Xcloud.id

partai: PKS

  • Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TERNATE – Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara dua periode meninggal dunia pada Jumat (14/3/2025) malam.

    Abdul Gani Kasuba mempunyai riwayat penyakit dan harus bolak balik ke sejumlah rumah sakit.

    Informasi meninggalnya Abdul Gani Kasuba disampaikan Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Alwia Assagaf.

    “Abdul Gani Kasuba meninggal dunia,” kata dia, pada Alia pada Jumat (14/3/2025).

    Abdul Gani Kasuba meninggal dunia pada usia 73 tahun.

    Abdul Gani Kasuba mengembuskan napas terakhir di ruang ICU lantai 4.

    Abdul Gani Kasuba sempat menjalani perawatan intensif akibat sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi pada otak, hipertensi hingga diabetes.

    Tercatat, Abdul Gani Kasuba keluar masuk rumah sakit sebanyak enam kali. Mulai dari RS Darma Ibu, RS Prima, RS Tentara dan RSUD Chasan Boesorie.

    Pada saat meninggal dunia, kata dia, Abdul Gani Kasuba didampingi anak dan istri.

    Kini, jenazah Abdul Gani Kasuba disemayamkan di kediamannya di Desa Bibinoi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Ternate.

    Profil Abdul Gani Kasuba

    Abdul Gani Kasuba adalah seorang politikus.

    Ia menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara dua periode dari 2014 hingga 2023.

    Sebelum menjadi gubernur, Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara dari 2008 hingga 2013.

    Kehidupan Pribadi

    Abdul Gani lahir di Bibinoi, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, Maluku Utara, lahir 21 Desember 1951.

    Setelah adanya pemekaran wilayah, letak tanah kelahiran Ghani berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

    Abdul Gani Kasuba belajar di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. 

    Ia menempuh pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA). 

    Ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.

    Karier Pendidik

    Sepulangnya dari Madinah, Abdul Gani mengabdikan diri kepada Yayasan Al-Khairat sebagai Kepala Inspeksi. 

    Selama 25 tahun dia mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil dari Maluku Utara hingga Papua, sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajarinya saat kuliah di Madinah.

    Anggota DPR RI

    Aktivitas Abdul Gani dalam bidang pendidikan menarik perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kontribusinya dalam bidang dakwah membuat Partai Dakwah mengajaknya untuk ikut serta dalam pemilihan umum Legislatif 2004 sebagai calon anggota DPR RI. 

    Meski ia mengaku tidak punya banyak uang, tetapi ia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009.

    Periode Pertama sebagai Gubernur

    Setelah melalui proses yang alot selepas pemilukada 2013, akhirnya Gani Kasuba dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. 

    Pelantikan dilakukan di Sofifi ibu kota Maluku Utara pada 2 Mei 2014. 

    Ghani Kasuba dan Natsir Thaib dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara. 

    Periode Kedua sebagai Gubernur

    Ghani Kasuba sebagai petahana resmi berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui koalisi PDI-P dan PKPI.

    Saat itu Ghani Kasuba keluar dari PKS diduga karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya saat pilkada 2018.

    Dukungan kedua parpol tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon karena memiliki sembilan kursi di DPRD Maluku Utara. 

    Sementara PKS yang mengusungnya pada periode lalu, mengusung adik kandungnya Muhammad Kasuba sebagai calon gubernur.

    Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan perselisihan hasil atas pilkada. 

    MK menetapkan pasangan yang diusung PDI-P dan PKPI ini sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dengan 176.669 suara (31,79 persen).

    Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

    1. 1976 s.d. 1977: Sekretaris Persatuan Pelajar Mahasiswa Madinah

    2. 1983 s.d. 1990: Kepala Inspeksi Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

    3. 1994 s.d. 1999: Wakil Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara

    4. 2004 s.d. 2007: Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera

    5. 2008 s.d. 2013: Wakil Gubernur Maluku Utara

    6. 2014 s.d. 2023: Gubernur Maluku Utara

    Pengalaman Organisasi

    Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

     

  • Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    Jeje Ritchie Gencar Safari Politik ke Partai Pesaingnya di Pilkada, Pengamat: Bukan silaturahmi biasa

    JABAR EKSPRES – Dua pekan menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail langsung bergerak melakukan komunikasi politik dengan partai pesaingnya di Pilkada 2024.

    Dalam dua pekan terakhir, Jeje tercatat sudah bertemu dan mendatangi kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nedem, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar.

    Dalam komunikasi politik sekaligus safari Ramadan ini, Jeje beserta wakil bupati Bandung Barat Asep Ismail membahas 12 program prioritasnya selama dia menjabat sebagai kepala daerah KBB.

    Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie mengatakan, komunikasi politik ini  bagian dari membangun kesamaan pandangan dan gerak langkah sebagai pelayan masyarakat. Sekaligus mencari strategi dan solusi menegakan cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga KBB.

    “Harapan kami bisa berkolaborasi bersinergi membangun Bandung Barat sekalian bertukar pikiran,” kata Jeje belum lama ini.

    BACA JUGA: Awali Pekan Pertama Ngantor dengan Wara Wiri, Jeje Minta OPD Bandung Barat Tingkatkan Pelayanan

    Pertemuan kali ini juga merupakan pertemuan kesekian kalinya, pasca debat kandidat pada Pilkada 2024 lalu. Kendati begitu, Jeje mengaku, seluruh partai politik yang disambangi menyambut dengan hangat.

    “Cukup senang dan bersyukur karena semuanya menyambut dengan hangat. Artinya kita bisa bersama-sama membangun Bandung Barat ke arah yang lebih baik lagi,” tandasnya.

    Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha memandang, langkah Jeje menyambangi partai politik di Bandung Barat bukan semata-mata silaturahmi biasa.

    Akan tetapi, ia menilai, langkah yang dilakukan oleh Jeje untuk menarik dukungan politik agar kebijakan yang dijalankannya tak mendapat gangguan.

    “Bupati ini produk politik, jadi Jeje perlu dukungan politik dari partai politik. Ia ingin kebijakannya sebagai bupati didukung parpol tanpa ada gangguan, maka dia melakukan komunikasi politik dengan datang ke partai-partai,” kata Arlan saat dihubungi.

    Menurutnya, langkah itu lumrah dilakukan serta salah satu upaya positif untuk membangun kondusifitas oleh seorang kepala daerah baru.

    BACA JUGA: Jeje Tinjau Pasar Padalarang, Harga dan Stok Bahan Pokok Relatif Stabil

  • 24 Maret – 8 April, Pelindo Berikan Insentif 50 Persen untuk Peti Kemas dan Kargo – Halaman all

    24 Maret – 8 April, Pelindo Berikan Insentif 50 Persen untuk Peti Kemas dan Kargo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo (Persero) akan memberikan insentif diskon 50 persen untuk jasa penumpukan peti kemas dan kargo dari 24 Maret 2025 sampai April 2025.

    Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto berujar, insentif tersebut, menyusul aturan pemerintah yang menetapkan kendaraan atau truk-truk besar tidak boleh jalan di pembatasan.

    “Kami memberikan insentif terpada jasa penumpukan atas peti kemas dan kargo yang ditumpuk di pelabuhan dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 8 April sebesar 50 persen,” ujar Putut di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Putut menjelaskan, insentif diberikan untuk peti kemas, bongkar, dan impor, serta berlaku untuk general cargo (GC) yang berisi muatan atau barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus.

    “Jadi seluruh fasilitas yang dioperasikan oleh Pelindo, baik untuk kargo maupun untuk peti kemas kita kasihkan diskon,” tutur Putut.

    Pelindo memproyeksikan adanya pergerakan di terminal Pelindo mencapai 2,5 juta orang. “Kami mengoperasikan 63 pelabuhan yang tersebar di masing-masing regional,” imbuh Putut.

    Di antaranya, pelabuhan regional 1 sebanyak 11 terminal, regional 2 sebanyak 9 terminal, regional 3 sebanyak 21 terminal, dan regional 4 sebanyak 44 terminal.

    “Sedangkan proyeksi puncak arus mudik pada 28-29 Maret 2025, sementara arus balik jatuh pada tanggal 5-6 April 2025,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah akan membatasi operasional angkutan barang pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Kebijakan ini telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025,

    Serta, surat keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 Hijriah.

     

  • KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    KKP-BP2MI sinergi ciptakan SDM perikanan siap kerja luar negeri

    Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersinergi dalam menciptakan sumber daya manusia perikanan yang siap bekerja di luar negeri.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta Rabu, mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi bersama BP2MI demi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing dalam dunia kerja internasional.

    “Kami berharap dapat meningkatkan koordinasi dengan BP2MI dalam banyak hal, yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal perikanan migran,” kata Nyoman.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi bersama BP2MI untuk memastikan kesiapan fasilitas dan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri perikanan internasional.

    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih optimal, serta memperkuat kerja sama antara BPPSDMKP KKP dan BP2MI dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja sektor perikanan.

    Nyoman menuturkan bahwa pihaknya siap menyiapkan secara teknis tenaga-tenaga andal di bidang kelautan dan perikanan.

    Sebagai tidak lanjut, kata Nyoman, akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPSDM KP dengan empat Direktorat Jenderal di Kementerian P2MI.

    Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi upaya Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM).

    Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai para SDM yang dilatih tidak hanya bekerja di sektor kelautan dan perikanan dalam negeri, tapi juga luar negeri.

    Christina menyampaikan hal itu saat mengunjungi di BPPP Tegal untuk meninjau sejumlah fasilitas sekaligus berdiskusi dengan sejumlah peserta pelatihan di balai milik KKP di bawah BPPSDMKP.

    Christina mengaku senang terhadap proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di BPPP Tegal. Banyak lulusan BPPP Tegal bekerja di luar negeri dan diakui kompetensinya di level internasional.

    “Ini trip pertama kami untuk mengunjungi langsung pelatihan dan penyuluhan di Tegal, dan kami sangat senang melihatnya ya kelihatan tadi bagaimana proses pembelajaran, fasilitas juga lengkap sekali, dan lulusannya juga diakui, apalagi sudah ada akreditasi atau sertifikasi yang diakui di level internasional,” ucap Christina.

    Melihat potensi besar tersebut, Christina ingin serius menjajaki dan memperkuat peluang kerja di Spanyol untuk level officer atau perwira kapal perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang 2025 di Maluku Utara, Catat Transaksi Lebih dari Rp 568 Miliar

    Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang 2025 di Maluku Utara, Catat Transaksi Lebih dari Rp 568 Miliar

    TRIBUNJATIM.COM, TERNATE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sukses memimpin gelaran misi dagang dan investasi perdana antara Provinsi Jawa Timur dengan Maluku Utara di Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/3/2025). 

    Kegiatan misi dagang dan investasi antara Jatim dan Maluku Utara yang melibatkan pembeli dan penjual dari kedua provinsi mencatatkan total transaksi final senilai Rp 568,042 miliar. 

    “Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp 568,042 miliar dengan rincian Jatim membeli Rp 296,368 miliar dan Jatim menjual Rp 271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujarnya. 

    Misi Dagang di Maluku Utara dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, yang terdiri dari 55 pelaku usaha Provinsi Jawa Timur dan 100 pelaku usaha Provinsi Maluku Utara. 

    Beberapa komoditi dari Jawa Timur yang ditransaksikan berupa produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan aneka IKM/UMKM. Sedangkan komoditi dari Maluku Utara yang ditransaksikan, yakni produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan aneka IKM/UMKM. 

    “Dari hasil transaksi Jatim menjual Produk Hasil Perikanan, Rokok, Bahan Material, Ayam Frozen, Minyak Goreng, Tepung, Kedelai, Benih Tanaman Holtikultura, Beras, dan Telur. Sebaliknya Jatim membeli Ikan Tenggiri dan Ikan Layur Beku, Buah Pala, Rumput Laut, Arang Tempurung Kelapa, Cumi-Cumi, dan Udang Vaname,” jelasnya.

    Khofifah mengatakan, selama ini, Maluku Utara menyuplai beberapa komoditas utama antara lain buah-buahan, Ikan Beku, Rempah-Rempah, Tanaman Obat, Kendaraan Air, Kerajinan Besi, Udang, Rumput Laut, dan Kakao ke Jatim. 

    Sebaliknya, Jawa Timur menyuplai Minyak Gas, Semen, Sepeda Motor, Daging Ayam, Filter Bahan Bakar, Mobil, Beras, Ayam, Susu Sapi Segar, Gula Tebu dan komoditas lainnya ke Maluku Utara.

    “Semoga misi dagang mampu berdampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara,” ungkap Khofifah. 

    Disampaikan Khofifah, pelaksanaan misi dagang Provinsi Jawa Timur merupakan upaya fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Provinsi Malut. 

    Khususnya, menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.

    “Misi dagang tahun ini, kerja sama yang terjalin semakin diperkuat, meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis sehingga membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Maluku Utara,” ungkapnya. 

    Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jatim dengan seluruh Provinsi 2023, total nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 1,8 Triliun yang terdiri dari nilai bongkar (beli dari Maluku Utara) sebesar Rp 484,8 Miliar. Sedangkan dan nilai muat (jual ke Maluku Utara) sebesar 1,3 Triliun. 

    “Neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara Surplus Rp 805,9 Miliar,” ujarnya.

    Upaya strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar, Khofifah mengatakan, optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, diperlukan suatu upaya, yakni kegiatan kerja sama mewujudkan integrasi pasar dalam negeri sehingga meningkatkan perdagangan antar pulau.

    “Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” kata Khofifah. 

    Lebih lanjut, nilai perdagangan kedua provinsi bisa ditingkatkan karena masih banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dipelajari kemudian dipraktekkan Provinsi Maluku Utara di Jawa Timur. 

    Khofifah menyebut sektor agro, yakni budidaya beragam buah secara organik sehingga dimungkinkan budidaya dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara. 

    “Rasanya Jatim akan bersukacita memberikan preferensi budidaya beragama buah,” ungkapnya. 

    Kemudian sapi potong dan sapi perah Jatim tinggi sekali dan nomor satu karena di Jatim terdapat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian yang bisa menjadi referensi bagi peternak tentang pengawasan kebuntingan dan inseminator. 

    Apalagi kebutuhan daging, ayam, telor sangat tinggi, maka peluang bagi masyarakat Maluku Utara yang ingin beternak sangat besar untuk dipelajari. 

    “Jadi kalau nanti Bu Sherly dan tim ke Jatim agak banyak bukan berarti boros, tetapi satu paket untuk berbagi tugas yang mana ada proses akseleratif karena ada kebutuhan market yang besar sekali di Provinsi Maluku Utara,” tutur Khofifah. 

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kolaborasi antar daerah yang dibuktikan dengan kerjasama salah satunya misi dagang antara Jatim dan Malut. 

    Nantinya, setelah misi dagang dan investasi, Sherly berencana membawa beberapa OPD / lembaga di Malut agar belajar ke Jawa Timur. “Ini dampak nyata kerjasama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan rakyat,” tuturnya. 

    Turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing 1 OPD, 1 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua provinsi.  

    Hadir dalam kegiatan Misi Dagang dan Investasi, Sekdaprov Malut Abubakar Abdullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Erwin Hutapea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Dwi Putra Indrawan, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Walikota Ternate Tauhid Soleman, para Kepala OPD Jatim dan Malut, Para Direktur BUMD Jatim serta Para Asosiasi Pedagang. 

  • Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

    Mamuju (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

    “Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada penandatanganan PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, di Mamuju, Rabu.

    Penandatanganan tersebut merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara virtual dengan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi.

    Penandatanganan PKS itu turut dihadiri Wakil Gubernur Salim S Mengga, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, Kabid Pendapatan Daerah, Kasubid Pajak Daerah, Kasubid Teknologi Informasi serta Kasubid Retribusi Daerah.

    Kerja sama itu bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.

    Melalui perjanjian tersebut, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan.

    Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    “Sinergi antara DJP dan DJPK serta pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Suryo Utomo.

    Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Luky Alfirman menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” kata Luky.

    Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan segala proses kerja sama itu dengan pihak DJPK.

    “Alhamdulillah hari ini selesai ditandatangani, semoga hasilnya seperti yang diharapkan,” ucap Masriadi.

    Penandatanganan PKS itu kata Masriadi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

    “Ke depan, diharapkan kolaborasi antara DJP, DJPK, dan Pemda dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Masriadi.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (OP4D), Rabu.

    Penandatanganan dilakukan oleh Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto bersama Dirjen DJP Suryo Utomo dan Dirjen DJPK Luky Alfirman dalam kegiatan yang digelar secara hybrid pembukaan antara Kementerian Keuangan dengan 128 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

    “Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo dalam sambutannya.

    Menurut Suryo kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    Pihaknya menyambut baik dan berterima kasih kepada semua pemda atas penandatanganan PKS dalam rangka kerja sama optimalisasi data dan informasi perpajakan. Tujuannya adalah pertukaran data dan pengawasan secara bersama. Sehingga, manfaatnya akan lebih baik daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Luky Alfirman, menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” katanya.

    Sekda Kota Madiun Soeko menyambut baik kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut. Ia berharap dengan kerja sama itu pengelolaan pajak daerah Kota Madiun semakin baik dan PAD meningkat.

    Dalam prosesi tersebut Sekda Soeko didampingi pula oleh pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Madiun.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Misi Dagang Jatim-Malut catat transaksi final Rp568 miliar

    Misi Dagang Jatim-Malut catat transaksi final Rp568 miliar

    Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,

    Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang dan Investasi perdana tahun 2025 antara Provinsi Jawa Timur dan Maluku Utara mencatat total transaksi final senilai Rp568,042 miliar.

    “Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp568,042 miliar, dengan rincian Jatim membeli Rp296,368 miliar dan Jatim menjual Rp271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.

    Misi dagang yang digelar di Maluku Utara ini dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 55 pelaku usaha asal Jawa Timur dan 100 pelaku usaha asal Maluku Utara.

    Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai produk industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sementara itu, komoditas dari Maluku Utara yang diperdagangkan mencakup hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta produk IKM dan UMKM.

    “Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil perikanan, rokok, bahan material, ayam beku, minyak goreng, tepung, kedelai, benih tanaman hortikultura, beras, dan telur. Sebaliknya, Jatim membeli ikan tenggiri dan ikan layur beku, buah pala, rumput laut, arang tempurung kelapa, cumi-cumi, dan udang vaname,” kata Khofifah.

    Gubernur menambahkan bahwa selama ini Maluku Utara memasok berbagai komoditas utama ke Jatim, seperti buah-buahan, ikan beku, rempah-rempah, tanaman obat, kendaraan air, kerajinan besi, udang, rumput laut, dan kakao.

    Sebaliknya, Jatim menyuplai minyak gas, semen, sepeda motor, daging ayam, filter bahan bakar, mobil, beras, ayam, susu sapi segar, gula tebu, dan berbagai komoditas lainnya ke Maluku Utara.

    “Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.

    Pelaksanaan misi dagang ini, lanjut Khofifah, merupakan bagian dari upaya fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pelaku usaha dari kedua provinsi.

    Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, dan agribisnis, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas guna memenuhi substitusi impor dan meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.

    Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Jawa Timur dengan seluruh provinsi pada tahun 2023, total nilai perdagangan antara Jawa Timur dan Maluku Utara mencapai Rp1,8 triliun, dengan nilai bongkar (pembelian dari Maluku Utara) sebesar Rp484,8 miliar dan nilai muat (penjualan ke Maluku Utara) sebesar Rp1,3 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Malut mengalami surplus Rp805,9 miliar.

    Sebagai upaya memperluas pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan muatan berangkat dan muatan balik guna memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, serta komoditas lainnya dalam rangka memperkuat perdagangan antarpulau.

    “Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa masih terdapat banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dikembangkan lebih lanjut, salah satunya di bidang agro.

    Ia mencontohkan budidaya beragam buah secara organik yang dapat dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara.

    “Jatim akan dengan senang hati memberikan preferensi terkait budidaya berbagai jenis buah,” ujarnya.

    Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Maluku Utara. Jawa Timur, yang memiliki Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian, bisa menjadi referensi bagi peternak Maluku Utara dalam pengawasan kebuntingan dan inseminasi buatan.

    “Kebutuhan daging, ayam, dan telur sangat tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Maluku Utara untuk mempelajari dan mengembangkan sektor peternakan,” tambahnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah dapat semakin diperkuat melalui misi dagang ini.

    “Setelah misi dagang ini, kami berencana membawa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di Maluku Utara untuk belajar ke Jawa Timur. Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan masyarakat,” kata Sherly.

    Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing satu OPD, satu BUMD, dan tiga asosiasi dari kedua provinsi.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Pembatasan Kendaraan saat Musim Mudik Lebaran

    Jadwal Pembatasan Kendaraan saat Musim Mudik Lebaran

    Jakarta –

    Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi selama musim mudik lebaran tahun ini. Ini jadwal pembatasan kendaraan angkutan barang saat mudik lebaran.

    Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang melibatkan tiga instansi dalam rangka melakukan pengaturan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran 1416H/2025. Pengaturan tersebut tertuang pada SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan, penerbitan SKB tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran jalannya angkutan Lebaran 2025.

    “Hal tersebut untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, serta mengoptimalkan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2025,” ujar Budi dalam siaran persnya.

    Pengaturan dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

    Pembatasan diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pembatasan kendaraan sumbu tiga berlaku mulai 24 Maret, baik di jalur arteri maupun tol di Trans Jawa. Bahkan, kendaraan dengan sumbu dua juga akan dibatasi,” ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Humas Polri.

    Adapun sejumlah ruas jalan tol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang berlokasi di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, DKI Jakarta – Banten, DKI Jakarta, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat – Jawa Tengah, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

    Sedangkan ruas jalan non-tol yang akan menerapkan pembatasan angkutan barang yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Sumatera Barat, Jambi – Sumatera Selatan – Lampung, DKI Jakarta – Banten, DKI Jakarta – Jawa Barat – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon, Jawa Barat, Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes, Jawa Tengah, Jawa Tengah – Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali serta Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan tersebut dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

    (rgr/dry)

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.