Xcloud.id

partai: PKS

  • Nasib Tragis Banjar Water Park, Kegagalan Investasi Daerah yang Tak Transparan

    Nasib Tragis Banjar Water Park, Kegagalan Investasi Daerah yang Tak Transparan

    JABAR EKSPRES, BANJAR – Sepi, kotor, dan rusak. Tiga kata itu menggambarkan nasib tragis perusahaan daerah milik Pemkot Banjar bernama Banjar Water Park (BWP).

    Wahana hiburan air itu dulunya menjadi ikon kebanggaan Kota Banjar. Kini, lokasi seluas 3,5 hektare itu hanya menyisakan bangunan mirip ‘rumah hantu’, besi berkarat, kolam berlumut, serta ilalang yang tumbuh liar. Padahal, Pemkot Banjar pernah menggelontorkan dana APBD hingga Rp27 miliar untuk membangunnya pada tahun 2009.

    BWP dibuka dengan gemerlap pada 2010 oleh Wali Kota Herman Sutrisno, dilengkapi wahana ekstrem seperti boomerang, superbowl, dan kolam renang standar nasional. Namun, ambisi itu ternyata tak diiringi perencanaan bisnis yang matang. Warga menyebut kondisi BWP kini ‘fantastis, namun miris’. Banyak yang masih berharap ada keajaiban agar BWP hidup kembali.

    Sayangnya, harapan itu jauh dari kenyataan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2023 mengungkap praktik pengelolaan yang amburadul. 384 aset hilang, laporan keuangan tak pernah diaudit, dan penyertaan modal Rp9,4 miliar dari APBD berpotensi menguap. Bahkan, aset tanah senilai Rp1,4 miliar, hasil hibah Pemkab Ciamis masih belum memiliki kepastian hukum.

    BWP resmi tutup pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, tapi akar masalahnya lebih dalam. Anggota DPRD Banjar dari Fraksi PKS, Cecep Dani Sufyan, menegaskan, “BWP gagal dari awal. Tidak ada alasan untuk menganggarkannya kembali dari APBD,” katanya.

    Temuan BPK juga mengungkap, BWP tak pernah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan Dewan Pengawas dinilai tidak optimal.

    Pemkot Banjar sempat berusaha menghidupkan BWP dengan menggandeng investor, namun upaya itu kandas. Direktur BWP pada 2019 disebut gagal mempertahankan mitra, bahkan sebelum pandemi melanda. Kini, revitalisasi BWP diperkirakan menelan Rp5 miliar, angka yang dianggap kecil dibanding kerugian yang sudah terbuang.

    Yang paling mencolok adalah hilangnya 384 aset, termasuk kereta wisata dan ruang karaoke senilai miliaran rupiah. Kabag Ekbang Setda Banjar, Tatang Nugraha, belum lama ini mengaku baru akan melakukan audit eksternal pada 2025 karena tahu sebelumnya terjadi keterbatasan anggaran. “Hasil audit akan jadi acuan apakah BWP dilanjutkan atau divalidasi,” katanya.

  • Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi menyoroti upaya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyuarakan kebutuhan infrastruktur dalam rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

    Habib Aboe menyebut, Kaltim memang seyogianya bukan cuma menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tapi juga harus berkontribusi sejajar. 

    “Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa Kaltim bukan sekadar penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara, tapi harus menjadi tuan rumah yang sejajar dan berdaulat,” kata Habib Aboe di sela agenda internal PKS, di Kalimantan Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Anggota Komisi III DPR ini berkesempatan melawat ke Kaltim untuk bertemu dan berbincang dengan Rudy Mas’ud soal peluang dan tantangan Kalimantan di masa mendatang.

    Satu dari beberapa hal yang dibahas adalah pemulihan ekonomi lokal, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

    Habib Aboe mengapresiasi adanya kebijakan pembebasan denda dan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2025. Menurutnya hal ini selain dapat meringankan beban masyarakat, juga menjadi angin segar dalam upaya pemulihan ekonomi lokal.

    Sementara di bidang pendidikan, Habib Aboe menyoroti inisiasi program dari Pemprov Kaltim, Program Gratis Pol yang membebaskan biaya pendidikan bagi SMA dan SMK baik sekolah negeri maupun swasta, hingga jenjang universitas.  

    Sekjen PKS ini berharap program tersebut berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim. 

    “Seorang Gubernur yang punya perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan. Kami mencatat, bahkan sebelum genap 100 hari kerja, Bapak Gubernur sudah meluncurkan Program Gratispoll—program revolusioner yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa di Kaltim,” ujarnya. 

     

     

  • Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    Sekjen PKS Sebut Program Pemprov Kaltim Sejalan dengan Pembangunan IKN  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboebakar Alhabsyi menyoroti upaya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyuarakan kebutuhan infrastruktur dalam rapat bersama Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

    Habib Aboe menyebut, Kaltim memang seyogianya bukan cuma menjadi penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tapi juga harus berkontribusi sejajar. 

    “Ini menunjukkan komitmen beliau bahwa Kaltim bukan sekadar penonton dalam pembangunan Ibu Kota Negara, tapi harus menjadi tuan rumah yang sejajar dan berdaulat,” kata Habib Aboe di sela agenda internal PKS, di Kalimantan Timur, Sabtu (3/5/2025).

    Anggota Komisi III DPR ini berkesempatan melawat ke Kaltim untuk bertemu dan berbincang dengan Rudy Mas’ud soal peluang dan tantangan Kalimantan di masa mendatang.

    Satu dari beberapa hal yang dibahas adalah pemulihan ekonomi lokal, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

    Habib Aboe mengapresiasi adanya kebijakan pembebasan denda dan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2025. Menurutnya hal ini selain dapat meringankan beban masyarakat, juga menjadi angin segar dalam upaya pemulihan ekonomi lokal.

    Sementara di bidang pendidikan, Habib Aboe menyoroti inisiasi program dari Pemprov Kaltim, Program Gratis Pol yang membebaskan biaya pendidikan bagi SMA dan SMK baik sekolah negeri maupun swasta, hingga jenjang universitas.  

    Sekjen PKS ini berharap program tersebut berjalan sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim. 

    “Seorang Gubernur yang punya perhatian luar biasa terhadap dunia pendidikan. Kami mencatat, bahkan sebelum genap 100 hari kerja, Bapak Gubernur sudah meluncurkan Program Gratispoll—program revolusioner yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa di Kaltim,” ujarnya. 

     

     

  • Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    Tiga Partai Deklarasi Dukung Prabowo di 2029, Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi

    GELORA.CO – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai deklarasi dukungan dari Partai Golkar, PAN, dan PKS kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029, menjadi pertanda kuat bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.

    Ia menyebut dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas, reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” kata Hensat dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Hensat bilang, deklarasi ini juga menunjukkan adanya ‘kegaduhan politik’ di antara partai koalisi yang berebut perhatian Prabowo. “Ini terlihat seperti, mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” ujarnya.

    Terlebih, deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029. Padahal partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold (PT) yang tadinya 20 persen menjadi 0 persen, untuk lebih berani mengusung ketum mereka sebagai capres, alih-alih hanya fokus mempertahankan posisi di kabinet.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” tegasnya.

    Hensat menduga,bisa jadi dukungan dari tiga partai ini sebagai tanda, akan ada peta politik baru atau masuknya anggota baru ke dalam koalisi.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat saja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” ucapnya. (*)

  • Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    Golkar, PAN, PKS Dukung Prabowo Pilpres 2029: Analis Prediksi Reshuffle Kabinet Segera Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah secara resmi menyatakan dukungan mereka kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 mendatang.

    Deklarasi dukungan yang mengejutkan ini bukan hanya sekadar pernyataan loyalitas, tetapi juga dipandang sebagai langkah politik pragmatis untuk mengamankan posisi mereka dalam kabinet.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), mengungkapkan bahwa dukungan dari tiga partai besar ini menandakan bahwa reshuffle kabinet Indonesia dapat terjadi dalam waktu dekat.

    Menurut Hensa, langkah ini adalah bagian dari strategi klasik partai-partai tersebut untuk menunjukkan kesetiaan mereka terhadap Presiden Prabowo, sekaligus untuk memastikan kursi mereka tetap terjaga dalam pemerintahan yang akan datang.

    “Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan oleh partai-partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung,” ujar Hensa saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

    Hensa menilai bahwa tindakan ini menunjukkan adanya ketegangan dalam koalisi partai-partai yang sedang berebut pengaruh di kabinet. Ia mengatakan bahwa partai-partai tersebut kini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus bergerak cepat untuk mempertahankan posisi mereka, atau berisiko kehilangan tempat di pemerintahan.

    “Ini terlihat seperti mereka tahu kalau nggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet,” tambah Hensa.

    Selain itu, Hensa juga mencatat bahwa deklarasi ini datang terlalu dini mengingat Pilpres 2029 masih cukup jauh.

    Ia berpendapat bahwa seharusnya Golkar, PAN, dan PKS memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0 persen, yang memungkinkan mereka untuk lebih berani mengusung calon presiden dari kalangan ketua umum mereka, alih-alih hanya fokus untuk mempertahankan posisi di kabinet.

    “Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat calonin ketum mereka,” kata Hensa.

    Ia juga mengingatkan bahwa terlalu cepat mendeklarasikan dukungan bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang mungkin melihat langkah ini sebagai bentuk ketidakmampuan partai-partai tersebut untuk berpikir jangka panjang.

    “Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis,” ujar Hensa.

    Hensa juga mengungkapkan bahwa deklarasi dukungan ini bisa menjadi tanda akan adanya perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Ia menyarankan agar publik juga menunggu reaksi dari Prabowo terkait dukungan yang diberikan oleh tiga partai ini.

    “Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat aja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak,” pungkasnya.

    Reshuffle Kabinet: Pertaruhan bagi Partai-Partai Pendukung

    Seiring dengan berkembangnya spekulasi tentang reshuffle kabinet yang segera terjadi, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini akan berujung pada perubahan besar dalam struktur kabinet, ataukah hanya sekadar rotasi menteri untuk menyegarkan tampilan pemerintah.

    Jika reshuffle benar-benar terjadi, maka keputusan ini akan menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada partai-partai koalisinya.

    Di sisi lain, keputusan ini juga akan sangat menentukan bagi Golkar, PAN, dan PKS dalam menjaga posisi mereka dalam pemerintahan dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029.

    Dengan langkah ini, dinamika politik Indonesia akan semakin menarik untuk diikuti, terutama terkait dengan bagaimana partai-partai besar ini akan mengelola hubungan mereka dengan Prabowo dan bagaimana peran mereka dalam pemerintahan akan berubah menjelang pemilu yang akan datang.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Dorong Hilirisasi, AII Perkenalkan Hasil Riset GRS BPDP ke Petani Sawit di Kampar Riau – Halaman all

    Dorong Hilirisasi, AII Perkenalkan Hasil Riset GRS BPDP ke Petani Sawit di Kampar Riau – Halaman all

    Dorong Hilirisasi, AII Perkenalkan Hasil Riset GRS BPDP ke Petani Sawit di Kampar Riau

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Inventor Indonesia (AII) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mempromosikan hasil riset dari Program Grant Riset Sawit (GRS). 

    Langkah ini untuk mendorong hilirisasi oleh penggunanya, yaitu petani atau UMKM kelapa sawit.

    “Semoga teknologi hasil riset GRS BPDP ini dapat meningkatkan produktivitas para petani atau UMKM kelapa sawit,” kata Ketua Umum AII, Prof (Ris). Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc., Ph.D., IPU, INV, melalui keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Hal ini disampaikan Didiek dalam acara bertajuk ‘Promosi Sawit Baik’ di Kabupaten Kampar, Riau. 

    Kegiatan diseminasi hasil riset GRS dihadiri Direktur Penyaluran Dana BPDP, Mohammad Alfansyah dan 52 petani/UMKM kelapa sawit dari Kabupaten Kampar.

    Didiek menjelaskan kegiatan ini dilakukan, karena adanya keluhan bahwa Program GRS masih kurang dimanfaatkan oleh petani maupun UMKM kelapa sawit di daerah.

    “Meski kegiatan diseminasi telah dilakukan BPDP, namun penyampaian teknologi yang bermanfaat bagi petani perlu disampaikan secara langsung,” ujarnya.

    Didukung BPDP, AII merencanakan kegiatan diseminasi hasil riset di tiga provinsi, yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. 

    “Lewat kegiatan ini diharapkan teknologi-teknologi yang aplikatif untuk petani/UMKM kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas para petani/UMKM kelapa sawit,” tuturnya.

    Kegiatan di Kampar disajikan tiga invensi yang erat kaitannya dengan produktivitas petani kelapa sawit, yaitu alat pendeteksi kematangan buah (TBS) hasil invensi Dr-Eng Muhammad Makky, STP, MSi dan tim dari Universitas Andalas.

    Selain itu, ada sistem pintar dengan android sebagai penyuluh kelapa sawit bagi petani oleh Muhdan Syahovy, SP, MSc dari Pusat Penelitan Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

    Teknologi kuratif lainnya adalah pengendalian penyakit Ganoderma dengan fungisida nabati oleh Ciptadi Achmad Yusup, SP, MSi dari PPKS Unit Bogor. 

    Direktur Penyaluran Dana BPDP, Mohammad Alfansyah mengatakan, kegiatan diseminasi merupakan bagian dari mandat, yang salah satunya membiayai kegiatan riset dari berbagai lembaga riset atau perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Tanah Air.

    Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan atau teknologi yang dapat mendorong terwujudnya industri kelapa sawit nasional yang tangguh di pasar global. 

    “Kegiatan diseminasi yang dilakukan AII diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani atau UMKM kelapa sawit,” katanya.

    Alfansyah menjelaskan, dana riset untuk riset berasal dari kontribusi para pelaku industri kelapa sawit nasional, termasuk petani. 

    Sehingga hasilnya diarahkan untuk dimanfaatkan langsung oleh petani untuk meningkatkan kinerjanya. 

    BPDP selain mendanai riset kelapa sawit juga meningkatkan kapasitas SDM kelapa sawit, dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak petani kelapa sawit untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mendalami perkelapasawitan, pada program diploma dan sarjana.

    Mekanisme penyaluran beasiswa dilaksanakan melalui Dinas Perkebunan setempat dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 

    “Dua hal ini penting itu karena bukan hanya kebun kelapa sawit tua saja yang perlu diremajakan, tetapi juga petaninya. BPDP juga menyediakan dana untuk replanting, sarana dan prasarana kebun seperti jalan dan lain-lain,” katanya. 

    Penyajian materi oleh ketiga inventor teknologi hasil riset GRS yang dimoderatori anggota AII, Dr Ir Muhammad Ibnu Fajar, M.Si berlangsung santai, tetapi serius.

    Tentang alat deteksi kematangan buah, dijelaskan, dapat meningkatkan mutu hasil panen petani dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani, tanpa khawatir menerima potongan harga dari pabrik kelapa sawit (PKS) akibat TBS yang dipanen di bawah standar mutu siap olah. 

    Aplikasi dalam perangkat android yang berisi berbagai informasi standar budidaya kelapa sawit menawarkan kemudahan kepada petani untuk berkonsultasi dalam kegiatan pengelolaan kebun yang efisien, sehingga dapat mencapai produktivitas yang maksimal.

    Untuk menangani Ganoderma yang masih terus mengancam kebun kelapa sawit, teknologi kuratif pengendaliannya dengan fungisida nabati telah dibuktikan secara efektif.

    Teknologi itu dapat diaplikasikan oleh petani untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit atau menyembuhkan untuk tanaman yang sudah terlanjur terserang. 

    Dalam sambutan penutupannya, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr Ir Mochamad Yunus menyampaikan, kegiatan di Kampar merupakan  tahap awal. 

    Kegiatan selanjutnya di Sumatera Utara pada Juni, dan Kalimantan Selatan pada Agustus 2025.

  • Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Hardiknas 2025, Khofifah: Pemprov Jatim Siapkan Paket Kebijakan Pendidikan Rp126,236 M

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yakni dengan membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata serta mudah diakses semua warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

    “Ini menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografis mereka,” ujarnya.

    Khofifah menambahkan, komitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini selaras dengan tema Hardiknas Tahun 2025 yang dipilih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

    Lebih lanjut disampaikan Gubernur Khofifah, pendidikan bermutu untuk semua mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses, sistem pendidikan yang inklusif, peran guru dan sekolah yang mumpuni serta pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman.

    “Cerminan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali,” katanya.

    Khofifah mengatakan, tahun 2025 ini Pemprov Jatim mempunyai program “1 sekolah 1 inovasi”, mencakup SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta se Jawa Timur. Program ini akan menghasilkan inovasi sebanyak 789 dari sekolah negeri dan 3301 dari sekolah swasta.

    “Kita akan memiliki total keseluruhan inovasi sebanyak 4090 inovasi dari lingkungan pendidikan di tahun 2025,” ungkapnya.

    Meski begitu, kata Khofifah, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, perlu upaya bersama dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua, hingga masyarakat umum.

    “Melihat besarnya tantangan yang harus dihadapi, maka Pemprov Jawa Timur terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan. Dukungan pada program Pendidikan Bermutu untuk Semua terus digelorakan dalam kebijakan melalui Dinas Pendidikan,” jelasnya.

    Hingga saat ini, baru Jatim yang memiliki sekolah taruna berbasis asrama, yakni Taruna Nala, Taruna Brawijaya, Taruna Angkasa, Taruna Bhayangkara dan SMA Taruna Pamong Praja.

    “Mereka tidak sekadar membentuk karakter serta kapasitas tetapi juga membangun peradaban serta menjadi juru bicara kebangsaan, juru bicara kenusantaraan, juru bicara pentingnya persatuan kesatuan bangsa,” tuturnya.

    Dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua juga memerlukan adanya keterlibatan satuan pendidikan swasta. Sebab realitas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat di Jawa Timur tahun 2025 sebanyak 682.252 murid, sedangkan daya tampung jenjang SMAN dan SMKN hanya tersedia 261.396 murid.

    Artinya hanya menampung 38.31 persen dari jumlah lulusan. Masih terdapat 420.856 calon murid atau sekitar 61.69 persen yang harus ditampung di sekolah swasta.

    “Saya sampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan Swasta yang sudah memberikan kemudahan calon murid baru melalui beasiswa penuh dan biaya pendidikan terjangkau,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu melalui berbagai program.

    Diantaranya, paket kebijakan Pemprov Jatim di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan rehabilitasi 34 SMA, 95 SMK dan 30 SLB di tahun anggaran 2025. Total anggaran paket kebijakan tersebut mencapai Rp100,736 miliar.

    Pemprov Jatim akan memberikan bantuan biaya sebesar Rp1 Juta bagi calon murid yang tidak diterima di SMA / SMK negeri, akan melanjutkan ke sekolah swasta serta tidak menerima bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk tidak menerima PIP.

    “Setiap Kab/kota diberikan kuota 150 calon murid baru dari keluarga prasejahtera (Desil 1 dan Desil 2) termasuk keluarga buruh / pekerja dengan total anggaran Rp5,7 miliar,” katanya.

    Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan alat praktik untuk 152 SMK dan 1 lembaga SLB dengan total anggaran sebesar Rp19,8 miliar.

    “Saat Efisiensi, tentu prioritas program paket penguatan lembaga pendidikan menjadi kado saat Hari Pendidikan Nasional,” ungkapnya.

    Secara khusus dalam momentum Hardiknas, dilaksanakan beberapa penandatanganan kesepahaman dan kesepakatan yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas terbaik pendidikan di Jawa Timur.

    Kesepahaman itu antara lain Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemprov Jatim dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tentang Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

    Kemudian, Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Jatim dengan ITS tentang Pembelajaran Materi Kecerdasan Artifisial pada Satuan pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur.

    Penandatangan Pakta Integritas dalam pelaksanaan SPMB Jatim Tahun Ajaran 2025/2026, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan, Operator SPMB Cabang Dinas Pendidikan, dan Operator SPMB Satuan Pendidikan.

    Penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama kuota beasiswa Penuh dan / atau biaya pendidikan terjangkau yang disediakan oleh Satuan Pendidikan Swasta jenjang SMAS, SMKS, dan SLBS.

    Pada kegiatan tersebut diserahkan beberapa Piagam Penghargaan Atas dukungan dan praktik baiknya menjadi daerah pelopor transformasi digital pendidikan melalui program Kandidat Sekolah Rujukan Google.

    Selain itu, penyerahan plakat dan piagam Kandidat Sekolah Rujukan Google pada SMKN 12 Surabaya. Perlu diketahui bahwa SMKN 12 Surabaya adalah KSRG pertama di Indonesia.

    Kemudian ada bantuan 1.000 pasang sepatu dari Gubernur Jawa Timur untuk murid dari kelurga prasejahtera. Penyerahan secara simbolis kursi roda bantuan dari Global Village Foundation & Wheelchair for Kids: Global Village membantu 2.000 kursi roda untuk Jawa Timur.

    Penyerahan penghargaan kepada Kacabdin yang sudah mendistribusikan 100 persen ijazah yang sebelumnya tertunda. Penyerahan penghargaan murid, guru dan tenaga kependidikan dari Gubernur Jawa Timur.

    Acara Hardiknas juga dimeriahkan penampilan tari kolosal Mentari Art Pendidikan gabungan SMKN 12 Surabaya dan SDN Gabungan di Surabaya, fashion show SMAN, SMK dan SLB serta penampilan Niken Salindri. [tok/beq]

  • PKS: Putusan MK soal kritik tak bisa dipidana jadi tonggak demokrasi

    PKS: Putusan MK soal kritik tak bisa dipidana jadi tonggak demokrasi

    Ini sebagai koreksi konstitusional yang arif. Kita butuh hukum yang melindungi, bukan menakut-nakuti rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI sekaligus Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal kritik tak bisa dipidana menjadi tonggak penting dalam memperkuat kebebasan berekspresi, mencegah kriminalisasi terhadap kritik publik, dan melindungi demokrasi digital pada era keterbukaan informasi.

    Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 115/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa kritik yang disampaikan di ruang digital tidak dapat dipidana hanya karena timbulkan kegaduhan atau perdebatan di media sosial.

    “Kritik itu seperti vitamin. Mungkin terasa pahit, tetapi justru itulah yang menyehatkan demokrasi. Putusan MK ini merawat nilai-nilai substantif dari demokrasi,” kata Kholid di Jakarta, Jumat.

    Kholid mengatakan bahwa negara yang kuat justru dibangun dari keberanian dan kejujuran dalam mendengar dan menjawab kritikan masyarakat dengan bijak dan matang.

    Wakil rakyat ini menjelaskan bahwa putusan MK juga memperjelas bahwa frasa “kerusuhan” dalam UU ITE hanya berlaku untuk gangguan ketertiban di ruang fisik, bukan di dunia maya.

    Selain itu, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, jabatan, atau profesi.”Artinya kritik terhadap institusi negara tidak bisa lagi dipidana hanya karena dianggap menyerang nama baik,” katanya.

    Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, “Ini sebagai koreksi konstitusional yang arif. Kita butuh hukum yang melindungi, bukan menakut-nakuti rakyat.”

    Ia mengutarakan bahwa kebebasan berekspresi adalah fondasi utama demokrasi. Jika kritik dipidanakan, yang tumbuh bukan kemajuan, melainkan kecurigaan dan rasa takut sesama anak bangsa.

    Di sisi lain, lanjut Kholid, penguatan literasi digital penting agar ruang kebebasan ini tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

    Kebebasan berekspresi, kata dia, harus diiringi dengan kemampuan publik untuk menyampaikan pendapat secara faktual, etis, dan konstruktif, bukan sekadar melampiaskan emosi atau menyebar disinformasi.

    Legislator ini tidak ingin masyarakat buta terhadap makna kebebasan yang sejati.

    Menurut dia, putusan MK tersebut harus menjadi pemicu tumbuhnya lingkungan publik yang sehat, tempat warga bisa berdiskusi, mengkritik, dan turut membangun negeri tanpa rasa takut.

    “Akan tetapi, tentu dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab,” katanya.

    Kholid berpendapat bahwa demokrasi digital yang sehat tidak hanya ditopang oleh regulasi yang adil, tetapi juga oleh warga negara yang melek informasi dan berdaya secara digital.

    Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan guna menciptakan ekosistem digital yang bebas, kritis, dan beradab.

    “UU ITE perlu segera disesuaikan dengan putusan MK tersebut. Ini agar masyarakat yang ingin menyampaikan kritik secara jujur dan berpartisipasi aktif tidak kehilangan harapan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina

    Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS DPR RI

    DPR ajak boikot produk Israel wujud dukungan ke Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I Ahmad Heryawan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk asal Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia akibat agresi militer Israel.

    “Pemboikotan produk Israel adalah bentuk solidaritas kita terhadap rakyat Palestina yang tengah berjuang untuk memperoleh hak-haknya,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ahmad Heryawan, yang juga dikenal sebagai Kang Aher itu juga menegaskan bahwa pemboikotan merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional, khususnya Indonesia, dalam menolak kebijakan agresif dan ekspansionis Israel.

    Ia menilai, boikot ekonomi adalah bagian dari tekanan moral dan politik terhadap Israel yang terus melakukan penjajahan terhadap wilayah Palestina.

    Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut juga mendesak komunitas internasional agar menunjukkan sikap yang lebih tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Israel. Menurutnya, hanya dengan tekanan diplomatik yang konsisten dan berskala global, kemerdekaan Palestina dapat tercapai.

    “Kami mendesak dan berharap dunia internasional semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Tidak cukup hanya sekadar retorika, tetapi harus ada tindakan tegas untuk mengakhiri penjajahan dan memastikan hak-hak dasar rakyat Palestina dihormati,” katanya.

    Ahmad Heryawan juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk menjaga dan memperkuat semangat solidaritas terhadap Palestina, tidak hanya melalui aksi boikot, tetapi juga dengan mendukung langkah-langkah diplomatik dan politik yang konstruktif dari pemerintah Indonesia.

    “Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan keadilan, harus terus berperan aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa yang merdeka untuk membantu saudara-saudara kita yang masih terjajah,” kata dia.

    Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menutup pernyataannya dengan menyerukan bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan keadilan yang membutuhkan dukungan dari seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia.

    Sumber : Antara

  • PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKS gelar puncak milad ke-23, tegaskan komitmen dukung buruh dan program Asta Cita Pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 30 April 2025 – 13:22 WIB

    Elshinta.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar peringatan puncak Milad ke-23 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4). Acara ini menjadi momentum bagi PKS untuk merefleksikan perjalanan partai sekaligus menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya para pekerja.

     

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara milad dengan lancar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada insan media yang terus mendukung PKS melalui pemberitaan yang luas dan informatif.

     

    “Milad ke-23 ini kami dedikasikan untuk internal partai dan sebagai bentuk apresiasi kepada para pendiri PKS serta tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam membangun dan memajukan partai,” ujar Syaikhu.

     

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi kontribusi Dewan Pakar PKS, salah satunya dalam mewujudkan kantor DPP PKS sebagai kantor ramah lingkungan melalui program zero waste yang didukung dengan mesin pengolah sampah.

     

    Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Syaikhu menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Tenaga Kerja dari PKS yang berhasil menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5%.

     

    “Tentu ini sangat membahagiakan, terutama bagi para pekerja dan guru dalam kondisi ekonomi yang menantang saat ini,” katanya.

     

    Menjelang Hari Buruh Internasional (1 Mei), PKS menegaskan keberpihakannya terhadap perjuangan buruh. Beberapa poin penting yang akan diperjuangkan PKS antara lain:

     

     

    Mengawal RUU Ketenagakerjaan agar sesuai dengan aspirasi buruh.

     

    Melindungi buruh dari praktik outsourcing yang eksploitatif.

     

    Mengembalikan skema upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

     

    Mitigasi risiko gelombang PHK massal melalui pembentukan satuan tugas.

     

    Percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran.

     

    Pengakuan status formal bagi pekerja daring atau driver online.

     

     

     

    Ketua DPP Bidang Ketenagakerjaan PKS, M. Martri Agoeng, menambahkan bahwa dalam momentum May Day, PKS akan turut serta mendampingi tuntutan berbagai serikat dan federasi pekerja. “Kami akan terus perjuangkan kepastian status ketenagakerjaan para pekerja, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PKS telah diminta mendukung program-program pemerintah sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. “Intinya, kami ingin kepala daerah dari PKS dapat beradaptasi dan bekerja nyata untuk masyarakat,” tegasnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Sumber : Radio Elshinta