partai: PKS

Kasus TNI Tembak Polisi di Lampung Diharap Tak Picu Konflik di Kedua Institusi

Kasus TNI Tembak Polisi di Lampung Diharap Tak Picu Konflik di Kedua Institusi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, berharap kasus dua
oknum TNI
yang menembak tiga polisi di
Lampung
tidak memicu konflik lanjutan di antara kedua institusi.
Sebelumnya, tiga polisi itu ditembak oleh dua oknum TNI saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025) sore.
“Fraksi PKS memohon dan berharap kejadian itu tidak memicu konflik dua institusi,” kata Jazuli, usai acara buka puasa bersama di Kawasan Pejaten, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Selepas kasus ini, anggota Komisi I DPR RI tersebut meminta TNI dan Polri tetap bersikap dewasa serta bersinergi dan bekerja sama.
Menurut dia, pelaku yang mencoreng nama baik institusi adalah oknum.
“Yang terjadi ini karena oknum. Maka institusi tetap harus sinergi dan bekerja sama. Tidak boleh institusinya tertarik atau ditarik untuk terkait dengan persoalan saling memanas dan segala macam. Ini jadi masalah,” ujar dia.
Selain itu, PKS mendesak agar oknum-oknum yang melakukan pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sangat prihatin atas kejadian penembakan yang menewaskan tiga polisi di Lampung.
Padahal, seharusnya aparat penegak hukum bertugas melindungi agar hal-hal yang melanggar hukum tidak terjadi.
Syaikhu berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak lagi terulang ke depannya.
“Ini harus semuanya berintrospeksi, apalagi ini di bulan suci, sehingga kaitan-kaitan yang sudah terjadi tidak terulang kembali pada kesempatan-kesempatan ke depan,” kata Syaikhu.
“Dan tentu yang kedua harus semakin dikuatkan kaitan dengan integritas masing-masing institusi,” sambung dia.
Tiga anggota yang tewas ditembak adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta.
Ketiganya diduga ditembak oleh dua anggota TNI.
Kronologi kasus ini bermula pada Senin siang, saat Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.
Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.
Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.
Saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam, situasi awalnya tampak normal.
Namun, tiba-tiba, mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.
Ketiganya tertembak dan meninggal dunia di lokasi.
Jenazah mereka kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.
Pasca-penembakan, anggota TNI yang terduga pelaku penembakan yang menewaskan tiga polisi di Lampung telah menyerahkan diri dan ditahan.
Berdasarkan informasi yang diterima, terduga pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/03/2025 21:51
Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

Kamis Lusa, RUU TNI Akan Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
DPR
RI Jazuli Juwaini menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan disahkan pada rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025) lusa.
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, pembahasan
RUU TNI
sudah selesai dan diputuskan dibawa ke paripurna.
“Mudah-mudahan, kalau tadi sudah dirapatkan. Itu selesai. Hari Kamis insya Allah diparipurnakan,” kata Jazuli di Kawasan Pejaten, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Jazuli menegaskan bahwa Fraksi PKS menyatakan untuk mendukung dan setuju terhadap RUU TNI yang dibahas di DPR.
Pasalnya, PKS ingin posisi TNI diperkuat. Jazuli menilai, sebagai bangsa yang ingin bermarwah tinggi, maka tentaranya harus kuat.
“Negara kalau enggak ada tentaranya, kuat enggak dia? Berwibawa apa enggak? Ya kan. Tentara harus kuat. Tetapi tentara kuat itu tidak boleh melanggar supremasi sipil seperti apa yang terjadi masa lalu,” ujarnya.
Selama proses revisi, Jazuli memastikan bahwa tidak ada upaya menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.
Perubahan revisi
UU TNI
, menurut Jazuli, hanya terkait peran dan batas usia pensiun TNI.
“Polri pensiunnya sudah naik umurnya. Hakim, jaksa sudah naik umurnya. Tentara belum naik umurnya. Maka kita dalam rangka menjaga prinsip keadilan antara lembaga-lembaga ini, nah itu kita ubah, kita naikkan usia pensiun,” katanya.
Poin revisi lainnya soal posisi TNI di jabatan sipil. Jazuli menyebut, TNI aktif bisa mengisi 14 jabatan di kementerian/lembaga yang ditentukan.
“Sudah tinggal 14 (kementerian/lembaga). Yang beririsan sama polisi sudah ditarik seperti tadi, narkotika, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan saya menjamin tidak akan ada dwifungsi ABRI yang direvisi itu cuma untuk penguatan,” ujar Jazuli menegaskan.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyepakati RUU TNI untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025.
Dalam rapat pleno, delapan Fraksi di Komisi I DPR RI menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat dua atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.
“Selanjutnya, saya mohon persetujuannya apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU. Apakah dapat disetujui?” tanya Ketua Panja, Utut Adianto, Selasa.
“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/03/2025 21:10
Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi Soal Kebakaran Pasar Poncol Megapolitan 18 Maret 2025

Pasar Poncol Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi soal Kebakaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi PKS Ismail menegaskan akan memberikan perhatian penuh terkait kebakaran yang terjadi Pasar Poncol, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) dini hari.
Ismail menilai, Pasar Poncol merupakan pasar legendaris yang perlu mendapat perhatian serius.
“Sebagaimana kita ketahui Pasar Poncol adalah pasar legendaris dari zaman
baheula
(dulu). Semua antero Jakarta mengetahuinya,” kata Ismail saat diwawancara di Pasar Poncol, Selasa.
Ismail mengaku prihatin terhadap musibah kebakaran di Pasar Poncol yang berdampak kepada para pedagang dan pelaku UMKM.
Meski begitu, ia akan berupaya untuk memberikan perhatian khusus agar Pasar Poncol bisa ditata kembali pasar ini tidak akan mati.
“Saya sangat prihatin, terlebih ini dalam suasan Ramadhan dan menjelang Lebaran,” ungkap Ismail.
“Pasar ini berlangsung terus-menerus dari zaman ke zaman,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda Pasar Poncol di Jalan Kalibiru Timur, RW 04, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB.
Lebih dari tiga jam berselang, api kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran (damkar) Jakarta Pusat.
“Pemadaman selesai dilakukan pukul 06.52 WIB,” kata kata Kepala Suku Dinas Damkar Jakarta Pusat Asril Rizal dalam laporan resminya, Selasa.
Asril menyampaikan, penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 35 kios tersebut disebabkan oleh korsleting listrik.
Sementara itu, tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam kebakaran itu. Namun, ia menyebutkan total kerugian dari kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah.
“Taksiran kerugian Rp 606 juta,” ungkap Asril.
Total ada 23 unit mobil damkar dan 115 petugas yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.
“Status kebakaran saat ini hijau atau pemadaman selesai,” tutur Asril.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/03/2025 11:58
Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi Megapolitan 18 Maret 2025

Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kebakaran yang melanda Pasar Poncol, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB cukup sulit dipadamkan.
Anggota Komisi B
DPRD Jakarta
dari Fraksi PKS, Ismail, menyatakan minimnya sistem pendukung mitigasi kebakaran disebut menyulitkan penanganan api saat insiden terjadi.
“Saya meninjau Pasar Poncol tadi dan mendapati masih minimnya
supporting system
untuk mitigasi bencana, terutama bencana kebakaran,” kata Ismail saat diwawancarai di lokasi kebakaran.
Ia menambahkan, material yang dijual di pasar tersebut, seperti kayu dan pakaian, sangat rawan terhadap kebakaran.
“Seharusnya di-
support
(didukung) dengan peralatan yang cukup, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan
hydrant
,” jelasnya.
Ismail berencana menjadikan temuan ini sebagai poin evaluasi kerja dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPUKM).
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin juga menekankan pentingnya segera mengadakan sistem pendukung mitigasi bencana kebakaran di Pasar Poncol.
“
Supporting system
untuk mitigasi, seperti APAR dan tandon air harus ada sehingga bisa lebih cepat penangannanya dan mengatasi bahaya kebakaran,” ungkapnya di lokasi kejadian.
Kebakaran di Pasar Poncol mengakibatkan sekitar 35 kios terbakar dan ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 606 juta.
Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Pusat Asril Rizal mengungkapkan, penyebab kebakaran tersebut adalah korsleting. Api berhasil dijinakkan pada pukul 06.52 WIB.
“Status kebakaran saat ini hijau atau pemadaman selesai,” tutur Asril.
Setidaknya, ada 23 unit mobil damkar dan 115 petugas yang dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/03/2025 11:46
Dewan Harap Kebiasaan Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Lebaran Bisa Diputus

JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jabar Tedy Rusmawan turut merespons terkait harga kebutuhan pokok jelang lebaran. Ia berharap ada terobosan baru sehingga harga bisa turun bukan malah naik.

Tedy mengungkapkan, fenomena kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok jelang lebaran nampaknya sudah jadi rutinitas, seakan fenomena musiman yang tak kunjung usai. “Harapan kami itu bukan jadi kebiasaan. Mata rantainya harus diputus,” katanya.

Menurut Politikus PKS itu, pemerintah perlu ada gebrakan baru. Sehingga makin menekan oknum-oknum yang ambil keuntungan pribadi di momen lebaran.

BACA JUGA:Fluktuasi Harga Cabai Rawit Sentuh Rp100 Ribu, Dinas Perdagangan Jamin Stok Pangan Aman Hingga Lebaran

“Kami harap Pak KDM bisa tindak gudang-gudang (Yang menimbun.red). Jadi, saat permintaan masyarakat banyak namun harga bisa turun. Bukan sebaliknya,” cetusnya.

Menurut Tedy, Pemprov melalui OPD terkait perlu merapatkan barisan dengan sejumlah stakeholder yang ada di Jabar, untuk menuntaskan masalah harga pokok di momen lebaran.

Misalnya, dengan sidak ke berbagai tempat hingga kegiatan operasi pasar murah.

Sementara itu, Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi momen lebaran ini. Salah satunya terkait operasi pasar bersubsidi atau Opadi.

BACA JUGA:Harga Bahan Baku Melonjak, Pengusaha Kue Lebaran di Cimahi Tetap Bertahan Demi Jaga Kualitas

“Kalau Ramadan ini satu kali. Tapi nanti seluruh kota/kabupaten melaksanakan,” katanya, Minggu (17/3).

Selain itu, timnya juga terus terjun ke lapangan untuk memonitor perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok.

Noneng mengklaim bahwa harga kebutuhan pokok cenderung dalam batas stabil. Meski memang ada beberapa yang mengalami kenaikan.

Noneng menambahkan, dalam upaya pengawasan di lapangan yang telah dilakukan itu, pihaknya juga sempat mendapati MinyaKita yang menyalahi takaran semestinya. Temuan itu juga telah diteruskan ke aparat terkait. “Sempat dapat satu, itu dari perusahaan yang sudah pernah ditindak oleh aparat akhir-akhir ini,” bebernya.(son)

17/03/2025 15:12
Daftar Anggota DPR yang Ikut Panja RUU TNI, Diketuai Kader PDIP

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024—2029 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan secara diam-diam menuai kontroversi. Selain dilakukan di tengah efisiensi anggaran, rapat mendadak tersebut juga menimbulkan pertanyaan soal ‘karpet merah’ bagi prajurit TNI mengisi jabatan sipil.

Komisi I DPR RI telah membentuk Panja RUU TNI periode 2024—2029. Pembentukan Panja ini berdasarkan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI pada 27 Februari 2025.

Dalam pelanksanaannya Utut Adianto, yang merupakan Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU TNI.

Sementara posisi Wakil Ketua ditempati oleh empat anggota DPR RI, yakni Dave Akbarshah Fikano Laksono yang merupakan kader Golkar (Jabar VIII), G. Budisatrio Djiwandono atau kader dari partai Gerindra (Kaltim), Ahmad Heryawan yang merupakan perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera (Jabar II), dan Anton Sukartono Suratto yang merupakan kader Demokrat (Jabar VI).

Adapun, rapat panitia kerja (panja) antara DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah digeruduk oleh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil.

Setidaknya ada dua persoalan yang disorot terkait pelaksanaan rapat panja mengenai Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI tersebut.

Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan rapat di hotel mewah. Perhelatan rapat itu jadi soal lantaran digelar di tengah efisiensi anggaran. Apalagi, Hotel Fairmont yang terletak di Jalan Asia-Afrika, Senayan, Jakarta Selatan masuk kategori salah satu hotel bintang lima dan mewah di Jakarta.

Kedua, persoalan itu berkaitan dengan penolakan RUU TNI yang dinilai dapat mengembalikan Dwifungsi TNI yang dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil.

Berikut daftar lengkap anggota DPR yang tergabung Panja RUU TNI berdasarkan fraksi dan daerah pemilihannya

Ketua Panja RUU TNI: Drs. Utut Adianto (Jateng VII – Fraksi PDIP)

Wakil Ketua Panja RUU TNI:

Dave Akbarshah Fikano Laksono (Jabar VIII – Fraksi Golkar)

G. Budisatrio Djiwandono (Kaltim – Fraksi Gerindra)

Ahmad Heryawan (Jabar II – Fraksi PKS)

Anton Sukartono Suratto (Jabar VI – Fraksi Demokrat)

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

1. Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M (Jabar IX)

2. Junico B.P Siahaan, S.E (Jabar I)

3. Ir. Rudianto Tjen (Babel)

4. H. Rachmat Hidayat, S.H. (NTB II)

Fraksi Golkar

5. Nurul Arifin, S.SOS, M.Si (Jabar I)

6. Yudha Novanza Utama (Sumsel I)

7. Gavriel P. Novanto (NTT II)

Fraksi Gerindra

8. Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M (Kepri)

9. Rachel Mariam Sayidina (Jabar II)

10. Sabam Rajagukguk (Sumut II)

Fraksi NasDem (F. NASDEM)

11. Andina Thresia Narang, B. Comm. (Kalteng)

12. Amelia Anggraini (Jateng VII)

Fraksi PKB (F. PKB)

13. H. Oleh Soleh, S.H. (Jabar XI)

14. Drs. H. Taufiq R. Abdullah (Jateng VI)

Fraksi PKS (F. PKS)

15. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)

Fraksi PAN (F. PAN)

16. Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jabar IX)

17. Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jatim XI)

Fraksi Demokrat (F. DEMOKRAT)

18. Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)

16/03/2025 14:40
Gerakkan Ekonomi Desa, Sandiaga Uno Resmikan Gerai Super Petani di Kabupaten Bogor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Uno memberikan perhatian terhadap masyarakat desa, khususnya kalangan petani.

Sandiaga bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu dan Pendiri Super Petani, Eprilia Tri Arum Taurisia, melakukan Kick-Off Program Gerai Super Petani di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Bogor pada Sabtu (15/3/2025).

Ditandai dengan pemotongan pita, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu meresmikan gerai dan mengukuhkan reseller, serta penyerahan bantuan modal usaha.

Dalam sambutannya, Sandiaga Uno menekankan pentingnya pemangkasan rantai pasok serta memberantas tengkulak untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Dengan adanya Gerai Super Petani, diharapkan harga pangan yang selama ini terlalu tinggi dapat ditekan.

Sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan langsung dari petani dengan harga yang lebih adil.

“Program Harga Murah, Berbagi Berkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan reseller, membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ungkap Sandiaga Uno melalui keterangan tertulis, Minggu (16/3/2025).

Pembukaan gerai ini diharapkannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan mempermudah akses terhadap bahan pangan yang lebih murah.

Selain itu, mendukung para petani dan reseller dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

“Serta membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Dalam acara ini, Sandiaga Uno mengapresiasi Eprilia dan Yayasan Padi Indonesia Jaya (YPIJ) yang terus berupaya membantu masyarakat melalui sektor pertanian.

Super Petani pertama kali diluncurkan untuk membantu korban gempa Cianjur, Jawa Barat.

Namun, seiring dengan tingginya animo dari petani, Super Petani berkembang lebih luas dengan misi mendukung kesejahteraan petani dan konsumen.

“Dengan memangkas peran tengkulak, harga yang diterima petani dan konsumen menjadi lebih stabil dan adil,” ungkap Eprilia.

Menghadapi inflasi serta lonjakan harga pangan yang sering terjadi, terutama saat Ramadan, Super Petani hadir sebagai solusi dengan menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

Gerai Super Petani dibangun sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan harga bahan pokok yang lebih murah dengan sistem distribusi langsung dari petani.

16/03/2025 14:10
Gerakkan Ekonomi, Sandiaga Uno Resmikan Gerai Super Petani – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Meski tak lagi berada di dalam pemerintahan, perhatian Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS), Sandiaga Uno terhadap masyarakat desa, khususnya kalangan petani terus ditunjukkan.

Kali ini, bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaikhu dan Pendiri Super Petani, Eprilia Tri Arum Taurisia, dirinya Kick-Off Program Gerai Super Petani di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Sabtu (15/3/2025).

Ditandai dengan pemotongan pita, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu meresmikan gerai dan mengukuhkan reseller, serta penyerahan bantuan modal usaha.

Pembukaan gerai ini diharapkannya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan mempermudah akses terhadap bahan pangan yang lebih murah.

Selain itu, mendukung para petani dan reseller dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam sambutannya, Sandiaga menekankan pentingnya pemangkasan rantai pasok serta memberantas tengkulak untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Dengan adanya Gerai Super Petani, diharapkan harga pangan yang selama ini terlalu tinggi dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan langsung dari petani dengan harga yang lebih adil.

“Program Harga Murah, Berbagi Berkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan reseller, membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” ungkap Sandiaga Uno.

“Serta membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Dalam acara ini, Sandiaga mengapresiasi Eprilia dan Yayasan Padi Indonesia Jaya (YPIJ) yang terus berupaya membantu masyarakat melalui sektor pertanian. Ia pun menyampaikan hal senada. Dia mengungkapkan, Super Petani pertama kali diluncurkan untuk membantu korban gempa Cianjur, Jawa Barat.

Namun, seiring dengan tingginya animo dari petani, Super Petani berkembang lebih luas dengan misi mendukung kesejahteraan petani dan konsumen.

16/03/2025 07:45
Perkuat Silaturahmi, Nasdem Jakarta Gelar Buka Bersama dan Santunan

Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.

Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan.

“Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.

Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya.

“Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.

“Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.

Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta menggelar buka puasa bersama serta santunan kepada ratusan anak yatim dan piatu di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Maret 2025.

Mengambil tema “Menyambung Tali Silaturahmi, Menjaga Hubungan Persaudaraan” buka puasa tersebut dihadiri para Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem hingga lintas partai.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wamendes-PDT Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Perwakilan Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PSI dan Fraksi Partai Golkar.

Ketua DPW NasDem Jakarta, Wibi Andrino mengajak peserta yang hadir untuk dapat lebih bersyukur dengan apa yang telah didapatkan.

“Kita boleh berekspektasi menginginkan lebih tetapi hari ini yang harus kita rawat. Saya mengajak temen-temen di DPC, DPD dan juga teman-teman yang kemarin berkonstentasi dalam pileg untuk merajut silaturahmi melalui kegiatan buka bersama ini,” ujar Wibi Andrino.

Pada kesempatan yang sama, Wibi mengajak lintas partsi politik di Jakarta untuk bersama-sama dan berkolaborasi melahirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jakarta ini mengatakan, santunan yang dilakukan DPW NasDem merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya.

“Santunan terhadap ratusan anak yatim dan piatu di wilayah Jakarta ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Mudah-mudahan dengan berbagai ini menjadikan partai yang lebih baik kedepannya,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua panitia buka puasa bersama DPW NasDem Jakarta, Imamuddin menambahkan, dalam kegiatan setahun sekali yakni bulan Ramadan merupakan momentum para kader dan struktur untuk saling mempererat tali silaturahmi.

“Dengan melibatkan ribuan kader dan pengurus tingkat kecamatan hingga tingkat kota ini diharapkan dapat lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

16/03/2025 00:49
Komisi I DPR dan Pemerintah Diduga Lakukan Rapat di Hotel Mewah Kebut Pembahasan RUU TNI – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI dan pemerintah diduga tengah melakukan rapat untuk melanjutkan pembahasan terkait Revisi Undang-Undang TNI. Informasi tersebut didapatkan oleh unsur masyarakat sipil.

Bahkan, rapat tersebut dilakukan di sebuah hotel mewah tak jauh dari Kompleks Parlemen Senayan.

“Menanggapi soal konsinyering panja ya, terkait dengan RUU TNI. Dan itu dilakukan di salah satu bilangan hotel mewah gitu ya,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya Saputra dalam pesan yang diterima, Sabtu (15/3/2025).

Rapat tersebut berlangsung pada Jumat (14/3/2025) dan Sabtu (15/3/2025).

“Kami dari awal itu ketika kemudian surpres dengan nomor R12/ pres/ 2/2025 itu kemudian masuk ke meja DPR RI. Kami sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif gitu ya, akan dipercepat gitu,” kata dia.

“Dan kemudian memang yang kami dengar juga adalah kenapa kemudian konsinyering dilakukan dengan intensi atau dengan intensitas yang sangat tinggi gitu ya, dan sangat cepat dan terkesan terburu-buru,” kata Dimas.

Dimas mendapatkan informasi bahwa DPR dan pemerintah memang ingin mengesahkan RUU TNI secepatnya.

“Mereka akan mau mengesahkan RUU TNI ini dalam paripurna gitu ya. Yang mungkin nanti akan dilakukan pada 20 Maret 2025,” kata dia.

Hingga berita ini ditulis, sejumlah anggota Komisi I tengah dikonfirmasi terkait rapat di hotel mewah tersebut. Namun, belum ada yang merespons.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana bersama Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Selasa (11/3/2025).

Dalam rapat perdana ini, pemerintah dan DPR RI menetapkan panitia kerja (Panja) RUU TNI.

Dimana, Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili pemerintah.

“Berdasarkan rapat interen Komisi I, 27 Februari, Komisi I DPR telah membentuk Panja dan mohon izin bukan narsis Pak Menteri kami disepakati saya Utut Adianto menjadi ketua Panja, apakah ini bapak juga setuju?” kata Utut dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Sangat setuju pak,” tegas Menha Sjafrie.

Sementara itu, pimpinan Komisi I lainnya yakni Dave Laksono dari fraksi Golkar, Budi Djiwandono dari fraksi Gerindra, Ahmad Heryawan dari fraksi PKS, dan Anton Sukartono dari fraksi Demokrat ditetapkan sebagai wakil Ketua Panja RUU TNI.

“Ya ibu bapak pimpinan terdiri dari lima orang ini kami semua akan menjadi Panja ini sudah menjadi Aturan tata tertib DPR,” kata Utut.

Anggota Panja RUU TNI ini akan berisi 18 anggota yang terdiri dari seluruh fraksi di Komisi I DPR RI.

Adapun rinciannya 4 anggota dari fraksi PDIP, 3 anggota fraksi Golkar, 3 anggota fraksi Gerindra, 2 anggota fraksi NasDem, 2 anggora fraksi PKB, 2 fraksi PKS, dan 2 orang fraksi PAN.

Selain menetapkan panja RUU TNI, dalam rapat ini juga pemerintah menyerahkan draft Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.

Adapun DIM ini merupakan masukan dari pemerintah atas revisi UU TNI yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

“Ibu bapak, pak menteri juga sudah menyerahkan sejumlah DIM. Apakah ini kita sepakati sebagai rujukan dalam pembahasan? Setuju ya?” tanya Utut.

“Setuju,” jawab para fraksi di DPR.

15/03/2025 01:49