Dugaan Pelanggaran Perusahaan Diana, Ketua Fraksi PKS Jatim: Jangan Ada Perusahaan Larang Pekerja untuk Beribadah
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– DPRD Jatim meminta persoalan kasus penahanan ijazah hingga dugaan pemotongan gaji karyawan saat ibadah di Surabaya agar diusut tuntas.
Sebelumnya, jadi perbincangan hangat bahwa perusahaan UD Sentosa Seal Surabaya disebut memotong gaji karyawan yang menunaikan shalat Jumat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan dan menolak keras tindakan sepihak perusahaan semacam itu.
Terlebih jika benar melakukan pemotongan gaji hanya karena melaksanakan ibadah.
Sebab, baginya kegiatan ibadah bukanlah pelanggaran disiplin.
“Saya mendorong agar pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan segera menindaklanjuti dan memastikan tidak ada perusahaan yang bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja untuk menjalankan kewajiban agamanya,” kata Lilik, Senin (21/4/2025).
Untuk mencegah hal ini terulang, Lilik mengusulkan agar ke depan dilakukan berbagai upaya.
Di antaranya, setiap perusahaan didorong untuk memiliki regulasi internal yang bisa mengakomodir hak beribadah, termasuk Shalat Jumat yang merupakan ibadah bagi seorang muslim.
Di samping itu, dilakukan pengawasan rutin secara berkala oleh dinas terkait terhadap perusahaan.
Tidak saja soal upah dan jam kerja, namun juga perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja termasuk dalam hal beribadah.
“Adakan sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak konstitusional karyawan,” jelasnya.
Lebih jauh, dewan juga mengusulkan agar disiapkan kanal pengaduan bagi pekerja agar dapat melapor tanpa takut kehilangan pekerjaan atau mendapat tekanan.
“Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan dengan memberikan sanksi administratif atau hukum bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja atas dasar agama,” ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Soal Penahanan Ijazah Hingga Karyawan Ibadah Dipotong Gaji, DPRD Jatim Desak Pengusutan
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PKS
-
/data/photo/2025/04/17/6800efb7f1adb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dugaan Pelanggaran Perusahaan Diana, Ketua Fraksi PKS Jatim: Jangan Ada Perusahaan Larang Pekerja untuk Beribadah Surabaya 21 April 2025
-

Mulai Terkuak Sosok Terduga Pelaku Pelecehan Honorer di Komisi A DPRD Jakarta, Kini Terancam Dipecat
TRIBUNJAKARTA.COM – Teka-teki terduga pelaku pelecehan seksual terhadap pegawai honorer berinisial N (29) di lingkungan Komisi A DPRD DKI Jakarta mulai terkuak.
Sebelumnya, N yang merupakan pegawai honorer di DPRD DKI Jakarta mengaku jadi korban pelecehan di tempat kerjanya oleh pria berinisial NS.
Korban pun telah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 16 April 2025 dimana laporannya teregistrasi dengan Nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Dalam laporan disebutkan bahwa korban kerap mengalami pelecehan pada Februari sampai Maret 2025 dengan terlapor berinisial NS.
“Terlapor melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan cara hampir mencium bibir korban, menggesekkan kelamin ke bahu, korban dan meraba payudara korban,” ujar laporan korban
Augustinus mengungkap bahwa terduga pelaku pelecehan seksual itu merupakan pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Terduga pelaku ditugaskan di Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Betul. Untuk terduga pelaku adalah PJLP Setwan yang ditempatkan di Anggota Komisi A dari Fraksi PKS,” ujar Augustinus dikutip dari Kompas.com, Senin (21/4/2025).
Detik-detik sesaat sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia terkuak, ternyata ada penyakit berat yang diderita sampai harus berjuang melawan sakit selama hidup.
Augustinus menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengambil tindakan pemecatan terhadap terduga pelaku karena masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan di Polda,” kata Augustinus.
Namun, Augustinus menegaskan, Sekretariat Dewan akan segera memproses pemecatan terhadap terduga pelaku jika yang bersangkutan terbukti bersalah secara hukum.
“Kalau sudah ada putusan yang sah, baru kami proses pemecatan. Prinsipnya kami mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Augustinus.
Sebelumnya, seorang pegawai honorer berinisial N (29) melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.
Peristiwa itu disebut terjadi berulang kali antara Februari hingga Maret 2025, dengan pelaku yang juga disebut-sebut bekerja di lingkungan yang sama.
Korban melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada 16 April 2025, yang teregistrasi dengan Nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Dalam laporannya, N mengaku mengalami berbagai bentuk pelecehan fisik dari terlapor berinisial NS.
“Terlapor diduga melakukan tindakan pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik tidak pantas terhadap korban,” demikian tertulis dalam laporan yang diterima awak media, Jumat (18/4/2025).
(TribunJakarta/Kompas.com)
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.
Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Ma’ruf Amin soal Menteri-menteri Temui Jokowi: Silaturahmi ke Bekas Presiden
Jakarta –
Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin menanggapi isu ‘matahari kembar’ buntut sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Ma’ruf menilai silaturahmi itu dilakukan menteri-menteri kepada Jokowi sebagai mantan presiden.
“Saya kira Itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas Presiden dengan bekas Wapres, dengan yang lain-lain,” kata Ma’ruf usai halal bihalal di kediaman Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
Ma’ruf pun memberikan wejangan untuk kabinet saat ini. Dia mengatakan kabinet saat ini harus bekerja keras, bersatu, dan mengetahui apa yang menjadi prioritas.
“Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik, lebih mengutamakan mana yang prioritaskan terdahulu. Saya kira gitu,” tuturnya.
Sebelumnya, mencuat isu ‘matahari kembar’ yang dilontarkan politikus PKS Mardani Ali Sera setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Bahlil, menemui Jokowi di Solo. Mardani menyebut silaturahmi merupakan kegiatan baik, tapi dia mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar.
“Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).
(whn/whn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
/data/photo/2024/10/16/670f9c27ee7b8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ma'ruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih Nasional 20 April 2025
Maruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) ke-13
Ma’ruf Amin
menilai, isu
matahari kembar
tidak mengancan kepemimpinan Presiden
Prabowo Subianto
.
Namun, Ma’ruf meminta agar semua pihak tidak berspekulasi macam-macam soal pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7
Joko Widodo
yang memunculkan isu matahari kembar.
“Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman (terhadap Prabowo), hatinya dibersihkan dulu, tidak ada ancaman,” kata Ma’ruf di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Ma’ruf pun berpandangan, pertemuan menteri-menteri Prabowo dengan Jokowi semestinya dilihat sebagai silaturahmi biasa.
“Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas presiden, dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf.
Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/20/6804f9ef6e964.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025
Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Harian Partai Gerindra
Sufmi Dasco
Ahmad tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal isu
matahari kembar
di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Awalnya, Dasco hanya berkelakar bahwa saat ini hanya ada “bulan”, bukan “matahari”.
“Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco seusai acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra,, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
Saat ditanya terkait kelakarnya itu, Dasco hanya menyinggung perihal situasi waktu, di mana saat ini sudah malam hari.
“Kalau matahari kan siang, ini kan malam,” ucapnya.
Lalu, Dasco ditanya soal isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dasco pun kembali mengungkit bahwa yang ada adalah bulan saat ini.
“Sudah dibilang bulan,” imbuh Dasco singkat.
Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Janji PKS di Perayaan Milad ke-23: Tetap Bersama Rakyat
Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayakan Milad ke-23. Perayaan Milad berlangsung di Jakarta pada hari ini, Minggu (20/4/2025).
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengemukakan selama lebih dari dua dekade, PKS mengklaim menunjukkan komitmennya sebagai kekuatan politik yang konsisten berdiri bersama rakyat, melayani dengan hati, dan mengabdi untuk kejayaan Indonesia.
“Kami tetap konsisten menjadi partai yang dekat dengan rakyat, jadi bukan hanya menjelang pemilu, tetapi dalam setiap denyut kehidupan mereka,” tuturnya di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Dia menjelaskan bahwa PKS juga telah aktif menyalurkan bantuan untuk kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus petani, mendampingi UMKM, serta terlibat langsung dalam pelayanan sosial serta pendidikan masyarakat.
“Pasa Milad ke-23 ini menjadi momentum konsolidasi dan refleksi atas kontribusi nyata PKS kepada bangsa,” katanya.
Tak hanya itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tersebut juga menjelaskan dalam dunia legislatif, PKS selalu mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat kecil dan memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan.
“Kami tidak sekadar bicara, tapi juga terus bergerak. 23 tahun ini adalah bukti bahwa PKS hadir dengan solusi, bukan hanya janji,” ujarnya.
Aboe juga mengimbau kepada masyarakat terutama kader PKS untuk tetap optimis menghadapi masa depan Indonesia.”Milad ke-23 ini bukan sekadar selebrasi. Ini penegasan komitmen kami untuk terus mengabdi hingga akhir. PKS hadir untuk Indonesia yang hakiki,” tuturnya.
-

Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir
GELORA.CO – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendukung tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ada delapan tuntutan. “Kita mendukung 8 tuntutan ini,” katanya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (19/4/2025).
Ia menilai dukungan tersebut sebagai bentuk bela tanah air. “Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” katanya lagi.
Adapun delapan tuntutan itu tertuang dalam pernyataan yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana 65 marsekal, dan 91 Kolonel.
Di antara tuntutan itu, tak sedikit yang menyinggung Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya. Ada yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Yang diketahui. Merupakan anak Jokowi.
Tak hanya itu, ada pula tuntutan minta menteri yang ada kaitannya dengan Jokowi diganti.
Berikut ini delapan tuntutan forum purnawirawan TNI: Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan; Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN; Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan; Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.
Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3; Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo); Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri; dan Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.


/data/photo/2024/11/21/673efd0f9c693.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)