partai: PKS

Etik-Sapto Terima Rekomendasi dari DPP Partai Gerindra

Sukoharjo, Gatra.com – Pasangan bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup), Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, telah mengantongi surat tugas atau rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Penyerahan rekomendasi Partai Gerindra dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa malam (16/7/2024).

Rekomendasi itu diserahkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, kepada pasangan Etik-Sapto. Turut mendampingi Ketua DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Titik Suprapti.

Setelah menerima rekomendasi, Etik-Sapto menyempatkan diri untuk berfoto bersama jajaran struktural DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Partai Gerindra menjadi parpol kali pertama yang menerbitkan dan menyerahkan rekomendasi kepada pasangan Etik-Sapto.

Sementara itu, enam parpol lain yang mengusung kedua paslon masih menunggu rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat.

“Insyaallah sesuai yang disepakati oleh teman-teman pengusung dan pendukung Etik-Sapto,” ucap bakal cawabup sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo.

Sapto menyebut rekomendasi Partai Gerindra menjadi modal utama sebagai syarat untuk mendaftar sebagai bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus mendatang sembari menunggu rekomendasi dari enam parpol lainnya.

Tujuh parpol yang memiliki kursi di parlemen berkomitmen bersama untuk membangun Sukoharjo yang lebih makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Ketujuh parpol yang mengusung dan mendukung pasangan Etik-Sapto, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PKB, dan Partai NasDem.

“Mohon doanya, rekomendasi Partai Gerindra satu langkah maju untuk mewujudkan kolaborasi elemen di Sukoharjo. Maju bareng membangun Sukoharjo lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Struktural ketujuh partai menyepakati kerja sama politik dalam mengarungi kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo. Prosesi penandatanganan kerja sama politik dilakukan ketua dan sekretaris struktural masing-masing parpol di kantor DPC PDIP Sukoharjo di Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari pada pekan lalu.

40

30/10/2024 17:38
Survei Indikator Politik: Supian Suri Lebih Populer dari Imam Budi Hartono pada Pilkada Depok Megapolitan 30 Oktober 2024

Survei Indikator Politik: Supian Suri Lebih Populer dari Imam Budi Hartono pada Pilkada Depok
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Calon wali kota Depok nomor urut 2 Supian Suri menjadi sosok paling populer dibandingkan kontestan lain pada
Pilkada Kota Depok
2024.
Hal itu terlihat dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 3-12 Oktober 2024.
Berdasarkan hasil survei yang dirilis Rabu (30/10/2024), sebanyak 70 persen responden mengaku mengenal sosok Supian. Dari jumlah tersebut, sekitar 83,5 persen menyukainya.
Tingkat popularitas Supian itu mengungguli calon wali kota Depok pesaingnya, Imam Budi Hartono.
Menurut survei yang sama, sebanyak 68,3 persen responden mengetahui sosok Imam. Sementara, sebanyak 79,4 persen responden mengaku suka dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara, sebanyak 54,1 persen responden mengaku mengenal calon wakil wali kota pendamping Imam, Ririn Farabi Arafiq. Lalu, responden yang menyukai Ririn sebanyak 79,4 persen.
Selanjutnya, calon wakil wali kota pendamping Supian, Chandra Rahmansyah, dikenal sebanyak 24,6 persen responden. Dari jumlah tersebut, 83,3 persen menyukai Chandra.
“Saat ini, tingkat popularitas Supian Suri berada di posisi atas (70 persen), diikuti Imam Budi Hartono (68,3 persen), Ririn Farabi Arafiq (54,1 persen), dan Chandra Rahmansyah (24,6 persen),” ungkap Direktur Utama Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat dalam keterangannya, Rabu.
Fauny mengatakan, popularitas merupakan hal dasar dalam politik elektoral. Menurutnya, pemilih tidak mungkin memilih calon kepala daerah yang tidak dikenal.
“Populer juga belum tentu dipilih jika ada calon lain yang lebih disukai. Oleh karena itu, populer saja tidak cukup, citra personal calon juga harus positif,” ujar Fauny.
Sebagai informasi, survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 3-12 Oktober 2024. Survei melibatkan 400 warga Depok yang dipilih menggunakan metode
multistage random sampling.
Responden yang dipilih adalah yang mempunyai hak pilih dalam pilkada, yakni yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Melalui metode itu, toleransi kesalahan atau
margin of error
survei kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/10/2024 12:55
Ini respons Bamus Betawi terkait guyonan Suswono soal janda kaya

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Pilkada DKI Jakarta 2024

Ini respons Bamus Betawi terkait guyonan Suswono soal janda kaya
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 30 Oktober 2024 – 08:47 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifqi merespons polemik yang muncul imbas pernyataan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1 Suswono soal janda kaya menikahi pemuda pengangguran.

“Sebenarnya kalau saya lihat dari videonya tidak ada maksud, secara implisit tidak disampaikan bahwa Pak Suswono menyamakan Rasulullah kepada pengangguran, enggak ada di situ,” kata Rifqi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).

Dia berpendapat tak ada yang salah dengan pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia menyayangkan pihak-pihak yang tidak memahami secara utuh apa yang disampaikan oleh Suswono.

Oleh karena itu, ia menilai membawa pernyataan Suswono ke ranah hukum sangat mengada-ada. Pernyataan Suswono itu tak bisa disamakan dengan kasus penistaan agama pada Pilgub Jakarta 2017.

“Beda nih, ini kan mau ditarik ke kasus 2017 nih zaman Ahok, ditarik-tarik ke situ nih, ini kan politik. Jadi kalau saya melihatnya ini berlebihan dan mengada-ngada. Sebenarnya kalau itu dianggap menjadi sebuah pelecehan agama terlalu dini,” kata pria yang biasa disapa Eki Pitung.

Dia pun meyakini laporan dari pihak tertentu kepada kepolisian akan ditolak karena tak ada bukti yang memperlihatkan Suswono secara implisit menghina Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pengangguran.

“Menurut saya orang-orang yang melaporkan ke polisi saya yakin itu menurut saya akan ditolak, kenapa, karena tidak ada temuannya. Pelecehannya di mana? Karena itu tafsir. Karena hukum itu tidak boleh pakai tafsir,” paparnya.

Dia pun meminta semua pihak tak memperkeruh Pilkada Jakarta 2024 dengan memainkan politik identitas. Terlebih, Suswono secara pribadi telah meminta maaf.

“Kita ini udah jangan lagi membawa politik identitas, Jakarta udah selesai lah 2017 kemarin kita belajar, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan juga. Kan di sini Muslim, di sana Muslim. Lebih baik bermain wacana program, agenda yang mencerdaskan, bagaimana membangun ibu kota dengan ide dan gagasan yang positif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Santri Jakarta (Alaska) Abdul Azis berpendapat tak ada yang salah dengan pernyataan Suswono tersebut.

“Saya pikir tidak berlebihan dan ini kan hanya imbauan, terus salahnya di mana? Imbauan dan sekedar saran saja dan ga perlu diperbesar dan gak perlu melebar-lah,” ujarnya.

Mantan Ketua GP Ansor DKI ini mengatakan, memang benar Rasulullah dulu menikahi Siti Khadijah pada saat seorang wanita janda kaya dan membantu dakwah Rasulullah.

“Jika Pak Suswono itu mengimbau demikian salahnya dimana? Itu pun jika janda kaya-nya mau, kan enggak salah dong, dan beliau juga sudah minta maaf kan,” papar Azis.

Menurut dia, tidak perlu pernyataan Suswono itu dipersoalkan hingga diseret ke ranah agama karena sebuah pernyataan harus dilihat dari sisi manfaat dan kemaslahatannya dan pilkada ini harus sejuk dengan gagasan dan program untuk membangun Jakarta.

“Jangan memperkeruh dan dianggap sebagai sebagai sebuah penistaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta maaf usai pernyataannya yang menimbulkan polemik dalam pertemuannya dengan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang terjadi pada Sabtu (26/10).

“Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut, ” ucapnya dalam keterangan yang diterima, Senin (28/10).

Suswono menjelaskan, pernyataan tersebut dia sampaikan dalam konteks bercanda menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

“Tidak ada maksud sama sekali menyinggung tentang janda apalagi Manusia Agung sepanjang zaman, Rasulullah SAW. Yang menjadi teladan dalam setiap kehidupan saya, ” katanya.

Namun begitu Menteri Pertanian periode 2009-2014 tersebut mengakui jika guyonan tersebut dinilai kurang tepat dan bijaksana.

“Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya,” terang Suswono.

Sumber : Antara

30/10/2024 11:42
Usai Pertemuan PSI-PKS Solo, Kaesang Beri Isyarat Dukungan ke Mangkunegara X untuk Pilkada Solo

Solo, Gatra.com – Hingga saat ini bursa kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo masih sangat cair. Belum ada kepastian dari partai manapun untuk memberikan rekomendasi dukungan pada salah satu tokoh.

Namun salah satu partai, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengisyaratkan dukungannya untuk Mangkunegara X, penguasa Pura Mangkunegaran. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo dan DPD PSI Kota Solo, Sabtu (20/7) sore.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini, terungkap bahwa PSI sudah memastikan satu nama yang akan diusung sebagai calon Wali Kota Solo.

””Ya mereka (PSI) punya Gusti Bhre [nama kecil Mangkunagara X]. Kami tidak masalah ketika nanti koalisi wali kotanya Gusti Bhre,” kata Ketua DPD PKS Kota Solo Daryono saat dihubungi melalui telepon.

Hanya berselang beberapa jam usai pertemuan tersebut, Kaesang berjalan-jalan di kawasan Night Market Ngarsopuro. Pasar malam ini berlokasi di Jalan Diponegoro yang terletak di depan Pura Mangkunegaran.

Kaesang didampingi istrinya, Erina Gudono. Keduanya menyambangi beberapa warung untuk membeli makanan ringan dan berjalan-jalan selama kurang lebih satu jam.

Kaesang irit bicara di momen tersebut. Ia tampak menggandeng istrinya yang tengah hamil.

Saat ditanya terkait pertemuan dengan PKS tersebut, Kaesang hanya memberikan jawaban singkat. ”Ditunggu besok jam 3,” katanya.

Pada waktu tersebut, Minggu (21/7), Kaesang berencana bermain sepak bola bersama Mangkunegara X di Stadion Sriwedari.

Adapun Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo mengatakan bahwa pertandingan itu hanya laga sepak bola biasa, bukan momen khusus.

Namun saat ditanya apakah pertandingan sepak bola itu akan dibarengi dengan pemberian rekomendasi dari PSI kepada Mangkunegara X, Yogo tak banyak memberikan komentar. “Ditunggu saja. Besok (hari ini) ada kejutan,” tandasnya.

23

30/10/2024 11:33
Rekomendasi PDIP Mengerucut ke Dirinya, Rober Christanto Undang 162 Kades

Karanganyar, Gatra.com-Sebanyak 162 kepala desa di Kabupaten Karanganyar, Jateng menghadiri undangan mantan bupati Rober Christanto di Joglo Dawan Tasikmadu Karanganyar, Jateng, Rabu malam (24/7). Kegiatan ini dalam upaya meningkatkan elektabilitas serta popularitasnya jelang menerima rekomendasi DPP PDIP kepada dirinya yang nyalon bupati Karanganyar pada Pilkada serentak 2024.

Rober tak secara gamblang menyosialisasikan dirinya bakal mendapat rekomendasi maju calon bupati dari PDIP ke para kades. Ia hanya menyampaikan prestasi para wakil rakyat dari PDIP yang berhasil membawa dana aspirasi untuk kemajuan Kabupaten Karanganyar. Kepada wartawan usai menemui para kades, Rober mengatakan telah menjalani beberapa kali uji kepatutan dan kelayanan (UKK) di DPD PDIP Jawa Tengah. Untuk diketahui, DPC PDIP Karanganyar hanya mengirim satu kandidat bakal calon bupati hasil penjaringan. Sedangkan nama-nama lainnya yang disodorkan melamar calon wakil bupati.

“Ini lagi persiapan saja. Agar siap saat pemanggilan (menerima rekomendasi),” kata Rober.

Pria yang menjabat Wakil Bupati Karanganyar periode 2019-2023 serta Bupati antarwaktu ini meyakini DPP PDIP tepat menjatuhkan pilihan calon bupati. Ia sendiri tak mau mendahului keputusan DPP, namun tetap siap ditugaskan.

“Saya ini petugas partai. Akan bergerak bersama (saat resmi direkomendasi),” katanya.

Ia menjadwalkan pertemuan dengan simpul massa untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Selain menyasar kades, undangannya akan dikirim ke perangkat desa, pelaku UMKM dan sebagainya.

“Saya ini lima tahun jadi Wabup, selalu komunikasi ke kades. Sekarang setelah enggak menjabat, kangen. Ajak kesini silaturahmi. Sekaligus saya sampaikan program dan visi misi saya nyalon bupati, siapa tahu kades-kades ngasih masukan,” katanya.

Hadir pula pengurus DPC PDIP Karanganyar, struktural serta anggora Fraksi PDIP DPRD Karanganyar, semalam. Ketua DPC PDIP Karanganyar, Bagus Selo optimistis rekomendasi calon bupati Karanganyar diberikan DPP maksimal 5 Agustus 2024. Ia membenarkan Rober Christanto satu-satunya kandidat calon bupati hasil penjaringan yang disodorkan ke DPP melalui DPD PDIP.

“Yang mendaftar calon bupati di penjaringan DPC PDIP Karanganyar hanya pak Rober,” katanya.

Mengenai siapa bakal calon wakil bupati yang direstui DPP, ia mengatakan itu hak DPP pula yang menentukan. Termasuk kemungkinan PDIP berkoalisi dengan Gerindra pada Pilbup Karanganyar 2024. Gerindra merupakan parpol yang disebut-sebut jadi rebutan dalam pemenangan pemilukada 2024.

“Dengan Gerindra, itu ada kemungkinan. Semua merujuk rekomendasi DPP PDIP,” katanya.

Sementara itu Ketua DPC Gerindra Karanganyar, Adhe Eliana menyebut rekomendasi DPP Partai Gerindra untuk memenangkan Pilbup Karanganyar sudah diterimanya. Sayangnya, ia tak mau menjelaskan isinya. Gerindra saat ini masih komitmen dengan gabungan parpol poros tengah di Koalisi Kebersamaan yang diikuti PAN, PKS dan Gerindra. Di koalisi kebersamaan, belum juga menentukan calon yang akan diusung.

225

30/10/2024 00:20
Komisi XI DPR Akan Usul RUU Ekonomi Syariah Jadi Prolegnas Prioritas 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

“Yang kita usulkan untuk Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan tadi masukan-masukan dari anggota [Komisi XI], ada masuk RUU Ekonomi Syariah, ada RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, ada RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan,” jelas Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan Prolegnas Prioritas 2025 dari Komisi XI tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR. Keputusan, sambungnya, ada di Baleg DPR.

Selain Prolegnas Prioritas 2025, Anis menjelaskan Komisi XI juga sudah menyetujui sejumlah RUU lain untuk diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2025-2029. Menurutnya, semua rancangan beleid tersebut diusulkan agar mempermudah pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Dalam rapat pleno Baleg DPR pada Senin (28/10/2024), setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara.

“Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita,” jelas Doli ketika membuka rapat, Senin (28/10/204).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Statistik
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
RUU tentang Ekonomi Syariah
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RUU tentang Keuangan Negara
RUU tentang Perbendaharaan Negara
RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
RUU tentang Ekonomi Syariah
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

29/10/2024 21:40
DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

“Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

“Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU tentang Statistik
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
RUU tentang Ekonomi Syariah
RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RUU tentang Keuangan Negara
RUU tentang Perbendaharaan Negara
RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
RUU tentang Ekonomi Syariah
RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

29/10/2024 21:14
Kelakar Janda Kaya Nikahi Pengangguran, Berapa Harta Suswono? – Page 3

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 01, Suswono, meminta maaf atas pernyataannya soal janda kaya menikahi pemuda pengangguran dalam pertemuan dengan Relawan Bang Japar beberapa waktu lalu yang menimbulkan polemik.

“Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan Relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik. Atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut,” kata Suswono dalam keterangannya, diterima Senin (28/10/2024).

Suswono menjelaskan, pernyataan itu ia sampaikan dalam konteks bercanda kala menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi. Selain itu, Suswono memastikan tidak ada maksud sama sekali mencemooh janda apalagi Nabi Muhammad SAW.

Meski begitu, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyadari guyonannya tersebut memang kurang tepat dan tidak bijaksana. Oleh sebab itu, dia pun tak memungkiri kekeliruannya soal janda kaya.

“Apa pun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suswono menegaskan perbincangan terkait polemik yang terjadi saat ini bukan lah merupakan bagian dari program Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). “Kami berkomitmen pada program pemberdayaan kelompok lemah dan rentan,” kata dia.

Suswono juga menyadari ke depan pihaknya akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Sehingga, kata dia, nantinya diharapkan polemik serupa tak muncul di publik.

“Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta,” ujar Suswono.

29/10/2024 15:30
PKS Siapkan Bantuan Hukum untuk Cawagub Suswono jika Benar Dipolisikan

GELORA.CO – DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, bakal menyiapkan bantuan hukum untuk Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01 Suswono jika benar dipolisikan.

Kabarnya beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam akan melaporkan Suswono ke kepolisian buntut dari pernyataannya ‘janda kaya harus nikahi pria pengangguran’ yang diduga menistakan agama Islam.

“Kita siapkan (pembelaan hukum untuk Suswono),” saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (29/10/2024).

Meski begitu, pihaknya kata Mabruri merasa tidak terlalu masalah dengan pernyataan itu.

Kata dia, hal itu dilakukan Suswono lantaran yang bersangkutan merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan atau khilaf.

“Biasa saja sik. Namanya manusia kan ada khilafnya,” kata Mabruri.

Terpenting kata dia, dalam persoalan ini, Suswono yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PKS, sudah mengakui kesalahannya.

Tak hanya itu, Suswono juga kata dia, sudah secara terbuka mengutarakan permohonan maaf melalui akun sosial media pribadinya.

“Yang penting mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Semalam Suswono sudah minta maaf ke publik melalu akun sosial medianya,” tutur Mabruri.

Saat disinggung soal adanya rencana pelaporan terhadap Suswono dari organisasi masyarakat Islam seperti PW GP Anshor DKI dan Ormas Betawi Bangkit, Mabruri belum dapat bicara lebih jauh.

Kata dia, PKS ada dalam posisi menunggu perkembangan yang ada terlebih dahulu dari persoalan tersebut.

“Kita lihat perkembangan dulu ya,” tandas Mabruri.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur Jakarta (Cawagub) nomor urut 1 Suswono menyampaikan permohonan maaf terbuka atas pernyataannya yang menyebut ‘janda kaya harusnya nikahi pria pengangguran’ dalam sebuah forum kampanye dirinya bersama dengan organisasi Bang Japar.

Pernyataan itu, saat ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, lantaran dinilai telah menistakan agama Islam karena Suswono membandingkannya dengan kisah Rasulullah Muhammad SAW yang dinikahi oleh Siti Khadijah.

Bahkan, atas pernyataannya itu, kekinian Suswono akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh beberapa organisasi Islam, seperti PW GP Anshor DKI dan Ormas Betawi Bangkit.

“Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum relawan bang Japar dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran,” kata Suswono dalam keterangannya yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (29/10/2024).

“Oleh karena situ dalam kesempatan ini dengan tulus saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan dalam forum tersebut,” sambung dia.

Dalam kesempatan ini, Suswono juga turut menyampaikan rasa khilafnya karena telah menyampaikan pernyataan tersebut.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PKS tersebut bahkan sampai beristighfar tiga kali dalam video unggahannya itu.

“Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,” kata dia.

Suswono lantas menyebut kalau dirinya sebagai umat Islam sangat mencintai sosok Rasulullah.

Atas hal itu, dia menyadari kalau pernyataan yang disampaikannya dalam forum tersebut adalah murni karena keteledorannya.

“Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah tidak pernah terbesit dalam benak saya untuk menyampaikan satu pernyataan yang mendeskriditkan Rasulullah SAW”.

“Sekali lagi, itu adalah keteledoran yang sudah tidak sepatutnya saya sampaikan seharusnya dalam forum tersebut,” beber dia.

Dalam pernyataan tersebut, mantan Menteri Pertanian RI itu menyatakan, apa yang terjadi saat ini akan dijadikannya sebagai pembelajaran di masa mendatang.

“Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi saya untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dan saya akan menjadikan hal ini menjadi pembelajaran yang berharga buat saya,” ucapnya.

Di akhir, Suswono menyampaikan bersedia jika harus mendapatkan kritik dan komentar dari siapapun terhadap pernyataannya tersebut.

“Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan dan saya siap untuk menerima kritikan-kritikan yang disampaikan oleh siapapun dengan senang hati saya menerimanya,” tandas Suswono.

29/10/2024 13:20
Suswono Asal Ngomong Soal Janda Kaya Nikahi Pemuda Pengangguran, Ini Reaksi Rano Karno

GELORA.CO – Pernyataan calon wakil gubernur Jakarta Suswono tuai kritikan masyarakat di media sosial.

Ia menyarankan janda kaya di Jakarta agar menikahi pemuda pengangguran.

Sayangnya, politisi PKS itu memberi contoh Khadijah yang mau dinikahi Nabi Muhammad.

Hal tersebut mengundang polemik, publik menilai Suswono telah merendahkan dan menistakan Rasulullah, lantaran disamakan dengan pemuda pengangguran.

Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Bang Doel mengaku terkejut dengan pernyataan Suswono.

Ia pun menduga, jawaban itu terlontar bukan di forum resmi.

“Kalau saya yakin mungkin beliau bercanda ya, kan kita tahu kan Pak Siswono tidak bicara di forum yang serius, seperti itu. Ya walaupun jujur saya juga membaca agak terkejut juga,” kata Bang Doel, Selasa (29/10/2024).

“Tapi ah ini pasti bercanda, enggak mungkin. Beliau kan kita tahu ya apa namanya, tahu tentang sejarah. Jadi saya menganggapnya mungkin apa ya, candaan saja. Mudah-mudahan tidak sampai dipahami sebagai pelecehan ataupun penistaan,” ujar dia.

Sementara itu, Suswono meminta maaf atas polemik yang timbul akibat pernyatanya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar.

“Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut” ungkap Suswono dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, pernyatan tersebut ia sampaikan dalam konteks bercanda menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

Tidak ada maksud sama sekali menyinggung tentang janda apalagi Manusia Agung sepanjang zaman, Rasulullah SAW. Yang menjadi teladan dalam setiap kehidupan saya.

“Namun, saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya,” imbuhnya.

Suswono menegaskan perbincangan terkait polemik yang terjadi bukan merupakan bagian dari program RIDO.

”Saya tegaskan bahwa hal itu bukan bagian dari program RIDO. Kami berkomitmen pada program pemberdayaan kelompok lemah dan rentan,” kata dia.

Suswono pun menyadari ke depan pihaknya akan lebih hati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan polemik.

”Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta,” kata dia

29/10/2024 08:43