Xcloud.id

partai: PKS

  • Buntut Grup FB Fantasi Sedarah, Meta Didesak Hapus Semua Konten Penyimpangan

    Buntut Grup FB Fantasi Sedarah, Meta Didesak Hapus Semua Konten Penyimpangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Terbongkarnya grup Facebook ‘Fantasi Sedarah’ yang memuat konten menyimpang bertema hubungan inses mengundang reaksi banyak pihak.

    Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin meminta agar platform digital seperti Meta (induk perusahaan Facebook) berkoordinasi aktif dengan pemerintah Indonesia dalam menghapus konten-konten tidak senonoh semacam ini.

    Dia pun mengecam keras keberadaan grup tersebut dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum bertindak tegas.

    Menurut Alifudin, keberadaan grup seperti ‘Fantasi Sedarah’ tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk degradasi moral yang sangat berbahaya bagi masa depan generasi bangsa.

    “Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga tentang rusaknya nilai-nilai keluarga dan kemanusiaan. Grup ini jelas mengarah pada normalisasi perilaku menyimpang. Negara tidak boleh diam,” tegas Alifudin.

    Dia pun mendukung langkah kepolisian yang tengah melacak admin dan anggota grup, Alifudin mendesak agar proses hukum dilakukan secara menyeluruh dan transparan.

    Alifudin juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan ulang konten dari grup tersebut dalam bentuk apa pun.

    “Menyebarkan ulang tangkapan layar atau konten grup tersebut justru akan memperluas dampaknya. Ini bukan soal rasa ingin tahu, ini soal kesadaran bersama untuk menghentikan penyimpangan ini,” ujarnya. [hen/ian]

  • Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Bentuk Koperasi Merah Putih, Pemkot Surabaya Janji Tak Matikan Pedagang Kecil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di 154 kelurahan bukan untuk menyaingi pedagang kecil atau mematikan usaha pertokoan warga yang sudah ada.

    Koperasi ini akan fokus pada potensi lokal setiap kelurahan dan menjalankan perdagangan besar sesuai klasifikasi KBLI 46, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha di sekitarnya.

    Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Reza Fahreddy, mengatakan kebijakan ini diambil berdasarkan hasil pemetaan kondisi lapangan.

    Dia menyebutkan bahwa Kota Surabaya bukan termasuk daerah penghasil, namun memiliki potensi besar dalam penguatan ekosistem pemasaran.

    “Surabaya itu kan bukan daerah penghasil. Kalau arahan dari (pemerintah) pusat di daerah, di desa, itu memang arahannya perdagangan potensi asli, pertanian dan macam-macam. Jadi kalau kita itu kan potensinya pemasaran. Oleh sebab kita bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil,” kata Reza ditemui beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Reza menjelaskan bahwa melalui Koperasi Merah Putih ini, pemkot menjalin kerjasama dengan beberapa daerah penghasil untuk memenuhi pasokan bahan pokok dan kebutuhan lain dalam jumlah besar, yang kemudian dipasarkan dengan harga terjangkau.

    “Kemarin dalam forum APEKSI kita sudah menginisiasi kerjasama ini dengan beberapa daerah penghasil untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih ini. Dengan penandatanganan PKS (perjanjian kerjasama) kami menggandeng Rengel, Tuban untuk kebutuhan produksi beras dan pupuk, dari Pasuruan kita meminta produksi mangga, dan Mojokerto untuk pemenuhan sembako,” ungkapnya.

    Hasil kerjasama ini kemudian dipasarkan di gerai Koperasi Merah Putih untuk menyuplai toko retail, toko kelontong, dan kebutuhan UKM di wilayah kelurahan.

    “Contohnya di Koperasi Merah Putih Tambakrejo. Itu kita setting KBLInya di 46, untuk jenis pedagang besar. Karena supaya tidak mematikan toko-toko kecil yang lain. Dan posisinya Koperasi ini menjadi pemasok. Pemasok dari seluruh toko-toko kelontong kecil yang ada di sekitar kelurahan dengan harga murah,” tutupnya. [ram/beq]

  • Pendopo Kini Milik Rakyat: PKS Apresiasi Langkah Inklusif Bupati Jombang

    Pendopo Kini Milik Rakyat: PKS Apresiasi Langkah Inklusif Bupati Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pendopo Kabupaten Jombang tak lagi sekadar simbol kekuasaan atau bangunan bersejarah yang eksklusif untuk acara seremonial. Di bawah program bertajuk “Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua”, bangunan megah ini kini bertransformasi menjadi ruang publik inklusif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

    Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari Heri Santoso, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jombang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai anggota DPRD tiga periode, Heri menyambut positif gebrakan Pemerintah Kabupaten Jombang yang membuka akses pendopo untuk masyarakat.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Abah Bupati Warsubi dan jajaran yang telah berani mengambil langkah progresif. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, bukan sekadar slogan,” ujar Heri, Senin (19/5/2025).

    Menurut Heri, keberadaan pendopo kini lebih dari sekadar bangunan. Ia menjelma menjadi ruang interaksi sosial, tempat rekreasi keluarga, bahkan sumber edukasi informal. “Dari anak-anak sampai orang tua bisa merasakan manfaatnya. Pendopo ini kini hidup, menjadi denyut baru bagi masyarakat Jombang,” tambahnya.

    Salah satu kegiatan yang disoroti PKS adalah dibukanya ruang pendopo bagi para pelajar setiap hari Sabtu. Kegiatan ini dinilai mendukung pendidikan dan pengembangan karakter generasi muda.

    Bagi Heri, inisiatif seperti ini harus terus dikembangkan. Ia mendorong agar ke depan, program ini dapat diperluas dengan ragam kegiatan yang tak hanya edukatif, tapi juga kreatif dan memberdayakan masyarakat.

    Tak hanya memberi apresiasi, PKS juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan. “Pendopo ini bukan milik elit, tapi milik kita semua. Mari kita jaga bersama, kita isi dengan semangat kebersamaan, dan kita jadikan ruang ini sebagai cermin budaya dan kearifan lokal Jombang,” tutup Heri.

    Apresiasi yang disampaikan PKS ini menjadi pengingat bahwa ketika ruang publik dibuka dengan hati, maka rakyat akan menyambutnya dengan semangat. Program ‘Pendopo Milik Rakyat, Abah untuk Semua’ telah menjadi simbol baru pemerintahan yang mendekat pada warganya—hangat, terbuka, dan bersahabat. [suf]

  • DPRD Surabaya Soroti Banjir Semolowaru Elok, Anggaran Rp55 M Terancam Tertunda

    DPRD Surabaya Soroti Banjir Semolowaru Elok, Anggaran Rp55 M Terancam Tertunda

    Surabaya (beritajatim.com) – Keluhan warga Semolowaru Elok terkait banjir yang kembali terjadi meski hujan tidak terlalu deras mendapat perhatian serius dari DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti lambatnya realisasi solusi permanen yang sudah dirancang, salah satunya pembangunan rumah pompa dan saluran air di kawasan Gereja Betani.

    Menurut Aning, proyek senilai Rp55 miliar tersebut seharusnya sudah mulai dikerjakan pada April atau Mei 2025. Namun, karena keterbatasan anggaran, pelaksanaannya kembali tertunda.

    “Bahkan rencananya di Mei/April itu sudah dibangun, namun karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, di PU sendiri sudah terealisasi Rp465 miliar pada tahun ini, masih pada awal menuju pertengahan tahun 2025 itu sudah terealisasi,” ungkap Aning, Kamis (15/5/2025).

    Ia menyebut, Pemkot Surabaya harus segera mencari inovasi dan terobosan untuk mengatasi persoalan banjir, terutama saat kondisi keuangan daerah sedang tidak stabil.

    “Pemerintah kota dalam kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja harus betul-betul memikirkan inovasi dan kreasi untuk mengatasi banjir di Kota Surabaya,” tegas politisi PKS itu.

    Aning mengungkapkan bahwa kawasan Semolowaru bersama empat kelurahan lainnya sebenarnya sudah masuk dalam skema pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun, jika anggaran Rp55 miliar kembali tertunda, warga akan terus menghadapi ancaman banjir saat hujan datang.

    “Sehingga besar kemungkinan anggaran Rp55 miliar untuk menyelesaikan banjir di Semolowaru Elok dan tiga kelurahan lainnya akan tertunda lagi,” katanya.

    Sebagai langkah sementara, Aning mendorong Pemkot Surabaya untuk segera melakukan tindakan cepat yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya perbaikan drainase, normalisasi saluran air, hingga penempatan pompa portabel di titik-titik rawan genangan.

    “Nah ini tentunya pemerintah kota harus memberikan solusi jangka pendek sehingga banjir tidak lagi meresahkan warga,” tutupnya.

    Sebelumnya, warga Semolowaru Elok, Marko Savana, mengeluhkan genangan air yang muncul bahkan saat hujan hanya mengguyur sebagian kawasan Surabaya Timur. Ia menilai buruknya sistem drainase dan posisi jalan yang sejajar dengan rumah sebagai penyebab utama banjir.

    Warga berharap agar penanganan tidak hanya mengandalkan proyek jangka panjang, melainkan juga aksi nyata di lapangan yang bisa segera mengurangi dampak banjir. [asg/beq]

  • Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) saat memimpin kegiatan Misi Dagang di Balikpapan, Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Transaksi misi dagang Jatim-Kaltim capai Rp1,05 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,05 triliun dalam gelaran misi dagang dan investasi yang digelar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (8/5). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat mengatakan capaian ini menunjukkan besarnya potensi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antardaerah.

    “Hingga pukul 17.00 WITA, transaksi final telah mencapai Rp1.053.146.943.500. Ini merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kepercayaan antarprovinsi dalam mendukung produk dalam negeri,” ujar Khofifah.

    Dari total transaksi tersebut, nilai penjualan dari Jatim sebesar Rp598,95 miliar, pembelian dari Jatim Rp230,09 miliar, dan investasi mencapai Rp224,09 miliar.

    Komoditas yang diperdagangkan meliputi batu bara, pakan ikan, produk makanan-minuman, fashion, telur konsumsi, sapi, karkas ayam, hasil olahan perikanan, rokok, bahan baku restoran, hingga mesin las dan suku cadang. Untuk investasi, meliputi komoditas crude palm oil (CPO) dan wood pallet.

    Selain itu, pelaku usaha juga memperkenalkan berbagai produk olahan seperti konveksi, olahan ikan, rempah, abon tuna, dan produk olahan daging sapi.

    Khofifah menyebutkan hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur tergolong strategis, tercermin dari nilai perdagangan kedua provinsi yang mencapai Rp23,25 triliun pada 2023. Terdiri dari pembelian dari Kaltim sebesar Rp18,89 triliun dan penjualan ke Kaltim sebesar Rp4,36 triliun.

    “Visi besar Jatim adalah menjadi Gerbang Baru Nusantara. Kalau Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara, maka Jatim siap menjadi pintunya,” katanya.

    Misi dagang kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sebelumnya pada 2019 di Balikpapan membukukan Rp605,3 miliar dan pada 2022 di Samarinda mencatatkan Rp107,1 miliar. Pada 2025 ini, Kalimantan Timur menjadi provinsi ketiga penyelenggaraan misi dagang setelah sebelumnya dilaksanakan di Maluku Utara (Rp568 miliar) dan Maluku (Rp460,7 miliar).

    “Alhamdulillah hari ini capaian transaksi kita tertinggi dibanding dua provinsi sebelumnya. Semoga ini menjadi awal sinergi ekonomi yang lebih besar ke depan,” ucap Khofifah.

    Misi dagang, lanjut dia, bukan sekadar mempertemukan pelaku usaha antardaerah, namun juga menjadi media pertukaran budaya dan sosial.

    “Kita fasilitasi pertemuan trader dan buyer dari Jatim dan Kaltim, sekaligus menyebarluaskan potensi industri, perdagangan, perikanan, agribisnis, serta investasi secara terintegrasi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sejak 2019 hingga 2025 Pemprov Jatim telah menggelar 39 kali misi dagang domestik dengan total komitmen transaksi mencapai Rp13,12 triliun, melibatkan 2.142 pelaku usaha.

    Tidak hanya di dalam negeri, Jatim juga gencar melakukan misi dagang ke luar negeri. Sejak 2022, telah dilaksanakan lima kali misi dagang internasional ke Arab Saudi, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang dengan potensi transaksi sebesar Rp1,6 triliun. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I-2025 ekonomi Jawa Timur tumbuh 5 persen secara tahunan (y-on-y), dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp819,30 triliun.

    Kinerja ekspor Jatim pada 2024 tercatat sebesar 25,79 miliar dolar AS atau naik 20,35 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara, realisasi investasi PMA dan PMDN mencapai Rp147,3 triliun atau meningkat 1,5 persen dari tahun 2023. Surplus perdagangan antarwilayah juga dicatatkan Jatim sebesar Rp209 triliun pada 2023. Pada triwulan I-2025, total ekspor Jatim mencapai Rp396,42 triliun dengan impor sebesar Rp332,15 triliun atau surplus Rp64,27 triliun.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan misi dagang tersebut. Ia menyebut kerja sama perdagangan antara Jatim dan Kaltim dapat memperkuat perekonomian daerah.

    “Kalau Jawa Timur adalah Gerbang Baru Nusantara, maka Kalimantan Timur sebagai jantung Ibu Kota Nusantara akan menjadi provinsi raksasa di masa depan,” katanya.

    Perwakilan pelaku usaha PT Matahari Sakti, Bayu Adi Setiawan, juga menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menyebut pihaknya berhasil menjalin kerja sama dengan UD Novan Budidaya asal Kaltim senilai Rp124 miliar per tahun.

    “Kami sangat terbantu dengan misi dagang ini. Dalam sehari kami bisa langsung mendapatkan mitra usaha,” ujarnya.

    Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam perangkat daerah, 10 BUMD, dan empat asosiasi, serta komitmen transaksi dagang oleh para pelaku usaha yang disaksikan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Seno Aji.

    Sumber : Antara

  • Chandra Asri Kirim 200 Peserta Ikut Pelatihan Komcad, Ini Tujuannya – Page 3

    Chandra Asri Kirim 200 Peserta Ikut Pelatihan Komcad, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) untuk mendukung pelatihan Komponen Cadangan (Komcad).

    Melalui kerja sama ini, Chandra Asri Group akan mengikutsertakan 200 peserta dalam pelatihan Komcad sebagai bagian dari kontribusi sektor industri dalam menjaga kedaulatan Indonesia. 

    Komcad merupakan bagian dari sistem pertahanan negara di mana warga sipil disiapkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan utama, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Calon peserta program pelatihan Komcad ini adalah mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB), sebuah institusi pendidikan vokasi di mana Chandra Asri Group merupakan salah satu mitra industri yang turut menggagas pendirian PIPB. 

    “Partisipasi kami dalam pelatihan Komcad merupakan wujud sinergi antara sektor industri dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional. Kami meyakini bahwa ketahanan nasional bukan semata-mata tanggung jawab sektor pertahanan, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat, termasuk dunia usaha,” kata Commercial Vice President Director Chandra Asri Group Baritono Prajogo Pangestu dikutip Kamis (8/5/2025).

    “Melalui kolaborasi pelatihan Komcad ini, Chandra Asri Group berharap dapat turut berkontribusi dalam menumbuhkan semangat bela negara di kalangan generasi muda, sejalan dengan misi perusahaan sebagai Mitra Pertumbuhan bagi Indonesia,” lanjut dia.

    Sementara itu, Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan RI Piek Budyakto menyampaikan apresiasinya atas komitmen Chandra Asri Group dan PIPB yang telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab dalam memperkuat ketahanan nasional melalui keterlibatan dalam pelatihan Komcad.

    “Pelibatan masyarakat, termasuk kalangan industri dan civitas academica, dalam program ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat bela negara serta memperkuat kesiapsiagaan nasional,” ungkap dia.

    Dengan inisiatif ini, Chandra Asri Group tidak hanya memperkuat peran dunia usaha dalam mendukung pertahanan negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembentukan generasi muda yang berkarakter. Ke depan, perusahaan akan terus berkomitmen menjalin kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan.

  • Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi

    Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator harap kebutuhan petani terpenuhi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 16:06 WIB

    Elshinta.com – Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah pemenuhan stok pangan nasional di mana salah satunya adalah beras. Dan Kabupaten Lumajang yang masuk sebagai daerah pertanian yang diprediksi panen tahun ini surplus. Maka dari itu perlu mendapat perhatian serius guna meningkatkan hasil produksi dari sisi infrastruktur pertanian, alat alsintan dan ketersediaan pupuk subsidi serta jalan usaha tani.

    Hal tersebut dikatakan anggota Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Timur Drs. H. Muhammad Khusnul Khuluk dari fraksi PKS.

    Legislator asal Kabupaten Lumajang dari daerah pemilihan Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang mengatakan, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian guna melakukan konsultasi agar sektor pertanian diperhatikan benar-benar dalam mewujudkan swasembada pangan yang digadang nawa cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami akan melakukan pemantauan, untuk itu Komisi B telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan berkoordinasi meningkatkan hasil penen dengan memperhatikan kebutuhan petani,” ucap mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Lumajang, Rabu (07/05).

    Menurutnya daerah Lumajang yang merupakan wilayah agraris merupakan salah satunya lumbung tanaman tebu mensuplai pemenuhan kebutuhan PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula (PG) Djatiroto dan juga pabrik sekitarnya seperti PG Semboro. Menjaga komuditi itu diharapkan mendapatkan pembinaan meningkatkan SDM petani.

    Pada saat ini harga gabah perkilogram Rp 6.500 telah menyelamatkan hidup petani begitu dengan harga gula petani dari HPP tahun 2024 perkilogram Rp 14.500 tidak ada penurunan bila perlu ada kenaikan seirama naiknya biaya garap 

    “Harga gabah Rp 6.500 perkilogram diharapkan tidak ada pembelian di bawah patokan itu dengan segala keterbatasannya petani akan mengikuti. Yang kedua terkait dengan tebu karna Kamis (08/05) musim giling tetap masyarakat jangan sampai dirugikan dengan berbagai alasan,” kata alumni SMA Negeri 1 Lumajang itu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono. 

    Harapan masyarakat petani sumber satu-satunya perekonomiannya hasil penan bisa terjual dengan harga yang tidak merugikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan memutar modal biaya garap sampai jelang panen tercukupi.

    “Diharapkan kami tidak ada permainan yang berdampak merugikan petani dengan alasan apapun salah satunya merosotnya redemen karna iklim,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    Kemiskinan Masih jadi PR Besar Pemerintah

    GELORA.CO – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai kajian Bank Dunia terkait kemiskinan yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) dan mengkategorikan Indonesia berdasar standar negara upper-middle income bisa menjadi bahan evaluasi bagi BPS. 

    “Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

     

    Ia menyatakan bahwa BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai lembaga riset termasuk dari Bank Dunia. 

    “Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.

     

    Kendati demikian, politikus PKS itu mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlahnya lebih dari 17 ribu pulau, dengan karakteristik yang berbeda tiap wilayah dan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota. 

    “Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ungkapnya.

     

    Ia menyebutkan kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks, akan tetap menjadi PR besar yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. 

    “Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meminimalisir ketimpangan,” pungkasnya. 

  • Gandeng MA, Kementerian Agama Fokus Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah, Masjid, dan Pemakaman – Halaman all

    Gandeng MA, Kementerian Agama Fokus Legalisasi Tanah Wakaf untuk Madrasah, Masjid, dan Pemakaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur menegaskan komitmen dalam mempercepat legalisasi aset keagamaan melalui program sertifikasi tanah wakaf.

    Tahun 2025, ia menyebut, fokus utama diarahkan pada tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk madrasah, masjid, dan pemakaman.

    Langkah strategis ini ditegaskannya dalam kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Isbat Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, di Aula HM. Rasjidi, Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat. 

    “Negara tidak boleh abai. Legalitas tanah wakaf harus dijaga. Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan seluruh tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat segera memperoleh perlindungan hukum,” ujar Waryono melalui keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

    Waryono menjelaskan, dalam empat tahun terakhir, tercatat lebih dari 95 ribu sertifikat tanah wakaf berhasil diterbitkan sebagai hasil kerja bersama antara Kemenag dan Kementerian ATR/BPN. 

    Dirinya menyebut angka tersebut sebagai capaian yang membanggakan, namun tetap menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit.

    “Kita masih menemukan aset wakaf yang belum bersertifikat dan rawan sengketa. Bahkan, ada tanah yang sudah digunakan sebagai masjid atau pemakaman, tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal. Ini harus segera kita tangani bersama,” katanya. 

    Untuk itu, pada 2025, Kementerian Agama menetapkan fokus tematik sertifikasi tanah wakaf pada tiga sektor utama, yaitu madrasah, masjid, dan pemakaman. 

    Fokus ini ditetapkan berdasarkan urgensi di lapangan serta besarnya peran ketiga jenis aset tersebut dalam pelayanan umat.

    Waryono juga menggarisbawahi bahwa proses sertifikasi tidak dapat berjalan sendiri. 

    Menurutnya, perlu koordinasi dan dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penerbit sertifikat, serta Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang dalam proses isbat bagi tanah wakaf yang belum memiliki dokumen formal.

    “Kalau aset wakaf terlindungi, maka fungsi sosialnya akan semakin optimal. Kita ingin memastikan, tanah yang diwakafkan benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan ikhtiar wakafnya,” kata Waryono.

    Sementara itu, Kasubdit Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf, Jaja Zarkasyi mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN pada 2021 mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf.

    “Sinergi tiga lembaga ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh legalitas aset wakafnya, terutama yang telah lama dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan sosial,” kata Jaja.

    Menurut Jaja, selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi praktik baik dari berbagai daerah, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi para nazir dalam proses sertifikasi. 

    Para peserta yang hadir berasal dari unsur Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota, BPN, dan perwakilan organisasi pengelola wakaf.

    Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung, Sutarno menegaskan kesiapan lembaganya dalam mendukung program isbat wakaf.  

    Menurutnya, penguatan pelayanan isbat menjadi bagian dari tugas konstitusional peradilan agama dalam memastikan keadilan bagi masyarakat.

    “Peradilan agama siap memberikan pelayanan isbat wakaf sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan hukum aset wakaf. Ini adalah bagian dari tugas konstitusional kami,” ucapnya.

    Hal senada disampaikan Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN, Ana Anida Ia menekankan pentingnya integrasi data dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf. 

    “Kami dorong percepatan pendaftaran tanah wakaf dengan skema yang lebih terintegrasi dan inklusif, termasuk sinergi dengan program PTSL dan data Regsosek,” ujarnya.

    Menurutnya, langkah ini akan mempercepat proses pendaftaran dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf mereka.

    Ana juga mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung proses sertifikasi tanah wakaf melalui integrasi sistem dan koordinasi yang erat dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. 

    “Kolaborasi antara instansi pemerintah ini sangat penting untuk memastikan agar tanah wakaf yang belum terdaftar atau tersertifikasi dapat segera mendapat perlindungan hukum,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ana berharap bahwa dengan adanya upaya bersama ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari percepatan sertifikasi tanah wakaf. “Kami ingin agar tanah wakaf, yang merupakan aset penting bagi umat, mendapatkan legalitas yang jelas dan terlindungi dari potensi sengketa atau alih fungsi yang tidak sah,” pungkasnya.

    Kegiatan tersebut dihadiri 100 peserta secara luring dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan serta Ketua Pengadilan Agama dari berbagai wilayah Indonesia.

    Tampak hadir secara luring, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA, Sutarno, Kepala Subdirektorat Tata Kelola Ditjen Badilag, Itjah Minantika, Hakim Yustisial Ditjen Badilag, Lystia Paramita Amaliyah Rum, Hakim Yustisial Ditjen Badilag, Rendra Widyakso, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang ATR/BPN, Ana Anida. 

    Lalu Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah ATR/BPN, Sigit Santosa, Kepala Subdirektorat Hubungan Kelembagaan ATR/BPN, Ayu Nadiariyani, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Rizal Rasyuddin, dan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta, Istanto.

  • Dewan Pers perkuat perlindungan pers lewat MoU dengan LPSK

    Dewan Pers perkuat perlindungan pers lewat MoU dengan LPSK

    Bentuk kekerasan yang mereka hadapi makin beragam seiring dengan munculnya media digital, media sosial, hingga teknologi baru seperti AI.

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers memperkuat komitmen perlindungan terhadap jurnalis dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait dengan perlindungan kerja pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin.

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan apresiasinya atas terwujudnya kerja sama tersebut.

    Ninik Rahayu mengatakan bahwa MoU ini sebagai langkah penting yang lebih maju dari sebelumnya, mengingat perjanjian sebelumnya telah berakhir sejak September 2024.

    “Memang sempat ada keterlambatan, tetapi kami bersyukur di akhir masa jabatan periode 2022—2025 ini, kerja sama ini bisa disegerakan,” kata Ninik.

    Dikatakan pula bahwa masih ada sejumlah perjanjian kerja sama (PKS) lanjutan yang ingin difinalisasi, bahkan dengan penambahan mitra dari lembaga-lembaga yang selama ini sudah terjalin baik.

    Menurut dia, lembaga pers terdiri atas dua entitas, yaitu media dan jurnalis, yang keduanya rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam menjalankan profesinya.

    Ia menegaskan bahwa jurnalis merupakan pembela hak konstitusional warga negara atas informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

    Dalam konteks ini, lanjut dia, insan pers memerlukan dukungan penuh, baik dalam mencari, mengolah, menyimpan, memproduksi, maupun menyebarkan informasi.

    “Terlebih saat ini bentuk kekerasan yang mereka hadapi makin beragam seiring dengan munculnya media digital, media sosial, hingga teknologi baru seperti AI,” ujarnya.

    Ninik menyoroti bahwa banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tidak ditangani dengan tuntas. Beberapa kasus berhenti di tahap penyelidikan, sementara lainnya bahkan tak sempat diproses karena korban belum berani melapor.

    Ketua Dewan Pers ini mencatat peningkatan jumlah kekerasan yang tak tertangani, termasuk kasus doxing dan perusakan alat kerja, seperti yang dialami oleh jurnalis Tempo beberapa waktu lalu.

    “Kami berharap LPSK juga dapat memperluas perlindungan, termasuk terhadap alat kerja jurnalis, website, hingga percakapan digital seperti WhatsApp yang sering kali menjadi sasaran serangan,” tambah Ninik.

    Lebih lanjut dia mendorong pembentukan Satuan Tugas Nasional Perlindungan Jurnalis yang melibatkan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga independen lainnya. Perlindungan ini harus secara sistematis dan terintegrasi, mencakup pencegahan dan percepatan penanganan.

    “Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti di penandatanganan saja, tetapi ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang lebih perinci siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana evaluasinya,” tegasnya.

    Ia juga menitipkan perhatian khusus pada jurnalis kampus yang kerap menghadapi tekanan saat menyampaikan kebenaran.

    “Upaya pemulihan terhadap mereka sering kali belum maksimal. Mereka membutuhkan dukungan agar hak untuk mendapatkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan benar-benar terpenuhi,” ucap Ninik.

    Sementara itu, Ketua LPSK Brigjen Pol. Purn. Achmadi menyambut baik kerja sama ini dan menilai MoU tersebut penting untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers.

    Brigjen Pol. Purn. Achmadi berharap pembahasan lanjutan dapat segera dilakukan untuk menindaklanjuti poin-poin teknis dalam kerja sama tersebut.

    “Kami juga menyambut baik upaya-upaya perlindungan terhadap pers dalam rangka jaminan pelaksanaan kemerdekaan pers itu sendiri,” pungkas Brigjen Pol. Purn. Achmadi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025