Xcloud.id

partai: PKS

  • KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V Nasional 14 Agustus 2025

    KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V Nasional 14 Agustus 2025

    KPK Pamerkan Uang Rp 2,4 Miliar dan Rubicon yang Disita Saat OTT Dirut Inhutani V
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 189.000 Dollar Singapura atau sekitar Rp 2,4 miliar – kurs hari ini dan satu unit mobil Rubicon yang disita dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) PT Inhutani V, pada Kamis (14/8/2025).
    OTT tersebut terkait dengan dugaan kasus suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan.
    “Kita akan tampilkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini, sementara mobil Rubicon akan ditampilkan di parkiran belakang ya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , satu penyidik KPK lengkap dengan rompi, bermasker dan topi masuk ke ruangan konferensi pers.
    Dia membawa satu kotak kardus berwarna cokelat bertuliskan KPK.
    Ia kemudian membuka kardus tersebut dan menunjukkan tumpukan uang mata uang Singapura tersebut.
    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK mengamankan 9 orang dari empat lokasi dalam OTT tersebut.
    Mereka yang ditangkap di Jakarta di antaranya, Dicky Yuana Rady selaku Direktur Utama PT Inhutani V; Raffles selaku Komisaris PT Inhutani V; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); Arvin selaku staf PT PML; Joko dari SB Grup; dan Sudirman dari PT PML.
    Kemudian satu yang ditangkap di Bekasi adalah Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Lalu, satu orang di Depok yaitu Bakhrizal Bakri selaku Mantan Direktur PT INH, dan satu orang di Bogor yaitu Yuliana selaku eks Direktur PT Inhutani V.
    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah Dicky Yuana (DIC); serta 1 unit mobil Pajero milik DIC di rumah ADT (Aditya selaku staf perizinan SB Grup),” kata Asep.
    Dari OTT tersebut, KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus korupsi tersebut yakni, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady; Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML); dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup.
    Dalam konstruksi perkara ini, Asep mengatakan, permasalahan ini muncul pada 2018, saat PT Inhutani V dan PT PML menghadapi masalah hukum atas kerja sama mereka.
    PT PML tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode tahun 2018 – 2019 senilai Rp 2,31 miliar, dan pinjaman dana reboisasi senilai Rp 500 juta per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT Inhutani V per bulannya.
    Pada Juni 2023, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah inkracht atas permasalahan hukum antara PT Inhutani V dan PT PML menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku.
    Namun, PT PML wajib membayar ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar.
    Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan PT Inhutani V untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, register 44, dan register 46 berdasarkan PKS kedua belah pihak yang telah diubah pada tahun 2018.
    Selanjutnya, pada Juni 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran Direksi beserta Dewan Komisaris PT Inhutani V dan Direktur PT PML Djunaidi dan tim guna menyepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan).
    Lalu, pada Agustus 2024, Dirut PT PML Djunaidi mengeluarkan uang senilai Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT Inhutani V ke rekening PT Inhutani V.
    “Dalam kesempatan yang sama, Dicky Yuana diduga menerima uang tunai dari Djunaidi senilai Rp100 juta, yang digunakan untuk keperluan pribadi,” ujarnya.
    Pada Februari 2025, Dicky Yuana menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang di dalamnya juga mengakomodir kepentingan PT PML.
    Selanjutnya, Djunaidi meminta Sudirman selaku Staf PT PML membuat bukti setor yang direkap dengan nilai Rp3 miliar dan Rp4 miliar dari PT PML kepada PT Inhutani V.
    “Hal ini membuat laporan keuangan PT INH berubah dari “merah” ke “hijau”, dan membuat posisi Dicky Yuana “aman,” tuturnya.
    Kemudian Sudirman menyampaikan kepada Djunaidi, bahwa PT PML sudah mengeluarkan dana Rp21 miliar kepada PT Inhutani V untuk modal pengelolaan hutan.
    Pada Agustus 2025, KPK menemukan adanya pertemuan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady dan Direktur PT PML Djunaidi di lapangan golf di Jakarta pada Juli 2025.
    Dalam pertemuan itu, Dicky Yuana meminta dibelikan mobil baru kepada Djunaidi.
    Dalam beberapa hari, DJN (Djunaidi) melalui ADT (Aditya) menyampaikan kepada DIC (Dicky Yuana) bahwa proses pembelian 1 unit mobil baru seharga Rp2,3 miliar telah diurus oleh DJN (Djunaidi).
    “Pada saat bersamaan, Sdr. ADT (Aditya) mengantarkan uang senilai SGD189.000 dari Sdr. DJN (Djunaidi) untuk Sdr. DIC (Dicky) di Kantor Inhutani,” kata dia.
    Selanjutnya, Djunaidi melalui Arvin selaku Staf PT PML menyampaikan kepada Dicky Yuana bahwa pihaknya telah memenuhi seluruh permintaan Dicky, termasuk pemberian kepada salah seorang Komisaris PT Inhutani V.
    Atas rangkaian peristiwa tersebut, KPK melakukan pemeriksaan dan menetapkan Dicky Yuana, Djunaidi, dan Aditya sebagai tersangka. Ketiganya langsung dilakukan penahanan.
    “KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih,” tuturnya.
    Atas perbuatan Djunaidi dan Aditya sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Sedangkan Dicky, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

    KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap di Inhutani V

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga sebagai tersangka dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani (PT INH) V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML).

    Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu mengungkapkan tiga tersangka adalah Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).

    Penetapan tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK setelah melakukan pendalaman kasus. Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti berupa mobil Rubicon hingga uang Rp2,4 miliar.

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

    Perkara ini bermula ketika PT PML tidak melakukan kewajiban pembayaran PBB periode 2018-2019 sebesar Rp2,31 miliar, dan pinjaman dana reboisasi senilai Rp500 juta per tahun.

    Diketahui PT INH V memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56 ribu hektare, di mana sekitar 55 ribu hektare telah dikerjasamakan dengan PT PML melalui Perjanjian Kerjasama (PKS).

    Adapun, wilayah tersebut adalah Register 42 (Rebang) seluas ±12.727 Ha;  Register 44 (Muaradua) seluas ±32.375 Ha; dan 3) Register 46 (Way Hanakau) seluas ±10.055 Ha.

    Lebih lanjut,  pada tahun 2023 PT PML sudah digugat perdata oleh PT INH dan wajib membayar ganti rugi Rp3,4 miliar. 

    Pada tahun 2024, PT PML ingin bekerja sama kembali dengan PT INH untuk mengelola kawasan hutan pada register 42 sampai 46.

    “Pada Juni 2024, terjadi pertemuan di Lampung antara jajaran Direksi beserta Dewan Komisaris PT. INH dan saudara DJN selaku Direktur PT. PML dan tim, yang menyepakati pengelolaan hutan oleh PT. PML dalam RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan),” jelas Asep.

    PT PML melalui DJN memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INH ke rekening PT INH. Adapun dari dana tersebut,  DIC diduga menerima uang tunai dari DJN sebesar Rp100 juta.

    Alhasil, DIC menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46.

    Tak hanya itu, DIC bertemu DJN di lapangan golf di Jakarta pada Juli 2025 dengan meminta mobil baru berupa Rubicon. Mobil seharga Rp2,3 miliar itu diberikan pada Agustus 2025.

    Atas perbuatannya, DJN dan ADT sebagai pihak pemberi, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan DIC, sebagai pihak penerima, diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus s.d 1 September 2025 di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih

  • Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

    Bisnis.com, BANDUNG – PT Nusantara Regas (NR) tegaskan komitmen dan dukungan terhadap pembangunan LNG HUB di Bandung bersama PGN dan PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), melalui acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersamaan dengan agenda groundbreaking LNG HUB di Kebonwaru, Bandung.

    Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas distribusi dan ketersediaan LNG bagi sektor hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

    Sebagai mitra strategis dalam pengembangan LNG HUB Bandung, PGN melalui Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, memandang proyek ini sebagai langkah signifikan bagi perluasan pemanfaatan energi bersih di wilayah Jawa Barat.

    “LNG HUB menjadi milestone dalam memperluas utilisasi LNG. Semoga dapat menambah optimisme Gagas untuk menggarap pasar gas bumi Bandung dan wilayah lainnya di Jawa Barat bagian selatan,” kata Arief.

    Ia menambahkan bahwa Bandung merupakan wilayah yang tepat untuk layanan gas “beyond pipeline” seperti LNG retail, sebagai opsi alternatif yang efisien dan kompetitif terhadap bahan bakar lainnya. Efisiensi ini memungkinkan penghematan biaya operasional bagi pelaku usaha sekitar 10–25%, sekaligus mendukung pengurangan beban subsidi energi karena LNG dan CNG bersumber dari dalam negeri.

    Sebagai bagian dari dukungan strategis, NR akan mengambil peran krusial dalam pengembangan bisnis LNG breakbulking dalam hal penyediaan infrastruktur serta layanan moda transportasi LNG (menggunakan isotank LNG), berdasarkan pasar retail dan aset LNG yang dikembangkan oleh PGN Gagas.

    “Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PT Nusantara Regas bangga mendukung penuh pengembangan LNG HUB Bandung oleh PGN Gagas melalui penyaluran LNG dari FSRU Jawa Barat. Kami melihat potensi besar dalam mengakselerasi distribusi energi bersih ke sektor HOREKA. Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses energi berkualitas, tetapi juga sejalan dengan misi kami memperluas pemanfaatan LNG secara inklusif dan efisien menuju transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Nusantara Regas, Mohd. Iskandar Mirza.

    Sejalan dengan dukungan tersebut, PGN Gagas yang menjadi pengelola operasional LNG HUB juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan manfaat infrastruktur ini bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan.

    “Gagas bersama PGN berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem energi gas melalui inovasi dan pembangunan infrastruktur strategis seperti SPBG, CNG Hub, dan LNG Hub. Kami optimistis penambahan LNG Hub ini akan semakin memperkuat penyediaan pasokan gas bumi khususnya bagi HOREKA di kota Bandung dan sekitarnya,” kata Santiaji.

    Ia juga menegaskan bahwa fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 15.000 MMBTU per bulan (sekitar 0,5 BBTUD), untuk melayani kebutuhan pelanggan di sektor horeka dan industri lainnya.

    Proyek LNG HUB di Bandung menjadi cerminan sinergi dalam mendorong transformasi energi, menjawab kebutuhan energi modern, efisien, dan “fit-for-purpose” di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa.

    Bersama-sama, PGN, PGN Gagas, dan PT Nusantara Regas mendukung percepatan adopsi energi gas bumi sebagai pendorong pertumbuhan sektor HOREKA sekaligus kontribusi menuju target Net Zero Emission.

    PT Nusantara Regas adalah afiliasi PT Pertamina (Persero) yang didirikan bersama PT Perusahaan Gas Negara, Tbk yang bertugas mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di Perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta. Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

  • Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan

    Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menanggapi keluhan petani tebu di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur yang dapat mengancam gagalnya swasembada pangan nasional yang menjadi nawa cita Presiden Prabowo Subianto, karena gula milik mereka tidak terjual dengan harga yang jadi patokan pemerintah yaitu Rp14.500 perkilogram sesuai HET.

    Jika pemerintah lamban menangani persoalan itu semangat petani tebu akan pupus dan dipastikan kran impor akan terus meningkat tidak hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman namun untuk pasokan gula dari luar tersebut ke pasaran. Sementara desakan dari legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta BUMN segera melakukan pembelian gula sesuai keputusan HET Rp14.500 dari kucuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) senial Rp1,5 triliun 

    “Saya minta kepada pemerintah via BUMN untuk segera membeli gula petani dengan harga HET Rp14.500 perkilogram, ⁠dalam rakortas sedang diputuskan untuk percepatan pembelian segera melalui pencairan dana Rp1,5 T dari Danantara,” ucap Riyono, Selasa (12/08).

    Riyono berharap pemerintah melakukan percepatan distribusi dana sampai ke pabrik gula, keterlambatan pembelian yang tidak sesuai harapan petani sampai hari membuat resah dan bisa beralih cocok tanam selain tebu. Pemerintah agar jeli kran impor tidak dibuka seluas-luasnya namun benar-benar memperhatikan dan menghitung kebutuhan gula nasional, bila tanpa hitungan cermat merembes ke pasar rakyat hal itu yang jadi pemicu rusaknya harga gula petani.

    “Saya minta mempercepat distribusi ke PG agar bisa ke petani, stop gula rafinasi yang beredar di pasar rakyat,” pinta Riyono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (12/8). 

    Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Lumajang Jawa Timur H. Didik Purwanto mempertanyakan Danantara beban bunganya yang menanggung pengembalian dibebankan kepada petani, pabrik gula atau Sinergi Gula Nusantara (SGN) karena merupakan dana komersial.

    “Pemerintah menjanjikan dana Rp1,5 triliun pada kenyataannya dari perbankan dikenakan dana komersil, dan saya kurang paham apa bunganya dibebankan kepada petani, pabrik gula atau SGN,” tutur petani dari Kecamatan Tempeh.

    Beliau juga menyinggung adanya Keputusan Menteri Perdagangan nomer 16 tahun 2025 menjadi monster ditengah harga gula petani merosot, yang mana harga tetes dari luar lebih murah sekitar Rp9.00 perliter dan milik petani Rp1.000 per liter sedangkan pada tahun sebelumnya kisaran Rp3.000 per liter.

    “Keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan nomer 16 tahun 2025 menambah para petani tebu di Lumajang tidak baik-baik saja,” cetusnya.

    Didik Purwanto siap menjadi garda mengajak petani menambah luasan tanam lahan tebu agar dalam waktu dekat impian Prabowo Subianto swasembada pangan menjadi nyata, dari itu diharapkan pro aktif pemerintah memperhatikan dan mempermudah terpenuhi kebutuhan petani seperti biaya garap hingga menjamin harga jual gula petani yang saling menguntungkan bagi petani dan bagi mitra yaitu pabrik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

    PKS Minta Pemerintah Tidak Tarik Beras Oplosan yang Terlanjur Ada di Pasar, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta pemerintah tidak menarik beras oplosan yang sudah terlanjur ada di sejumlah pasar karena bisa membuat masyarakat bingung dan ragu untuk membeli beras lagi.

    Ketua DPP PKS Bidang Peternak, Petani, dan Nelayan Riyono mengatakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum hanya perlu menegakkan hukum sekaligus menghentikan ulah para pengusaha beras nakal.

    “Tegakkan hukumnya saja, tapi terkait beras yang di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik, ini akan membuat masyarakat ragu dan bingung, ini akan membuat harga naik kalau sampai beras-beras oplosan atau beras sesuai mutu ditarik,” tutur Riyono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dia menyarankan kepada pemerintah agar beras oplosan yang sudah terlanjur ada di pasaran, segera diumumkan ke masyarakat kemudian harganya langsung diturunkan. 

    “Kalau ditarik khawatirnya nanti stok akan berkurang dan harga akan naik kembali,” katanya.

    Dia berpandangan polemik beras oplosan belakangan ini menyita perhatian semua pihak, bahkan Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan atensi khusus untuk menindaklanjuti perilaku nakal pengusaha beras yang telah merusak harga beras di pasaran. 

    “Urusan pangan memang urusan sensitif, bisa berubah menjadi urusan ekonomi yang rumit jika tidak mampu dikendalikan,” ujar Riyono. 

    Maka dari itu, dia meminta pemerintah agar berhati-hati mengeluarkan kebijakan terkait beras oplosan tersebut agar tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat.

    “Pangan ini sangat berpengaruh terhadap hidup rakyat, jangan sampai harga pangan khususnya beras bergejolak di pasaran,” tuturnya.

  • PKS Umumkan Susunan Dewan Syariah Pusat 2025-2030, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    PKS Umumkan Susunan Dewan Syariah Pusat 2025-2030, Ini Daftar Lengkapnya – Page 3

    Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik:

    – Ketua: Iman Nugraha

    – Sekretaris: Najib Subroto

    – Anggota Effendy Anwar, Anatomi Muliawan, Henry Sugiarto, Joko Fitrian Prabowo, Herlini Amran, Yogo Pamungkas

    Komisi Kajian dan Bayat:

    – Ketua: Arwani Amin

    – Sekretaris: Farid Nu’man

    – Anggota: Nur Hamidah, Fauzi Bahreisy, Abdullah Haidir, Lutfi Firdaus Hanifa Ahzami

    Komisi Bina Keluarga Sakina:

    – Ketua: Heni Lestari

    – Sekretaris: Ahmad Nizaruddin

    – Anggota: Karim Santoso, Amri Gunawan, Latifah Abdul Somad, Dewi Julia, Dina Zuraida, Rahmi Dahnan, Nia Kurnia, Lue Lestari, Aan Anita

     

  • Saking Macetnya TB Simatupang Hingga Pemotor Mampir ‘Rest Area’

    Saking Macetnya TB Simatupang Hingga Pemotor Mampir ‘Rest Area’

    Jakarta –

    Macet di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kini bak makanan sehari-hari warga Jakarta. Di tengah kemacetan parah itu, terdapat warung di sekitar lokasi yang menjadi rest area dadakan bagi para pengendara.

    Kemacetan di TB Simatupang dipicu oleh proyek pemasangan pipa air limbah yang pengerjaannya memakan bahu jalan. Proyek itu diproyeksikan rampung pada 26 Desember mendatang.

    Warung di TB Simatupang Kini Jadi Rest Area Pengendara

    Warung di TB Simatupang Jakarta Selatan jadi rest area dadakan bagi para pengendara motor yang terkena macet. Warga menyempatkan ngopi hingga makan camilan sebelum menghadapi macet di kawasan Fatmawati.

    detikcom melihat langsung warung tersebut pada Jumat (8/8/2025). Warung itu terletak di Jalan TB Simatupang arah Ragunan, persisnya di seberang gedung PKS. Warung tersebut menjual air minum hingga makanan ringan. Tak hanya itu, ada lapak lain seperti warung pecel, bubur ayam, hingga gorengan.

    Pengendara Sarapan Ditemani Pemandangan Macet di TB Simatupang

    Sejumlah pengendara motor menyempatkan waktu berhenti di warung itu. Ada yang sekadar ngopi dan makan gorengan, ada juga yang makan nasi pecel untuk sarapan.

    Fahmi (31) salah satu pengendara motor mengatakan mampir sebentar sebelum lanjut ke tempat kerjanya. Kondisi macet di Jalan TB Simatupang membuatnya lelah dan mengantuk saat berkendara.

    “Kita mau ke Fatmawati situ. Ini mampir aja, ngopi bentar biar nggak ngantuk di jalan,” kata Fahmi saat ditemui di lokasi.

    Dia mengatakan, sudah beberapa kali mampir ke warung tersebut hanya untuk sekadar melepas lelah. Fahmi tahu betul Jalan TB Simatupang selalu macet, apalagi akhir-akhir ini ada proyek galian. Untuk itu Fahmi dan rekannya sengaja beristirahat sejenak di tengah kemacetan TB Simatupang.

    “Kalau lewat sini kadang mampir warung ini. Itung-itung istirahat sama ngelarisin warung. Capek iya kalau ngelewatin macet tuh, kadang meleng dikit bisa nabrak depannya,” kata dia.

    Hal senada disampaikan warga lainnya bernama Nana (29). Dia dan suaminya menyempatkan diri untuk mampir makan pecel di warung yang jadi rest area dadakan seberang gedung PKS. Nana menyebut, makan di warung itu punya pemandangan menarik, yaitu antrean kendaraan yang mengular sampai flyover.

    “Betul, makan pecel with view macet Simatupang,” kata Nana sambil tertawa saat ditemui di lokasi.

    Pemilik Warung ‘Rest Area’ TB Simatupang Raup Cuan

    Nana mengatakan sarapan pecel di warung itu memang tak selalu dilakukannya tiap pagi. Namun dia pasti mampir jika sedang tidak memasak di rumahnya.

    “Kadang-kadang aja. Kalau masak dari rumah biasanya kita buat bekal juga ke kantor,” ungkapnya.

    Nana dan suami hendak menuju tempat kerja di kawasan Lebak Bulus. Mereka berangkat dari rumah di sekitar Pasar Rebo.

    Warung jadi rest area di Jalan TB Simatupang. (Taufiq/detikcom)

    Katanya, sarapan di rest area dadakan tersebut sebagai persiapan untuk menghadapi kemacetan sepanjang TB Simatupang. Nana tahu ada beberapa galian yang belum kelar di sepanjang TB Simatupang sebelum tempat kerjanya.

    “Iya persiapan macet ini. Kan masih banyak ya galian di sana. Iya itu di Cibis sama Fatmawati. Makan dulu jadinya,” kata Nana.

    Di sisi lain, warung pecel milik Priyo itu jadi lumayan ramai. Priyo mengatakan biasanya pelanggan yang datang ke warungnya adalah pegawai di sekitar lokasi, kini banyak juga pengendara motor yang mampir.

    “Lumayanlah, ada aja yang mampir. Biasanya pegawai-pegawai aja yang makan di sini,” jelas Priyo.

    Petugas Disiagakan Pagi dan Sore Atur Lalin di TB Simatupang

    Pemprov DKI Jakarta menyiagakan petugas di sejumlah titik galian di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk mengurai kemacetan. Langkah ini diambil menyusul padatnya arus lalu lintas imbas pekerjaan galian yang memakan bahu jalan.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan penempatan petugas dilakukan sejak pagi hingga sore hari.

    “Bentuk upaya yg dilakukan adalah dengan menempatkan petugas dan membuat beberapa spanduk pemberitahuan untuk mengurangi volume kendaraan di TB Simatupang,” kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).

    Budi menjelaskan ada empat titik galian yang memakan separuh badan jalan, yakni di depan gedung Nestle, Simpang Kebagusan, depan Cibis Park, dan depan Pom Bensin jalan TB Simatupang. Kondisi ini membuat antrean kendaraan tak terhindarkan, terutama di jam sibuk.

    “Dalam kesehariannya, jalan TB Simatupang cukup padat pagi dan sore hari. Ditambah adanya kegiatan yang memakan bahu jalan, jadi sementara solusi yang dapat dilakukan adalah menempatkan anggota dari pagi sampai sore di lokasi,” ujarnya.

    Ia menambahkan, hari ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menggelar rapat untuk membahas langkah lanjutan mengatasi kemacetan di ruas tersebut.

    “Rencananya siang ini akan dirapatkan di Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

    KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

    “Dua [tersangka kasus CSR BI],” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Kamis (7/8/2025). 

    Lebih lanjut Asep mengonfirmasi bahwa dua tersangka tersebut merupakan legislator. Walaupun demikian, Asep belum dapat memberi tahu identitas kedua tersangka merupakan legislator di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten.

    “Lebih lengkap sama Juru Bicara KPK [Budi Prasetyo], yang jelas sudah ada dua tersangka,” katanya.

    KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

    KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan yang merupakan politisi Partai Gerindra dan telah memeriksa anggota DPR RI Satori, politisi Nasdem, terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

    Duduk Perkara Dugaan Korupsi CSR BI 

    Sebelumnya pada keterangan terpisah, Asep menjelaskan bahwa penanganan kasus tersebut kini masih difokuskan untuk mengusut dugaan keterlibatan dua anggota DPR RI, yang sebelumnya menjabat anggota Komisi XI. Mereka adalah Satori (Nasdem) dan Heri Gunawan (Gerindra). 

    Meski demikian, kasus yang naik ke tahap penyidikan sejak Desember 2024 itu belum memiliki tersangka. Lembaga antirasuah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum guna melakukan pemeriksaan, penggeledahan maupun upaya lain. 

    KPK menduga Satori dan Heri melalui yayasan tertentu telah menerima dana PSBI. Namun, KPK menduga lembaga atau yayasan-yayasan tersebut tidak menggunakan dana CSR dari BI sesuai dengan fungsinya. 

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut. 

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep, pada kesempatan terpisah.

    Pada perkembangan lain, beberapa anggota DPR lain yang menjabat di Komisi XI juga telah dipanggil KPK. Misalnya, Charles Meikyansyah (Nasdem), Fauzi Amro (Nasdem), Dolfie Othniel Frederic Palit (PDIP) serta Ecky Awal Mucharam (PKS). 

    Pada keterangan KPK, Dolfie khususnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

    Adapun beberapa pihak dari BI juga telah dipanggil maupun diperiksa oleh penyidik. Beberapa yang telah diperiksa adalah mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Tidak hanya itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta juga sudah dipanggil namun berhalangan hadir pada 19 Juni 2025. 

    Di samping itu, ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga digeledah oleh penyidik KPK pada Desember 2024 lalu. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik.  

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Kendati deretan pejabat BI sudah pernah dipanggil, KPK diketahui sampai dengan saat ini belum kunjung memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo. Hal itu kendati ruangan kerjanya telah digeledah penyidik pada Desember 2024 lalu. 

  • Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Legislator minta kawasan Tanah Abang masuk prioritas RPJMD 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI memasukkan kawasan Tanah Abang sebagai prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail di Jakarta, Rabu, mengatakan, ada berbagai pertimbangan di antaranya kawasan Tanah Abang telah terbukti memberikan kontribusi signifikan kepada perekonomian dan memiliki letak strategis sebagai kawasan Transit Oriented Development (TOD).

    Namun, sangat disayangkan, seiring dengan telah terjadinya transformasi di bidang perdagangan yang berimbas terhadap denyut perekonomian di kawasan Tanah Abang, dukungan Pemprov DKI Jakarta terlihat sangat minim dalam mempertahankan kawasan tersebut sebagai kontributor perekonomian Jakarta.

    “Berdasarkan pertimbangan dan realita tersebut, maka sangat wajar kawasan Tanah Abang harus dimasukkan dalam prioritas pembangunan di RPJMD 2025-2029,” kata Ismail dalam rapat Badan Anggaran dan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)​​​​​ 2026.

    Di awal Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta melakukan persiapan rencana pembangunan Jakarta tahun 2026. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan KUA PPAS 2026 bersama DPRD DKI Jakarta.

    Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari langkah implementasi RPJMD 2025-2029, yang fokus pada pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi.

    Dia menambahkan, untuk memulihkan kembali peran strategis dan kontribusi kawasan Tanah Abang terhadap perekonomian Jakarta selain menjadikannya sebagai prioritas pembangunan di RPJMD, juga harus disiapkan konsep baru dalam pengembangan kawasan tersebut.

    “Dengan berbagai potensinya, Tanah Abang harus dikembangkan menjadi kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan, bukan sekadar pembenahan pasar,” ujarnya.

    Menurut dia, pembentukan ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) menjadi faktor kunci dalam menjadikan Tanah Abang sebagai kawasan ekonomi terpadu dan berkelanjutan.

    “Dari unsur Pemprov bisa memberikan penugasan kepada Sarana Jaya, Pasar Jaya, Pembangunan Jaya, Jakpro dan lainnya, termasuk sektor swasta. Baik dalam hal penyiapan konsep maupun penyiapan pembiayaan kreatifnya,” kata Ismail.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis

    Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan SR. Saya sudah instruksikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama seperti kita membangun Sekolah Rakyat (SR),” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa.

    Salah satunya, lanjutnya, termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah melalui Zoom Meeting, agar mereka dapat menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG. Targetnya adalah 1.000 lokasi, dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu.

    Kementerian PU dan BGN menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Acara penandatanganan berlangsung pada Selasa (5/8) di Pendopo Kementerian PU, serta dihadiri langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Penandatanganan MoU dan PKS ini merupakan wujud dukungan Kementerian PU terhadap program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi ini menjadi komitmen dan peran aktif Kementerian PU dalam pengembangan infrastruktur sosial, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat (SR).

    Dody juga menyampaikan bahwa lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya. “Insya Allah kami bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Mudah-mudahan kepala daerah juga antusias, karena luas lahannya relatif lebih kecil dibandingkan Sekolah Rakyat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional.

    “Saat ini kami sudah memiliki 3.233 SPPG yang melayani 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/ kota yang belum memiliki SPPG. Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga membutuhkan perhatian khusus. Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” kata Dadan.

    BGN menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah 3T, termasuk pembangunan melalui mekanisme kerja sama dengan mitra dan juga pembangunan menggunakan APBN.

    Untuk tahun ini, target jumlah penerima manfaat MBG mencapai 20 juta jiwa pada pertengahan Agustus, dengan cakupan akhir hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.

    Sumber : Antara