Xcloud.id

partai: PKS

  • Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 

    Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Ratusan kader PKS Salatiga antusias ikuti halal bihalal dan outbound 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Salatiga, Jawa Tengah sukses menyelenggarakan acara Halal bihalal sekaligus outbound bagi kader dan simpatisan, Minggu (27/4/2025). 

    Bertempat di Arena Outbound Gubug Agung Sitalang, kegiatan ini diikuti oleh ratusan kader yang penuh antusiasme.

    Acara ini juga turut dihadiri oleh para wakil rakyat dari PKS, yakni Muh. Haris (Anggota Komisi XII DPR RI), Ida Nurul Farida (Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah), serta empat anggota DPRD Kota Salatiga: Latif Nahari, Nono Rohana, Agus Warsito, dan Heru Prastyo.

    Ketua DPD PKS Kota Salatiga, Latif Nahari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan halal bihalal tahun ini dikemas berbeda dari biasanya. 

    “Kalau biasanya diadakan di dalam ruangan, kali ini kita memilih konsep outdoor dengan suasana yang lebih segar dan penuh keceriaan. Kegiatan outbound dengan berbagai permainan seru ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah antar kader dan simpatisan,” jelas Latif.

    Tak hanya permainan, panitia juga membagikan berbagai doorprize menarik kepada para peserta, menambah semangat dan keceriaan dalam acara tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI FPKS, Muh. Haris, menekankan pentingnya momentum halal bihalal untuk mempererat silaturahmi di tengah-tengah masyarakat. 

    “Halal bihalal ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat hubungan antarsesama. Sebagaimana tema Milad PKS ke-23 tahun ini, ‘Kokoh Melayani, Konsisten Mengabdi’, PKS akan terus berikhtiar melayani dan berbuat terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

    Salah satu peserta, Supriyono, mengungkapkan rasa senang dan bangganya mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, PKS selalu menghadirkan program-program kreatif yang membuat kader dan simpatisan antusias mengikuti setiap kegiatan. 

    “Semoga kegiatan ringan, menyenangkan, dan penuh kekeluargaan seperti ini bisa rutin diadakan lagi di masa mendatang,” harapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (29/4). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara merespns kabar pengenaan cukai untuk sepeda motor dan batu bara. Bagaimana respons Airlangga?

    “Belum, belum ada pembahasan,” jawab Airlangga singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (29/4/2025).

    Rencana penerapan cukai untuk sepeda motor dan batu bara pertama kali terungkap dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam laporan itu, Bea Cukai mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait isi hingga kesimpulan dari kajian penerapan cukai berupa sepeda motor dan batu bara tersebut.

    “Dalam rangka pencapaian tujuan ‘Penerimaan Negara yang Optimal’, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa update strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu: 1) Kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara,” tulis Bea Cukai dalam laporan tersebut.

    Selain kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara, Bea Cukai mengatakan upaya lain yang digunakan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal adalah pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly, di antaranya melalui:

    1. Mandatory Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP;
    2. Kegiatan Piloting Aplikasi CEISA Vehicle Declaration di KPPBC TMP B Atambua;
    3. Pengajuan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) melalui sistem online

    Kemudian ada juga penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan APH terkait pengamanan penerimaan negara melalui pelaksanaan operasi bersama Puspom TNI dan penyusunan PKS antara DJBC dan PPATK.

    Selanjutnya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui:

    1. Penetapan PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai;
    2. Penetapan PMK Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai

    Serta terakhir penguatan Joint Program yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti seperti kegiatan joint analysis dan joint audit yang telah dilaksanakan di tingkat pusat dan vertikal.

    “Joint collection dengan penerimaan sebesar Rp 93 M, joint probis di mana telah dilakukan penyesuaian penetapan penjaluran merah DJP-DJBC,vjoint investigation di mana telah dilakukan proses bukti permulaan terhadap 5 wajib pajak dan penyidikan perkara pidana satu perusahaan dengan status P21, serta joint intelligence bersama DJP dalam rangka uji ERNA,” papar laporan itu lagi.

    (igo/hns)

  • PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

    PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan, saat ini PKS bukan lagi menjadi partai oposisi pemerintah sejak partainya merapat dan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Jazuli bilang, apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini, PKS akan tetap mendukung/

    Hal tersebut menurut Jazuli, akan berbeda dengan kondisi partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu di 10 tahun sebelumnya.

    “Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Meski sudah bergabung ke pemerintah, Jazuli menyatakan, PKS akan tetap memberikan pandangan-pandangan apabila dianggap ada yang kurang tepat.

    Bahkan, dirinya menyatakan, sejumlah elite PKS seperti halnya Ketua Majelis Syura Habib Salim Segaf Al-Jufri hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa kali bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memberikan masukan.

    “Berkoalisi bukan berarti tidak melakukan watawa saubil haq watawa saubil sobr, tetap kita lakukan,” kata dia.

    “Kalau ada yang dirasa kurang pas dengan kita, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” sambung Jazuli.

    Dia meminta kepada seluruh jajaran kader PKS untuk menyadarkan diri kalau saat ini sudah berada di dalam pemerintahan.

    Jazuli berharap, tidak ada lagi kader yang merasa masih menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

    “Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” tandas dia.

    Diketahui, saat ini PKS telah secara resmi menyatakan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, meski saat Pilpres 2024 lalu mereka berseberangan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

    Bergabungnya PKS dalam pemerintahan ditandai dengan adanya satu kursi menteri yang diisi oleh Prof Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

    Yassierli memang bukan kader PKS, namun yang bersangkutan disebut sebagai sosok yang dipilih PKS untuk duduk di kursi kabinet Merah Putih.

     

     

     

     

     

    Caption: PKS JADI KOALISI – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberikan arahan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia, di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025). Jazuli menegaskan saat ini tak ada lagi Fraksi PKS yang menganggap masih berada di luar pemerintahan.
    [Rizki Sandi Saputra]

     

    BEST REGARDS

  • Jazuli Ingatkan Kader PKS Tegak Lurus dengan Arahan Presiden: Jangan Sampai Merasa Masih Oposisi – Halaman all

    Jazuli Ingatkan Kader PKS Tegak Lurus dengan Arahan Presiden: Jangan Sampai Merasa Masih Oposisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyampaikan, sejatinya saat ini PKS sudah full mendukung pemerintahan Presiden Prabowo sebagai koalisi.

    Atas hal itu, dirinya berpesan kepada seluruh kader untuk tidak lagi merasa kalau PKS saat ini masih menjadi oposisi.

    “Kami sadar sesadar-sadarnya 10 tahun yang lalu kita oposisi sekarang kita sudah koalisi. Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimbingan Teknis anggota Fraksi PKS seluruh Indonesia, di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Meski sudah gabung dengan pemerintah, namun Jazuli menyatakan, konsep saling menasihati masih terus dilakukan pihaknya.

    Bahkan beberapa waktu belakangan ini, segelintir elite PKS kata Jazuli bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto termasuk juga dengan pimpinan DPR RI.

    “Ketua Majelis Syura bertemu dengan Presiden RI beberapa kali untuk menyampaikan pesan-pesan dari perjuangan partai keadilan sejahtera, presiden PKS bertemu dengan presiden RI ,ketua fraksi bertemu dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi Koalisi, untuk menyampaikan apa yang kita harapkan dalam membangun bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini,” beber dia.

    Dengan begitu, dirinya berpesan kepada seluruh kader Fraksi PKS untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap apa yang disuarakan oleh Presiden Prabowo.

    Kata dia kondisi tersebut sudah berbeda dengan posisi PKS di 10 tahun yang lalu.

    “Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

    “Kalau ada yang dirasa kurang pas dengan kita, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” sambung Jazuli.

    Saat ditanyakan ada atau tidaknya persoalan di internal partai atas pernyataannya tersebut, Jazuli membantah.

    Kata dia, hal itu hanya sebagai penegasan kepada para kader kalau saat ini PKS dalam masa migrasi dari oposisi ke koalisi, sehingga harus diingatkan.

    “Oh enggak ada, enggak ada, itu cuma untuk memastikan bahwa perjuangan PKS itu kan migrasi dari oposisi 10 tahun ke Koalisi ini perlu cepat,” tukas Jazuli.

  • Kades Kohod Dibebaskan dalam Kasus Pagar Laut, Riyono PKS Mengaku Terkejut

    Kades Kohod Dibebaskan dalam Kasus Pagar Laut, Riyono PKS Mengaku Terkejut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Bareskrim Polres menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip atas kasus pagar laut di Pesisir Tangerang, Banteng menuai sorotan.

    Apalagi, penangguhan penahanan itu mengindikasikan lemahnya proses hukum yang dilakukan aparat terhadap Arsin Cs, setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka pagar laut.

    Anggota Komisi IV DPR, Riyono mengaku kaget dengan kabar Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip dan bebeberapa tersangka kasus pagar laut di Tangerang memperoleh penangguhan penahanan.

    “Saya ingin sampaikan, ya, cukup terkejut atas dibebaskannya Kepala Desa Kohod,” kata Riyono dalam keterangan persnya seperti dikutip Minggu (27/4).

    Menurutnya, pemberian penangguhan penahanan menunjukkan perkembangan penanganan kasus pagar laut lemah.

    “Sikap saya tentu satu, menyayangkan terkait dengan penanganan kasus pagar laut ini sampai kemudian prosesnya sekarang belum jelas, belum pasti,” lanjut dia.

    Riyono mengatakan lemahnya penanganan hukum membuat Komisi IV perlu menanyakan komitmen pemerintah terkait penanganan kasus pagar laut. Terlebih lagi, ujarnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelumnya telah melaporkan secara resmi ke Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja terkait kasus pemasangan pagar laut.

    Legislator Fraksi PKS itu menyebut, kedua institusi menyatakan komitmen menuntaskan kasus pagar laut, termasuk pembayaran denda sebesar Rp48 miliar ke pihak yang bersalah. Dia menilai bahwa komitmen tersebut kini perlu segera diuji pelaksanaannya setelah proses penyelesaian hukum yang mandek.

  • Politisi PKS Kaget PPATK Ramal Perputaran Duit Judol Rp1.200 Triliun

    Politisi PKS Kaget PPATK Ramal Perputaran Duit Judol Rp1.200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengaku prihatin dengan maraknya praktik judi daring alias judi online (judol) di Indonesia. Terlebih, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judol pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.

    Dia mengaku kaget dengan perkiraan itu. Menurutnya, jika itu benar terjadi maka pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat bakal terganggu.

    Legislator PKS ini memandang bahwa semakin besar omzet judol, maka semakin besar juga jumlah masyarakat yang menjadi kosumennya. Sebab itu, dia menilai ini bisa berdampak langsung pada perputaran uang di sektor riil Indonesia.

    “Alih-alih membeli makanan untuk keluarga, yang penjualnya juga pedagang kecil, mereka justru memilih membeli ‘harapan kosong’ melalui judi online yang hakekatnya adalah penipuan, bukan undian,” bebernya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

    Dia khawatir bila praktik judol ini dibiarkan terus menerus, maka daya beli masyarakat kecil akan ikut terus menurun dan akhirnya menyebabkan banyak pelaku usaha mikro dan kecil kehulangan pendapatan atau bahkan gulung tikar.

    “Judol atau penipuan online ini bakal menurunkan kinerja ekonomi rakyat banyak dan secara langsung mengganggu tujuan-tujuan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi rakyat. Sudah saatnya Pak Presiden mengambil kebijakan serius soal ini,” tegasnya.

    Lebih jauh, Sukamta melihat bahwa sevara umum Undang-Undang terkait digital sebenarnya sudah cukup kuat. Namun, dia menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi turunan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

    Misalnya, lanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan UU Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE) hasil revisi, supaya lebih relevan dengan dinamika kejahatan digital.

    Selain itu, dia juga memandang upaya pemblokiran status judol yang dilakukan pemerintah hingga kini masih kurang efektif. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah melalukan pendekatan diplomatik dan hukum dengan negara-negara internasional untuk memberantas praktik judol di Indonesia.

    “Selama ini kebanyakan judol juga bandarnya berpusat di beberapa negara ASEAN. Itu memerlukan pendekatan dari Pemerintah RI, tidak cukup hanya diblokir,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan perputaran uang transaksi judi daring alias judi online pada 2025 bakal naik menjadi Rp1.200 triliun.  

    Lembaga intelijen keuangan itu mencatat perputaran uang transaksi judi online itu akan naik dari nilai transaksi pada 2024, yakni Rp981 triliun.  

    Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada acara Peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) ke-23, Kamis (17/4/2025). Dia mengakui bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi permasalahan judi online.  

    Tantangan baru yang dihadapi Indonesia, terangnya, juga bukan hanya judi online. Dia pun menyinggung teknologi dan alat transaksi baru untuk melakukan tindak pidana juga ikut berkembang mengikuti zaman, seperti menggunakan aset kripto hingga platform online lainnya.

  • Satlantas Polres Jepara Tanamkan Sikap Tertib Lalu Lintas Kepada Siswa

    Satlantas Polres Jepara Tanamkan Sikap Tertib Lalu Lintas Kepada Siswa

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Demi keselamatan dan ketertiban di jalan raya, Satlantas Polres Jepara menanamkan sikap tertib lalu lintas kepada para siswa.

    Siswa yang sudah diperbolehkan memakai kendaraan bermotor juga diajak untuk menggunakan kendaraan yang standar dan tidak menggunakan knalpot bersuara bising.

    Seperti yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Jepara.

    60 siswa diberikan pengetahuan seputar keselamatan dan aturan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas di jalan raya.

    Kasat Lantas melalui Kanit Kamsel Satlantas Polres Jepara, Ipda Hariyono mengatakan, pelatihan yang dilakukan merupakan kegiatan tahunan yang rutin. 

    Pelatihan terhadap anggota baru PKS dari siswa kelas X dan XI yang menggantikan kakak kelas mereka yang sudah naik ke kelas XII.

    Dalam pelaksanaan pelatihan diberikan materi yang salah satunya tentang gerakan pengaturan lalu lintas.

    Gerakan ini merupakan bekal awal yang harus dimiliki dan dikuasai anggota Patroli Kemananan Sekolah.

    “Gerakan pengaturan lalu lintas nantinya digunakan anggota PKS untuk membantu mengatur lalu lintas dan menyeberangkan siswa di depan sekolah saat berangkat maupun pulang sekolah,” ujar Ipda Hariyono saat ditemui pada sela-sela pemberian materi kepada siswa, di SMA Negeri 1 Jepara, Sabtu (26/4/2025).

    Dengan pelatihan yang diberikan diharapkan mampu menambah pengetahuan siswa tentang PKS.

    Selain itu mahir dalam membantu polisi dalam pengaturan arus lalu lintas di depan sekolah.

    Hal ini penting agar mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan arus.

    Siswa juga diberikan imbauan agar menggunakan kendaraan yang standar dan tidak dimodifikasi.

    Terutama pada knalpot, pengendara dilarang menggunakan knalpot bersuara keras.

    “Dari Polda Jateng, bahwa knalpot brong sekarang dilakukan penindakan, tidak ada ampun untuk mereka, motor langsung kami kandangkan.”

    “Jadi agar mereka (siswa) tahu tertib berlalu lintas dan rambu-rambu serta kendaraan itu harus tertib,” pungkasnya. (*)

  • PKS Usul Kuota Haji Kazakhstan untuk Jemaah RI

    PKS Usul Kuota Haji Kazakhstan untuk Jemaah RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar sisa kuota haji Kazakhstan yang masih ada bisa dimanfaatkan oleh calon jemaah haji Indonesia

    Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya saat ini calon jemaah Indonesia menghadapi antrean haji yang sangat panjang, yakni mencapai 28 hingga 49 tahun.

    “Ini akan sangat membantu umat Islam di Indonesia yang begitu antusias untuk berhaji, tapi harus menunggu puluhan tahun karena panjangnya daftar tunggu,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (27/4/2025).

    Adapun, menurut Grand Mufti Kazakhstan, Naurizbay Haji Taganuly kuota haji negaranya hanya terpakai sekitar 4.500 dari total 10.000 jemaah. 

    Lebih lanjut, nyatanya usulan HNW itu disambut baik oleh pihak Kazakhstan.

    Namun, Kazakhstan mengingatkan implementasi gagasan tersebut tetap memerlukan persetujuan dari otoritas Arab Saudi.

    Sebab itu, HNW mendorong pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti peluang ini melalui jalur diplomatik, termasuk membahas ulang sistem kuota haji dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    “Pentingnya pendekatan diplomasi parlemen untuk memperjuangkan aspirasi umat secara lintas negara,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kuota haji Indonesia pada tahun ini sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus.

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kuota haji 2025 sudah terisi penuh, bahkan jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya melebihi ambang batas kuota.

  • Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    Ganjar Ingatkan Presiden Harus Segera Ambil Kendali jika Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa pada orientasi sebuah kepemimpinan tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 

    Hal itu disampaikan Ganjar saat menanggapi isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan buntut para menteri Presiden Prabowo Subianto sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Ganjar sebenarnya tak mempermasalahkan isu tersebut, sebab menurutnya, pertemuan para menteri Prabowo ke Jokowi adalah bentuk silaturahmi yang wajar. 

    Termasuk juga panggilan ‘bos’ yang disampaikan oleh dua menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja. Orang menyebut ‘bos’, ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” kata Ganjar, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Namun, ia menekankan bahwa dalam suatu kepemimpinan tak boleh ada matahari kembar. 

    Maka dari itu apabila terjadi kondisi tersebut di Indonesia, kata dia, Presiden harus bisa segera mengendalikan.

    “Hanya memang jika kemudian orientasi dalam suatu kepemimpinan itu tidak dalam satu titik, pasti Presiden harus segera mengendalikan,” kata Ganjar. 

    Ia mengatakan, kepemimpinan dan demokrasi suatu pemerintahan tetap harus berada dalam satu titik.

    “Bahwa siapapun yang ada di republik ini, maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu, presiden itu. Maka, kembar-kembar itu enggak boleh ada,” ujar Ganjar.

    “Kalau pun toh ada asumsi-asumsi seperti itu, saya kira segera harus diambil alih,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya tidak terganggu dengan adanya isu ‘matahari kembar’ di pemerintahan. 

    “Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujarnya di komplek parlemen, Kamis (17/4/2025). 

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tandasnya. 

    Muzani menegaskan, kunjungan sejumlah Menteri tersebut sebagai bentuk penghormatan dan juga silaturahmi dalam rangka lebaran.

    Menurutnya, para menteri Prabowo yang dulu bekerja sebagai menteri Jokowi justru harus tetap menghormati Presiden ke-7 RI tersebut. 

    Muzani menyebut, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih memiliki komitmen penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Kekhawatiran adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan ini sebelumnya disuarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani. 

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025). 

    Tokoh elite Partai Golkar juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025), yakni Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

    Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang datang pada Jumat (11/4/2025). 

    Menariknya, usai pertemuan tersebut, Trenggono dan Budi Gunadi kompak menyebut Jokowi sebagai “bos”.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono usai pertemuan, Jumat (11/4/2025). 

  • Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

    Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan melemahnya sektor industri manufaktur yang semestinya menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara.

    Pelemahan itu terlihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, penurunan penyerapan tenaga kerja, menurunnya investasi, dan peningkatan ketergantungan pada impor. 

    Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi kebijakan industri yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global.

    “Investasi yang masuk juga harus didorong untuk membawa alih teknologi, membuka peluang kolaborasi dengan UMKM lokal, dan meningkatkan nilai tambah ekspor nasional,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak

    Menurut Amin, Danantara bisa menjadi garda depan dalam penguatan tata kelola, serta strategi industri yang tepat sasaran. Indonesia sedang menapaki jalur menuju panggung utama rantai pasok dunia, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemain utama.

    Amin juga berharap, Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai holding BUMN investasi, mampu memainkan peran penting sebagai lokomotif investasi nasional. 

    “Dengan mengusung prinsip good and clean governance (GCG), Danantara menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi strategis, mendorong hilirisasi industri, dan mendukung transisi energi,” ujarnya.

    Dia menekankan agar Danantara tidak hanya menghimpun dan mengelola modal, tapi juga menggerakkan transformasi ekonomi nasional dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih (GCG). 

    Menurut Amin, jika ingin investor percaya, reformasi tatakelola harus mulai dari dalam.

    Danantara hadir bukan hanya sebagai investor strategis, tetapi juga sebagai simbol bahwa keseriusan memperbaiki iklim investasi.

    “Danantara harus menjadikan investasi negara lebih efisien, terukur, dan berbasis risiko,” ujarnya.

    Di sisi lain, Amin juga mengapresiasi kenaikan realisasi investasi di kuartal I 2025 sebesar Rp 452,8 triliun. 

    Angka tersebut naik 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menargetkan total investasi Rp 1.905,6 triliun tahun ini.

    “Kami menyambut gembira capaian tersebut dan berharap investasi yang masuk bisa menandai langkah awal Indonesia dalam memperkuat peran di rantai pasok global. Gejolak ekonomi dunia saat ini harus dijadikan momentum agar Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok dunia,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (27/4/2025).