Xcloud.id

partai: PKS

  • Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Setelah Kesepakatan Prabowo-Trump, Siapa Penjaga Kedaulatan Data WNI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan perdagangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dianggap sebagai keberhasilan diplomasi ekonomi. Namun demikian, keberadaan klausul tentang transfer data pribadi ke AS telah memicu kritik dari banyak pihak. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma, misalnya mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Tanggapan DPR 

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti soal transfer data pribadi yang jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat. 

    Dia menyebut jangan sampai tim negosiator Indonesia menyetujui skema transfer data lintas batas itu tanpa ada jaminan perlindungan hukum yang memadai.

    “Terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” katanya dalam keterangan tertulis sebagaimana dikutip Jumat (25/7/2025).

    Menurut Sukamta, tim negosiator Indonesia harus paham bahwa transfer data pribadi itu bukan sekadar isu perdagangan, tetapi juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, hingga keadilan ekonomi.

    Dia meneruskan, mekanisme transfer data harus tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang Indonesia miliki. Merujuk Pasal 56 UU PDP, menurut Sukamta ada syarat yang perlu dipenuhi dalam transfer data ke AS.

    “Yaitu perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka Pengelola Data Pribadi harus memeroleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT,” jelasnya.

    Dengan demikian, legislator PKS ini berharap tim negosiator Indonesia dapat menegaskan kedaulatan data (data sovereignty) dalam perjanjian, guna memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional walaupun diproses di luar negeri.

    “Dan ini juga sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera menyelesaikan penyusunan aturan-aturan turunan dari UU PDP seperti Peraturan Pemerintah (PP) PDP dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Lembaga OPDP. Karena waktu pembentukan lembaga sudah terlambat 9 bulan dari seharusnya maksimal Oktober 2024 lalu,” tegasnya.

    Pembelaan Pemerintah 

    Adapun pemerintah menyatakan bahwa transfer data pribadi jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat akan ditopang oleh protokol keamanan yang berlandaskan hukum.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah memfinalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data.

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).

    Dia mengakui bahwa isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Airlangga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan AS hanya mengikuti protokol yang sudah diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak pernah menyerahkan data pribadi warganya ke perusahaan. Pengguna jasa layanan digital, sambungnya, sudah memberi persetujuan ke perusahaan untuk mengelola data pribadinya.

    “Jadi sebetulnya data ini yang isi masyarakat sendiri-sendiri pada saat mereka mengakses program, tidak ada pemerintah mempertukarkan data secara government to government, tapi adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut bisa memperoleh data yang memperoleh consent [izin] dari masing-masing pribadi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa setidaknya 12 perusahaan teknologi asal A telah menanamkan investasi pusat data di Indonesia, mulai dari Amazon Web Service, Microsoft, Google Cloud, Equinix, Cloudflare, hingga Oracle.

    “Jadi, artinya mereka juga sudah comply [mematuhi] dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia,” ungkapnya.

    Airlangga juga menekankan bahwa sistem pertukaran data yang kuat sangat penting di tengah meningkatnya penggunaan cloud computing dan akal imitasi (artificial intelligence/AI), yang bergantung pada aktivitas data mining terhadap jejak digital pengguna.

    Dalam konteks regional, Asean turut mendorong interoperabilitas sistem lintas negara melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang juga mencakup penguatan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Menurut Airlangga, sistem tersebut memerlukan pertukaran data lintas negara yang aman untuk mencegah penipuan (fraud), khususnya di sektor UMKM.

    “[Transfer data] cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah Indonesia sudah persiapkan protokol salah satunya seperti di Kawasan Digital Nongsa,” jelasnya.

  • Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Sebuah tonggak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia kembali tercipta dengan diresmikannya Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu, (26/7/2025). 

    Sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan, Bayan Group melalui program CSR Bayan Peduli pilar kesehatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2024 lalu dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit Kapal di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis serta terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil juga turut memperparah kesenjangan layanan kesehatan nasional.

    Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli menjadi bukti nyata komitmen Bayan Group dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung sistem kesehatan nasional, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang maksimal.

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi Masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini akan menjadi sarana penting untuk penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk.

    Ia menambahkan “Tidak berhenti sampai disitu, di kesempatan yang sama Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama dengan doctorSHARE menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Rumah Sakit Kapal yang kedua “dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli II’’ untuk jalur sungai yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, serta Program Pelayanan Kesehatan di wilayah Kalimantan untuk satu tahun kedepan.’’

    Sementara itu, Tutuk Utomo Nuradhy, Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), menyampaikan harapannya atas inisiatif ini. “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Tutuk menambahkan rumah sakit kapal ini terdapat  25 tenaga medis yang tediri dokter umum, dokter gigi hingga analis laboratirium

    “Untuk Rumah Sakit Kapal Dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli ini sendiri direncanakan akan didukung sekitar 22-25 tenaga medis di atas Rumah Sakit Kapal selama pelayanan. Terdiri dari tenaga medis spesialis, dokter umum, dokter gigi, analis laboratirium, bidan dan perawat” ujarnya

    Tutuk juga mengatakan program ini akan  dimulai di Kutai timur, dimana itu katagori yang sulit dari akses layanan  kesehatan.

    “Bayan Resources melalui program Bayan Peduli itu kita akan masuk ke Kalimantan Timur terkhususnya di wilayah Kutai Timur. Kalau teman-teman mungkin tahu di hidungnya Kalimantan itu ada daerah di sekitar sana yang memang itu wilayah bisa dikategorikan sulit akses layanan” kata Tutuk

    Selain mendukung pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Kapal, Bayan Peduli bersama doctorSHARE juga menjalin kolaborasi dalam sejumlah program kesehatan lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, antara lain:

    – Program Dukungan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TBC), menjangkau 1.100 pasien yang berada di wilayah Kalimantan dan Papua.

    – Program Penanganan Kaki Pengkor, menjangkau 100 pasien yang tersebar di wilayah Kalimantan serta beberapa daerah lain di Indonesia.

    – Program Pengadaan Bank Darah untuk Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, yang saat ini beroperasi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.
    (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bayan Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Bayar Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bayar Peduli resmikan RS Kapal dr. Lie Dharmawan, upaya peningkatan akses kesehatan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 14:54 WIB

    Elshinta.com – Sebuah tonggak baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia kembali tercipta dengan diresmikannya Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Sabtu, (26/7/2025). 

    Sebagai bentuk komitmen sosial perusahaan, Bayan Group melalui program CSR Bayan Peduli pilar kesehatan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2024 lalu dalam mendukung pembangunan Rumah Sakit Kapal di Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi tenaga medis serta terbatasnya infrastruktur kesehatan di wilayah terpencil juga turut memperparah kesenjangan layanan kesehatan nasional.

    Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli menjadi bukti nyata komitmen Bayan Group dalam memberikan solusi atas tantangan tersebut. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung sistem kesehatan nasional, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang maksimal.

    “Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi Masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini akan menjadi sarana penting untuk penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau,” ujar Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk.

    Ia menambahkan “Tidak berhenti sampai disitu, di kesempatan yang sama Bayan Group melalui Bayan Peduli bersama dengan doctorSHARE menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Pembangunan Rumah Sakit Kapal yang kedua “dr. Lie Dharmawan – Bayan Peduli II’’ untuk jalur sungai yang beroperasi di berbagai provinsi di Indonesia, serta Program Pelayanan Kesehatan di wilayah Kalimantan untuk satu tahun kedepan.’’

    Sementara itu, Tutuk Utomo Nuradhy, Ketua Pengurus Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), menyampaikan harapannya atas inisiatif ini. “Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut berperan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.”

    Lebih lanjut, Tutuk menambahkan rumah sakit kapal ini terdapat  25 tenaga medis yang tediri dokter umum, dokter gigi hingga analis laboratirium

    “Untuk Rumah Sakit Kapal Dr. Lie Dharmawan Bayan Peduli ini sendiri direncanakan akan didukung sekitar 22-25 tenaga medis di atas Rumah Sakit Kapal selama pelayanan. Terdiri dari tenaga medis spesialis, dokter umum, dokter gigi, analis laboratirium, bidan dan perawat” ujarnya

    Tutuk juga mengatakan program ini akan  dimulai di Kutai timur, dimana itu katagori yang sulit dari akses layanan  kesehatan.

    “Bayan Resources melalui program Bayan Peduli itu kita akan masuk ke Kalimantan Timur terkhususnya di wilayah Kutai Timur. Kalau teman-teman mungkin tahu di hidungnya Kalimantan itu ada daerah di sekitar sana yang memang itu wilayah bisa dikategorikan sulit akses layanan” kata Tutuk

    Selain mendukung pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Kapal, Bayan Peduli bersama doctorSHARE juga menjalin kolaborasi dalam sejumlah program kesehatan lainnya yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, antara lain:

    – Program Dukungan Pengobatan Pasien Tuberkulosis (TBC), menjangkau 1.100 pasien yang berada di wilayah Kalimantan dan Papua.

    – Program Penanganan Kaki Pengkor, menjangkau 100 pasien yang tersebar di wilayah Kalimantan serta beberapa daerah lain di Indonesia.

    – Program Pengadaan Bank Darah untuk Rumah Sakit Apung Nusa Waluya II, yang saat ini beroperasi di wilayah Papua dan Papua Barat Daya.
    (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

    Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

    Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi I
    DPR
    Sukamta
    berharap pemerintah
    Indonesia
    proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara
    Thailand
    dan
    Kamboja
    , baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun lewat ASEAN.
    “Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
    Ia menilai, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja tidak akan berdampak langsung terhadap Indonesia. Karena, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan kedua negara.
    Namun jika konflik semakin membesar, tentu akan berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas di kawasan ASEAN, mengingat Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis di mata dunia.
    “Dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi, kerja sama kawasan regional sangat penting untuk dikuatkan. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan kepada konflik proxy,” ujar Sukamta.
    Pasalnya, ia khawatir jika konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
    Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap kedua pihak segera melaksanakan gencatan senjata. Hal tersebut perlu dilakukan Thailand maupun Kamboja demi mencegah bertambahnya korban jiwa.
    “Tentu kita harapkan tidak ada eskalasi konflik dan kedua belah pihak bisa segera melaksanakan gencatan senjata. Meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, selama ini juga cepat dilakukan de-eskalasi dan perdamaian,” ujar Sukamta.
    “Saya optimis proses perdamaian untuk konflik saat ini juga akan mudah diwujudkan. Baik Thailand maupun Kamboja tentu tidak ingin ada korban jiwa bertambah juga sektor ekonomi terpukul akibat perang,” sambungnya.
    Sebelumnya diberitakan, pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja terjadi di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis (24/7/2025).
    Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad. Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
    Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Prabowo: `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas dukungannya terhadap pemerintah, dan karena telah menunjukkan keberpihakannya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini (demikian, red.). Saya yakin (partai-partai, red.) tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB, dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk kepada pidato politik Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, yang keduanya disampaikan dalam acara yang sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berterima kasih atas pidato politik yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin dan Muhaimin, karena keduanya memberikan optimisme dan memperkuat keyakinan terhadap masa depan Indonesia yang cerah.

    “Jadi, Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin kalau masa depan Indonesia cerah, baik, tetapi memang tadi disinggung-singgung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerja sama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat, untuk semua, ini kuncinya,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian juga memuji sikap PKB yang selepas Pilpres 2024 memutuskan bergabung pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam masa Pilpres 2024, PKB berada di kubu oposisi bersama PKS dan NasDem. Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden saat Pilpres, berpasangan dengan Anies Baswedan, dan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok, enggak ada masalah. Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar, dari wakil rakyat juga jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara Harlah Ke-27 PKB, hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, dan beberapa partai diwakili oleh jajaran petingginya. Deretan pemimpin partai politik yang hadir, selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum. Sementara itu, ada pula Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • Gantikan Amri Arsyid, Anwar Faruq Jadi Ketua DPW PKS Sulsel

    Gantikan Amri Arsyid, Anwar Faruq Jadi Ketua DPW PKS Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7/2025) di Kantor DPTP PKS, Jakarta.

    Acara penetapan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, dan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Dalam kesempatan tersebut, pengumuman nama-nama yang mengemban amanah di DPTW seluruh Indonesia dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

    Presiden PKS Almuzammil Yusuf dalam sambutannya menegaskan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi nasional dalam menyongsong agenda-agenda strategis partai ke depan.

    “Suksesnya transisi kepemimpinan sebuah partai menandai sehatnya proses kaderisasi di partai tersebut,” ujar Almuzammil.

    Dia berharap penetapan DPTW PKS se Indonesia memperkuat struktur dan soliditas partai di seluruh wilayah Indonesia. Adapun susunan pengurus DPTW di provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

    SULAWESI SELATAN

    Ketua MPW: Mallarangan

    Sekretaris MPW: Sri Rahmi

    Ketua DPW: Anwar Faruq

    Sekretaris DPW:Kasman

    Bendahara DPW: Arifianto

    Ketua Bidang Kaderisasi DPW: Kastari

    Ketua DSW: Muhammad Zainal

    Sekretaris DSW: Fathullah

  • KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus CSR BI, Tidak Lewati Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan para pihak yang ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). 

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan gelar perkara atau expose terkait dengan penanganan perkara tersebut.

    Hasilnya, KPK memperkirakan bakal mengumumkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak melewati Agustus 2025.

    “Kemarin kami sudah expose dan kemarin, minggu ini, mungkin dalam waktu dekat lah, tidak lewat bulan Agustus mudah-mudahan sudah kami umumkan termasuk nama-namanya,” terang Asep pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Sebelumnya, pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Satori dan Heri, maupun staf keduanya di DPR juga telah diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Rumah kedua anggota legislatif itu juga telah digeledah penyidik beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasannya telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaganya yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR itu sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS). 

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025. 

    Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

  • DPW PKS DKI akan ganti kepengurusan

    DPW PKS DKI akan ganti kepengurusan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta akan melakukan pergantian kepengurusan dan hasil penjaringan suara dari internal partai pun telah diserahkan ke DPP PKS.

    “Beberapa waktu lalu sudah dilakukan penjaringan suara dari internal partai. Tinggal menunggu siapa yang akan diberi amanah,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Ismail dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, proses pergantian kepengurusan partai merupakan rutinitas lima tahunan yang sudah melalui tahapan internal dan semua menunggu titah dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

    Ismail menekankan pentingnya soliditas dan keselarasan antara pengurus wilayah dengan struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

    Dia berharap kepemimpinan baru dapat bekerja dalam satu komando yang utuh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    “Kita berharap siapapun yang ditunjuk nanti bisa satu garis lurus dengan DPP. Sekarang ini DPP semakin menegaskan khittah perjuangan PKS, jadi DPW harus selaras,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa PKS sebagai partai berbasis Islam harus tetap menjunjung nilai-nilai inklusif yang berpihak pada keadilan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

    “PKS itu dalam asasnya Islam rahmatan lil alamin. Nilai-nilai positif Islam harus bisa dirasakan semua golongan, bukan eksklusif,” katanya.

    Ismail juga menyebutkan arahan dari Presiden PKS menjadi pedoman kerja partai ke depan. “Ada tiga hal penting yang sudah ditekankan, bekerja berdasarkan pemikiran, kolaboratif dan solutif,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Warga rusun-apartemen gelar aksi di Balai Kota minta tarif air turun

    Jakarta (ANTARA) – Warga rumah susun (rusun) dan apartemen yang tergabung pada Persatuan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, meminta Pemprov DKI untuk menurunkan tarif air bersih, Senin.

    Ratusan warga yang rerata mengenakan pakaian putih dan menggunakan syal berwarna hijau secara bersama-sama meneriakkan keberatan terkait kenaikan tarif air bersih yang membebani mereka.

    Seorang orator yang merupakan Ketua P3RSI Thamrin Residences Bernadeth Kartika di Jakarta, menyatakan bahwa kebijakan Pemprov DKI terkait kenaikan tarif air bersih telah berdampak kepada mereka.

    Karena kata dia, tarif yang diterapkan kepada para penghuni rusun dan apartemen disamakan dengan tarif komersial, untuk itu pihaknya meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur menurunkan tarif air bersih.

    “Airnya mahal. Ubah kebijakan tentang tarif air dan penggolongan rumah susun,” katanya.

    Selain melakukan orasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan kegundahan mereka terkait kebijakan kenaikan tarif air bersih.

    Seorang pendemo, Andi menyatakan bahwa aksi kali ini merupakan puncak dari seluruh upaya yang telah dilakukan oleh pengurus dan warga.

    Karena mereka sempat melakukan audiensi baik dengan PAM Jaya, DPRD, maupun Pemprov DKI Jakarta, namun upayanya selalu gagal.

    “Kalau sudah ada titik temu, tak mungkin kami turun ke jalan,” ujarnya.

    Hingga pukul 12.00 WIB, aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Balai Kota Jakarta masih berlangsung. Meskipun ada aksi unjuk rasa akan tetapi sebagian ruas jalan masih dapat dilalui kendaraan.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perjanjian kerja sama program penagihan langsung ke unit hunian pemilik apartemen merupakan bentuk keberpihakan kepada warga dalam mendapatkan tarif yang berkeadilan.

    “Tarif tetap sesuai dengan kelompok pemakaian,” kata Arif di Jakarta, Selasa (15/4) ,setelah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah pengelola apartemen terkait sistem penagihan air langsung kepada penghuni unit hunian.

    Menurut dia, kerja sama ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penagihan langsung ke unit apartemen tanpa perantara pengelola.

    Arif mengatakan bahwa skema baru ini tetap mengacu pada ketentuan tarif yang berlaku sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum.

    Pada peraturan tersebut, kata Arif, penghuni apartemen masuk kelompok K-III dengan artian jika pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3. Akan tetapi ketika penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, maka tarifnya Rp12.500 per m3.

    Sebelum ada PKS ini, sistem penagihan dilakukan secara kolektif melalui pengelola apartemen dengan menggunakan master meter.

    Hal ini kerap menimbulkan keluhan dari warga karena tarif yang dikenakan dianggap tidak mencerminkan pemakaian riil masing-masing unit.

    “Bagi penghuni apartemen, rata-rata pemakaian air berada di bawah 10 meter kubik. Maka tarifnya tidak berubah, tetap mengacu pada tarif dasar rumah tangga (setelah adanya PKS),” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat

    Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Syah Afandin dorong CSR fokus tekan kemiskinan ekstrem di Langkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara. Syah Afandin, memimpin rapat kerja bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Langkat Tahun 2025, yang berlangsung di ruang kerja Kantor Bupati Langkat, Selasa (15/7).

    Rapat kerja ini merupakan pertemuan pertama antara Forum TJSP dan Bupati Langkat, sebagai tindak lanjut upaya penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Langkat. Penyaluran dana CSR ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2024.

    Hadir dalam rapat tersebut perwakilan beberapa perusahaan, seperti Bank Sumut, Bank BRI, PT SMS, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

    Pada tahun 2024, dana CSR telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program, di antaranya pembangunan dan penataan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di sejumlah wilayah seperti Tanjung Pura, Stabat, Bahorok, Gebang, dan Secanggang. Program-program tersebut terlaksana berkat kontribusi dari PTPN I, PT LNK, PT Bahruny, RSU Bidadari, PT Buana Estate, dan Bank Sumut.

    Dalam arahannya, Bupati Langkat menekankan bahwa pada tahun 2025 dana CSR harus lebih difokuskan untuk membantu masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. “Saya mau masyarakat merasakan langsung dampaknya, seperti pembagian sembako setiap bulan, bantuan peralatan sekolah, serta perbaikan rumah tidak layak huni. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Bupati Afandin.

    Sementara itu, Putra selaku Sekretaris Forum TJSP menyampaikan bahwa pihaknya telah merencanakan program khusus, yaitu mewajibkan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Langkat untuk menyalurkan dana CSR guna membangun dua unit rumah tidak layak huni setiap tahunnya.

    “Kami akan mengumpulkan seluruh PKS dan perusahaan perkebunan untuk membahas dan merealisasikan program ini,” ungkap Putra seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (17/7).

    Ia juga menekankan pentingnya peran serta perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan nyata.

    Menyambut rencana tersebut, Bupati Langkat kembali menegaskan komitmennya agar manfaat CSR dapat segera dirasakan masyarakat. “Saya mau ini segera dilaksanakan. Mari kita bergerak bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat,” tutup Bupati.

    Dengan rapat kerja ini, Bupati Langkat menunjukkan keseriusannya dalam memastikan dana CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta