partai: PKS

  • Dukung Kelancaran Mudik Lebaran 2025, PKS Jabar Bangun 8 Titik Posko

    Dukung Kelancaran Mudik Lebaran 2025, PKS Jabar Bangun 8 Titik Posko

    JABAR EKSPRES – Berbagai organisasi masyarakat maupun partai politik ikut ambil andil  dalam mensukseskan mudik 2025, salah satunya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar.

    Pihaknya membangun 8 titik Posko Mudik di Jabar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang kini tengah menjalani tradisi mudik.

    Salah satu poskonya ada di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, tepatnya berada di posisi kiri jalan dari arah Bandung ke Garut.

    Di posko yang sudah langganan selama 15 tahun itu, pemudik bisa menikmati sejumlah layanan, mulai dari toilet, musala, kursi pijat, hingga layanan tukang pijat manual.

    BACA JUGA: Polresta Bandung dan Pemkab Cek Kualitas BBM di Jalur Mudik Lebaran

    “Kalau yang baru tahun ini adalah ruang menyusui. Lalu ada wifi, dulu kan hanya charger,” beber Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu.

    Haru melanjutkan, posko mudik itu tidak hanya di Nagreg, namun total ada 8 titik di Jabar.

    “Mulai dari Karawang, Tasikmalaya, Majalengka hingga Cirebon. Jadi masing-masing DPD yang membangun,” cetusnya.

    Posko Mudik itu terbuka untuk umum. “Silahkan para pemudik mampir. Jika lelah jangan dipaksakan melanjutkan perjalanan. Istirahat dulu,” bebernya.

    BACA JUGA: Gas Bumi Jadi Solusi Energi Program MBG dan Mobilitas Mudik Lebaran

    Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan menambahkan, pembangunan posko mudik itu sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat.

    “Ini panggilan tugas, tentu partai hadir selain urusan politik kami juga ada tugas sosial,” ujarnya saat turut meninjau pendirian posko mudik itu.

    Aher melanjutkan, aksi peduli PKS tidak lengkang oleh zaman, artinya akan terus hadir dalam berbagai kondisi masyarakat.

    Misalnya saat ada bencana alam longsor, banjir, hingga gempa, demikian juga saat masyarakat melaksanakan tradisi pulang kampung.(son)

  • Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

    GELORA.CO – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) yang digelar pada hari ini, Rabu (26/3/2025), menghasilkan berbagai keputusan penting. 

    Salah satu keputusan menarik adalah penunjukan Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kabinet Merah Putih, sebagai Komisaris baru Bank BTN.

    Fahri Hamzah, yang lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, bukanlah nama asing di dunia politik. Selain dikenal sebagai politisi, Fahri juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Ia juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

    Karier politiknya dimulai sejak menjadi Staf Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999-2002. Setelah itu, Fahri terpilih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

    Puncak karier Fahri adalah menjabat Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Per 21 Oktober 2024, Fahri dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Selain menetapkan Fahri Hamzah sebagai komisaris, RUPST Bank BTN juga menyetujui sejumlah keputusan penting lainnya. Di antaranya, Nixon L.P. Napitupulu kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Utama.

    Selain itu, Suryo Utomo ditunjuk sebagai Komisaris Utama serta Dwi Ary Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama.

    Pergantian beberapa posisi direksi, termasuk pengangkatan Tan Jacky Chen sebagai Direktur Information Technology, Venda Yuniarti sebagai Direktur Treasury & International Banking, dan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Corporate Banking.

    Persetujuan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN.

    Keputusan-keputusan tersebut diharapkan mampu memperkokoh struktur organisasi Bank BTN serta mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam mendukung perkembangan sektor perumahan nasional.

    Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BTN setelah RUPST:

    Dewan Komisaris Komisaris Utama: Suryo UtomoWakil Komisaris Utama: Dwi Ary PurnomoKomisaris: Fahri HamzahKomisaris Independen: Ida NuryantiKomisaris Independen: Pietra Machreza PalohKomisaris Independen: Panangian SimanungkalitDewan DireksiDirektur Utama: Nixon LP NapitupuluWakil Direktur Utama: Oni Febriarto RahardjoDirektur Information Technology: Tan Jacky ChenDirektur Treasury and International Banking: Venda YuniartiDirektur Corporate Banking: Helmy Afrisa NugrohoDirektur Risk Management: Setiyo WibowoDirektur Consumer Banking: Hirwandi GafarDirektur Finance and Strategy: Nofry Rony PoetraDirektur Human Capital and Compliance: Eko WaluyoDirektur Operations: I Nyoman Sugiri YasaDirektur Network and Retail Funding: Rully SetiawanDirektur Commercial Banking: Hermita.

    Selain itu, bank milik negara ini juga memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar. Dengan perolehan laba bersih mencapai Rp3 triliun pada 2024, jumlah dividen tersebut setara dengan 25% dari total laba perseroan.

    Dividen untuk tahun buku 2024 yang dibagikan BTN setara dengan Rp53,57 per saham. Sementara itu, para pemegang saham juga menetapkan bahwa 75% dari laba tahun tersebut, atau sekitar Rp2,25 triliun, akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan perseroan.

    Untuk tahun buku 2023, BTN membagikan dividen tunai senilai Rp700,19 miliar alias Rp49,89 per saham. Nilai tersebut mencerminkan rasio pembagian dividen sebesar 20% dari laba bersih BTN sebesar Rp3,5 triliun pada tahun yang sama.

    Adapun BTN membukukan laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN sepanjang 2024 tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, beban bunga melonjak 21,9% yoy menjadi Rp17,84 triliun. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih juga turun 14,1% yoy menjadi Rp11,73 triliun.

    Sementara itu, pendapatan non-bunga BTN mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,6% secara tahunan (yoy) hingga mencapai Rp4,61 triliun. Namun, di sisi lain, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun.

    Sepanjang tahun 2024, BTN mencatatkan pertumbuhan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan, dengan total mencapai Rp357,97 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 7,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, yang saat itu tercatat sebesar Rp333,69 triliun.

  • Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana

    Fikri Faqih Dorong Revisi UU Penanggulangan Bencana


    PIKIRAN RAKYAT –
    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DIY menyoroti perlunya perhatian lebih serius terhadap pengelolaan bencana yang semakin kompleks di Yogyakarta. Dalam kunjungan kerjanya ke BPBD Provinsi DIY, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa Yogyakarta, yang kerap disebut sebagai “supermarket bencana”, menghadapi beragam ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung.

    “Gempa bumi yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi pengingat bahwa daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Selain itu, erupsi Gunung Merapi juga tetap menjadi ancaman nyata. Perubahan iklim yang memengaruhi intensitas hujan pun berpotensi meningkatkan risiko banjir,” ujar Fikri usai bertemu dengan Kepala BPBD Provinsi DIY dan jajaran, Jumat (21/3/2025).

    Politisi Fraksi PKS itu menilai perlunya revisi terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, banyak aspek dalam regulasi tersebut yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

    “Bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti gempa atau erupsi gunung. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah. Banyak pembangunan yang seharusnya tidak dilakukan di kawasan rawan bencana justru terus berjalan,” tegasnya.

    Selain itu, Fikri mengkritik ketidakjelasan standar penanggulangan bencana yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya, standar bangunan hotel yang seharusnya tahan gempa, tetapi di lapangan banyak yang tidak diuji kelayakannya.

    “Kami perlu segera menetapkan standar yang jelas dan konsisten di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana,” tambahnya.

    Dalam hal mitigasi, Fikri menekankan pentingnya survei mendalam terkait kebutuhan sistem peringatan dini (early warning system). Saat ini, BPBD DIY hanya memiliki 11 alat peringatan dini, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah.

    “Sebelum menentukan jumlah ideal alat peringatan dini, survei yang komprehensif harus dilakukan terlebih dahulu. Setiap kabupaten/kota di DIY membutuhkan alat yang sesuai dengan karakteristik bencananya masing-masing,” ungkapnya.

    Pendidikan dan program adaptasi juga menjadi sorotan. Fikri menegaskan bahwa masyarakat harus dilatih sejak dini agar siap menghadapi bencana. “Selain mitigasi, adaptasi juga penting. Masyarakat harus diajarkan cara menghadapi bencana sejak dini, termasuk melalui kurikulum pendidikan. Dengan begitu, mereka tidak panik saat bencana terjadi, tetapi dapat merespons dengan lebih terorganisir,” ujarnya.

    Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Yogyakarta. Fikri berharap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dapat segera dibahas agar lebih sesuai dengan tantangan dan dinamika bencana yang terus berkembang.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • Jadwal Ganjil Genap Arus Mudik Lebaran 2025 dan Lalu Lintas One Way hingga Contraflow di Ruas Tol – Halaman all

    Jadwal Ganjil Genap Arus Mudik Lebaran 2025 dan Lalu Lintas One Way hingga Contraflow di Ruas Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal Ganjil Genap arus mudik Lebaran 2025 yang diterapkan di sejumlah ruas tol.

    Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas saat mudik Lebaran 2025 jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. 

    Rekayasa lalu lintas mudik Lebaran 2025 berupa skema Ganjil Genap, lajur lawan arah (contraflow) hingga satu arah (one way) di sepanjang tol Trans Jawa.

    Dikutip dari laman resmi Korlantas Polri, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas mudik Lebaran 2025 dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

    Lantas, kapan skema Ganjil Genap arus mudik Lebaran 2025 mulai diterapkan.

    Jadwal Ganjil Genap Arus Mudik Lebaran 2025

    Skema Ganjil Genap arus mudik Lebaran 2025 diberlakukan di  Km 47 Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai dengan Km 98 Tol Tangerang – Merak.

    Penerapan skema Ganjil Genap arus mudik Lebaran 2025 dilajur tersebut berlaku mulai Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    Hal ini telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga dirilis dengan Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Nomor: Kep/50/IIl/2025, dan Nomor: 05/PKS/Db/2025.

    Adapun selain skema Ganjil Genap di lalu lintas tol selama Mudik Lebaran 2025, terdapat penerapan penerapan sistem satu arah (one way) dan contraflow.

    Pemberlakuan one way atau sistem satu arah sudah disiapkan jadwalnya, one way pertama berlaku untuk arus mudik Lebaran dari Tol Jakarta-Cikampek.

    Kemudian untuk arus balik Lebaran 2025, jadwal one way bakal berlangsung dari Tol Semarang-Batang.

    Berikut Jadwal Sistem Satu Arah untuk Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025 berdasarkan keterangan yang diterima Tribunnews.com:

    1. Arus Mudik Lebaran 2025

    Arus mudik mulai dari KM 70 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 414 ruas jalan tol Semarang — Batang:

    Jadwal pemberlakuan pada hari Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB setempat sampai dengan hari Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    Pada saat pemberlakuan sistem satu arah (one way), dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Jakarta.

    Dan pada ruas jalan tol Cikopo — Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi — Sumedang — Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Jakarta keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.

    2. Arus Balik Lebaran 2025

    Arus balik mulai dari KM 414 ruas Jalan ToI Semarang – Batang sampai dengan KM 70 ruas Jalan TOI Jakarta – Cikampek:

    Berlaku pada hari Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    Pada saat pemberlakuan sistem satu arah (one way), dilakukan penutupan pada semua pintu masuk gerbang tol menuju arah Semarang.

    Dan pada ruasjalan tol Cikopo — Palimanan (Cipali) kendaraan bermotor dari ruas jalan tol Cileunyi — Sumedang — Dawuan (Cisumdawu) yang menuju arah Semarang keluar di gerbang tol Cimalaka dan gerbang tol Cisumdawu Jaya.

    Untuk arus mudik, contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai dengan Km 70.

    Contraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

    Sedangkan periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB.

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

  • BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba melalui penandatanganan PKS di Jakarta, Senin (24/3).

    Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) BNN Agustinus Pangaribuan berharap pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data penyalahgunaan narkoba dapat semakin optimal dengan adanya kolaborasi antara BNN dan BPS.

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” ujar Agustinus dalam sambutan acara penandatanganan PKS dengan BPS, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, pihak BPS berkomitmen dalam mendukung pengelolaan data narkotika yang lebih sistematis dan berbasis ilmiah.

    Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud menuturkan pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam pengolahan dan analisis data untuk membantu BNN dalam memetakan kondisi penyalahgunaan narkoba secara lebih akurat.

    “Sinergi ini diharapkan mampu memberikan solusi berbasis bukti bagi perumusan kebijakan nasional terkait narkotika,” kata Edy dalam kesempatan yang sama.

    Penandatanganan PKS antara BNN melalui Puslitdatin dan BPS dilakukan seiring penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi permasalahan serius dan mengancam generasi bangsa Indonesia.

    Melalui kerja sama tersebut, BNN dan BPS akan mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk dukungan perancangan desain sampling dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba sebagai referensi bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Penandatanganan PKS itu menjadi langkah maju dalam memperkuat kebijakan berbasis data dan membangun strategi nasional yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih dari narkoba (Bersinar).

    Adapun dalam acara penandatanganan PKS, turut hadir Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto, Kapuslitdatin BNN Agustinus Pangaribuan, dan Plt. Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud, beserta jajarannya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirut RSUD Kota Bogor Minta Tambahan Penghasilan, Endah Purwanti Geram!

    Dirut RSUD Kota Bogor Minta Tambahan Penghasilan, Endah Purwanti Geram!

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyoroti beredarnya surat edaran yang ditandatangani oleh Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir yang berisikan permohonan rekomendasi pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural pada RSUD Kota Bogor.

    Di dalam surat tersebut, pihak RSUD meminta penambahan penghasilan sebesar lima persen yang bersumber pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor.

    Melihat surat tersebut, Endah mengaku kecewa, sebab menurutnya di tengah situasi efisiensi anggaran, tidak etis jika para petinggi RSUD meminta tambahan anggaran untuk sekadar membiayai THR dan gaji ke-13 untuk para pejabat struktural.

    “Ini adalah tindakan yang tidak etis dan tidak elok. Harusnya di momen efisiensi ini, anggaran dimaksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat,” kata Endah pada Selasa, (25/3/2025).

    BACA JUGA:Aksi Pencurian Menimpa Keluarga Korban Pasien, RSUD Cibinong Janji Perketat Keamanan

    Endah juga mengungkap selama beberapa bulan terakhir, ia mendapatkan banyak aduan dan keluhan dari masyarakat perihal pelayanan di RSUD Kota Bogor.

    Ia menggambarkan kondisi pelayanan di RSUD Kota Bogor belum maksimal, karena masih ada kekosongan stok obat.

    Kemudian warga yang tidak terlayani dan kondisi pegawai yang tidak mendapatkan perhatian berupa seragam yang tidak layak.

    “Baiknya pihak manajemen memperhatikan kondisi pelayanan dan karyawan yang seragamnya saja sudah lusuh,” ucap politisi PKS tersebut.

    “Ini aduan dari masyarakat sudah banyak dan masuk, semoga pihak manajemen lebih berempati,” tegas Endah. (YUD)

  • Kerja Sama dengan Kejaksaan, Pupuk Indonesia Dukung Pengelolaan Lahan Rampasan Jadi Lahan Budidaya Padi

    Kerja Sama dengan Kejaksaan, Pupuk Indonesia Dukung Pengelolaan Lahan Rampasan Jadi Lahan Budidaya Padi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap mendukung pengelolaan lahan rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satunya akan memanfaatkan lahan rampasan sebagai lahan budidaya pertanian padi. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
     
    Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani mengatakan bahwa, kerja sama strategis ini merupakan implementasi dari program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, dimana salah satu poinnya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
     
    “Kita harus mendukung, karena ini merupakan cita-cita mulia dari Bapak Presiden agar kita swasembada pangan. Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung hal ini adalah penghentian impor beras mulai tahun 2025 serta target serapan 70 persen dari total 3 juta ton gabah yang dicanangkan oleh Badan Pangan Nasional,” ungkap Reda.

  • Kendaraan Sumbu 3 Dilarang Masuk Tol hingga 8 April 2025

    Kendaraan Sumbu 3 Dilarang Masuk Tol hingga 8 April 2025

    Karawang, Beritasatu.com – Sejumlah rambu kuning bertuliskan “Kendaraan Sumbu 3 atau Lebih Dilarang Masuk Tol” terlihat terpasang di beberapa gerbang tol, termasuk di Gerbang Tol Cikatama.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, rambu-rambu tersebut telah dipasang sejak Senin (24/3/2025) dan akan berlaku hingga Selasa (8/4/2025).

    Kasat Lantas Polres Purwakarta AKP Muthia Khansa Nurwijaya, membenarkan pemberlakuan pembatasan tersebut sebagai bagian dari pengaturan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas sudah kita berlakukan mulai hari Senin pukul 00.00 WIB. Kendaraan sumbu tiga tidak diperkenankan untuk masuk tol sampai dengan 8 April 2025,” ujar Muthia kepada Beritasatu.com di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

    Muthia menjelaskan, khusus di wilayah Cikatama, kendaraan sumbu 3 yang berupaya melintas akan dialihkan ke jalur arteri. Kendaraan tersebut akan dikeluarkan melalui Gerbang Tol Cikopo, lalu diarahkan melewati Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI) dan menuju Dawuan. Dari Dawuan, pengemudi dapat memilih jalur ke arah Jawa atau ke arah Jakarta.

    “Sumbu 3 ke atas kita alihkan melewati jalur arteri. Nanti kita keluarkan di Gerbang Tol Cikopo, lalu kita arahkan ke Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI). Selanjutnya masuk ke Dawuan, dari Dawuan nanti dia bisa memilih kalau ke kanan ke arah Jawa, kalau ke kiri ke Jakarta,” jelas Muthia.

    Pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu 3 ke atas ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka pengaturan operasional angkutan barang selama masa angkutan Lebaran 1416 H/2025. Kebijakan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi, yakni Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Pengaturan tersebut tertuang dalam SKB Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1099 Tahun 2025, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.201/4/4/DJPL/2025, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/50/III/2025, serta Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1466 H.

    Pembatasan berlaku di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kebijakan ini diterapkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik dan balik.

    Selain pembatasan kendaraan sumbu tiga atau lebih, pengaturan ini juga mencakup mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

    Meski demikian, perusahaan angkutan barang tetap dapat melakukan distribusi menggunakan kendaraan sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan. Kendaraan dapat beroperasi atas dasar diskresi kepolisian dan tetap mengutamakan keselamatan.

     Selain itu, tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kendaraan sumbu 3 dilarang melintas di tol hingga 8 April 2025 mendatang.

  • Flyover Sitinjau Lauik Rp 2,79 T Bakal Dibangun, Target Beres 2,5 Tahun

    Flyover Sitinjau Lauik Rp 2,79 T Bakal Dibangun, Target Beres 2,5 Tahun

    Jakarta

    PT Hutama Karya (Persero) membangun Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk proyek KPBU Sitinjau Lauik I dilaksanakan pada Jumat (21/3/2025) bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, oleh Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar dan Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael AP Rumenser.

    EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim, menyampaikan bahwa proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Sumatera Barat.

    “Dengan skema KPBU, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat,” ujar Adjib dalam keterangan tertulis, Senin (24/3/2025).

    Proyek ini melibatkan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), yang dibentuk oleh konsorsium antara Hutama Karya (55%) dan HKI (45%).

    Proyek bernilai Rp 2,79 triliun ini diperkirakan selesai dalam waktu 2,5 tahun masa konstruksi, dan 10 tahun masa operasi.

    Pekerjaan meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan (flyover) sepanjang 2,774 km, serta preservasi selama masa operasional.

    “Flyover ini juga akan membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau, sehingga meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut, maupun memperlancar distribusi barang dan logistik, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menurunkan biaya logistik, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal.” tutur Adjib.

    (hns/hns)