Xcloud.id

partai: PKS

  • PKS DIY gelar Muswil VI, jadi ajang konsolidasi internal

    PKS DIY gelar Muswil VI, jadi ajang konsolidasi internal

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    PKS DIY gelar Muswil VI, jadi ajang konsolidasi internal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:17 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Kantor DPTW PKS DIY, Ahad (24/8). Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepengurusan, mengokohkan konsolidasi partai, serta merumuskan arah kebijakan untuk periode mendatang.

    Muswil VI PKS DIY membahas evaluasi capaian kinerja, penetapan kebijakan kepengurusan, serta penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pengurus dalam menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Agenda utama Muswil ini adalah pembacaan Surat Keputusan (SK) Presiden PKS mengenai penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) yang meliputi Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan Dewan Syariah Wilayah (DSW).

    Ketua DPW PKS DIY, Budi Wiyarno, menegaskan bahwa Muswil memiliki makna strategis bagi konsolidasi partai.

    “Muswil ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan namun menjadi ajang konsolidasi internal PKS DIY untuk merumuskan program pengokohan sumber daya internal dan mengokohkan komitmen pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mengundang seluruh Dewan Pengurus Tingkat Daerah se-DIY yang baru saja dipilih agar program kita bisa sinergis dan terarah,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (25/8). 

    Selain menetapkan kepengurusan baru, DPW PKS DIY juga memberikan PKS Award kepada kader yang berprestasi. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi kader PKS yang tidak hanya berkiprah dalam bidang politik, tetapi juga menunjukkan prestasi nyata di berbagai sektor kemasyarakatan.

    Muswil VI PKS dilaksanakan secara serentak bersama di seluruh Indonesia dan PKS DIY dengan mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan DIY untuk Indonesia”. Dengan kepengurusan baru, PKS DIY menegaskan komitmen untuk semakin dekat dengan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementerian Haji Bakal Disahkan, RUU Ibadah Haji Siap Naik UU

    Kementerian Haji Bakal Disahkan, RUU Ibadah Haji Siap Naik UU

    Bisnis.com, JAKARTA –  RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah telah disepakati oleh anggota fraksi di Komisi VII dan pemerintah. Kesepakatan ini menandakan Kementerian Haji akan disahkan dalam waktu dekat.

    Dalam RUU tersebut, salah satu pembahasan yang disorot adalah meleburnya Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.

    Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang selaku pemimpin rapat kerja mengatakan berdasarkan pandangan fraksi partai dan pemerintah telah disetujui dan disepakati RUU tersebut naik menjadi undang-undang.

    “Pandangan fraksi fraksi dan pemerintah bulet menyetujui [RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah], alhamdulillah,” katanya, Senin (25/8/2025).

    Persetujuan itu berdasarkan pandangan 6 fraksi partai, yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demkorat, dan PAN. Selain itu dari unsur pemerintah disampaikan Menteri Hukum dan HAM.

    Mereka secara kompak mengatakan perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan membenahi tata kelola haji dan umrah Indonesia.

    Lebih lanjut, Marwan mengatakan terkait pembagian kuota haji masih seperti aturan sebelumnya yakni 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.

    Meski begitu, dia mengingatkan agar adanya pengkondisian anggaran penyelenggaran Ibadah haji sehingga semua kebutuhan dapat terakomodir.

    Adapun nantinya akan ada pengurangan petugas haji di tingkat daerah karena jumlah yang cukup besar.

  • DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Ibadah Haji, Kementerian Haji Siap Disahkan

    DPR dan Pemerintah Setuju Revisi UU Ibadah Haji, Kementerian Haji Siap Disahkan

    Bisnis.com, JAKARTA Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah telah disepakati oleh anggota fraksi di Komisi VII dan pemerintah. Kesepakatan ini menandakan aturan pendirian Kementerian Haji akan disahkan dalam waktu dekat.

    Salah satu pembahasan yang disorot dalam pembahasan RUU Ibadah Haji, yaitu meleburnya Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.

    Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang selaku pemimpin rapat kerja mengatakan berdasarkan pandangan fraksi partai dan pemerintah telah disetujui dan disepakati RUU Ibadan Haji tersebut naik menjadi undang-undang.

    “Pandangan fraksi fraksi dan pemerintah bulet menyetujui [RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah], alhamdulillah,” katanya, Senin (25/8/2025).

    Persetujuan itu berdasarkan pandangan 6 fraksi partai, yaitu PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokorat, dan PAN. Selain itu, dari unsur pemerintah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. 

    Mereka secara kompak mengatakan perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan membenahi tata kelola haji dan umrah Indonesia.

    Lebih lanjut, Marwan mengatakan terkait pembagian kuota haji masih seperti aturan sebelumnya, yakni 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

    Meski begitu, dia mengingatkan agar adanya pengkondisian anggaran penyelenggaraan Ibadah haji sehingga semua kebutuhan dapat terakomodir.

    “Nantinya akan ada pengurangan petugas haji di tingkat daerah karena jumlah yang cukup besar,” imbuhnya. 

  • KPK Panggil Ulang Bupati Pati Terkait Kasus Korupsi Jalur KA Lusa

    KPK Panggil Ulang Bupati Pati Terkait Kasus Korupsi Jalur KA Lusa

    Jakarta –

    Bupati Pati Sudewo (SDW) absen dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api (KA) pekan lalu. KPK memanggil lagi Sudewo untuk diperiksa lusa.

    “Yang bersangkutan menyatakan bersedia hadir pada tanggal 27 Agustus 2025,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

    Sudewo awalnya dipanggil KPK pada Jumat (22/8). Namun, Sudewo tidak hadir dengan alasan ada agenda lain.

    “Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada kegiatan yang sudah teragendakan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, KPK memanggil Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel KA. Sudewo menjabat anggota Komisi V DPR saat proyek tersebut berlangsung.

    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Sudewo diduga menerima commitment fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat anggota DPR. Dia menyebutkan KPK akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.

    “Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya, yaitu Saudara R,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

    “Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan Saudara SDW ini seperti apa,” lanjutnya.

    KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Salah satu yang terbaru ialah ASN di Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS), yang merupakan Ketua Pokja terkait proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.

    Sebelum Risna, KPK juga telah menahan sejumlah tersangka lain. Berikut ini daftarnya:

    Pihak Pemberi
    1. DIN (Dion Renato Sugiarto) selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
    2. MUH (Muchamad Hikmat) selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
    3. YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
    4. PAR (Parjono) selaku VP PT KA Manajemen Properti
    5. Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
    6. Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).

    Pihak Penerima
    1. HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
    2. BEN (Bernard Hasibuan) selaku PPK BTP Jabagteng
    3. PTU (Putu Sumarjaya) selaku Kepala BTP Jabagteng
    4. AFF (Achmad Affandi) selaku PPK BPKA Sulsel
    5. FAD (Fadliansyah) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
    6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat) selaku PPK BTP Jabagbar
    7. Budi Prasetyo (BP) selaku Ketua Pokja Pengadaan
    8. Hardho (H) selaku Sekretaris Pokja Pengadaan
    9. Edi Purnomo (EP) selaku anggota Pokja Pengadaan.

    Halaman 2 dari 3

    (ial/haf)

  • DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

    DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IV DPR menyoroti masalah keterlambatan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pasalnya, lambannya penyaluran program SPHP dinilai menjadi penyebab utama melambungnya harga beras di masyarakat.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mengatakan langkah pengendalian harga yang seharusnya dilakukan secara rutin enam kali dalam setahun, ternyata tidak berjalan tepat waktu sehingga stabilisasi pasar tidak tercapai.

    Padahal, dia menyebut bahwa SPHP seharusnya mampu mengendalikan harga beras. Namun, pada praktiknya beberapa kali pelaksanaan mengalami keterlambatan.

    Dia mencontohkan, setelah panen, pemerintah seharusnya segera menyerap hasil produksi untuk cadangan pangan, tetapi pelaksanaannya justru tertunda. Begitu pula penyaluran beras SPHP yang baru berjalan pada akhir Juli lalu, ketika harga sudah terlanjur tinggi di masyarakat.

    “Dari rencana pemerintah untuk menyalurkan SPHP sebanyak enam kali, ini dilakukan pada awal tahun lalu, kemudian panen dihentikan, lalu pada akhir Juli, beras harus diserap, harus didistribusikan, meskipun distribusinya masih rendah. Jadi ketika harga di masyarakat naik dan kemudian SPHP baru saja diberikan, otomatis akan sulit untuk distabilkan karena memang tertunda,” ujar Riyono dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Riyono menyoroti lemahnya penguasaan pasokan beras oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini negara hanya menguasai sekitar 5% cadangan beras, sedangkan 95% dikuasai oleh swasta. Kondisi ini membuat pemerintah dalam mengendalikan harga menjadi sangat terbatas.

    “Pangan harus dikuasai oleh negara, terutama pangan strategis, Jika beras bisa dikendalikan seperti itu, akan sangat membantu karena harga SPHP dikendalikan setiap tanggal 1 dan 15,” Politisi PKS ini.

    Riyono juga menilai perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Selama ini, HET ditetapkan tahunan, sedangkan harga di lapangan sangat cepat berubah.

    Dia mengatakan pemerintah masih memiliki empat kali kesempatan menyalurkan beras SPHP hingga akhir tahun. Oleh karena itu, ia mendesak agar pelaksanaannya tidak lagi mengalami penundaan.

    “Kalau HET tidak disesuaikan dengan kondisi harga, maka kebijakan itu tidak akan efektif. Idealnya HET dievaluasi minimal setiap tiga bulan sekali, atau maksimal enam bulan sekali, tidak ada alasan untuk menunda, apalagi soal anggaran. Uang rakyat harus selalu tersedia untuk kebutuhan rakyat. Jadi program SPHP harus segera dijalankan agar harga kembali stabil,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    Faizal Assegaf: Indonesia Terperangkap dalam Agenda Skenario Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf memberikan responnya terkait kondisi politik di Tanah Air.

    Apalagi jelang berlangsungnya Pemilu 2029 terkait oposisi dan koalisi jadi pembincangan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal Assegaf memberikan komentarnya.

    Ia menyebut dan memprediksi ada pertarungan yang akan mengalami eskalasi.

    Ini bisa terjadi jika situasi perpolitikan di Indonesia saat ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau dinamikanya tetap sama.

    “Jika situasi tidak berubah, dinamika dan peta pertarungan akan mengalami eskalasi,” tulisnya dikutip Senin (18/8/2025).

    “Jauh lebih suram dan akan terperangkap dalam agenda skenario global,” sebutnya.

    Lanjut, Faizal mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

    Karena kaum yang tertindas dan mereka yang bergerak dalam perjuangan dengan nilai spritual diprediksinya bakal kalah lagi.

    “Kondisi ketidakpastian itu. Jangan sampai kaum tertindas dan mereka yang berangkat dalam perjuangan nilai-nilai spiritual kalah dan kalah lagi,” terangnya.

    Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Bersama Indonesia Maju adalah gabungan partai politik yang terdiri atas 10 partai politik.

    Diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda, Gelora, PRIMA

    Sedangkan KIM Plus seperti NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Partai Hanura. KIM Plus ini baru bergabung di pemerintahan setelah Prabowo-Gibran terpilih.

    Adapun PDI Perjuangan tidak berstatus sebagai oposisi maupun koalisi pemerintahan.

  • Tok! Daftar Nama-nama Pengurus DPTD PKS se-Sulsel

    Tok! Daftar Nama-nama Pengurus DPTD PKS se-Sulsel

    “Apalagi, PKS di Sulsel sebenarnya punya basis kader yang luar biasa, tetapi belum secara signifikan mendapatkan perolehan suara dan kursi di beberapa kabupaten/kota. Hal ini membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang bisa melahirkan cara pendekatan baru dalam menggaet kelompok pemilih,” jelasnya.

    Kemudian, proses peremajaan dalam partai politik juga bertujuan agar tidak tercipta stagnasi politik. Sebab, jika kader-kader lama terus memproduksi kegiatan partai dengan pendekatan yang tidak sesuai dengan konteks dan kebutuhan pemilih masa kini, maka partai bisa tertinggal.

    “Regenerasi ini juga mempertimbangkan faktor kelompok pemilih, di mana dominasi terbesar ada pada kelompok muda. Pengurus yang masih berusia muda, apalagi di posisi pengurus inti, akan lebih mudah memahami kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi para pemilih. Hal ini akan membantu meningkatkan nilai elektoral dan citra partai,” ungkapnya.

    Namun begitu, PKS juga harus tetap memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi capaian pengurus sebelumnya, baik di kontestasi Pileg maupun pilkada 2024 lalu. Evaluasi ini bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam proses regenerasi. Sebab dalam partai politik, perlu ada mekanisme punishment and reward.

    Model punishment and reward ini, kata dia, bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader militan yang punya kemampuan, kapasitas, dan kinerja baik, untuk menjadi pengurus inti di tingkat organisasi, misalnya di kabupaten/kota.

    “Begitu juga sebaliknya, kader yang tidak menjalankan amanat partai atau berkontribusi secara maksimal perlu dikenakan sanksi. Mekanisme ini akan memacu kerja pengurus karena mereka merasa ada evaluasi yang dilakukan secara terbuka,” terangnya.

  • Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 

    Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Penurunan suku bunga BI harus diikuti penurunan suku bunga kredit perbankan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:47 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 5 persen pada Rapat Dewan Gubernur hari ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moneter yang lebih akomodatif tersebut.

    Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember – Kabupaten Lumajang), penurunan BI Rate yang telah dilakukan empat kali sejak September 2024 menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah proyeksi inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah yang stabil. 

    Namun, ia menegaskan bahwa penurunan suku bunga acuan ini belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah nyata dari perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit.

    Fakta bahwa bunga kredit masih stagnan di kisaran 9,16 persen menunjukkan belum efektifnya transmisi kebijakan moneter. Padahal, bunga kredit yang lebih rendah sangat penting untuk mendorong pembiayaan sektor riil, memperluas investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan BI Rate harus segera diterjemahkan ke dalam penurunan suku bunga kredit oleh perbankan, agar pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat luas dapat merasakan manfaat langsungnya. Tanpa itu, kebijakan moneter longgar tidak akan efektif mendorong pembiayaan, investasi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi,” tegas Amin. Rabu (20/08).

    Menurutnya Amin, biaya kredit yang lebih terjangkau akan memungkinkan para pelaku usaha akan lebih leluasa melakukan ekspansi, baik di sektor manufaktur, perdagangan, maupun jasa. UMKM yang selama ini terkendala akses pembiayaan juga bisa lebih mudah mendapatkan modal kerja dengan bunga lebih rendah. 

    “Hal ini bukan hanya memperkuat daya saing usaha kecil, tapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Rabu (20/8). 

    Selain itu, penurunan bunga kredit akan membuat investasi di sektor riil semakin menarik. Investor, baik domestik maupun asing, akan lebih terdorong untuk menanamkan modalnya karena iklim pembiayaan lebih kondusif. 

    Dengan meningkatnya investasi, kapasitas produksi nasional akan bertambah, konsumsi masyarakat menguat, dan perekonomian tumbuh lebih cepat.

    Artinya, penurunan suku bunga kredit tidak sekadar mendukung dunia usaha, tetapi juga membawa multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika transmisi kebijakan moneter BI ini berjalan efektif, target pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2025–2026, diatas 5 perset sangat mungkin tercapai bahkan bisa melampaui proyeksi awal.

    Amin Ak juga mendorong pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan optimal melalui koordinasi dengan industri perbankan. 

    “Jika biaya kredit bisa lebih terjangkau, saya yakin investasi akan meningkat, sektor riil bergairah, dan target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai lebih tinggi,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat Nasional 20 Agustus 2025

    Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat Nasional 20 Agustus 2025

    Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ekonomi Masyarakat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dilakukan dengan hati-hati.
    Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan tersebut.
    “Penyesuaian iuran memang penting untuk menjaga keberlanjutan JKN, tapi jangan sampai menjadi beban tambahan bagi masyarakat sehingga justru membuat kepesertaan aktif menurun,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
    Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang sudah dipertimbangkan sejak lama untuk menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Apalagi kondisi keuangan BPJS semakin tertekan selama pandemi Covid-19, di mana penerima bantuan iuran (PBI) semakin bertambah.
    Namun, kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga perlu diperhatikan, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
    “Perlu diperhatikan dengan cermat waktu dan besaran kenaikannya. Jangan sampai masyarakat justru menunggak iuran dan konsumsi rumah tangga ikut tertekan, yang akhirnya berdampak pada perekonomian nasional,” ujar Kurniasih.
    Untuk itu, ia meminta agar BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebelum menaikkan iurannya.
    “Kami berharap BPJS Kesehatan mendahulukan perbaikan layanan, termasuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini ada. Buktikan dulu peningkatan pelayanan, baru bicara penyesuaian iuran,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    Anggota Komisi IX Nurhadi mengungkapkan, pemerintah berencana untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026.
    Nurhadi mengatakan, rencana kenaikan iuran itu dituangkan pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026.
    “Bila wacana ini jadi diterapkan, jangan sampai berdampak terhadap subsidi bagi masyarakat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya hanya karena hitung-hitungan fiskal,” ujar Nurhadi dikutip dari siaran pers, Rabu (20/8/2025).
    Nurhadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif iuran BPJS secara serentak, tetapi secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi fiskal negara.
    Meski begitu, dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada keberlanjutan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
    “Kesehatan adalah hak dasar warga negara, bukan komoditas. Karena itu, kebijakan pembiayaan tidak boleh sampai menutup akses masyarakat terhadap JKN,” kata Nurhadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator nilai Prabowo selalu serukan kedaulatan dan pemerintahan yang bersih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Jalal Abdul Nasir, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.              

    Menurut Haji Jalal, pidato Presiden Prabowo kali ini memuat pesan-pesan kebangsaan yang kuat, berpijak pada konstitusi, dan menyentuh isu-isu fundamental bagi masa depan bangsa, mulai dari penguatan kedaulatan ekonomi, ketahanan pangan, hingga komitmen pada pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

    “Presiden menggarisbawahi pentingnya kembali pada amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini adalah pesan penting di tengah tantangan global dan domestik, bahwa pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kepentingan segelintir pihak,” ungkap Haji Jalal. Minggu (17/08).

    Penguatan Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

    Haji Jalal menilai, pesan Presiden terkait kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan potensi sumber daya nasional secara optimal, meningkatkan produksi dalam negeri, dan memperkuat cadangan pangan strategis.

    “PKS sepakat bahwa kemandirian pangan adalah salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Langkah konkret perlu diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, termasuk dukungan bagi petani dan nelayan,” ujar Haji Jalal.

    Komitmen Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Haji Jalal menyambut baik komitmen ini, sekaligus mengingatkan bahwa pengawasan dari parlemen, lembaga penegak hukum, dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan janji tersebut dapat diimplementasikan.

    “Pemerintahan bersih bukan hanya jargon, tetapi harus menjadi budaya kerja di semua level birokrasi. Kita harus memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.

    Pemulihan Roadmap Konstitusional dan Kebersamaan Nasional

    Haji Jalal juga mengapresiasi ajakan Presiden untuk memulihkan dan memperkuat roadmap konstitusional, serta membangun semangat kebersamaan lintas partai, lembaga, dan kelompok masyarakat.

    “Pesan persatuan yang disampaikan Presiden sangat tepat. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil mulai dari krisis iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Semua itu hanya bisa kita hadapi jika kita bersatu dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik sesaat,” jelasnya.

    Harapan untuk Implementasi Nyata
    Menutup pernyataannya, Haji Jalal berharap pidato kenegaraan Presiden Prabowo bukan hanya menjadi rangkaian kata yang indah, tetapi juga menjadi panduan nyata dalam kebijakan pemerintah ke depan.

    “Semangat dan visi yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, anggaran yang berpihak, dan aksi nyata di lapangan. Parlemen siap mengawal, mengkritisi secara konstruktif, dan bersinergi demi kemajuan Indonesia,” pungkas Haji Jalal dalam keterangan yang diterima Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (19/8). 

    Sumber : Radio Elshinta