Xcloud.id

partai: PKS

  • Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,” kata Dasco saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Kemudian, setelah buka puasa masih harus melakukan beberapa rapat terbatas kecil.

    “Setelah buka puasa, ada beberapa ratas kecil sehingga presiden belum bisa hadir pada hari ini,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

    Selain itu, sejumlah elite partai politik tampak menghadiri kegiatan ini, yakni Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Adapun DPP Partai NasDem juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Meski begitu, sampai malam hari Prabowo belum tampak hadir di NasDem Tower.

    Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.
    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat, 21 Maret 2025, di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dasco Hadiri Bukber di NasDem, Duduk di Samping Jazilul

    Dasco Hadiri Bukber di NasDem, Duduk di Samping Jazilul

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka bersama yang digelar Partai NasDem. Dasco duduk di samping Waketum PKB, Jazilul Fawaid.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (21/3/2025), Dasco tiba sekitar pukul 18.30 WIB di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Dia mengenakan batik bernuansa warna biru dan putih

    Dasco duduk si samping kursi Jazilul di meja panjang. Meja panjang itu berada di depan meja bundar yang menjadi tempat duduk Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Ketum NasDem Surya Paloh, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Bendum NasDem Ahmad Sahroni.

    Mereka tampak saling mengobrol sambil berbuka puasa. Suasana buka bersama ini diiringi lantunan selawatan.

    Tokoh lainnya yang telah tiba dalam acara ini yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen DPP PAN Eko Patrio, politikus senior Golkar Rizal Mallarangeng dan Ketua fraksi PDIP di DPR Utut Adiant.

    Puan Maharani sebelumnya mengaku akan ngobrol hangat dengan Jokowi. Hal itu disampaikan Puan saat tiba di NasDem Tower.

    Puan mengaku baru tahu jika Jokowi menghadiri acara bukber tersebut. Dia juga tak tahu apakah nantinya akan satu meja dengan Jokowi.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” ujarnya.

    (amw/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkab Wonosobo Gandeng RSI dan Disdukcapil untuk Tingkatkan Akses Layanan Kependudukan Pasien 

    Pemkab Wonosobo Gandeng RSI dan Disdukcapil untuk Tingkatkan Akses Layanan Kependudukan Pasien 

    TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO – Pemerintah Kabupaten Wonosobo lakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Wonosobo dan Disdukcapil Wonosobo.

    Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan saat kegiatan apel rutin mingguan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kamis (20/3/2025) di halaman Pendopo Bupati.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi pasien rumah sakit, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan.

    Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ini, yang memungkinkan pasien untuk lebih mudah memperoleh dokumen kependudukan yang terintegrasi, cepat, dan gratis. 

    Dengan kemudahan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat, tentunya, bagi ibu yang melahirkan di RSI Wonosobo, dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa langsung diterbitkan. 

    “Begitu pula dengan penerbitan akta kematian bagi pasien yang meninggal dunia di RSI, yang dapat segera diproses bersamaan dengan KK baru tanpa prosedur yang rumit,” imbuhnya.

    Selain itu, pasien yang belum memiliki KTP-el juga dapat melakukan perekaman data langsung di rumah sakit. 

    Kebijakan ini tidak hanya mempermudah akses dokumen kependudukan, tetapi juga berkontribusi dalam percepatan penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta optimalisasi layanan sosial dan kesehatan di Kabupaten Wonosobo.

    Sekda Andang juga menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni seremonial belaka, tetapi menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya. 

    Ia mendorong setiap pihak untuk terus membangun sinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder guna menciptakan inovasi yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Jika kita semua bekerja bersama dan bahu-membahu, dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat akan semakin besar,” ujar Sekda.

    Melalui kerja sama dan inisiatif seperti ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan. 

    Pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan warga Wonosobo. (ima)

  • Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN

    Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN

    Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025). Sumber foto: Rizkia/elshinta.com.

    Kembali, investor asing investasi 2,42 triliun ke IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, bersama lima investor, menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN serta Akta Notarial di City Hall Kantor Otorita IKN, Selasa (18/03/2025).

    Kelima investor yaitu PT Citadel Group Indonesia salah satu penanaman modal asing berfokus pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran,  dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan. Total jumlah nilai investasi dari kelima investor mencapai Rp2,42 triliun.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan, “Perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah, kalau bapak ibu investor sudah tanda tangan, Otorita IKN akan bantu mengurus setifikatnya, sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,”. 

    Agenda ini merupakan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Nusantara. Penandatanganan perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara.” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Rizkia, Rabu (19/3). 

    Di tempat yang sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan ini merupakan yang pertama di laksanakan di City Hall IKN langsung dengan investor dari luar negeri. 

    “Dengan tandatangan PKS pertama kali di City Hall IKN, investor bisa melihat dan merasakan langsung suasana IKN. Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, yang merupakan hasil karya Investor Pelopor juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” tutur Agung. 

    Di samping itu, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN No. 6/2022.

    Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN  membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • #TolakRUUTNI Menggema Lagi, Warganet Menolak Dwifungsi Militer

    #TolakRUUTNI Menggema Lagi, Warganet Menolak Dwifungsi Militer

    Jakarta –

    Tagar #TolakRUUTNI kembali menggema di media sosial menjelang aksi protes yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi, 20 Maret 2025, di Gedung DPR RI. Aksi ini digagas oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama kelompok Barengwarga untuk menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil dan membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi militer.

    Netizen di berbagai platform, terutama X, menunjukkan dukungan masif terhadap gerakan ini. Banyak yang menggaungkan seruan menolak pengesahan RUU TNI. Salah satu postingan dari akun @barengwarga yang mengajak warga sipil-mulai dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pekerja-untuk bergabung menyegel Gedung DPR, mendapat respons positif dan menjadi viral.

    “Mulai malam ini kami memblokir akses masuk gedung DPR agar rapat paripurna RUU TNI nanti pagi tidak disahkan. kami mengajak kalian semua warga sipil baik itu mahasiswa, buruh, pelajar, pekerja, supporter bergabung bersama kami menyegel gedung DPR agar dikembalikan kepada rakyat. Supremasi sipil adalah amanat reformasi, #TolakRUUTNI!” ujar akun @barengwarga.

    Kontras, yang sejak awal konsisten menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI, juga aktif menggalang dukungan melalui petisi online. Dalam salah satu cuitannya, Kontras menegaskan, “#TolakRUUTNI untuk keselamatan bangsa, kedaulatan rakyat & supremasi sipil, kebaikan hidup kita bersama. Jangan Diam! LAWAN!!!” Petisi yang telah disebarkan luas itu kini menjadi salah satu bentuk perlawanan digital yang digaungkan netizen.

    [Gambas:Twitter]

    Reaksi warganet pun beragam, namun mayoritas menunjukkan solidaritas. “Umur panjang dan pulang dgn selamat untuk yang berdemo hari ini. Yg jauh mngkin bs bantu support lewat digital, krna wlau bantuan skecil apapun itu tetap besar impactnya klau tetap kompak & tetap berada di tujuan awal. Panjang umur perjuangan, Cepat sembuh Indonesia #TolakRUUTNI,” ujar akun @criminologeec.

    “Yaa Allah, dibulan yg mulia ini, tolong lindungi teman & saudara kami yang sedang (& akan) berjuang atas nama rakyat & negeri. Berikan mereka keselamatan, kesehatan, dan perlindungan-Mu serta jauhkan negeri ini dari pemimpin yang Dzolim. Aamiin.
    #TolakRUUTNI #TolakDwifungsiABRI,” doa @Tiwikaputri.

    Dukungan netizen tak hanya berupa cuitan, tetapi juga seruan untuk membanjiri akun media sosial DPR dan pejabat terkait dengan tagar #TolakRUUTNI. “Guys plis banget inimah, ayo naikin hastag tolak ruu, jangan lupa doa juga, tinggal hari ini aja plis, ayo naikin sama ramein, nasib kita semua cuma tinggal hari ini, kalau ga bisa turun ke jalan setidaknya kita bantu lewat medsos,” ajak akun @@tanyakanrl.

    RUU TNI Dibawa ke Paripurna

    Dave Laksono (Foto: Anggi/detikcom)

    Dilansir dari detikNews, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI pada tingkat pertama kemarin. Rencananya, RUU ini akan dibawa ke paripurna besok untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Yes (dibawa ke paripurna besok),” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dikonfirmasi, Rabu (19/3/2025).

    Rapat pengesahan RUU TNI akan terselenggara di ruang paripurna, Gedung Nusantara II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, besok. Agenda rapat ini dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.

    Selain pengesahan terhadap RUU TNI, paripurna DPR RI juga mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Dalam paripurna ini, juga mengambil keputusan terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Acara dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

    Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna

    Komisi I DPR RI bersama pemerintah sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (Raker) pembicaraan tingkat I RUU TNI, Selasa (18/3).

    Rapat dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara hingga Kementerian Keuangan. Utut menyebut rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi atau 8 partai politik di DPR RI.

    “Kita sudah mengundang semua stakeholder dan terakhir juga kita telah menyelesaikan rapat Panja dilanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi dan Timus, Timsin, juga telah melaporkan kepada Panja. Kita juga sudah rapat dengan panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara,” ujar Utut dalam rapat.

    Utut menyatakan pihaknya sudah membahas RUU TNI ini dengan melibatkan banyak pihak. Adapun jika pada tingkat satu revisi UU TNI ini disetujui, maka RUU tersebut akan dibawa ke paripurna.

    “Agenda Raker (rapat kerja) kita hari ini, laporan Panja kepada Raker terkait DIM RUU TNI. Ini semua sudah ada di Bapak, Ibu. Kalau ini diperkenankan kita langsung saja ke pendapat mini fraksi baru nanti Pak Menteri Hukum mewakili pemerintah, mewakili pandangannya dan kita akan melakukan penandatanganan naskah RUU di sini. Dan apabila semua selesai, kita akan jadwalkan di rapat paripurna,” tambahnya.

    Utut lantas mempersilakan satu persatu fraksi di Komisi I DPR RI untuk menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU TNI. Penyampaian pendapat dimulai oleh anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin.

    Sebagaimana tertuang dalam rapat, sebanyak 8 fraksi sepakat RUU TNI dibawa ke tingkat II untuk pengesahan. Adapun fraksi tersebut, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

    “Semua menyatakan persetujuannya dengan berbagai catatan yang akan menjadi catatan kita semua,” kata Utut.

    “Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi UU, apakah dapat disetujui?” ujar Utut.

    “Setuju,” jawab anggota disertai dengan ketukan palu untuk pimpinan Komisi I sebagai tanda persetujuan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pagar DPR Jebol, Polisi Tembakkan Water Cannon ke Massa Demo”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Hari Ini, Revisi UU TNI Disahkan Jadi UU pada Rapat Paripurna DPR

    Hari Ini, Revisi UU TNI Disahkan Jadi UU pada Rapat Paripurna DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025) akan mengesahkan revisi UU TNI atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengonfirmasi kepastian tersebut. Dia mengaku, kepastian itu didasarkan pada seluruh fraksi di DPR yang telah menyetujui revisi UU TNI dibawa ke tingkat II atau paripurna.

    “Dalam rapat paripurna terdekat, kemungkinan minggu ini bisa diputuskan,” ujar Dave Laksono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Dave menegaskan tidak ada kendala dalam pembahasan revisi UU TNI. DPR telah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat dan memastikan revisi UU TNI tidak akan menghidupkan kembali dwifungsi militer, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran berbagai pihak.

    Dukungan Penuh Seluruh Fraksi DPR

    Dalam rapat kerja tingkat I, Komisi I DPR bersama pemerintah telah menyepakati revisi UU TNI untuk dibawa ke rapat paripurna. Delapan fraksi yang menyatakan persetujuan mereka, antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memastikan persetujuan ini diberikan dengan beberapa catatan yang akan menjadi bagian dari implementasi UU nantinya.

    “Apakah revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat dibawa ke pembicaraan Tingkat II untuk disetujui menjadi UU?” tanya Utut.

    “Setuju,” jawab anggota dewan, diikuti ketukan palu tanda persetujuan.

    Dengan keputusan ini, revisi UU TNI tinggal selangkah lagi resmi menjadi undang-undang, yang naninya akan mengatur peran dan kewenangan TNI secara lebih rinci dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

  • Potensi Harga Pangan Melonjak Jelang Lebaran, Riyono Minta Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Cabai

    Potensi Harga Pangan Melonjak Jelang Lebaran, Riyono Minta Pemerintah Waspadai Kenaikan Harga Cabai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Hari Raya Idulfitri 2025 tinggal dua pekan lagi. Menjelang perayaan Lebaran tersebut, salah satu yang selalu menjadi perhatian adalah kenaikan harga pangan alias kebutuhan pokok.

    Melihat fenomena kenaikan kebutuhan pokok menjelang Lebaran, anggota Komisi IV DPR RI, Riyono berharap pemerintah bisa mempertahankan kestabilan harga pangan, terkhusus cabai menjelang Idulfitri 1443 Hijriah yang kemungkinan terlaksana pada akhir Maret 2025.

    “Cabai memang harus diwaspadai menjelang lebaran ini,” kata legislator Fraksi PKS itu saat dihubungi, Rabu (19/3).

    Sebab, kata Riyono, pengawasan harga pangan, khususnya cabai agak mengendur menjelang Idulfitri akibat sejumlah pihak berpotensi memikirkan isu mudik.

    “Potensi naik ada, karena menjelang lebaran pengawasan oleh Satgas Pangan kadang kurang efektif, karena sudah persiapan mudik,” ujarnya.

    Dia pun berharap kinerja pemerintah bisa maksimal menstabilkan harga, mengingat tarif cabai keriting di sejumlah pasar tradisional sudah naik 20 sampai 30 persen.
    “Memang harga cabai khususnya rawit, sempat tinggi di pasar tradisional, bahkan cabai kering juga sempat naik di kisaran 20-30 persen dari harga normal, sepekan lalu saya keliling ke pasar tradisional cek harga pangan pokok strategis,” lanjut pria yang akrab disapa Riyono Caping itu.

    Riyono mengatakan penting bagi pemerintah menjaga harga cabai tetap stabil, karena komoditas itu berpotensi memicu kenaikan produk lain. “Kenaikan harga cabai bisa menjadi pemicu kenaikan harga pangan yang lain,” ungkapnya. (fajar)

  • Anggota Fraksi Golkar dan PKS DPRD Purbalingga Panaskan Bursa Calon Ketua Askab PSSI

    Anggota Fraksi Golkar dan PKS DPRD Purbalingga Panaskan Bursa Calon Ketua Askab PSSI

    Liputan6.com, Purbalingga Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga bersaing menjadi ketua umum Askab PSSI Purbalingga 2025-2029. Mereka adalah Uut Triyas Yanuar dan Padang Kusumo.

    Uut Triyas Yanuar merupakan anggota DPRD Purbalingga dari Fraksi Partai Golkar (FPG). Sedangkan Padang Kusumo merupakan anggota DPRD Purbalingga dari Farksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

    Mereka akan memperebutkan dukungan dari pemilik suara (voters) pada kongres Askab PSSI Purbalingga yang akan dilaksanakan di Grand Braling Hotel Purbalingga, Jumat (21/3/2025) mendatang.

    Panitia Kongres Askab PSSI Purbalingga, Agus Pamungkas, dalam keterangan pers mengatakan hingga batas waktu pendaftaran calon ketua umum Askab PSSI Purbalingga ditutup pada Jumat (14/3/2025) sore, hanya ada dua nama yang mendaftar secara resmi, yaitu Uut Triyas Yanuar dan Padang Kusumo.

    Uut mengisi formulir pendaftaran di sekretariat Askab PSSI Purbalingga pada Rabu (12/3/2025). Sedangkan Padang Kusumo melalui melalui stafnya bernama Lukman mengantarkan berkas pendaftaran ke sekretariat Askab PSSI Purbalingga pada Jumat (14/3/2025) pukul 14.25 WIB.

    “Sore ini pendaftaran ditutup. Dengan demikian hanya ada dua nama yang resmi mendaftar sebagai calon ketua umum Askab PSSI Purbalingga,” ujarnya.

    Uut mengaku mendaftar karena merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan sepak bola Purbalingga. Purbalingga melalui Persibangga pernah menembus Liga II Nasional sebelum akhirnya terpuruk sampai hari ini.

    “Mudah-mudahan pendaftaran saya dapat dapat dukungan oleh semua pihak, khususnya insan sepak bola di Purbalingga. Sehingga kita bisa berkolaborasi meningkatkan level sepak bola di daerah ini,” ujarnya.

    Sementara Padang Kusumo mengutarakan alasannya mendaftar karena memiliki komitmen memajukan sepakbola di Kabupaten Purbalingga. Dia mengaku sejak kecil aktif menjadi pemain sepakbola, termasuk di Sekolah Sepakbola (SSB) di Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto.

    “Saya juga pernah menjadi ketua klub sepakbola di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Purbalingga. Makanya saya terpanggil untuk maju sebagai ketua Askab PSSI Purbalingga,” katanya.

    Askab PSSI Purbalingga akan menggelar Kongres Biasa dan Kongres Pemilihan Ketua Umum baru untuk periode 2025-2029 menyusul berakhirnya kepengurusan HR Bambang Irawan yang juga Ketua DPRD Purbalingga.

    Sekretaris Umum Askab PSSI Purbalingga, Edhy Suryono, menjelaskan kongres akan diikuti berbagai unsur, antara lain klub anggota Askab PSSI Purbalingga, delegasi Futsal Purbalingga, dan Komite Wasit PSSI Purbalingga.

    “Klub anggota Askab yang terdaftar dan akan mengikuti kongres berjumlah 68 anggota, terdiri dari 16 klub Liga 1, 22 klub Liga 2, dan 30 klub Liga 3,” ucapnya.

     

    Pengungsi Banjir Cilacap Kekurangan Bantuan Makanan

  • 5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan di IKN ini jadi kesempatan bagi Otorita untuk mengajak investor melihat langsung suasana di proyek ibu kota baru tersebut.

    “Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2022.

    “Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan,” ungkapnya.

     

  • 5 Investor Tanam Rp 2,42 Triliun di IKN, Pembangunan Dimulai 2025

    5 Investor Tanam Rp 2,42 Triliun di IKN, Pembangunan Dimulai 2025

    Nusantara, Beritasatu.com – Sebanyak lima investor swasta resmi menanamkan investasinya sebesar Rp 2,42 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, setelah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN, Selasa (18/3/2025).

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan, investasi ini akan difokuskan pada pembangunan hotel, perkantoran, kawasan hiburan, serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebanyak dua dari lima investor tersebut berasal dari Malaysia dan China.

    Investor dan Proyek yang Akan Dibangun

    Kelima investor dan sektor investasinya meliputi:
    1. PT Citadel Group Indonesia – Pusat gaya hidup
    2. PT Berkat Kalimantan Abadi – Pusat makanan dan minuman
    3. PT Perintis Pondasi Teknotama – Gedung perkantoran dan SPKLU
    4. PT Perintis Power Investment – Kawasan campuran
    . PT Sentra Unggul Nusantara – Kawasan perniagaan

    “Hari ini kami menandatangani PKS dan notarial pemanfaatan lahan. Ini investasi langsung senilai Rp 2,42 triliun,” ujar Basuki kepada Beritasatu.com di Gedung City Hall Otorita IKN.

    Target Pembangunan dan Penyelesaian 2028

    Berbeda dari perjanjian sebelumnya yang memberi investor waktu 1,5 tahun untuk memulai proyek, kali ini investor harus segera membangun pada 2025.

    Pembangunan ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Harapannya pada 2028 seluruh infrastruktur di IKN telah beroperasi penuh.

    “Dahulu ada tenggat 1,5 tahun, tetapi sekarang karena infrastruktur utama sudah banyak, pembangunan harus dimulai langsung tahun ini,” jelas Basuki.

    Dengan investasi ini, pembangunan IKN semakin masif, mempercepat realisasi kota futuristik yang menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.