partai: PKS

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Khofifah-Emil Dilantik, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka

    Khofifah-Emil Dilantik, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Usai dilantik, Khofifah langsung menjalani retreat di Akademi Militer, Magelang.

    Pelantikan Khofifah-Emil disambut baik oleh Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Irwan Setiawan. Irwan menyatakan rasa syukur atas kembalinya Khofifah sebagai gubernur untuk periode kedua.

    “Alhamdulillah, Gerbang Baru Nusantara telah terbuka. Bersama-sama kita melangkah demi mewujudkan Jawa Timur yang maju dan berprestasi. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus,” ujar Irwan, Sabtu (22/2/2025).

    PKS Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih dan mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Irwan berharap keberlanjutan kepemimpinan Khofifah-Emil dapat membawa kesejahteraan bagi warga Jawa Timur dengan asas keadilan.

    “Semoga kepemimpinan ini membawa kesejahteraan, menghadirkan solusi bagi setiap tantangan. Dan, menjadi inspirasi bagi kemajuan Nusantara,” lanjut Irwan.

    Sebagai bentuk dukungan politik, PKS berjanji akan mengawal program-program pemerintahan melalui Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur. Irwan menegaskan bahwa partainya siap menjadi mitra politik bagi pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut.

    “Tentu secara politik, kami akan kawal Bu Khofifah dan Mas Emil di parlemen. Fraksi PKS sebagai kepanjangan tangan partai akan menjadi mitra politik bagi Gubernur Khofifah,” pungkas Irwan. [tok/beq]

    Meta Deskripsi:
    Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2025-2030. Ketua PKS Jatim menyebut Gerbang Baru Nusantara telah terbuka.

    Kata Kunci:
    Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, Gubernur Jawa Timur, PKS Jatim, Prabowo Subianto, pelantikan gubernur, Jawa Timur 2025-2030, Gerbang Baru Nusantara.

  • Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia? Regional 22 Februari 2025

    Ternyata Ada 2 Bobby yang Dilantik Prabowo, yang Satu Aktor, Siapa Dia?
    Editor
    KOMPAS.com –
    Pada 20 Februari 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik dua kepala daerah yang memiliki nama depan Bobby di Istana Negara.
    Bobby pertama adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga merupakan menantu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
    Sebelum terjun ke dunia politik, Bobby dikenal sebagai pengusaha. Pria kelahiran 1991 ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sejak 2019.
    Pada saat itu, Bobby telah menikah dengan Kahiyang Ayu, putri Jokowi.
    Dalam upayanya maju di Pilkada Medan, Bobby mencari dukungan dari berbagai partai politik.
    PDIP sendiri mendukung pencalonannya meskipun petahana saat itu, Akhyar Nasution, merupakan kader partai tersebut.
    Akhyar kemudian dipecat dari PDIP karena tetap maju sebagai calon, yang akhirnya didukung oleh PKS dan Partai Demokrat.
    Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman, kader Partai Gerindra, serta mendapat dukungan dari berbagai partai seperti PDI-P, Gerindra, PAN, Golkar, NasDem, PSI, Hanura, dan PPP.
    Selama kampanye, Bobby menghadapi kritik terkait dugaan politik dinasti karena hubungannya dengan Jokowi yang saat itu menjabat presiden.
    Ia juga dituding jarang tinggal di Medan dan lebih sering berada di ibu kota.
    Namun, Bobby menepis tuduhan tersebut, menegaskan bahwa ia ingin berkontribusi bagi kota kelahirannya.
    Dalam Pilkada Medan, Bobby-Aulia memenangkan kontestasi dengan 393.327 suara, mengungguli Akhyar-Salman yang memperoleh 342.580 suara.
    Tak berhenti di sana, Bobby kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara bersama Surya, Bupati Asahan dari Partai Golkar.
    Lawannya adalah petahana, Edy Rahmayadi, yang berpasangan dengan Hasan Basri.
    Sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur, Bobby sempat diusulkan untuk dipecat dari PDIP oleh DPC PDIP Kota Medan pada November 2023.
    Hal ini terjadi karena ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, berbeda dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah itu, Bobby resmi bergabung dengan Partai Gerindra pada 10 Mei 2024 dan kembali mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai, termasuk PSI, Perindo, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan PKS.
    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri didukung oleh PDIP, Partai Ummat, Partai Hanura, dan Partai Buruh.
    Pada akhirnya, Bobby-Surya memenangkan Pilkada Sumut dengan 3.645.611 suara (64,46%), mengungguli Edy-Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
    Bobby kedua adalah Bobby Maulana, seorang aktor dan entertainer yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi, mendampingi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.
    Bobby Maulana lahir pada 12 Juni 1988 dan memulai kariernya di dunia seni peran. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan acara komedi, salah satunya Kampung Kendang.
    Ia juga merupakan anggota Trio Ubur-Ubur, bersama Aldi Taher dan Ucup Nirin.
    Di luar dunia hiburan, Bobby aktif sebagai presenter dan komedian.
    Ia menikah dengan Desi Florita pada 1 Oktober 2010, dan dikaruniai dua anak laki-laki.
    Keputusan Bobby Maulana untuk masuk ke dunia politik terjadi pada 2023, dengan tujuan membawa perubahan bagi Kota Sukabumi.
    Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Sukabumi dalam Pilkada 2024.
    Dalam pemilihan, pasangan Ayep Zaki-Bobby Maulana unggul di seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, dengan total 78.257 suara. 
    (Penulis: Kontributor Medan Rahmat Utomo|Editor: Sari Hardiyanto, Andika Aditia)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    Jakarta

    Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI F-PKS Abdul Aziz berharap Persija nantinya semakin berprestasi.

    “Kami apresiasi dan mendukung langkah kongkrit dari Gubernur DKI untukk menjadikan JIS sebagai homebase Persija. Semoga langkah ini dapat menjadikan Persija semakin berprestasi ke depan dan menjadi kebanggaan warga Jakarta,” ujar Abdul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Diketahui, belakangan laga Persija vs Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/2) sempat ricuh. Sebanyak 37 orang diamankan.

    Abdul berharap nantinya tidak ada kericuhan terjadi di JIS. Dia meminta pihak terkait untuk mengantisipasi dengan langkah preventif.

    “Harus ada langkah preventif agar tidak terjadi kericuhan. Saya kira perlu ada kajian komprehensif untuk hal ini berdasarkan pengalaman dan kejadian masa lalu,” katanya.

    Sebelumnya, Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan nota kesepahaman itu merupakan perintahnya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Pak Gub dan saya memerintahkan JakPro melakukan MoU kepada Persija supaya menjadi homebase. Jadi itu memang perintah kita kepada JakPro untuk melakukan MoU,” kata Rano kepada wartawan di Kawasan Pesakih, Jakarta Barat, Jumat (21/2/2025).

    Rano mengatakan usai JIS resmi menjadi markas Persija diharapkan bisa mengurangi keluhan terkait Persija yang acap kali kesulitan bermain di Jakarta saat memainkan pertandingan kandangnya.

    “Mudah-mudahan Persija punya homebase nggak pusing lagi mau main di mana,” imbuhnya.

    (azh/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Eks Napiter Bakal Dilibatkan Genjot Produksi Pertanian & Peternakan

    Eks Napiter Bakal Dilibatkan Genjot Produksi Pertanian & Peternakan

    Jakarta

    Mantan narapidana terorisme (napiter) akan diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan dalam budi daya padi dan peternakan. Kegiatan ini berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) dan PT Sang Hyang Seri (PT SHS)

    Penandatanganan PKS ini dilakukan Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo selaku dan Direktur PT Sang Hyang Seri.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan mantannapiter melalui pelatihan dan pendampingan dalam budi daya padi dan peternakan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan dan daya saingnantinya. Selain itu, sebagai upaya peningkatan produksi komoditas pertanian.

    Dalam sambutannya Sentot Prasetyo menyatakan program ini merupakan langkah strategis dalam proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme.

    “Eks napiter yang telah selesai menjalani hukuman dan lolos skrining oleh Densus 88 AT Polri akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Sentot dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Senada, Adhi mengatakan kerja sama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemberdayaan sosial.

    “Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, PT Sang Hyang Seri siap memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana dan prasarana pertanian bagi para peserta program ini. Kami berharap langkah ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi mereka,” terang Adhi.

    Selain sektor pertanian, mulai tahun ini kerja sama diperluas ke bidang peternakan domba untuk menambah nilai ekonomi sekaligus memperkaya wawasan budidaya bagi para peserta program. Peternakan domba ini tidak hanya berkontribusi dalam aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

    Kotoran hewan akan diolah menjadi pupuk organik yang nantinya dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan.

    (hns/hns)

  • Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    Harta Kekayaan Ony Anwar Harsono, Anak Eks Bupati yang 2 Kali Jadi Bupati Ngawi, Dulunya Pengusaha

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah sosok Ony Anwar Harsono, anak mantan Bupati yang dua kali menjadi Bupati Ngawi.

    Ony Anwar Harsono telah resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi.

    Bupati terpilih Kabupaten Ngawi, Ony Anwar Harsono, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Ony Anwar Harsono bersama pasangannya, Dwi Rianto Jatmiko, ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Kabupaten Ngawi.

    Keduanya berhasil meraih kemenangan mutlak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan mengalahkan kotak kosong.

    Paslon yang akrab disapa Ony-Antok menang telak melawan kotak kosong pada Pilkada lalu.

    Dari penghitungan suara sah, keduanya memeroleh 409.499 suara atau 94,08 persen dari total suara sah.

    Saat berkontestasi di Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Ony-Antok diusung oleh 12 partai politik di Kabupaten Ngawi.

    Partai-partai yang mengusung dan mendukung mereka adalah PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Perindo, PPP, dan Partai Gelora.

    Ony lahir di Ngawi pada 15 Desember 1979. Sebelum aktif terjun ke dunia politik, Ony memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

    Tak hanya itu, Ony merupakan anak kandung Harsono, Bupati Ngawi yang menjabat pada tahun 2000–2010.

    Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, karier dunia politik suami Ana Mursydia ini senasib dengan orangtuanya.

    Ony terpilih untuk kedua kalinya sebagai Bupati Ngawi periode 2025-2030.

    BUPATI NGAWI – Ony Anwar Harsono resmi dilantik sebagai Bupati Ngawi untuk periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Instagram/masonyanwar)

    Sebelum menjadi Bupati periode 2019-2024, Ony pernah menjabat dua kali sebagai Wakil Bupati Ngawi mendampingi Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mulai 2010-2021.

    Setelah terpilih menjadi Bupati Ngawi untuk kedua kalinya, Ony mengaku akan mewujudkan janji kampanyenya untuk menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional.

    Oleh karena itu, sektor ketahanan pangan akan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

    “Sekarang bagaimana menata ketahanan pangan dan Ngawi masih menjadi lumbung pangan.”

    “Dengan kondisi itu, maka akan berdampak hadirnya investasi di Kabupaten Ngawi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ony, Rabu (12/2/2025) lalu.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK pada 31 Desember 2023, Ony Anwar Harsono memiliki kekayaan Rp 57.763.011.000.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Empat legislator PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menandatangani pakta integritas yang disodorkan peserta aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Empat legislator itu adalah Widarto, Candra Ary Fianto (PDI Perjuangan), Ahmad Hoirozi (Gerindra), dan Nilam Noor Fadillah (Golkar). Ada tiga poin tuntutan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, yakni menolak revisi UU Minerba, menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Di bawah rintik hujan, Widarto menyemangati mahasiswa. “Jangan takut kegelapan. Semakin pekat gelap malam menunjukkan sinar matahari akan segera terbit. Mari kita songsong terbitnya matahari bersama-sama, jangan takut kegelapan,” katanya.

    Widarto menegaskan sikap untuk membersamai mahasiswa. “Apa yang diaspirasikan, kami sepakat. Mari kita kawal bersama negara ini,” kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jember ini.

    Revisi UU Minerba, menurut Widarto, tak boleh membungkam daya kritis masyarakat. “UU Minerba harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Efisiensi tiak boleh mengganggu layanan dasar untuk masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar. Efisiensi penting tapi tidak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

    Indonesia ingin menciptakan Generasi Emas 2045. “Maka anggaran kesehatan dan pendidikan tidak boleh diganggu,” kata Widarto.

    Widarto sepakat untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantra). “Kalau sampaui UU ini lolos, semua harus mengawasi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini. Tidak boleh untuk sekelompok oligarki,” katanya.

    Sementara itu, Hoirozi berjanji mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. “Jika nanti keputusan akan tidak mendukung semua dari aspirasi adik-adik, terutama untuk kepentingan rakyat kecil, kami akan mengawal sampai ke pusat. Kami sepakat mengawal,” katanya.

    Nilam memastikan menerima aspirasi mahasiswa. “Semua kebijakan pemerintah pasti berdampak terhadap perempuan. Maka kami akan mendukung aspirasi adik-adik, asalkan tidak anarkis. Tiga poin itu harus kami kawal. Apapun yang jadi harapan adik-adik menjadi catatan penting kami,” katanya.

    Mahasiswa meminta empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menandatangani pakta integriras ‘Indonesia Gelap’.

    Widarto berjanji akan mengupayakan empat fraksi lain di DPRD Jember menandatangani aspirasi mahasiswa. “Prinsipnya karena ini untuk kebaikan bersama, saya yakin semua fraksi menyepakati ini disampaikan ke pusat,” katanya.

    “Tiga poin yang disampaikan mahasiswa ranahnya di pusat. Kami hanya dalam posisi menyuarakan ini ke pusat. Yang penting semua fraksi harus sepakat bahwa ini harus disampaikan ke pusat dan ini jadi komitmen bersama,” katanya. [wir]

  • Sosok Novi Citra Indriyati, Vokalis Band Sukatani yang Minta Maaf ke Kapolri, Ternyata Guru SD – Halaman all

    Sosok Novi Citra Indriyati, Vokalis Band Sukatani yang Minta Maaf ke Kapolri, Ternyata Guru SD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Band Sukatani kini tengah ramai diperbincangkan lantaran menyindir polisi lewat lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

    Semenjak video permintaan maafnya jadi viral, netizen pun mengorek identitas kedua vokalis tersebut.

    Seperti diketahui, dua personil Sukatani yakni Alectroguy dan Twister Angel selama ini selalu mengenakan topeng saat manggung.

    Namun gara-gara lagunya berjudul Bayar Bayar Bayar viral, Alectroguy alias Muhammad Syifa Al Lutfi dan Twister Angel alias Novi Citra Indriyati pun melepas topeng mereka seraya meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Belakangan terungkap fakta bahwa profesi asli vokalis band Sukatani yang memiliki nama panggung Twister Angel itu ternyata adalah seorang guru.

    Wanita bernama asli Novi Citra Indrayati berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar (SD).

    Isu tersebut mencuat setelah netizen di media sosial membagikan kisah memilukan tentang nasib Novi, vokalis Sukatani.

    Diduga, Novi diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar akibat kontroversi terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    “Sukatani sudah diincar oleh aparat (yang diketahui) sejak setelah manggung di Hellprint. Dibuntuti, bahkan hingga salah satu membernya dipecat dari tempat pekerjaan (beliau seorang guru, dipecat oleh sekolah atas dasar kiriman surat dari aparat),” tulis akun X @ariimuhamad5.

    Tidak hanya menjadi guru, Novi juga disebut sebagai pendakwah di desanya di Purworeja, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    “Novi adalah ustadzah SDIT temanku, sehari-hari ya ustadzah, ya ngaji rutin di PKS,” kata seorang sumber yang dibagikan akun X @AGENDA21_EXPOSE, dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Sementara itu, Novi belum pernah mengungkapkannya secara publik mengenai profesinya sebagai guru.

    Berdasarkan penelusuran di akun GTK Kemdikbud, nama Novi Citra Indriyati tercatat sebagai guru di sebuah sekolah Islam di Banjarnegara, Jawa Tengah, sejak 2023. 

    Namun, sejak 13 Februari 2025, status Dapodiknya tampak tidak aktif.

    Temuan ini seolah menguatkan isu bahwa Novi telah diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar.

    Hingga artikel ini dipublikasikan, baik Novi maupun band Sukatani belum memberikan klarifikasi terkait identitas sang vokalis yang tersebar.

    Diberitakan sebelumnya, band Sukatani menjadi santer karena lagunya yang berjudul Bayar Bayar Bayar dituding menyinggung institusi kepolisian.

    Dalam lagu tersebut, terdapat beberapa lirik yang menyebut frase “bayar polisi”.

    Menanggapi tudingan tersebut, duo grup band Sukatani menyampaikan permohonan maaf.

    Gitaris Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi, dan vokalisnya, Novi Citra Indriyati, bahkan merekam video permintaan maaf yang ditujukan kepada Kapolri.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu bayar bayar bayar yang liriknya ‘bayar polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Syifa dan Novi bergantian, dilansir TribunnewsBogor.com melalui akun Instagram @sukatani.band.

    Tidak hanya meminta maaf, Syifa dan Novi secara resmi telah menghapus lagu Bayar Bayar Bayar dari seluruh platform musik resminya.

    “Saya Muhammad Syifa Al Lutfi sekali lagi memohon maaf. Saya Novi Citra Indriyati sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan yang berjudul bayar bayar bayar lirik lagu ‘bayar polisi’,” pungkas Syifa dan Novi.

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunnewsBogor.com/khairunnisa)

  • Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (21/2/2025).

    Pantauan di lokasi, mahasiswa gelar demo bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran’. Mereka membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

    Tidak hanya membawa berbagai poster. Namun mahasiswa berwarna hitam itu membawa keranda. Di tengah perjalanan demo, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Namun tidak menyurutkan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi.

    Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa diantaranya terlihat meneteskan air mata.

    Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Dimana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

    “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

    Kedua, jelas dia, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

    Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Dimana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

    “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” katanya. 

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena mena.

    “Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

    4 Wakil rakyat dari DPRD Ponorogo menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

    “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” tambah anggota DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani di lokasi.

    Dia mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih dia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra berkesempatan bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo.

    Mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. 

    “Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya. 

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.