said di akun X, Kamis (6/11/2025).

  • PKS Berduka, Salah Satu Pendiri Partai Soeripto Tutup Usia

    PKS Berduka, Salah Satu Pendiri Partai Soeripto Tutup Usia

    Jakarta –

    Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Soeripto tutup usia hari ini. Kabar duka itu disampaikan Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.

    Soeripto dikenal sebagai tokoh intelijen dan salah satu pendiri PKS. Soeripto berpulang pada Kamis (6/11/2025) pukul 12.45 WIB.

    “Mohon di maafkan jika rohimahullah ada kesalahan-kesalahan dan khilaf semasa hidupnya,” kata Muzammil kepada wartawan.

    Muzammil mengatakan Soeripto disemayamkan di Cipete, Jakarta Selatan. Jenazah Soeripto rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills pada Kamis (6/11).

    “Dimakamkan di San Diego Hills berangkat jam 15.00 dari Tampak Siring No 24, Cipete Selatan,” katanya.

    “Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Soeripto SH hari ini, 6 November 2025, jam 12.45 di usia 89 tahun. Almarhum salah satu pendiri PKS, aktivis, dan salah satu tokoh intelijen,” ungkapnya.

    (dwr/rfs)

  • Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    Zohran Mamdani Muslim Pertama dan Termuda Wali Kota New York, Mardani PKS: Pelajaran untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Zohran Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama dan sekaligus yang termuda di New York

    Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera telah memprediksi hal tersebut sebelumnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot salah satu kendidat.

    Yaitu Zohran Mamdani diprediksi bakal mendapatakan kemenangan di Pilkada tersebut.

    “Zohran Mamdani diprediksi menang Pilkada New York,” tulisnya dikutip Rabu (5/11/2025).

    Yang menarik dari Zohran Mamdani menurutnya tema dukungan yang dibawanya.

    Dimana, ia berfokus ke kelas menengah menjadi jualan utama. Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok jadi daya tarik politiknya.

    “Tema dukungan bagi kelas menengah menjadi jualan utama,” tuturnya.

    “Perumahan, transportasi hingga pengasuhan anak dan penyediaan bahan kebutuhan pokok,” jelasnya.

    Mardani pun menyebut ini bisa jadi salah satu pelajaran berharga untuk para politisi Indonesia.

    Dengan memberikan solusi ke masalah kelas menengah dan dukungan pun bakal mengalir.

    “Pelajaran untuk politisi: berikan solusi pada masalah kelas menengah dan tentu kalau di Indonesia wilayah pedesaan. Bravo ZM. Yang keren Pak Bernie Sanders full dukung ZM🙏,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Langkah Roemah Koffie dan Yayasan JHL Merah Putih Kasih Dukung Keberlanjutan Industri Kopi Indonesia

    Langkah Roemah Koffie dan Yayasan JHL Merah Putih Kasih Dukung Keberlanjutan Industri Kopi Indonesia

    Jakarta: Roemah Koffie bersama Yayasan JHL Merah Putih Kasih meluncurkan kelanjutan Program Seribu Sarjana Pertanian sebagai komitmen dalam mendukung keberlanjutan industri kopi dan pertanian Indonesia.
     
    Kolaborasi ini turut menggandeng Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata, serta secara resmi diumumkan lewat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ajang Jakarta Coffee Week 2025, ICE BSD City, Minggu, 2 November 2025.
     
    Program Seribu Sarjana Pertanian merupakan inisiatif sosial berkelanjutan yang memberikan beasiswa UKT dan uang saku bulanan bagi mahasiswa pertanian berprestasi dari keluarga kurang mampu.
     
    Tujuannya dari program ini adalah memperkuat SDM sektor pertanian, khususnya dalam rantai nilai kopi Indonesia, serta melahirkan generasi petani muda yang inovatif dan berdaya saing global.
     

     
    CEO Roemah Koffie, Felix TJ, menegaskan pentingnya pendidikan dalam keberlanjutan industri kopi. Ia percaya bahwa setiap cangkir kopi dimulai dari pengetahuan dan tangan-tangan muda di ladang.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan kopi Indonesia dimulai dari pendidikan. Kami tidak hanya berbicara tentang rasa kopi, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dan nilai hidup bisa menumbuhkan masa depan yang lebih baik bagi petani muda,” kata Felix.
     
    Ia menambahkan, program ini menjadi perpanjangan dari semangat Roemah Koffie Academy, yang selama ini aktif menyelenggarakan kompetisi latte art, pelatihan barista, dan workshop kopi di berbagai daerah.
     

     
    Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang menilai sinergi antara pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai kunci ekosistem kopi berkelanjutan.
     
    Sementara itu, sebagai bagian dari komitmen sosialnya, Roemah Koffie menayangkan dokumenter “Roemah Koffie CSR: Supporting Education in Coffee Origin” yang menampilkan kegiatan sosial perusahaan di SMA Bhakti Karya Kaloran, Temanggung, pada 29 Oktober 2025.
     
    Program ini merupakan inisiatif Roemah Koffie dalam memberikan perangkat pembelajaran digital dan fasilitas edukasi kepada sekolah di daerah penghasil kopi, sebagai bentuk dukungan terhadap literasi dan pembelajaran di wilayah hulu kopi.

    Jakarta: Roemah Koffie bersama Yayasan JHL Merah Putih Kasih meluncurkan kelanjutan Program Seribu Sarjana Pertanian sebagai komitmen dalam mendukung keberlanjutan industri kopi dan pertanian Indonesia.
     
    Kolaborasi ini turut menggandeng Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata, serta secara resmi diumumkan lewat penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ajang Jakarta Coffee Week 2025, ICE BSD City, Minggu, 2 November 2025.
     
    Program Seribu Sarjana Pertanian merupakan inisiatif sosial berkelanjutan yang memberikan beasiswa UKT dan uang saku bulanan bagi mahasiswa pertanian berprestasi dari keluarga kurang mampu.
     
    Tujuannya dari program ini adalah memperkuat SDM sektor pertanian, khususnya dalam rantai nilai kopi Indonesia, serta melahirkan generasi petani muda yang inovatif dan berdaya saing global.
     

     
    CEO Roemah Koffie, Felix TJ, menegaskan pentingnya pendidikan dalam keberlanjutan industri kopi. Ia percaya bahwa setiap cangkir kopi dimulai dari pengetahuan dan tangan-tangan muda di ladang.
     
    “Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan kopi Indonesia dimulai dari pendidikan. Kami tidak hanya berbicara tentang rasa kopi, tetapi juga tentang bagaimana ilmu dan nilai hidup bisa menumbuhkan masa depan yang lebih baik bagi petani muda,” kata Felix.
     
    Ia menambahkan, program ini menjadi perpanjangan dari semangat Roemah Koffie Academy, yang selama ini aktif menyelenggarakan kompetisi latte art, pelatihan barista, dan workshop kopi di berbagai daerah.
     

     
    Program ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang menilai sinergi antara pendidikan, pertanian, dan ekonomi kreatif sebagai kunci ekosistem kopi berkelanjutan.
     
    Sementara itu, sebagai bagian dari komitmen sosialnya, Roemah Koffie menayangkan dokumenter “Roemah Koffie CSR: Supporting Education in Coffee Origin” yang menampilkan kegiatan sosial perusahaan di SMA Bhakti Karya Kaloran, Temanggung, pada 29 Oktober 2025.
     
    Program ini merupakan inisiatif Roemah Koffie dalam memberikan perangkat pembelajaran digital dan fasilitas edukasi kepada sekolah di daerah penghasil kopi, sebagai bentuk dukungan terhadap literasi dan pembelajaran di wilayah hulu kopi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Nelayan Kecil Kini Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Syaratnya!

    Nelayan Kecil Kini Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Ini Syaratnya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi nelayan. Melalui kerja sama ini, awak kapal perikanan dan para nelayan, termasuk nelayan kecil kini bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Bagaimana kita nanti mengawal, memfasilitasi para awak kapal perikanan para nelayan kita, ini bisa menjadi bagian dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang tentunya menjadi bagian dari upaya implementasi kita di perlindungan nelayan,” ujar Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Mahrus usai acara Rangkaian Peluncuran Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    Mahrus menjelaskan sebelumnya kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan, khususnya terhadap awak kapal perikanan (AKP). Dalam implementasinya, terdapat persyaratan wajib sebelum berangkat melaut. Di mana kapal tidak boleh berlayar jika para awak belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Nelayan penerima pastinya akan diprioritaskan kepada nelayan-nelayan yang beraktivitas armada kapalnya itu paling besar 5 GT, atinya di bawah 5 GT. Kemudian kami juga nanti akan memastikan kembali terhadap kategori nelayan kecil,” imbuh Mahrus.

    Lebih lanjut, nelayan juga harus terdaftar di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Pendataan ini penting sebab banyak yang mengaku profesi sebagai nelayan di identitas KTP-nya.

    “Mudah-mudahan program ini akan seiring sejalan dengan dimulainya secara resmi PKS yang dikerjasamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya lebih masif lagi menjangkau tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan tapi juga di sepanjang pesisir kabupaten, kota di mana nelayan-nelayan kecil itu berada,” jelasnya.

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry menjelaskan menegaskan langkah ini juga menjadi tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Melalui kerja sama ini, ia berharap perlindungan bagi nelayan bisa menjangkau hingga pelosok pesisir.

    “Dan ini bagian kami KKP tetap memperdepankan karena kita tahu persis sebagian besar nelayan kita ini merupakan nelayan skala kecil. Termasuk kami juga menjangkau nelayan-nelayan kita yang jauh di lautan seberang sana yang ikut dalam kapal-kapal perikanan yang lain juga gitu. Nah bagian dari KKP ini harus memastikan supaya semua mempunyai jaminan sosial dengan bekerjasama dengan BPJS tadi,” ujar Hendra.

    Tonton juga video “Buruh Gelar Apel Akbar Kebangsaan, Perjuangkan RUU Ketenagakerjaan” di sini:

    (rea/fdl)