partai: PKS

  • PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional 31 Juli 2025

    PKS: MPR Tak Perlu Turun Gunung Sikapi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto menilai MPR tidak perlu ikut turun tangan menyikapi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait
    pemisahan pemilu
    serentak nasional dan pemilu serentak lokal.
    Menurut Mulyanto, keterlibatan MPR dalam menafsirkan
    putusan MK
    justru dapat menimbulkan persoalan baru, yakni potensi terjadinya dualisme tafsir antarlembaga tinggi negara, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakpastian hukum.
    “MPR RI tidak perlu turun gunung terkait perkara ini. Biarkan DPR dan Pemerintah membahas soal ini dalam kapasitas sebagai pembentuk UU,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
    “Kita khawatir kalau MPR ikut membahas masalah ini maka dapat menimbulkan masalah baru, yakni dualitas tafsir antarlembaga tinggi negara, yakni antara MK dengan MPR RI, yang dapat berkembang dan memicu ketidakpastian hukum,” tambahnya.
    Mulyanto menegaskan bahwa secara konstitusional, kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 secara otoritatif berada di tangan MK, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
    Karena itu, putusan MK bersifat final dan mengikat.
    “Hal tersebut dapat juga dipandang sebagai intervensi politik (MPR RI) terhadap kekuasaan kehakiman (MK), dan ini berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, yang sangat kita jaga,” tegas anggota DPR periode 2019-2024 itu.
    Putusan MK
    Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebelumnya menuai polemik karena mengubah format pemilu serentak menjadi dua bagian: pemilu nasional (presiden, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (kepala daerah dan DPRD).
    Sebagian pihak menilai MK telah bertindak sebagai
    positive legislator
    karena dinilai membentuk norma baru, bukan sekadar menguji konstitusionalitas undang-undang.
    Mulyanto menyarankan agar pembahasan teknis terhadap dampak putusan tersebut dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah.

    Apalagi, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Pilkada telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    “Pimpinan lembaga tinggi perlu menghayati betul soal ini dan membahas serta mencari solusinya secara teknis di tingkat pembentuk UU, yakni DPR RI dan Pemerintah,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pemilu bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi secara keseluruhan.
    Karena itu, menurutnya, dibutuhkan sikap kenegarawanan dalam menyusun aturan main politik ke depan.
    “Jangan sampai demokrasi kita jalan di tempat, karena pemilu yang ruwet dengan politik uang dan menghasilkan pemimpin yang cenderung populis serta menomorduakan kompetensi,” ujar dia.
    “Hampir tiga puluh tahun Reformasi, namun masih dirasakan di sana-sini ketidakpuasan terhadap kualitas demokrasi kita. Kita membutuhkan banyak negarawan dalam pembentukan UU ini,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya melakukan pertemuan kurang lebih sekitar dua jam.

    Usai pertemuan, Bahlil mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (PKS) terkait cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas). Penandatanganan dilakukan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan ibu Menkeu. Pertama bagaimana meningkatkan PNBP baik dari sektor minerba maupun dari migas. Kedua bagaimana tukar informasi data perjanjian kerja sama antara Dirjen Minerba dan DJP, kemudian dari SKK migas juga,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menambahkan perjanjian kerja sama dilakukan untuk pertukaran data atau informasi sampai dengan penagihan bersama terkait PNBP di sektor minerba dan migas.

    “Antara DJP dan Dirjen Minerba, juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” beber Anggito.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pertemuan juga sempat membahas insentif yang bisa diberikan untuk mengundang investasi dan meningkatkan produksi migas. Sayangnya tidak disampaikan insentif apa yang kemungkinan bisa diberikan.

    “Untuk mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan insentif yang bisa diberikan untuk membuat stimulus, buat undang investasi dan produksi migas,” bebernya.

    Sebagai informasi, realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 melebihi target hingga 115% atau sebesar Rp 269,6 triliun. Secara rinci, subsektor minerba menyumbang kontribusi terbesar yakni 52,1% dari total PNBP sektor ESDM, senilai 140,5 triliun. Subsektor migas menyusul sebesar Rp 110,9 triliun, kemudian EBTKE Rp 2,8 triliun dan sektor lainnya sebesar Rp 15,4 triliun.

    Tonton juga video “Pramono Punya Panggilan untuk Bahlil: Adinda Ketum Menteri” di sini:

    (acd/acd)

  • 6
                    
                        Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya?
                        Nasional

    6 Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya? Nasional

    Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Selain uang, waktu boleh jadi merupakan hal yang paling sulit untuk ‘ditaklukkan’ seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji.
    Bagaimana tidak, meski sudah punya uang cukup, seseorang tetap harus menunggu untuk waktu yang tidak sebentar untuk dapat terbang ke tanah suci, bahkan hingga puluhan tahun.
    Tak heran, banyak
    jemaah haji Indonesia
    yang baru bisa berangkat ke Mekkah ketika sudah menginjak usia senja, salah satunya adalah Marni seorang nenek asal Lebak, Banten, yang baru bisa berangkat haji saat usianya menginjak 90 tahun.
    Marni butuh waktu 11 tahun sejak mendaftar sebagai calon jemaah haji pada 2014 lalu sebelum akhirnya berangkat haji pada 2025.
    Penantian Marni tak berawal dari saat pendaftaran, tapi jauh lebih lama dari itu. Sebagai tukang pijat, tentu sulit mendapat uang setor haji yang saat dia mendaftar besarannya mencapai Rp 25 juta.
    Untuk mengumpulkan uang setoran haji, Marni harus mengumpulkan selama bertahun-tahun. Jika merujuk pengakuan Marni, ia mulai bekerja sebagai tukang pijat sejak 1980.
    Dengan pekerjaan yang jasanya tak setiap hari dipakai, Marni konsisten menabung, menyisihkan uang untuk setoran awal haji.
    Dari 1980 sampai 2014, kurang lebih 34 tahun menabung Marni baru bisa bayar setoran awal.
    Total, Marni butuh waktu 45 tahun untuk menabung dan menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.
    Marni tak sendiri, kisah lain soal lansia naik haji ini juga diceritakan oleh nenek Marhamah yang berusia lebih dari satu abad.
    Nenek Marhamah berusia 104 tahun saat berangkat ke Tanah Suci. Ia terdaftar sebagai jemaah tertua dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim haji 2025.
    Usianya yang telah uzur ini menjadi keuntungan bagi Marhamah dari sisi masa antre, karena Marhamah baru mendaftar haji pada 2019 dan langsung berangkat setelah enam tahun mengantre.
    Jika merujuk daftar antrean, Marhamah harusnya berangkat di tahun 2045. Tapi karena telah sepuh, dia menjadi prioritas untuk diberangkatkan.
    “Tapi alhamdulillah bisa berangkat tahun ini,” ujar Ayamah, anak kandung Marhamah, Kamis (1/4/2025).
    Kisah lansia Indonesia naik haji ini semakin santer terdengar karena antrean haji yang semakin tak terkira.
    Mereka yang mengantre keburu jadi kakek-nenek untuk menunaikan haji.
    Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI menunjukkan, pada haji 2025, jemaah tertua yang berangkat dari Indonesia sudah berusia 108 tahun.
    Dari 203.149 jemaah haji yang berhasil tiba di Arab Saudi, 44.085 jemaah di antaranya juga masuk kategori lanjut usia atau berusia di atas 65 tahun.
    Kementerian Agama RI mencatat 2025, ada sekitar 5,4 juta jemaah haji asal Indonesia mengantri untuk kuota yang jumlahnya mencapai 210.000 per tahun.
    Antrean panjang ini bervariasi, tergantung tempat daerah kantor wilayah terdaftar, paling cepat 11 tahun, tapi ada juga yang harus menunggu hingga 47 tahun.
    Lama antre ini tergantung pada jumlah pendaftar karena tiap daerah mempunyai jumlah pendaftar yang berbeda.
    Berdasarkan data Kemeng, masa antre paling singkat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, itu pun harus menunggu selama 11 tahun.
    Sedangkan yang paling lama ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bantaeng dengan masa tunggu 47 tahun lamanya.
    Ada sejumlah langkah yang dilakoni pemerintah untuk mempersingkat masa tunggu, salah satunya adalah melobi Arab Saudi untuk menambah kuota haji bagi Indonesia.
    Namun, selain mengharap pada Arab Saudi, pemerintah lewat Badan Penyelenggara (BP) Haji juga memikirkan cara lain, yakni menertibkan data jemaah.
    Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menggunakan istilah data “batu”, merujuk pada data berisi nama calon jemaah yang ikut dalam antraan, tapi wujud orangnya tidak ada.
    Menurut dia, indikasi data batu ini adalah modus operandi para rente di musim haji.
    Nama orang yang mengantre tanpa wujud ini akan menjadi ladang bisnis bagi mereka yang culas, sebut saja oknum penyelenggara haji.
    Nama tanpa tuan itu nantinya akan mengisi daftar tunggu, kemudian akan dijual ketika ada yang menginginkan jalur instan.
    “Itu saya bilang praktik rente, orang sengaja ada kekacauan data itu supaya bisa melakukan praktik manipulasi di situ,” kata Dahnil kepada
    Kompas.com 
    di Kantor BP Haji, Kamis (3/7/2025).
    Untuk membersihkan praktik rente ini, BP Haji akan memperbaiki sistem secara
    realtime
    untuk proses data daftar tunggu haji.
    Harapannya, ketika data batu telah disingkirkan, kekosongan tempat akan diisi oleh jemaah yang berhak dan mengurangi masa antrean.
    Usulan lain untuk memangkas masa antri haji ini datang dari Parlemen, yakni dengan cara mengambil jatah kuota haji negara lain yang tidak terpakai.
    Wakil Ketua Komisi VIII Ansory Siregar mengatakan, cara itu perlu dicoba setelah dia meneliti sejumlah negara di Asia Tengah dan Asia Tenggara yang menyia-nyiakan kuota haji mereka.
    Ia menyebutkan, negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan setiap tahunnya mendapatkan 90.000 kuota haji, tetapi yang terpakai tidak sampai 50 persen.
    Menurut Ansory, pemerintah semestinya bisa menindaklanjuti diplomasi yang dilakukan, dengan melobi negara-negara tersebut agar mau bekerja sama memanfaatkan sisa kuota tersebut.
    “Kalau sekarang ini ada kuota mereka itu sekitar 90.000, yang dipakai cuma 40.000. Sehingga masih ada kuota dari sana 50.000 yang belum dipakai,” kata Ansory di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
    Selain negara-negara Asia Tengah itu, negara tetangga seperti Filipina dan Timor Leste juga memiliki kuota haji yang tidak dimanfaatkan secara penuh.
    “Filipina masih ada 3.000 kuota yang tidak dipakai. Timor Leste juga ada. Ini harus kita manfaatkan,” ucap Ansory.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpandangan, masa antre jemaah haji dari Indonesia dapat berkurang bila pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara-negara tersebut.
    Ansory menambahkan, teknis pemberangkatan dan pemulangan jamaah yang memanfaatkan kuota negara lain bisa dibicarakan lebih lanjut, ketika kesepakatan sudah terjalin.
    “Apakah orang Indonesia ini pergi ke Kazakhstan baru ke Jeddah, atau imigrasi dari Asia Tengah itu datang ke Indonesia gitu, pada fast track gitu. Itu teknis saja tuh. Tapi yang jelas kita bisa memakai kuota mereka itu. Sayang enggak dipakai, 50.000 kan,” kata dia.
    Senada, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan bahwa usul pemanfaatan kuota negara sahabat bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    “Nanti kita mungkin saja akan merevisi UU Haji, yang bisa memungkinkan kita mengirimkan jemaah bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Marwan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
    Marwan menekankan, upaya ini penting untuk mengurai masa tunggu jemaah yang mencapai puluhan tahun, terlebih banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia dan khawatir tidak memenuhi syarat istithaah saat jadwal keberangkatan tiba.
    “Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu, ya keburu mungkin almarhum. Usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • NIK Bakal Dipakai untuk Layanan Pajak – Page 3

    NIK Bakal Dipakai untuk Layanan Pajak – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

    Kegiatan penandatanganan itudilaksanakan di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa, 29 Juli 2025. Latar belakang penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi perpajakan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

    DJP terus memperkokoh fondasi sistem administrasi perpajakan melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

    “Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” tutur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, dalam sambutannya seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/7/2025).

    Ia juga menyampaikan, kerja sama ini mencakup validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan, dan pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan.

    Pada kesempatan tersebut, Bimo Wijayanto mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditjen Dukcapil dan tim DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin.

    Ia juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Dalam momen tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan siap mendukung pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk DJP.

    Ia juga menambahkan, secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal.

  • DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    DPD Dorong Kopdes Merah Putih Selesaikan Masalah Kesenjangan Harga TBS Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menilai kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat membuat harga tandan buah segar kelapa sawit lebih stabil.

    Dia menyoroti kesenjangan harga TBS kelapa sawit antar daerah yang salah satunya dikeluhkan oleh banyak masyarakat di provinsi Bengkulu.

    “Banyak laporan dan aspirasi yang masuk ke kami terkait perbedaan harga TBS kelapa sawit. Kami memaklumi fenomena ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor di masing-masing daerah,” ujar Sultan dikutip dari keterangan resminya, Rabu (30/7/2025).

    Menurutnya, perbedaan harga TBS yang signifikan antara Bengkulu dengan Jambi, Lampung dan Riau misalnya lebih banyak disebabkan mekanisme pasar yang membentuk persaingan harga antarpengumpul.

    Untuk itu, dia menuturkan semakin banyak pengumpul dan industri pengolahan sawit di suatu daerah, makin mahal harga TBS.

    “Sementara jumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan PKS di provinsi lainnya. Oleh karena itu, kami meminta agar Koperasi Merah Putih (KMP) di setiap desa perlu mengambil bagian dalam industri sawit,” tegas Mantan aktivis KNPI itu.

    Kehadiran KMP, kata Sultan, bisa menjadi solusi ketidakpastian dan kesenjangan harga TBS di daerah. Demikian untuk urusan pupuk dan persoalan harga komoditas perkebunan lainnya seperti karet.

    “Karet menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia yang patut diberikan perhatian oleh pemerintah. Kami akan menyampaikan perihal kesenjangan harga TBS ini ke pihak pemerintahan untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.

  • Presiden Prabowo-PKS bahas peran Indonesia di OKI hingga isu Palestina

    Presiden Prabowo-PKS bahas peran Indonesia di OKI hingga isu Palestina

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membahas peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang perlu ditingkatkan hingga kemerdekaan Palestina dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan selama 2,5 jam dengan Presiden Prabowo, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf didampingi sejumlah elite partai, antara lain Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid membahas sejumlah isu strategis, termasuk kondisi geopolitik dan diplomasi internasional.

    “Kami bicara tentang Indonesia sebagai (negara) muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini dan peran kita di OKI yang akan kita tingkatkan,” kata Al Muzammil saat memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Al Muzammil menilai bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memegang kepengurusan OKI, baik sebagai ketua organisasi, hingga sekretaris jenderal.

    Muzammil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap situasi negara Islam saat ini yang sangat membutuhkan peran Indonesia karena dikenal dengan Islam Moderat, sehingga dapat diterima oleh banyak pihak.

    Khusus terhadap situasi di dalam negeri, Presiden Prabowo dan pimpinan PKS membahas kualitas demokrasi di Indonesia yang tidak seharusnya berbiaya tinggi, serta demokrasi melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

    “Juga ikhtiar kita bagaimana meminimkan, mengurangi korupsi ‘money politics’ yang ada dan korupsi secara umumnya di negara kita,” katanya.

    Pertemuan juga membahas soal amanat konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekayaan alam dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

    Menurut Muzammil, pasal tersebut menjadi landasan sistem perekonomian Indonesia di mana sumber daya alam diharapkan bisa memberi kemakmuran untuk rakyat.

    Pimpinan PKS pun tak luput memperkenalkan kepengurusan DPP yang baru. Sebelumnya, DPP PKS telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi Nasional 29 Juli 2025

    Ketemu Prabowo 2,5 Jam, PKS Bicarakan Demokrasi tanpa Biaya Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    selama 2,5 jam, sejumlah elite Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) membicarakan soal
    demokrasi
    tanpa biaya tinggi.
    PKS telah menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Seusai pertemuan, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan pertemuan itu dalam rangka berbagi pendapat terkait perkembangan negara, tidak terkecuali masalah Pemilu.
    Salah satu pembicaraannya adalah demokrasi yang tidak berbiaya tinggi.
    “Pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat,” kata Almuzzammil Yusuf pasca pertemuan, Selasa.
    Almuzzammil tidak memungkiri, isu demokrasi ini turut membahas usulan bahwa kepala daerah bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    Yang pasti, demokrasi perlu meminimalkan atau mengurangi politik uang (
    money politics
    ).
    “Semua, termasuk putusan MK dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, karena itu pembahasannya mendalam, tidak mungkin dibahas dalam waktu dua setengah jam,” beber Almuzzammil.
    Di sisi lain, pihaknya juga membahas soal Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
    Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan sistem
    perekonomian
    Indonesia yang bisa mengarahkan segala kekayaan alam di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat.
    “Ini komitmen Pak Presiden Prabowo yang besar sekali, kita bicarakan sehingga termasuk amanah Pasal 33 itu adalah peraturan perundang-undangan yang khusus nantinya,” ucapnya.
    Tak hanya itu, mereka juga membahas masalah yang terjadi di Gaza, Palestina.
    Ia menilai peran Indonesia dalam OKI perlu ditingkatkan.
    Prabowo, kata dia, turut memberikan perhatian besar.
    Kepala Negara menilai situasi dunia Islam saat ini membutuhkan peran Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim.
    Ia pun menyatakan bahwa pembicaraan ini tidak fokus pada partai, baik PKS maupun Gerindra, melainkan fokus pada isu yang berkembang di lapangan.
    “Tapi tema besarnya adalah tema pembicaraan yang bukan tentang partai PKS atau Gerindra, tetapi tema-tema besar nasional yang kita sepakati akan didalami oleh partai masing-masing dan fraksi masing-masing nanti di DPR,” tandas Almuzzammil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?

    Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pimpinan DPP PKS temui Prabowo di Istana. Ada apa?
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 17:44 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, setelah disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

    Para pimpinan DPP PKS, seperti Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid datang bersamaan dengan mobil van hitam di halaman Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 15.05 WIB.

    “Silaturahim. Ya silaturahim,” kata Sohibul Iman saat ditanya awak media terkait tujuan pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

    Usai turun dari kendaraan, para pimpinan DPP PKS tidak banyak memberi komentar kepada media.

    Saat hendak memasuki pos keamanan Istana, Seskab Teddy terlihat menyambut langsung dan menyalami para elite PKS itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PKS telah menetapkan susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) se-Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 pada Kamis (24/7).

    Acara penetapan ini dihadiri langsung oleh Presiden PKS Almuzammil Yusuf, dan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid.

    Dalam kesempatan tersebut, pengumuman nama-nama yang mengemban amanah di DPTW seluruh Indonesia dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

    Sumber : Antara

  • Menjaga Asa Survivalitas Politik PKB

    Menjaga Asa Survivalitas Politik PKB

    Jakarta

    Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat (PKB) merupakan salah satu partai berbasis massa Islam yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) di era reformasi, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1998.

    Sebagai representasi politik utama warga Nahdlatul Ulama (NU), PKB memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Partai yang didirikan sejumlah elite Kiai PBNU saat itu, kini berusia 27 tahun. Artinya dalam fase usia manusia, PKB ini sudah memasuki masa dewasa.

    Sejatinya, di usia dewasa, PKB selesai melewati masa ‘pubertas’ politiknya yang kerap bergejolak dan siap untuk menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat politik lainnya.

    Di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB mengalami pasang surut yang signifikan, baik dari sisi elektoral, posisi tawar politik, maupun hubungan dengan basis kulturalnya-komunitas NU, termasuk dengan pengurus PBNU saat ini.

    Pertanyaannya adalah: apakah PKB di bawah Cak Imin masih memiliki daya survival politik yang kuat ke depan?

    Politik ‘Survival’

    Pertanyaan tersebut di atas penting untuk menjadi bahan perenungan sekaligus pencermatan di tengah tantangan-tantangan krusial yang dihadapi partai-partai Islam atau berbasis massa Islam di tanah air saat ini.

    Selama dua dekade, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih bisa bertahan hidup (survive). Muhaimin Iskandar dikenal sebagai politisi yang lihai dalam membangun jejaring politik kekuasaan. Julukan yang kerap disematkan kepadanya sebagai “raja lobi” bukan tanpa alasan, karena; dalam dua dekade terakhir, ia berhasil menjaga PKB tetap relevan di tengah turbulensi politik nasional dan dinamika internal partai.

    Meskipun pernah mengalami konflik dualisme kepengurusan (2008-2010) yang memecah tubuh PKB, Cak Imin berhasil merebut kendali penuh dengan dukungan struktur partai dan koneksi elite struktural pemerintahan dari satu rezim ke rezim yang lain.

    Dengan konsolidasi internal yang solid, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih bisa bertahan (survive) dan mampu mempertahankan eksistensinya di Parlemen.

    Bisa dicermati, dalam penyelenggaraan tiga pemilu terakhir, perolehan suara PKB berhasil melampaui ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) 4% yang ditetapkan dan terbanyak (9,04%: 2014), (9,69%: 2019) dan (10,62%: 2024) dibandingkan perolehan suara partai Islam (berbasis massa Islam) lainnya seperti; PKS, PAN, dan PPP.

    Artinya, di bawah kendali Cak Imin, posisi PKB beranjak naik dalam percaturan politik nasional, berada di urutan ke empat setelah PDIP, Golkar dan Gerindra.

    Survivalitas PKB tidak hanya dilihat dari keberlanjutan kepemimpinan Cak Imin dalam struktur kepengurusan PKB, tetapi juga dicermati dari kemampuannya menjadikan PKB sebagai partai yang selalu masuk dalam pemerintahan, terlepas siapa presiden yang mengendalikan kekuasaan.

    Menjaga keberlangsungan hidup berpolitik berarti beradaptasi dengan segala hal, baik internal maupun eksternal seperti halnya makhluk hidup bertahan hidup ; adaptasi fisiologis (Physiological adaptation), adaptasi sikap (behavioral adaptation), dan adaptasi morfologi (morphological adaptation) berkaitan dengan kamuflase fisik.

    Nah, adaptasi-adaptasi tersebut terlihat dimiliki PKB selama ini, termasuk pragmatisme politiknya yang sangat tinggi. Terlepas dari kritik dan politik (suka-tidak suka), dengan sikap-sikap tersebut, terbukti efektif menjaga eksistensi PKB dalam lanskap kekuasaan nasional.

    Dengan konsolidasi internal yang solid dan kemampuannya menjaga relasi politiknya dengan pihak lain, PKB masih bertahan (survive) sebagai peraih suara terbanyak partai berbasis massa Islam pada pemilu 2014, 2019 dan 2024. Bagaimana pasca Pemilu 2024?

    Tantangan Pasca Pemilu 2024

    Mengikuti jalan politik PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin memang menarik. Pada Pilpres 2024, PKB tampil berbeda: tidak lagi di belakang kekuatan arus utama (koalisi pemerintah), tetapi membentuk poros alternatif bersama Anies Baswedan.

    Cak Imin sebagai Cawapres menunjukkan keberaniannya mengambil risiko politik yang sangat besar. Meskipun pasangan Anies-Muhaimin kalah dalam kontestasi, manuver ini justru membuka jalur dan peluang baru: positioning PKB sebagai kekuatan oposisi yang berpotensi menjadi alternatif politik Islam moderat yang kemudian bisa membawa partai kaum Nahdliyyin itu menjadi bagian dari kekuasaan.

    Diakui atau tidak, survivalitas PKB masih sangat bergantung pada figuritas dan manuver-manuver politik Cak Imin. Maka, tantangan yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana PKB dapat mengelola transisi dari partai berbasis kekuasaan ke partai dengan kekuatan advokasi politik inklusif dengan tetap menjaga posisinya sebagai representasi kultural-Nahdliyyin.

    Pertama, salah satu tantangan terbesar bagi PKB di bawah Cak Imin adalah bagaimana menjaga legitimasi di mata Nahdliyin. Sejak Cak Imin mengambil alih PKB secara penuh, relasi dengan PBNU tidak selalu harmonis. Ketegangan bahkan sempat mencuat ke publik, terutama saat PBNU (2021-2026) dibawah kepemimpinan K.H.Cholil Yahya Staquf menegaskan posisinya-netral dalam politik praktis-dengan jargon ‘menghidupkan kembali’ visi politik Gus Dur.

    Namun dalam kondisi demikian, Cak Imin terlihat cerdik memainkan kartu truf politiknya. Ia membangun kembali kedekatan struktural dan simbolik-terutama lewat konsolidasi kader muda NU di daerah dan pemberdayaan aruh bawah jaringan Kiai pesantren. Hanya saja, kekhawatiran masih ada di kalangan internal NU bahwa PKB terlalu “personalistik” dan menjauh dari cita-cita kolektif Nahdlatul Ulama-PBNU.

    Kedua, dalam tiga pemilu terakhir, PKB konsisten meraih suara signifikan dalam rentang 9 – 10 % perolehan suara nasional. Persentase ini, menandakan adanya stagnasi elektoral yang bisa mengancam survivalitas PKB dalam jangka panjang, sehingga diperlukan inovasi-inovasi platform politik yang akomodatif.

    Di tengah menguatnyua pragmatisme politik, basis massa (Nahdliyyin) terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, semakin kompetitif dan diperebutkan. Munculnya partai-partai baru Islam moderat dan fragmentasi suara Nahdliyyin (dari kalangan muda) yang mulai diakomodir partai-partai nasionalis, semakin memperkecil ceruk konstituen PKB ke depan. Nah, jika PKB gagal memformulasi narasi dan komunikasi politiknya yang bisa menjawab kebutuhan kalangan milenial Nahdliyin dan kelas menengah muslim, PKB bisa tergeser secara perlahan sebagaimana dialami ”kakaknya” yaitu, PPP.

    Walhasil, di usianya yang ke 27, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih mampu membuktikan dirinya sebagai partai yang memiliki insting survival yang tinggi dan PKB diharapkan bisa menjadi pemimpin politik Islam di Indonesia.

    Dalam fase ini, PKB diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pola kehidupan politik yang lebih luas, menerima peran yang lebih berat dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik nasional.

    Perlu disadari, survivalitas politik PKB ke depan tidak bisa hanya bergantung pada figuritas personal seorang Cak Imin. Maka, tanpa reformasi internal, regenerasi kader, dan penyegaran visi politik berbasis nilai-nilai kebangsaan dan keislaman moderat dan inklusif, PKB bisa stagnan dan kehilangan relevansinya dalam dekade mendatang. Waspadalah.

    Fathurrahman Yahya. Dosen Pengajar Wawasan Politik Islam dan Timur Tengah, Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Jakarta.

    (rdp/rdp)

  • Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    GELORA.CO -Dukungan penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan kepada negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, diapresiasi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

    Hal ini penting untuk segera membuka akses logistik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza, Palestina.

    “Gaza sedang menghadapi krisis kelaparan yang sangat parah. Ribuan anak-anak dan perempuan mengalami kelaparan ekstrem akibat tertutupnya akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Kholid lewat keterangan resminya, Senin, 28 Juli 2025.

    Berdasarkan laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification), lebih dari 2 juta penduduk Gaza, termasuk sekitar 1 juta anak-anak, terancam kelaparan masif dan malnutrisi.

    “Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas. PKS mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara Arab membuka blokade dan mengizinkan distribusi bantuan secara aman, luas, dan tanpa syarat yang menyulitkan,” tambahnya

    Kholid menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim yang konsisten membela perjuangan Palestina, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif diplomasi kemanusiaan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang memiliki pengaruh geopolitik atas akses darat Gaza, terutama Mesir dan Yordania. Jalur bantuan harus dibuka dan dijamin keamanannya untuk memastikan makanan dan obat-obatan sampai ke warga sipil yang membutuhkan,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan bahwa solidaritas dunia Islam tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. Negara-negara Arab memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan keagamaan untuk bertindak cepat menyelamatkan rakyat Gaza dari kelaparan dan kepunahan yang sistematis.

    “Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini adalah ujian moral bagi solidaritas dunia Islam. Jangan biarkan Gaza berubah menjadi kuburan massal akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Indonesia harus terus berada di garis depan perjuangan kemanusiaan global,” tegas Kholid.

    Di akhir pernyataannya, Kholid juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui doa, aksi kemanusiaan, serta kampanye publik di berbagai media dan forum.

    “Mari kita perkuat suara, kirim bantuan, dan terus menekan dunia internasional untuk menghentikan blokade dan membuka akses kehidupan bagi rakyat Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kemanusiaan,” tutupnya.