Xcloud.id

partai: PKS

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tampaknya masih menjadi pilihan pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengimpir 1 juta ton.

    Rencana mengimpor satu juta ton beras pada akhir 2024 dan awal 2025 akan dilakukan dari India.

    Merespons hal itu, anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menyebut pemerintah harus berpikir ulang. Legislator Fraksi PKS itu meminta Indonesia bisa menyerap gabah petani lokal sebelum memutuskan mengimpor sejuta beras. “Soal impor satu juta ton beras dari India, pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimal dahulu,” kata Riyono melalui layanan pesan, Kamis (31/10).

    Legislator Dapil VII Jatim itu menyadari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi 2024 turun di kisaran 52,66 juta Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 30,34 juta ton beras. Temuan ini membuat produksi beras turun sekitar 1,32 juta ton dibanding 2023 yang mencapai 31,10 juta ton beras. Namun, Riyono menganggap penurunan produksi GKG masih dalam batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas “margin” error yang sebenarnya bisa di toleransi untuk kebutuhan dalam negeri,” lanjut Ketua Bidang Tani Nelayan DPDP PKS itu.

    Toh, kata Riyono, produksi beras mulai Juni sampai September 2024 bakal bertumbuh, dari 2,06 juta ton meningkat menjadi 2,18 juta ton pas Juli tahun ini.

    Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton.
    Riyono mengatakan angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton. Dia mengatakan data tadi menandakan rencana impor beras yang digaungkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan harus dipikirkan matang.

  • Dua Oknum Perwira Polda Sulsel Diduga Tak Netral di Pilkada, Komisi III DPR RI Minta Tindakan Tegas

    Dua Oknum Perwira Polda Sulsel Diduga Tak Netral di Pilkada, Komisi III DPR RI Minta Tindakan Tegas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Diduga terlibat deklarasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati di Kabupaten Bone, dua oknum perwira Polda Sulsel kini sedang menanti nasibnya setelah melewati proses pemeriksaan di Bid Propam.

    Seperti diketahui, dua oknum perwira itu masing-masing berinisial AMY dan ASS, yang masing-masing berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

    Dugaan keterlibatan mereka menarik perhatian luas, termasuk dari anggota Komisi III DPR RI yang memberikan perhatian serius pada kasus ini.

    Seperti pada kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI yang berlangsung di Aula Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, pada Kamis (31/10/2024), kasus ini menjadi salah satu topik.

    Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan anggota Komisi III memberikan keterangannya usai pertemuan tersebut.

    “Tadi kita membicarakan tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah,” ujar Aboe Bakar.

    Dikatakan Aboe Bakar, ia meminta jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel bersikap netral dalam proses Pilkada serentak ini. “Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral),” tukasnya.

    Ia pun tidak menutup perhatiannya pada dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tidak netral. Bahkan, keluar daerah tanpa izin dari pimpinan. “Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral),” Aboe Bakar menuturkan.

  • Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Menko PMK Usul Pinjol untuk UKT, Politisi PKS: Tidak Etis dan Solutif

    Jakarta, Gatra.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait usulan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) melalui pinjaman online (pinjol).

    Wisnu menilai bahwa usulan tersebut tidak memberikan solusi nyata terhadap masalah pembiayaan pendidikan. Sebaliknya, skema ini berisiko menjadi bom waktu bagi mahasiswa yang terjebak dalam utang dengan bunga tinggi.

    “Kami menilai usulan tersebut tidak etis dan tidak memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengkarut pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. Sebab dalam pandangan kami, akar masalahnya terletak pada kesenjangan pembiayaan dan komitmen pemerintah dan PTN untuk mematuhi regulasi yang sudah dibentuk sehingga kedua hal itu yang semestinya dibenahi,” ujar Wisnu.

    Wisnu menjelaskan, kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pendidikan. Dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, PTN hanya menerima Rp7 triliun.

    Sementara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga (PTKL), ungkap wisnu, menerima Rp32 triliun. Angka ini menunjukkan PTKL menerima 4,5 kali lipat lebih besar daripada PTN.

    “Ketimpangan ini berimbas pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di PTN,” jelas Wisnu.

    Wisnu juga menyoroti perbedaan besar dalam bantuan biaya pendidikan yang diterima oleh mahasiswa di PTN dibandingkan dengan PTKL.

    Pemerintah hanya memberikan bantuan sebesar Rp3 juta per semester untuk mahasiswa PTN, sementara mahasiswa di PTKL bisa menerima bantuan antara Rp 16 juta hingga Rp 20 juta per semester.

    “Kesenjangan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam alokasi anggaran pendidikan agar lebih adil dan merata,” kata Wisnu.

    Dari perspektif hukum, Wisnu mengungkapkan bahwa skema pembayaran UKT melalui pinjol berbunga dapat melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

    Menurut undang-undang tersebut, tegas Wisnu, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi melalui pemberian beasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga yang harus dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan.

    Wisnu mengungkapkan kekhawatirannya bahwa skema pinjol dapat menyebabkan masalah sosial yang serius jika mahasiswa kesulitan melunasi utang mereka. Ia mencatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total utang masyarakat melalui pinjol di Indonesia pada Mei 2023 mencapai Rp54,16 triliun, dengan Rp1,72 triliun di antaranya bermasalah.

    “Banyak nasabah yang tidak mampu melunasi utang mereka akhirnya berutang lagi pada pinjol lain, menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan frustrasi dan berpotensi mendorong mereka ke tindakan kriminalitas atau bahkan bunuh diri,” pungkas Wisnu.

    Wisnu menegaskan bahwa solusi pembiayaan pendidikan haruslah adil dan tidak membebani mahasiswa dengan utang yang berpotensi merusak masa depan mereka. Pemerintah dan lembaga terkait harus mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia.

    48

  • PKS Jakarta Diinstruksikan Masif Sosialisasikan Pasangan AMAN

    PKS Jakarta Diinstruksikan Masif Sosialisasikan Pasangan AMAN

    Jakarta, Gatra.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menekankan pentingnya mensosialisasikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh DPTP PKS, yaitu Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman (AMAN).

    “Untuk seluruh struktur PKS se DKI Jakarta saya meminta agar sudah memulai mensosialisasikan pasangan AMAN, baik dengan pemasangan spanduk atau dengan menghadirkan nama AMAN saat berinteraksi dengan masyarakat Jakarta. Supaya pasangan ini semakin dikenal oleh masyarakat Jakarta,” ujar Syaikhu dalam keterangannya, Rabu (10/7).

    Syaikhu menjelaskan bahwa keputusan PKS untuk mendukung pasangan AMAN bukan sekadar pilihan politik, melainkan juga komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Jakarta.

    “Pentingnya menjaga dan memperkuat dukungan untuk pasangan Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman (AMAN) yang telah diusung oleh PKS sebagai calon pemimpin Jakarta. Keputusan ini bukan hanya sekadar pilihan politik, tetapi merupakan komitmen PKS untuk menghadirkan perubahan nyata dan positif bagi Jakarta,” tambahnya.

    Pasangan AMAN diharapkan mampu memajukan kota Jakarta dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    Syaikhu juga mengajak seluruh pengurus PKS Jakarta untuk turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa program-program yang diusung pasangan AMAN sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta.

    “Saya mengajak seluruh pengurus PKS Jakarta untuk aktif turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memastikan program-program yang diusung pasangan AMAN sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta,” kata Syaikhu.

    Ia juga menyoroti kualitas dan kapasitas Mohamad Sohibul Iman, yang memiliki pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Rektor Universitas Paramadina.

    “Jalin komunikasi politik dengan berbagai pihak dan memperkuat sosialisasi pasangan AMAN melalui berbagai media. Organisasi pemenangan juga harus diperkuat hingga ke struktur paling terbawah,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat (BPW Banjabar), drh. Slamet, dan Sekretaris Bidang BPW Banjabar, Ade Suherman.

    27

  • Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

    Jakarta –

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengikuti rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI pagi ini. Pigai sempat bercanda saat menyapa PKS yang disebutnya selama ini menjadi oposisi bersama dirinya.

    Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

    “Yang saya banggakan, saya hormati. Saya betul-betul hormat karena saya ini aktivis ya, sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian. Saya ini aktivis HAM, HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat,” kata Pigai.

    Pigai mengatakan isu HAM sering tak menjadi fokus di DPR RI. Namun, dia menilai HAM akan menjadi atensi oleh DPR.

    “Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergelut sebagai aktivis HAM. Dan baru ini ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat,” ujarnya.

    Pigai lalu menyapa satu per satu fraksi. Dia kemudian berkelakar sangat mengenal PKS yang selama ini bersamanya menjadi oposisi.

    “Yang saya hormati para anggota DPR komisi XIII dari fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi NasDem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi,” ujar Pigai yang disambut tawa oleh peserta rapat.

    (dwr/haf)

  • LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 31 Oktober 2024

    LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 31 Oktober 2024

    LSI Denny JA: Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
    Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
    “Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih
    PKS
    ,
    Golkar
    , PKB,
    NasDem
    , Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-
    LSI Denny JA
    Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. 
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Sebanyak 7,8 persen lainnya memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Adapun 31,4 persen memilih tidak menjawab.
    Demikian pula yang terjadi pada akar rumput
    KIM Plus
    lainnya, yakni Golkar, PKB,
    Nasdem
    , dan Demokrat.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab. 
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Lantas, partai politik mana yang akar rumputnya mendominasi memilih Ridwan-Suswono? 
    “Pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono didominasi oleh masyarakat yang memilih Gerindra, PAN, PSI, Perindo, Gelora, dan Garuda,” ujar Sunarto.
    Temuan ini pun membuat elektabilitas paslon 1 dan 3 bersaing ketat. LSI Denny JA mendapati, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 37,4 persen.
    Sementara,
    elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno
    sebesar 37,1 persen.
    Adapun elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana masih terpaut jauh di bawah keduanya, yakni 4 persen.
    “Sebanyak 21,5 persen responden belum menentukan pilihan,” ujar Sunarto. 
    Untuk diketahui, survei ini dilakukan 16-22 Oktober 2024 dengan melibatkan 800 responden yang merupakan seluruh warga negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
    Penarikan datanya sendiri menggunakan cara multistage random sampling. Dari 800 responden,
    margin of error
    -nya adalah 3,5 persen di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
    Pengambilan datanya dilakukan secara tatap muka dengan responden, menggunakan instrumen kuesioner.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua pasangan calon peserta Pilkada Jateng jalani debat perdana
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menjalani debat perdana yang mengusung tema tentang tata kelola pemerintahan.

    Pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hadir dalam debat yang digelar di Semarang, Rabu malam, dengan atasan masing-masing berwarna hijau dan merah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen hadir dengan atasan berwarna biru.

    Tema lengkap yang diusung pada debat pertama Pilkada Jateng adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan debat publik merupakan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

    “Manfaatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, visi misi, serta program untuk menarik 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah,” katanya.

    Kepada masyarakat, ia mempersilakan untuk menyimak debat pasangan calon agar mendapat referensi sehingga diberi kemantapan dalam menentukan pilihan.

    Sementara di ruang debat, jumlah pendukung dibatasi maksimal 75 orang untuk masing-masing pasangan calon. Selain itu, para pendukung pasangan calon dilarang membawa atribut, selain yang melekat di badan.

    Pertanyaan yang disampaikan dalam debat kali ini disusun oleh enam panelis yang berasal sejumlah perguruan tinggi, yakni Undip Semarang, Unnes, Unsoed Purwokerto, serta UIN Semarang dan Kudus.

    Pilkada Jateng 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang diusung PDI Perjuangan dengan total suara sah hasil Pemilu 2024 sebanyak 5,2 juta suara dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang diusung gabungan Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PPP, Partai NasDem, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PSI, dengan total suara sah 13,7 juta suara.

    Sumber : Antara

  • Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Ditinggal PKB, Gerindra Isi Koalisi Kebersamaan

    Karanganyar, Gatra.com- Trio parpol menengah Kabupaten Karanganyar, Jateng kini lengkap dengan bergabungnya Partai Gerindra di Koalisi Kebersamaan. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hengkang dari koalisi ini.

    Tiga parpol di Koalisi Kebersamaan bertujuan memenangkan Pilbup Karanganyar melalui koalisi partai pemilik kursi pas-pasan di DPRD Karanganyar. Tiga parpol pembentuk New Koalisi Kebersamaan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

    Sebanyak 12 kursi gabungan ketiganya mampu mengusung calon bupati wakil bupati. Ketua DPC Partai Gerindra Adhe Eliana membenarkan bahwa partainya bergabung ke Koalisi Kebersamaan.

    Adhe mengatakan gabungnya Partai Gerindra ke Koalisi Kebersamaan karena melihat perkembangan dinamika politik Karanganyar mendekati Pilkada yang akan digelar 27 November nanti.

    “Kami melihat perkembangan politik setiap detiknya. Kami melihat kesamaan visi, pendapat dan rasional dalam menentukan langkah politik,” kata Adhe, Sabtu (13/7).

    Adhe mengatakan Gerindra, PAN dan PKS akan menjadi satu dalam wadah Koalisi Kebersamaan untuk memenangkan pertarungan Pilkada Karanganyar nanti.

    Sekretaris DPD PKS Karanganyar, Darwanto mengatakan bergabungnya Partai Gerindra dalam Koalisi Kebersamaan akan menguatkan posisi koalisi poros tengah di Pilkada nanti. Dia mengatakan Koalisi Kebersamaan dibentuk dengan latarbelakang mewakili aspirasi partai menengah.

    Dimana partai menengah memiliki perasaan dan keinginan sama menuju Karanganyar adil, makmur dan sejahtera, sehingga diperlukan percepatan melalui koalisi tersebut.

    “Kami punya kesamaan visi dan kesepahaman sehingga menyatukan partai menengah dalam satu koalisi. Jadi tidak ada iming-iming materi, tapi lebih ingin menampilkan politik yang saling menghargai dan menghormati. Bukan pada siapa partai suara besar dan kecil. Tapi kita sama sejajar,” kata dia.

    Saat ini, Darwanto mengatakan Koalisi Kebersamaan masih berharap PKB kembali ke koalisi tersebut. Apalagi awal terbentuk Koalisi Kebersamaan, PKB ada disana. PKS, PAN dan Gerindra tetap akan menunggu PKB. Karena itu komunikasi politik antar pimpinan partai di Koalisi Kebersamaan masih terus dilakukan dan dihadiri PKB.

    Terkait dengan cabup dan cawabup yang akan diusung Koalisi Kebersamaan, dia mengatakan semuanya masih menunggu rekomendasi DPP.

    265