Xcloud.id

partai: PKS

  • Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos Nasional 14 April 2025

    Ramai Bantahan Matahari Kembar Usai Menteri Prabowo Panggil Jokowi Bos
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Idul Fitri tahun ini menjadi momen sejumlah
    menteri
    dari
    Kabinet Merah Putih
    kepemimpinan Presiden
    Prabowo
    Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (
    Jokowi
    ).
    Mereka datang silih berganti pada 8 hingga 11 April 2025 ke kediaman Jokowi di bilangan Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo.
    Menteri
    -menteri yang sowan adalah orang-orang sebelumnya juga mengisi jabatan di
    Kabinet Indonesia Maju
    pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
    Menariknya, menteri-menteri tersebut bersilaturahmi ke kediaman Jokowi saat Prabowo tengah melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah dan Turki.
    Namun, kehadiran sejumlah menteri ke kediaman Jokowi dipandang sebagai ”
    matahari kembar
    ” di tengah kepemimpinan Prabowo saat ini.
    Isu matahari kembar yang merujuk antara Jokowi dengan Prabowo ramai ketika dua menteri Kabinet Merah Putih sowan ke Solo.
    Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan dengan Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Setelah Trenggono, gantian Budi yang bersilaturahmi dengan Jokowi dan memanggilnya sebagai bos.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” ujar Budi.
    Selain Budi dan Trenggono, nama menteri dalam Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo juga sowan untuk bertemu Jokowi.
    Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang berkunjung ke Solo pada Selasa (8/4/2025).
    Bahlil yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi di era kepemimpinan Jokowi tersebut mengaku kangen dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
    Bahkan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut dirinya sebagai murid dari Jokowi.
    “Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” ujar Bahlil.
    Nama lainnya yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu silaturahmi ke kediaman Jokowi pada Rabu (9/4/2025). Zulhas sendiri merupakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Jokowi.
    Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Saya silaturahim
    Lebaran
    ya. Kemarin pertama Lebaran di Jakarta. Habis itu saya malamnya nganter cucu-cucu jalan-jalan ke luar kota. Ya saya tanya bapak telepon ajudan bapak. Bapak juga lagi ngangon (momong) cucu-cucu. Lalu, saya dan ibu, hari ini bisa silaturahmi,” ujar Zulhas.
    Selain nama-nama tersebut, datang pula ke kediaman Jokowi seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera-lah orang yang pertama menyinggung matahari kembar.
    Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi dua menteri di era Prabowo yang memanggil Jokowi sebagai bos.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke kediaman Jokowi.
    Meski begitu, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” sambungnya mengingatkan.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun membantah Jokowi dan Prabowo yang menjadi matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Meskipun terdapat dua menteri di era kepemimpinan Prabowo yang dengan gamblangnya menyebut Jokowi sebagai bos.
    Hasan menekankan, kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Jokowi itu sebatas silaturahmi. Ia meminta agar silaturahmi itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran. Karenanya, hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” kata Hasan.
    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai
    Demokrat
    , Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa hanya ada satu “matahari” di Indonesia saat ini.
    Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa presiden Indonesia saat ini adalah Prabowo.
    “Matahari hanya satu, hanya Pak Presiden Prabowo Subianto, gitu ya,” kata Herzaky, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (13/4/2025).
    Herzaky menyampaikan bahwa momen silaturahmi menteri dengan Jokowi adalah hal yang biasa.
    Di samping itu, kedatangan menteri untuk bertemu Jokowi sudah pasti atas sepengetahuan Prabowo.
    Begitu pun sebagai bagian mengemban tugasnya menjadi seorang menteri untuk mendengarkan masukan. Ia tak ingin silaturahmi justru diartikan sebagai sebuah hal yang negatif.
    “Agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan. Kalaupun konteksnya misalnya ada menteri-menteri, kan bukan hanya menteri ya, siapapun kan bebas menjadi silaturahmi,” ujar Herzaky.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ), Puan Maharani mengatakan bahwa silaturahmi yang dilakukan sejumlah menteri di era Prabowo ke kediaman Jokowi seharusnya diapresiasi.
    Puan membantah adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Indonesia saat ini.
    Ia pun menegaskan, Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 adalah Prabowo, bukan Jokowi.
    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik.
    Matahari kembar
    ? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Gedung MPR, Jakarta, Senin (14/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    Menteri Prabowo Terang-Terangan Akui Jokowi Masih Bosnya, Pengamat Yakin Ada Matahari Kembar

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno menilai matahari kembar di tubuh pemerintah Republik Indonesia benar-benar ada.

    Hal itu disampaikan Adi saat mengomentari banyaknya menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Mantan Presiden Jokowi dalam suasana Idulfitri.

    Pada kunjungannya ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (11/4/2025), Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuat pernyataan mengejutkan.

    Keduanya sama-sama menyebut Jokowi tak hanya mantan bos, tetapi juga masih menjadi bosnya.

    Trenggono dan Budi Gunadi memang menjadi menteri sejak era Presiden Jokowi. Tetapi kini, mereka adalah pembatu Presiden Prabowo.

    “Dulu mungkin matahari kembar itu hanya sebatas isu hanya sebatas diskursus, hanya sebatas gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena belum tampak siapa bosnya dan kemudian siapa yang kemudian menjadi anak buahnya.”

    “Tapi ketika ada dua menteri Pak Prabowo Subianto yang mengaku bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini seakan-akan mengonfirmasi kok ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia,” kata Adi di channel Youtubenya, Adi Prayitno Official, dikutip Senin (14/4/2025).

    Adi juga menegaskan pengertian matahari kembar versinya.

    “Matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang,” papar Adi.

    Menurut Adi, pernyataan kedua menteri itu terlalu vulgar. Jika ingin berterima kasih kepada Jokowi, sebaiknya cukup menunjukkan kedekatan dengan foto bersama.

    “Itulah yang saya sebutkan pejabat publik hari ini mesti hati-hati mengeluarkan statement-statement politiknya. Sekalipun para menteri itu sangat ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi yang dinilai punya kontribusi penting sehingga mereka menjadi orang penting di negara kita, minimal ungkapan-ungkapannya itu tidak perlu disampaikan secara vulgar,” kata Adi.

    Membaca situasi tersebut, Adi mantap menyebut matahari kembar bukan isapan jempol. Presiden Prabowo dan Mantan Presiden Jokowi sama-sama bersinar.

    “Bahwa matahari kembar itu ternyata ada ya, bukan hanya gosip, bukan hanya wacana, bukan hanya desas-desus tapi faktual.”

    “Apa buktinya, ya itu tadi ada sejumlah menterinya Pak Prabowo yang masih menganggap bahwa Pak Jokowi adalah bos mereka.”

    “Apakah salah, tidak salah, apakah itu benar, ya benar menurut mereka. Intinya apa di antara kekisruhan terkait dengan adanya matahari kembar ini saya kira tergantung kita mau berada di mana,” pungkas Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.

    PKS Wanti-Wanti soal Matahari Kembar

    Sebelum Adi, Politikus PKS, Mardani Ali Sera sudah mewanti-wanti soal kembali munculnya anggapan soal matahari kembar.

    Pernyataan Mardani juga terkait kunjungan menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan. 

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

    Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

    Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

    Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

    Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

    Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

    “Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin  (14/4/2025).

    Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

    Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

    “Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

    Isu Matahari Kembar

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

  • Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Isu Matahari Kembar Prabowo-Jokowi, Puan: Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan agar tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu terkait kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan. Ia menegaskan presiden Indonesia saat ini hanya satu yakni Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, menurut Puan, tidak ada larangan bagi para menteri untuk bersilaturahmi ke Jokowi. Ia menyebut hal itu bukan berarti ada matahari kembar. “Silaturahmi di masa lebaran akan sangat baik,” ucap Puan Maharani.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

    Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, mengomentari pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • 7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional

    7 Istana Bantah Ada "Matahari Kembar" Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos Nasional

    Istana Bantah Ada “Matahari Kembar” Usai Menteri Prabowo Datangi Jokowi dan Panggil Bos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Hasan Nasbi
    membantah PKS yang menyebut ada dugaan ‘
    matahari kembar
    ‘ ketika menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Jokowi bahkan dipanggil dengan sebutan ‘bos’.
    Hasan menekankan, kunjungan itu sebatas silaturahim lebaran. Dia meminta agar silaturahim itu tidak dikaitkan dengan politik.
    “Silaturahmi-silaturahmi Lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).
    Hasan mengatakan, saat ini semua pihak masih dalam suasana Lebaran.
    Dia menyebut hubungan persaudaraan harus terus dirajut.
    “Kita masih dalam suasana Lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Dalam kunjungan itu, Jokowi masih dipanggil bos oleh menteri Prabowo.
    Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
    Sejumlah menteri Kabinet Prabowo secara khusus menemui Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen Lebaran.

    Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menemui Jokowi pada Jumat (11/4/2025) siang.
    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan.
    Budi Gunadi juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Sadar Bosnya Sekarang Prabowo

    Menteri Sadar Bosnya Sekarang Prabowo

    Jakarta –

    Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan tak boleh ada ‘matahari kembar’ usai sejumlah menteri kabinet menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Partai Golkar menilai tak ada ‘matahari kembar’ seperti yang diingatkan Mardani.

    “Nggaklah (matahari kembar). Ini kan momentumnya Lebaran. Wajar kita sowan kepada orang yang dituakan atau dihormati. Justru kita respek pada orang yang masih mau mengunjungi orang yang sudah tidak dalam tampuk kekuasaan,” kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

    Sarmuji menilai menteri kabinet sadar bahwa pemimpin mereka saat ini ada Presiden Prabowo Subianto. Para menteri, menurut Sarmuji patuh dengan Prabowo sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.

    “Menteri-menteri yang silaturahmi ke Pak Jokowi juga menyadari sepenuhnya kalau bosnya sekarang Pak Prabowo. Mereka pasti patuh pada bosnya sekarang. Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menilai pertemuan para tokoh tak perlu dianggap selalu sebagai pertemuan politis. Sebabnya, orang akan khawatir setiap pertemuan dilihat politis.

    “Jangan semua dipolitisir, nanti kita jadi asosial, mau mengunjungi orang sakit takut, silaturahmi jadi takut, hadir ulang tahun takut hanya karena persepsi yang belum tentu benar,” imbuhnya.

    “Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada ‘matahari kembar’,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).

    Mardani mengatakan Presiden yang menjabat kini adalah Prabowo Subianto. Ketua BKSAP DPR itu berharap kunjungan menteri ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi biasa.

    “Ini pesan saya cuma satu, jangan ada ‘matahari kembar’. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua, gitu,” ujarnya.

    (rfs/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemkot Bogor Gencarkan Penertiban Pengamen Angkot dan Reklame Ilegal, Ini Kata DPRD!

    Pemkot Bogor Gencarkan Penertiban Pengamen Angkot dan Reklame Ilegal, Ini Kata DPRD!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah gencar merespons berbagai keluhan warga terkait maraknya pengamen di angkot dan persimpangan jalan, dengan melakukan upaya penertiban.

    Langkah itu menuai pujian dan dukungan dari DPRD Kota Bogor, salah satunya Ketua Komisi I, Karnain Asyhar.

    Dirinya menilai, upaya penertiban aksi pengamen di angkot dan persimpangan jalan tersebut, dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

    BACA JUGA:Gelar Halal Bihalal, Dedie Rachim Tekankan Komitmen Pemkot Bogor Ciptakan Ruang Publik yang Aman untuk Masyarakat

    “Pasal 5 Ayat (1) Perda Kota Bogor No 1 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kota,” kata Karnain dikutip Minggu (13/4).

    Menurutnya, upaya penertiban terhadap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk kegiatan meminta-minta atau mengamen di angkot tersbut bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

    Selain itu bisa mengurangi potensi kekerasan verbal atau pemaksaan oleh pengamen, serta menekan eksistensi sindikat eksploitasi anak.

    BACA JUGA:Besok Lebaran, Pemkot Bogor Musnahkan 1792 Miras Ilegal Hasil Razia Selama Ramadan

    “Selain larangan mengamen di angkot, Pemkot Bogor harus memberikan alternatif tempat yang menjadi aktualisasi dan ekspresi para pengamen. Lebih utama jika Pemkot bisa memberikan alternatif pekerjaan yang lebih produktif,” tuturnya.

    Politisi PKS ini juga mendukung penuh terkait langkah penertiban reklame ilegal oleh Pemkot Bogor.

    “Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, memberikan dasar hukum tentang izin, ukuran, zona, dan pajak reklame,” ucapnya.

    “Sehingga langkah pemkot sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini akan mengembalikan estetika kota dan ruang publik bebas polusi visual,” imbuh Karnain. (YUD)

  • PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    PKS Dukung Penuh Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Legislator PKS mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia untuk mendapat pengobatan hingga tuntas.

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai bahwa upaya Presiden Prabowo Subianto itu harus didukung penuh karena rakyat Gaza bisa diselamatkan dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    “Ini upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka,” tuturnya dikutip, Minggu (13/4/2025). 

    Jazuli mengatakan bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan, terutama di sekitar Jalur Gaza. Pasalnya, kata Jazuli, tidak ada lagi fasilitas kesehatan karena semuanya sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, hingga obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” kata Jazuli.

    Dia memastikan bahwa DPR bakal dukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. 

    “Ini amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” ujarnya.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

  • Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    Silaturahmi atau Isyarat ‘Matahari Kembar’?

    – Pemilu 2029 masih lama namun hawa persaingan, timses serta konsolidasi sangat terasa .

    Kunjungan beruntun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediaman Jokowi di Solo selama Lebaran memantik pertanyaan publik.

    Di tengah masa transisi kekuasaan, silaturahmi yang disebut ‘biasa’ itu dinilai punya makna politik yang tak bisa diabaikan.

    Momentum Lebaran 2025 dimanfaatkan sejumlah menteri kabinet untuk bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Surakarta.

    Namun, langkah ini bukan sekadar agenda personal.

    Dalam dinamika politik pasca-Pilpres dan menjelang pemerintahan baru, pertemuan bertubi-tubi ini justru memantik isu panas: ada apa di balik silaturahmi ini?

    Kehadiran mereka, yang diklaim sebagai kunjungan Lebaran, menjadi sorotan.

    Di tengah proses transisi menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kekhawatiran soal potensi “matahari kembar” di tubuh kekuasaan.

    PKS Ingatkan: Jangan Ada Dua Pusat Komando

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi serius pertemuan intens para menteri dengan Jokowi.

    Ia menyebut silaturahmi adalah tradisi baik, namun mengingatkan bahwa pemerintahan sudah dipimpin Prabowo Subianto.

    “Silaturahmi itu bagus, tapi jangan sampai menimbulkan persepsi adanya dua matahari dalam satu pemerintahan,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan kapasitas dan arah kepemimpinannya dengan tegas.

    Namun tetap, kesan adanya dualisme komando harus dihindari agar tak menciptakan kebingungan dalam birokrasi dan publik.

    “Satu matahari saja sudah cukup berat, apalagi dua,” ujarnya tegas.

    Parade Menteri: Dari Bahlil hingga Menkes

    Kunjungan dimulai sejak Rabu malam, 9 April 2025, ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji datang ke kediaman Jokowi.

    Esok harinya, giliran Menko Perekonomian Zulkifli Hasan yang hadir.

    Pada Jumat (11/4), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin datang membawa keluarga masing-masing.

    Para menteri itu kompak menyebut agenda mereka hanya untuk “silaturahmi Lebaran” dan menjalin hubungan baik dengan Jokowi, yang disebut sebagian dari mereka masih dianggap “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono, tersenyum.

    Publik Bertanya: Apa Makna Silaturahmi Ini?

    Meski narasi yang dibangun adalah hubungan personal dan Lebaran, publik tak menelan mentah-mentah penjelasan itu.

    Waktu dan pola kunjungan yang beruntun justru memperkuat spekulasi: apakah ini hanya silaturahmi atau sinyal arah kekuasaan baru yang tidak tunggal?

    Dalam situasi transisi, setiap gestur politik dibaca dalam banyak lapisan.

    Di satu sisi, silaturahmi bisa dimaknai sebagai penghormatan kepada pemimpin sebelumnya.

    Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan Jokowi masih memengaruhi arah kebijakan dan komposisi kabinet di masa depan.

    Loyalitas Politik Harus Jelas

    Mardani Ali Sera menyampaikan satu pesan utama: loyalitas birokrat dan menteri harus tunggal.

    Ia berharap semua elemen kabinet tetap memegang komando dari presiden terpilih yang sah—bukan terpecah antara dua figur.

    “Pak Prabowo adalah presiden kita. Pemerintahan ke depan harus berjalan di bawah satu arah, bukan dua poros kekuasaan,” ujarnya.

    Di tengah suasana Lebaran yang hangat, silaturahmi bisa jadi terasa wajar. Tapi dalam politik, tak ada yang benar-benar tanpa makna.

    Ramai-ramai menteri menemui Jokowi di masa transisi bisa dilihat sebagai manuver simbolik, penguatan relasi, atau bahkan penegasan pengaruh.

    Namun satu hal pasti: Indonesia hanya butuh satu matahari untuk memimpin, bukan dua. Pemerintahan Prabowo perlu didukung penuh, tanpa bayang-bayang kekuasaan ganda.***

  • Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    Fraksi PKS Dukung Presiden Prabowo Selamatkan Rakyat Palestina dan Usir Penjajah Israel

    GELORA.CO –  Fraksi PKS menyambut baik dan mendukung langkah konkrit Presiden Prabowo untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina dari kebiadaban Israel dengan mengobati mereka yang terluka dengan perawatan dan pelayanan medis yang layak dan tuntas. 

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merespon pertanyaan sejumlah media atas rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi dan mengobati rakyat Palestina.

    Menurut Anggota Komisi I DPR, rencana Presiden ini menunjukkan solidaritas kemanusiaan bangsa Indonesia, bahwa kita tidak tinggal diam melihat korban rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua tanpa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk mengevakuasi dan mengobati mereka yang bisa diselamatkan karena semua rumah sakit dan layanan medis sudah dihancurkan oleh Israel.

    “Kita sepakati dulu prinsipnya bahwa harus ada aksi nyata untuk menyelamatkan korban jiwa rakyat Palestina. Ini adalah upaya darurat untuk menyelamatkan korban sipil dengan evakuasi dan ini bukan relokasi warga Palestina dari tanah tinggal mereka. Karena faktanya di Gaza dan tempat-tempat pengungsian tidak ada lagi fasilitas medis, rumah sakit, dokter, obat-obatan. Semuanya sudah dihancurkan oleh kebiadaban penjajah Israel,” tegas Jazuli, Sabtu (12/4/2025).

    Secara teknis, lanjut Wakil Tetap Parlemen Dunia (IPU) Untuk Urusan Timur Tengah ini, upaya penyelamatan itu harus dilakukan dengan melibatkan persetujuan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang peduli dengan kemanusiaan rakyat Palestina mulai dari otoritas Palestina, negara-negara kawasan hingga komunitas internasional. Termasuk hal-hal teknis seperti skema penanganan, lokasi, dan fasilitas perawatannya yang memadai dan representatif.

    “Namun hal-hal teknis itu tidak boleh mengesampingkan tindakan nyata, cepat, dan tepat dalam menyelamatkan nyawa rakyat Palestina yang bisa diselamatkan segera atas nama kemanusiaan. Di sinilah kita mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Fraksi PKS bersama-sama Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia konsisten berada di belakang rakyat dan pejuang Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajah Israel. Sampai kapan pun kita tidak akan rela rakyat Palestina diambil tanah dan wilayahnya oleh penjajah Israel.

    Indonesia baik pemerintah, parlemen, maupun rakyatnya terus mendukung para pejuang dan rakyat Palestina dengan seluruh kemampuan yang kita punya baik melalui bantuan moril, materil, maupun melalui diplomasi global yang tidak pernah absen mengangkat nasib Palestina, baik secara bilateral maupun melalui forum-forum multilateral.

    “Kita akan terus menggalang kekuatan global untuk menghentikan penjajahan dan mengusir Israel dari Palestina, sehingga pada saatnya seluruh rakyat Palestina merasakan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Ini adalah amanat konstitusi sekaligus hutang sejarah bangsa Indonesia yang akan kita perjuangkan sampai Palestina merdeka,” pungkas Jazuli.