partai: PKS

  • Dugaan Pelanggaran Perusahaan Diana, Ketua Fraksi PKS Jatim: Jangan Ada Perusahaan Larang Pekerja untuk Beribadah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        21 April 2025

    Dugaan Pelanggaran Perusahaan Diana, Ketua Fraksi PKS Jatim: Jangan Ada Perusahaan Larang Pekerja untuk Beribadah Surabaya 21 April 2025

    Dugaan Pelanggaran Perusahaan Diana, Ketua Fraksi PKS Jatim: Jangan Ada Perusahaan Larang Pekerja untuk Beribadah
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – DPRD Jatim meminta persoalan kasus penahanan ijazah hingga dugaan pemotongan gaji karyawan saat ibadah di Surabaya agar diusut tuntas.
    Sebelumnya, jadi perbincangan hangat bahwa perusahaan UD Sentosa Seal Surabaya disebut memotong gaji karyawan yang menunaikan shalat Jumat.
    Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan dan menolak keras tindakan sepihak perusahaan semacam itu.
    Terlebih jika benar melakukan pemotongan gaji hanya karena melaksanakan ibadah.
    Sebab, baginya kegiatan ibadah bukanlah pelanggaran disiplin.
    “Saya mendorong agar pemerintah daerah dan instansi ketenagakerjaan segera menindaklanjuti dan memastikan tidak ada perusahaan yang bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja untuk menjalankan kewajiban agamanya,” kata Lilik, Senin (21/4/2025).
    Untuk mencegah hal ini terulang, Lilik mengusulkan agar ke depan dilakukan berbagai upaya.
    Di antaranya, setiap perusahaan didorong untuk memiliki regulasi internal yang bisa mengakomodir hak beribadah, termasuk Shalat Jumat yang merupakan ibadah bagi seorang muslim.
    Di samping itu, dilakukan pengawasan rutin secara berkala oleh dinas terkait terhadap perusahaan.
    Tidak saja soal upah dan jam kerja, namun juga perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja termasuk dalam hal beribadah.
    “Adakan sosialisasi tentang pentingnya menghormati hak konstitusional karyawan,” jelasnya.
    Lebih jauh, dewan juga mengusulkan agar disiapkan kanal pengaduan bagi pekerja agar dapat melapor tanpa takut kehilangan pekerjaan atau mendapat tekanan.
    “Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan dengan memberikan sanksi administratif atau hukum bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja atas dasar agama,” ungkapnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Soal Penahanan Ijazah Hingga Karyawan Ibadah Dipotong Gaji, DPRD Jatim Desak Pengusutan
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina

    Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Gandeng BAZNAS. PKS Majalengka galang dana untuk Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 April 2025 – 20:42 WIB

    Elshinta.com – Halal bI Halal dan Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke 23, tingkat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang berlangsung di gedung Islamic center Majalengka diwarnai aksi penggalangan dana untuk Palestina, Minggu (17/4/2025). 

    Acara yang juga dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.18 juta rupiah lebih, baik dari kader dan simpatisan PKS yang hadir  serta dari Fraksi PKS DPRD Kabupaten Majalengka. 

    Dalam penggalangan dana untuk Palestina tersebut, PKS Majalengka menggandeng BAZNAS Majalengka, dan dana yang terkumpul diserahkan kepada BAZNAS Majalengka untuk kemudian akan diserahkan bagi rakyat Palestina.

    Ketua DPD PKS Kabupaten Majalengka. Roni Setiawan mengatakan, agenda yang dikemas untuk Halal BI halal dan Milad PKS ke-23, salah satunya adalah penggalangan dana untuk Palestina bekerja sama dengan BAZNAS Majalengka.

    “Ada kolaborasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan dana untuk Palestina karena kan partai tidak boleh menggalang dana, ini sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintahan, BAZNAS kan punya pemerintah,” tandas Roni.

    Sementara ketua bidang pembinaan  8, DPW PKS Jawa Barat, Nurul Fatoni mengatakan, ditengah suasana bahagia dan gembira dengan Milad PKS dan Halal BI halal namun. PKS masih peduli terhadap rakyat Palestina dengan menggalang dana bekerja sama dengan BAZNAS Majalengka. 

    “Kita bersyukur dan berbahagia, tapi kita harus ingat saudara saudara kita di Palestina, kita menggalang dana bekerjasama dengan BAZNAS dan nanti akan diserahkan untuk Palestina, karena itu PR terbesar untuk umat Islam di dunia, mau partai apapun palestina adalah masalah kita, dan penggalangan dana akan terus dilakukan hingga Palestina merdeka,” tegasnya.

    Sementara, dari hasil penggalangan dana kader dan simpatisan PKS Kabupaten Majalengka terkumpul sebesar Rp. 8.778.000,- ditambah donasi dari fraksi PKS DPRD Kab. Majalengka sebesar rp.10.000.000, sehingga total donasi yang terkumpul sebesar Rp. 18.778.000,-

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mulai Terkuak Sosok Terduga Pelaku Pelecehan Honorer di Komisi A DPRD Jakarta, Kini Terancam Dipecat

    Mulai Terkuak Sosok Terduga Pelaku Pelecehan Honorer di Komisi A DPRD Jakarta, Kini Terancam Dipecat

    TRIBUNJAKARTA.COM – Teka-teki terduga pelaku pelecehan seksual terhadap pegawai honorer berinisial N (29) di lingkungan Komisi A DPRD DKI Jakarta mulai terkuak.

    Sebelumnya, N yang merupakan pegawai honorer di DPRD DKI Jakarta mengaku jadi korban pelecehan di tempat kerjanya oleh pria berinisial NS.

    Korban pun telah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya pada 16 April 2025 dimana laporannya teregistrasi dengan Nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Dalam laporan disebutkan bahwa korban kerap mengalami pelecehan pada Februari sampai Maret 2025 dengan terlapor berinisial NS.

    “Terlapor melakukan pelecehan seksual kepada korban dengan cara hampir mencium bibir korban, menggesekkan kelamin ke bahu, korban dan meraba payudara korban,”  ujar laporan korban

    Augustinus mengungkap bahwa terduga pelaku pelecehan seksual itu merupakan pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Terduga pelaku ditugaskan di Komisi A dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    “Betul. Untuk terduga pelaku adalah PJLP Setwan yang ditempatkan di Anggota Komisi A dari Fraksi PKS,” ujar Augustinus dikutip dari Kompas.com, Senin (21/4/2025). 

    Detik-detik sesaat sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia terkuak, ternyata ada penyakit berat yang diderita sampai harus berjuang melawan sakit selama hidup.

    Augustinus menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengambil tindakan pemecatan terhadap terduga pelaku karena masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

    “Kami masih menunggu hasil pemeriksaan di Polda,” kata Augustinus. 

    Namun, Augustinus menegaskan, Sekretariat Dewan akan segera memproses pemecatan terhadap terduga pelaku jika yang bersangkutan terbukti bersalah secara hukum.

    “Kalau sudah ada putusan yang sah, baru kami proses pemecatan. Prinsipnya kami mendukung proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Augustinus. 

    Sebelumnya, seorang pegawai honorer berinisial N (29) melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

    Peristiwa itu disebut terjadi berulang kali antara Februari hingga Maret 2025, dengan pelaku yang juga disebut-sebut bekerja di lingkungan yang sama.

    Korban melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada 16 April 2025, yang teregistrasi dengan Nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. 

    Dalam laporannya, N mengaku mengalami berbagai bentuk pelecehan fisik dari terlapor berinisial NS. 

    “Terlapor diduga melakukan tindakan pelecehan seksual yang melibatkan kontak fisik tidak pantas terhadap korban,” demikian tertulis dalam laporan yang diterima awak media, Jumat (18/4/2025).

    (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

    Kota Bogor Krisis Tenaga Pendidik di SD, Endah Purwanti Desak Adanya Solusi Konkret: Kondisi Darurat!

    JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kota Bogor secara tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis tenaga pendidik tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengag Pertama (SMP) di Kota Bogor.

    Anggota Komisi IV, Endah Purwanti mengaku sudah menumpahkan kritikan terkait hal itu saat menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor belum lama ini.

    Menurutnya, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) guru di Kota Bogor kian menjadi persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian.

    Berdasarkan data terbaru yang terungkap dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2024, Kota Bogor saat ini kekurangan sekitar 1.200 guru.

    Jumlah tersebut melonjak dari angka sebelumnya yang diperkirakan hanya 800 orang.

    Rinciannya, sekitar 900 guru dibutuhkan di tingkat Sekolah Dasar (SD), sementara 300 guru lainnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    “Ini bukan sekadar angka, ini adalah kondisi darurat yang mengancam kualitas pendidikan anak-anak kita. Kekurangan 1.200 guru, terutama di tingkat dasar, tidak bisa diatasi hanya dengan solusi tambal sulam dan merger sekolah, satu guru memegang dua kelas, atau rotasi guru ke beberapa sekolah,” geramnya dikutip Senin (21/4).

    Politisi PKS ini menekankan, kondisi seperti tersebut tidak bisa terus didiamkan dengan dalih keterbatasan regulasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya Dinas Pendidikan, diminta untuk segera mengambil langkah konkret dan inovatif dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

    “Disdik tidak bisa hanya beralasan regulasi pusat. Kami mendesak agar ada kreativitas, terobosan, dan kerja ekstra untuk menuntaskan persoalan ini sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai,” tegasnya.

    Endah juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa beban berlebih pada guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran, serta kesehatan mental dan fisik para pendidik.

    Untuk ituI pihaknya berharap ada sinergi lintas sektor agar solusi yang diambil benar-benar berdampak nyata.

    “Jika terus dibiarkan, ini bisa menjadi bom waktu bagi mutu pendidikan di Kota Bogor. Jangan sampai semangat Merdeka Belajar yang digaungkan justru terhenti karena kita gagal memenuhi kebutuhan dasar: ketersediaan guru,” tukas Endah.

    Komisi IV DPRD Kota Bogor juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini dan mendorong percepatan penyelesaian, baik melalui pengusulan formasi CPNS/PPPK secara masif maupun skema kebijakan lainnya yang sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. (YUD)

  • SP3 Bukan Kunci Mati, Komisi III Desak Buka Kembali Kasus Kekerasan Eks Pemain Sirkus OCI
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 April 2025

    SP3 Bukan Kunci Mati, Komisi III Desak Buka Kembali Kasus Kekerasan Eks Pemain Sirkus OCI Nasional 21 April 2025

    SP3 Bukan Kunci Mati, Komisi III Desak Buka Kembali Kasus Kekerasan Eks Pemain Sirkus OCI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Komisi III DPR
    RI mendesak agar kasus dugaan penganiayaan dan eksploitasi para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) diusut kembali meskipun pihak kepolisian sudah menghentikan penyidikan.
    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, meski kasus dugaan pelanggaran oleh OCI pernah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh kepolisian, bukan berarti kasus tersebut tidak bisa dibuka kembali.
    “Bila ada bukti atau fakta baru yang terungkap, proses hukum masih bisa berlanjut,” kata Nasir saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/4/2025).
    “SP3 itu bukan kunci mati, itu gembok yang masih bisa dibuka lagi. Makanya kita dengar dulu nih, apa potensi pidana yang kira-kira ada dalam pengaduan itu,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, Komisi III DPR RI rencananya hari ini, Senin (21/4/2025), akan memanggil para mantan pemain sirkus OCI untuk mendengar langsung kesaksian mereka terkait dugaan praktik eksploitasi yang dialami saat bekerja di lingkungan sirkus tersebut.
    Selain itu, Komisi III juga akan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola Sirkus
    Taman Safari
    .
    Rapat ini terkait dengan dugaan adanya penganiayaan terhadap mantan pemain OCI di Taman Safari.
    “Kalau memang situ ada potensi pidana, tentu kita dorong aparat penegak hukum untuk memproses pidana tersebut. Jadi, Komisi III akan melihat apakah ada potensi pidana dalam kasus itu,” kata dia.
    Dia menyatakan, pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan para korban yang sebelumnya juga telah menyampaikan keluhan mereka ke Kementerian Hukum dan HAM.
    Menurutnya, pengakuan para mantan pemain sirkus tersebut menggambarkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan membuka kemungkinan adanya unsur tindak pidana.
    “Ada mengundang korban (yang diduga mengalami kekerasan). Jadi memang kami menindaklanjuti pengaduan karena secara sepintas memang sangat tidak manusiawi,” ujar Nasir.
    Nasir menegaskan, Komisi III akan mengkaji lebih dalam apakah pada kasus ini terdapat unsur pidana yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
    Ia mencontohkan, kasus ini memiliki kemiripan dengan peristiwa kerangkeng manusia di Langkat, Sumatera Utara, yang beberapa waktu lalu menyeret pelaku ke meja hijau meskipun awalnya berdalih soal rehabilitasi narkoba.
    “Walaupun tidak sama, tapi barangkali ada perlakuan yang tidak manusiawi,” ujarnya.
    “Nah, makanya kalau memang ada potensi pidana di situ, kita akan dorong para penegak hukum untuk menindaklanjuti dan menyelidikinya,” katanya.
    Selain mendengarkan kesaksian korban, DPR juga membuka opsi untuk memanggil pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait, jika nantinya dinilai perlu untuk pendalaman kasus.
    “Ya, kita dengar dulu dari korban, nanti bisa jadi kita tindaklanjuti dengan memanggil para pihak, apakah itu APH, penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang kita nilai punya irisan di situ,” pungkas Nasir.
    Saat ditanya soal komunikasi dengan Taman Safari, yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan manajemen OCI, Nasir menyatakan belum ada komunikasi sejauh ini.
    “Belum, belum ada komunikasi dengan Taman Safari,” ucapnya.
    Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah.
    Abdullah mengatakan, Komisi III akan memanggil korban untuk mendapatkan keterangan.
    Dia bilang, sejauh ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Taman Safari Indonesia, tapi belum mendapatkan jawaban.
    “Kita lagi coba memanggil dari tim Taman Safari untuk klarifikasi, tapi belum ada jawaban,” kata Abdullah.
    “Ya, kalau tidak kita coba panggil korbannya dulu. Habis itu baru kita bantu (panggil) yang terkait. Kita akan panggil bareng-bareng semua dari Taman Safari,” jelasnya.
    Adapun pertemuan untuk mendapatkan keterangan dari korban akan dilakukan tertutup.
    “Tapi kita mau rapat internal dulu jam 1. Memang benar, kita mau panggil pihak korban. Iya (tertutup),” tegas dia.
    Sementara itu, mantan pemain sirkus yang diduga merupakan korban kekejaman OCI, Vivi, mengatakan bahwa dirinya bersama rekan mantan pemain sirkus lainnya akan datang untuk memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Senin.
    “Iya, kami semua akan datang untuk memberikan keterangan di hadapan Komisi III, Senin pada pukul 14.00 WIB,” kata Vivi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ma’ruf Amin soal Menteri-menteri Temui Jokowi: Silaturahmi ke Bekas Presiden

    Ma’ruf Amin soal Menteri-menteri Temui Jokowi: Silaturahmi ke Bekas Presiden

    Jakarta

    Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin menanggapi isu ‘matahari kembar’ buntut sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Ma’ruf menilai silaturahmi itu dilakukan menteri-menteri kepada Jokowi sebagai mantan presiden.

    “Saya kira Itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas Presiden dengan bekas Wapres, dengan yang lain-lain,” kata Ma’ruf usai halal bihalal di kediaman Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Ma’ruf pun memberikan wejangan untuk kabinet saat ini. Dia mengatakan kabinet saat ini harus bekerja keras, bersatu, dan mengetahui apa yang menjadi prioritas.

    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja. Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik, lebih mengutamakan mana yang prioritaskan terdahulu. Saya kira gitu,” tuturnya.

    Sebelumnya, mencuat isu ‘matahari kembar’ yang dilontarkan politikus PKS Mardani Ali Sera setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Bahlil, menemui Jokowi di Solo. Mardani menyebut silaturahmi merupakan kegiatan baik, tapi dia mewanti-wanti jangan sampai ada matahari kembar.

    “Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ma'ruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 April 2025

    Ma'ruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih Nasional 20 April 2025

    Maruf Amin Anggap Isu Matahari Kembar Tak Mengancam Prabowo, Asal Semua Pihak Hatinya Bersih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) ke-13
    Ma’ruf Amin
    menilai, isu
    matahari kembar
    tidak mengancan kepemimpinan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, Ma’ruf meminta agar semua pihak tidak berspekulasi macam-macam soal pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Presiden ke-7
    Joko Widodo
    yang memunculkan isu matahari kembar.
    “Kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman (terhadap Prabowo), hatinya dibersihkan dulu, tidak ada ancaman,” kata Ma’ruf di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
    Ma’ruf pun berpandangan, pertemuan menteri-menteri Prabowo dengan Jokowi semestinya dilihat sebagai silaturahmi biasa.
    “Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan bekas presiden, dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf. 
    Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
    Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco
    Ahmad tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal isu
    matahari kembar
    di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Awalnya, Dasco hanya berkelakar bahwa saat ini hanya ada “bulan”, bukan “matahari”.
    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco seusai acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra,, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    Saat ditanya terkait kelakarnya itu, Dasco hanya menyinggung perihal situasi waktu, di mana saat ini sudah malam hari.
    “Kalau matahari kan siang, ini kan malam,” ucapnya.
    Lalu, Dasco ditanya soal isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Dasco pun kembali mengungkit bahwa yang ada adalah bulan saat ini.
    “Sudah dibilang bulan,” imbuh Dasco singkat.
    Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
    Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Janji PKS di Perayaan Milad ke-23: Tetap Bersama Rakyat

    Janji PKS di Perayaan Milad ke-23: Tetap Bersama Rakyat

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merayakan Milad ke-23. Perayaan Milad berlangsung di Jakarta pada hari ini, Minggu (20/4/2025).

    Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengemukakan selama lebih dari dua dekade, PKS mengklaim menunjukkan komitmennya sebagai kekuatan politik yang konsisten berdiri bersama rakyat, melayani dengan hati, dan mengabdi untuk kejayaan Indonesia.

    “Kami tetap konsisten menjadi partai yang dekat dengan rakyat, jadi bukan hanya menjelang pemilu, tetapi dalam setiap denyut kehidupan mereka,” tuturnya di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Dia menjelaskan bahwa PKS juga telah aktif menyalurkan bantuan untuk kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus petani, mendampingi UMKM, serta terlibat langsung dalam pelayanan sosial serta pendidikan masyarakat.

    “Pasa Milad ke-23 ini menjadi momentum konsolidasi dan refleksi atas kontribusi nyata PKS kepada bangsa,” katanya.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tersebut juga menjelaskan dalam dunia legislatif, PKS selalu mengawal kebijakan publik agar berpihak pada rakyat kecil dan memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. 

    “Kami tidak sekadar bicara, tapi juga terus bergerak. 23 tahun ini adalah bukti bahwa PKS hadir dengan solusi, bukan hanya janji,”  ujarnya.

    Aboe juga mengimbau kepada masyarakat terutama kader PKS untuk tetap optimis menghadapi masa depan Indonesia.”Milad ke-23 ini bukan sekadar selebrasi. Ini penegasan komitmen kami untuk terus mengabdi hingga akhir. PKS hadir untuk Indonesia yang hakiki,” tuturnya.

  • Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir

    Dukungan Ganti Wapres Gibran Terus Mengalir

    GELORA.CO – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mendukung tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Ada delapan tuntutan. “Kita mendukung 8 tuntutan ini,” katanya dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (19/4/2025).

    Ia menilai dukungan tersebut sebagai bentuk bela tanah air. “Kalau elu gaes? Mau nambahin atau bagaimana?” katanya lagi.

    Adapun delapan tuntutan itu tertuang dalam pernyataan yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana 65 marsekal, dan 91 Kolonel.

    Di antara tuntutan itu, tak sedikit yang menyinggung Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya. Ada yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Yang diketahui. Merupakan anak Jokowi.

    Tak hanya itu, ada pula tuntutan minta menteri yang ada kaitannya dengan Jokowi diganti.

    Berikut ini delapan tuntutan forum purnawirawan TNI: Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan; Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN; Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan; Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.

    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3; Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo); Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri; dan Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.