Xcloud.id

partai: PKS

  • Seleksi Tim FOLU Net Sink 2030 Harus Transparan, Anggota DPR Fraksi PKS Singgung Anggaran

    Seleksi Tim FOLU Net Sink 2030 Harus Transparan, Anggota DPR Fraksi PKS Singgung Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak KLHK untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030.

    “Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukkan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 Maret 2025.

    Dia mengatakan bahwa sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

    “Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata,” ujarnya.

    Transparansi

    Selain itu, meskipun Kementerian Kehutanan telah menyatakan bahwa anggaran untuk tim FOLU Net Sink 2030 berasal dari donor internasional dan bukan dari APBN, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaannya.

    “Detail mengenai sumber dana, besaran honor yang diberikan, serta mekanisme pengalokasian anggaran harus dibuka ke publik untuk menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gandeng PLN dan Pertamina Hulu Energi, Legislator PKS Beri Bantuan Korban Banjir di Bekasi-Karawang – Halaman all

    Gandeng PLN dan Pertamina Hulu Energi, Legislator PKS Beri Bantuan Korban Banjir di Bekasi-Karawang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dan Karawang dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik, merendam pemukiman warga, serta menghambat aktivitas sehari-hari. 

    Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah banjir itu, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jalal Abdul Nasir memberikan bantuan kepada warga di Kabupaten Bekasi dan Karawang. 

    Berkolaborasi dengan YBM PLN UP3 Karawang dan Pertamina Hulu Energi (PHE), Jalal bersama timnya bergerak menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak, khususnya di Kecamatan Telukjambe Barat dan Teluk Jambe Timur, yang mencakup Desa Mulya Jaya, Karangligar, Parungsari, Mekar Mulya, Sukamakmur, Purwadana, dan Wanakerta.

    Bantuan yang disalurkan kepada warga itu berupa makanan siap saji, paket sembako, popok, pembalut, air mineral, makanan balita, hingga alat-alat kebersihan.

    “Kami berupaya hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan akibat banjir. Berkat sinergi dengan YBM PLN UP3 Karawang dan PT PHE, kami bisa menyalurkan bantuan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Bekasi dan Karawang,” ujar Jalal dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Tim relawan bersama YBM PLN UP3 Karawang dan PHE langsung mendistribusikan bantuan yang mencakup 750 paket nasi untuk berbuka puasa, 9 dus popok dan pembalut, 44 dus air mineral, 5 pack biskuit/makanan balita, serta alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, dan sikat. 

    Haji Jalal berharap bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya gotong royong dalam menghadapi bencana. 

    “Semoga ke depan kita semakin siap dalam menghadapi bencana dengan mitigasi yang lebih baik, serta memperkuat kebersamaan untuk membangun daerah yang lebih tangguh,” ujarnya.

    Sementara itu perwakilan YBM PLN UP3 Karawang dan PHE menyampaikan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. 

    Bantuan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi warga yang terdampak serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. 

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, kami siap bersinergi dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca-banjir,” kata perwakilan dari YBM PLN UP3 Karawang.

  • Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang merespons cepat harapannya agar pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja PT Sritex segera dicairkan. 

    Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kurniasih menekankan agar pencairan JHT dan JKP bisa segera dilakukan sebelum lebaran. 

    “Alhamdulillah saya mendapat langsung laporan kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah bergerak dengan proses pencarian untuk 1.000 orang per hari. Ditarget selama delapan hari akan selesai. Kami apresiasi langkah cepat dari BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Kurniasih berharap, cepatnya proses pencairan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para pekerja yang terdampak, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pencairan JKP dan JHT ini bukan sekadar hak yang harus diterima oleh pekerja, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki daya tahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Kami berharap dengan percepatan ini, para pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan hak mereka dan dapat merencanakan kebutuhan finansialnya dengan lebih baik. Terlebih menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga keperluan keluarga. Ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja,” tambahnya.

    Selain itu, Kurniasih juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pencairan ini agar tidak ada pekerja yang haknya terhambat akibat kendala administratif atau teknis.

    “Kami akan terus memantau proses ini agar sesuai dengan target penyelesaian dalam delapan hari. Kami juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam proses pencairan, sehingga hak mereka dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Kurniasih.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Warganya Kebanjiran, Wali Kota Bekasi Tidur di Hotel, Bupati Bogor Begadang hingga Sahur di Posko  – Halaman all

    Warganya Kebanjiran, Wali Kota Bekasi Tidur di Hotel, Bupati Bogor Begadang hingga Sahur di Posko  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua anak buah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disorot saat wilayahnya dilanda banjir. 

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memiliki cara berbeda dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menangani bencana banjir yang menimpa warganya.

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama istrinya, Wiwiek Hargono tidur nyenyak di hotel saat warganya kesusahan karena banjir Bekasi.

    Sedangkan Bupati Bogor Rudy Susmanto justru begadang di posko bencana banjir Bojongkulur, Kabupaten Bogor.

    Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah memerintahkan bagi semua kepala daerah di Jabar untuk terjun langsung mendampingi masyarakat yang sedang kesusahan karena bencana.

    “Seluruh pejabat dimanapun berada, mari sama-sama untuk merasakan yang diderita masyarakat, saat ada musibah pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” kata Demul.

    Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menegur ulah istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono yang viral karena nginap di hotel saat warganya kebanjiran. 

    Terlebih lagi Wiwiek Hargono merupakan ketua PKK yang mestinya menjadi garda terdepan saat warga sedang kesusahan.

    “Apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak tim PKK, harus menjadi garda terdepan menyelesaikan problem sosial masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

     

    Wali Kota Bekasi dan Istri Nginap di Hotel 

    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto justru mengungsi ke hotel saat rumahnya di Kemang Pratama Bekas juga kebanjiran.

    Ia malah tak bisa menjawab ketika ditanya alasan tak tidur di pengungsian bersama warga lainnya.

    “Dimana misalnya yah (tempat yang lebih sederhana). Ya makanya tentu ada hal yang lebih baik lagi supaya prosesnya lebih aman, gak ada kesan bermewah-mewahan,” kata Tri.

    Ia menekankan bahwa hotel hanya tempat untuk tidur semata.

    “Buat tidur doang,” katanya.

     

    Bupati Bogor Begadang hingga Sahur Bersama di Posko Bencana

    Beda dengan Wali Kota Bekas yang tidur nyenyak saat warganya kesusahan, Bupati Bogor Rudy Susmanto justru begadang di posko bencana.

    Ia bahkan sampai sahur di posko demi bisa standby membantu warga korban banjir Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

    “Bisa sahur di posko bersama fraksi Golkar, PKS, kepala desa luar biasa, pak camat yang gak pulang-pulang,” kata Rudy Susmanto.

    Selain itu dinas lain juga ikut memantau korban banjir Bojongkulur Bogor.

    “SDA dinas sosial walau rumah cibinong rela tinggal di Bojongkulur. Tagana, BPBD, kadus, ibu-ibu luar biasa,” kata Rudy.

    Ia juga berterimakasih pada anggota TNI Polri yang tersebar di seluruh titik bencana di wilayah Bogor.

    “TNI Polri selalu ada di setiap tempat bencana di Bogor,” kata Rudy Susmanto.

    Besar harapan Rudy Susmanto agar bencana segera bisa ditanggulangi.

    “Mudah-mudahan berkah dan penanganan bencana segera selesai,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.

     

  • Bank Jatim & Universitas Ciputra Sinergi Pengembangan SDM-Jasa Keuangan

    Bank Jatim & Universitas Ciputra Sinergi Pengembangan SDM-Jasa Keuangan

    Jakarta –

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas Ciputra Surabaya.

    Adapun MoU mencakup kerja sama penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia serta layanan jasa keuangan. Sementara, PKS yang dilakukan terkait penguatan orientasi ekspor mahasiswa/i dan alumni Universitas Ciputra Surabaya.

    Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Bank Jatim Arif Suhirman menjelaskan banyak potensi kerja sama strategis antara Bank Jatim dan Universitas Ciputra yang bisa dikolaborasikan.

    Salah satunya peluang untuk mengoptimalkan pelayanan serta pengelolaan dana di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan dana pihak ketiga Bank Jatim, terutama dari giro.

    Tidak hanya itu, Arif mengatakan potensi fasilitas payroll bagi dosen serta pegawai di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya juga cukup besar.

    “Selain itu, kami berencana akan mensinergikan peluang pembiayaan kredit multiguna dan konsumtif lainnya untuk dosen dan pegawai serta penawaran skim kredit modal kerja lainnya bagi Universitas Ciputra Surabaya. Serta tak lupa juga kami bisa bekerja sama dalam hal co-branding kartu mahasiswa dan kartu ATM Bank Jatim yang diperuntukkan bagi mahasiswa,” ujar Arif dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Hal ini disampaikannya saat penandatanganan MoU dan PKS, yang berlangsung di Ruang Semeru Kantor PusatBank Jatim, Jumat (28/2).

    Melalui kerja sama sinergis ini, lanjut Arif Suhirman, maka sangat memungkinkan untuk membuka jalur program kemitraan bagi anak dari karyawan Bank Jatim.

    “Dalam dunia pendidikan, Bank Jatim tidak hanya menyediakan fasilitas pembayaran biaya pendidikan yang mudah dan efisien saja. Namun, kami juga terlibat dalam berbagai kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur maupun Indonesia,” tegasnya.

    Arif menambahkan, dengan jumlah mahasiswa lebih dari enam ribu orang yang tergabung dalam Universitas Ciputra Surabaya, kerja sama ini diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan di lingkungan akademik dan sekaligus mendorong tumbuhnya generasi muda yang cerdas secara finansial.

    Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi kedua belah pihak. Baik bagi Bank Jatim dalam memperluas jaringan nasabah maupun bagi Universitas Ciputra Surabaya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada civitas akademikanya.

    “Semoga lewat MoU ini bisa tercipta kolaborasi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat sektor pendidikan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” tuturnya.

    Sementara itu Vice Rector for Operational Affairs Universitas Ciputra Laij Victor Effendi mengapresiasi Bank Jatim atas terjalinnya sinergitas ini.

    Ia berharap kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan dan lembaga keuangan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

    “Terima kasih atas kepercayaan Bank Jatim yang sudah berkolaborasi mendukung Universitas Ciputra Surabaya dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi. Semoga kerja sama ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi kami, Bank Jatim, dan bagi bangsa,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Komisi II Ingatkan Menteri PANRB Pentingnya Landasan Standar Gaji PPPK – Page 3

    Komisi II Ingatkan Menteri PANRB Pentingnya Landasan Standar Gaji PPPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, mengingatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) soal pentingnya landasan aturan mengenai standar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Rahmat Saleh mengatakan selama ini banyak pertanyaan diterima Komisi 2 perihal ketimpangan gaji PPPK antara satu daerah dengan daerah lain.

    “Ada muncul permasalahan di berbagai daerah yang terkait dengan ketimpangan standar gaji paruh waktu, banyak pertanyaan terkait ini. Apa yang menjadi landasan daerah itu menetapkan gaji,” kata Rahmat Saleh saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Kementerian PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (6/3/2025).

    “Apakah nanti ada satu aturan khusus yang menegaskan bahwa penggajian paruh waktu itu UMR misalnya, atau apa?” kata Rahmat.

    Dia memaklumi gaji PPPK menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Namun hal ini menurutnya perlu diatur secara khusus karena keuangan daerah dapat ditafsirkan bervariasi oleh kepala daerah.

    “Sehingga tidak ada yang membanding-bandingkan. Paruh waktu di Sumatera Barat, misalnya, menyesuaikan kemampuan keuangan daerahnya. Keuangan daerah ini kan bervariasi kepala daerah menafsirkannya, tidak ada jelas aturan dan standarnya. Sehingga ini mungkin perlu ada aturan menteri,” kata Rahmat.

    Rahmat juga mempertanyakan perihal jenjang karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dikarenakan banyak dari PPPK yang bekerja penuh waktu akan memasuki masa pensiun.

    “Apakah ada penjenjangan karier paruh waktu ini bisa menggantikan mereka, atau tes lagi, atau seperti apa? Ini kan penting aturan-aturan khusus, sehingga mereka juga terjamin masa depan pekerjaannya,” ujar Rahmat.

    Legislator PKS asal Sumbar itu mengapresiasi upaya Menteri PANRB dan Kepala BKN untuk nenunaikan amanah Undang-undang No 20 Tahun 2023, juga menyoroti pentingnya afirmatif dalam proses pengangkatan PPPK.

    Baca juga Hasil Seleksi Pasca Sanggah PPPK BKN Periode II 2024, 608 Peserta Lulus

     

     

    Ribuan guru honorer berunjuk rasa di depan Kantor Disdikbud Indramayu (15/1/2025). Massa menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    Capres Dipastikan Menang Jika Didukung Dana Hasil Korupsi Pertamina, Politisi PKS: Aroma Seperti Ini Tercium Publik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) disebut akan menang. Jika didukung dana korupsi Pertamina.

    Hal tersebut ditanggapi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, hal itu sudah dicium publik.

    “Aroma seperti ini tercium publik,” kata Mulyanto dikutip dari unggahannya di X, Selasa (4/3/2025).

    Pernyataan demikian, sebelumnya diungkapkan eks petinggi Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Ia menilai bahwa dana hasil korupsi tersebut bisa menjadi modal besar untuk mengendalikan Pemilu 2029, termasuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Pasti Capres-Cawapres akan menang jika didukung dana hasil korupsi Pertamina yang Rp1000 Triliun,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (3/3/2025).

    Poyuono mengatakan, jumlah tersebut sangat besar dan cukup untuk membiayai berbagai aspek dalam kontestasi politik.

    “Seng ada lawan kita di pilpres 2029,” tukasnya.

    Arief bahkan menyebut bahwa uang hasil dugaan korupsi ini bisa digunakan untuk membeli partai politik, media, hingga membayar buzzer dan influencer guna membentuk opini publik.

    “Beli Parpol, Media, Buzzer, Influencer. Menang diatas 75 persen up,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan. Perbuatan para tersangka ini menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah fantastis, nyaris tembus Rp1.000 Triliun.
    (Arya/Fajar)

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terus mendapat perhatian seluruh pihak untuk memastikan kelancaran hingga menjamin mutu makanan.

    Seluruh stakeholder terkait diharapkan memberikan atensi pada program yang diinisiasi pemerintah pusat ini.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menyatakan hal ini penting. Pernyataan Lilik tersebut disampaikan pasca temuan Ombudsman Jatim yang menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran MBG di Surabaya beberapa waktu lalu. Lilik menekankan atensi bersama agar hal ini tidak terulang. 

    “Saya kira memang perlu perhatian. Jadi ini memang perlu kerjasama stakeholder,” kata Lilik saat dikonfirmasi di Surabaya. 

    Dalam pandangan Lilik, kerjasama berbagai stakeholder perlu terus dilakukan. Monitoring ditegaskan perlu secara berkala.

    Misalnya, Dinas Kesehatan perlu juga meninjau guna memastikan produk makanan. Termasuk juga pihak sekolah perlu terus pro aktif. Sehingga bisa sesuai dengan mutu yang diinginkan.

    Meskipun Lilik mengakui secara pribadi dirinya belum mendapat keluhan mengenai makanan basi saat turun ke masyarakat.

    Namun, dia tetap meminta agar pengawasan bersama tetap dilakukan. Keluhan yang pernah Lilik terima hanya soal varian menu yang dinilai perlu variasi kepada anak-anak.

    “Anak-anak sekarang kan mungkin menunya tidak seperti saat saya kecil dulu. Saya makan tempe, telur sayur bening saja dulu sudah senang,” seloroh Lilik yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Surabaya tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.

    Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi setiap menu makanan kepada siswa.

    Temuan tersebut terungkap saat tinjauan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025). 

    “Kami sempat menerima keluhan dari siswa tenyata menu MBG itu ada yang basi,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur, Achmad Azmi Musyadad dikonfirmasi di sela acara tinjauan tersebut.

    Temuan makanan basi tersebut ditemukan siswa pada buah melon dan sayur sebagai bagian dari menu MBG hari itu. “Hari ini kami mendapat informasi bahwa beberapa buah melon dalam menu MBG dalam keadaan basi,” ungkapnya.

    Beruntung, potongan buah melon tersebut belum dikonsumsi oleh siswa. “Begitu dicoba terasa basi, kemudian ditaruh [oleh siswa],” katanya.