Xcloud.id

partai: PKS

  • Bapanas Bantah Harga Pangan RI Paling Tinggi di Asia, Ini Faktanya

    Bapanas Bantah Harga Pangan RI Paling Tinggi di Asia, Ini Faktanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah harga pangan di Indonesia paling mahal dibandingkan di kawasan Asia Tenggara lainnya.

    Hal ini merespons pernyataan dari salah satu anggota DPR Komisi IV yang menyebut masyarakat Indonesia harus merogoh kocek senilai US$4,47 miliar atau Rp69.000 setiap hari untuk mendapatkan pangan bergizi.

    “Kalau harga pangan kita dibilang paling tinggi [di Asia], sebenarnya tidak juga, Pak,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV di DPR, Rabu (6/11/2024).

    Arief membuktikan bahwa dirinya sendiri sudah melakukan pengecekan dengan berkunjung ke beberapa negara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Korea. Pada kunjungan itu, Arief mengaku harga pangan yang dijajakan di etalase ritel negara tetangga lebih mahal dibandingkan di Indonesia.

    “Harga di rak [ritel] itu semua kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Jadi saya sampai foto satu-satu untuk menunjukkan bahwa harga pangan kita sebetulnya tidak terlalu mahal,” ungkapnya.

    Kondisi harga pangan di ritel Malaysia per 10 Oktober 2024, misalnya, harga beras premium dibanderol 19,59–23,99 ringgit Malaysia per 5 kilogram (kg). Harganya setara dengan Rp14.104–Rp17.272 per kg jika dikonversikan ke mata uang Indonesia.

    Sementara itu, harga telur ayam di Malaysia adalah 7,8–8,5 ringgit Malaysia per 10 butir, atau sekitar Rp28.080–30.600 per 10 butir.

    Namun, Arief menyadari bahwa harga gula yang dijual di Malaysia lebih murah dibandingkan di Tanah Air. Ini lantaran gula konsumsi yang digunakan Indonesia adalah gula kristal putih. Di Malaysia, harga gula adalah senilai 5,25–5,75 ringgit Malaysia per kg, atau sekitar Rp18.900–20.700 per kg.

    “Kalau gula memang mereka sedikit lebih sedikit murah karena mereka menggunakan refined sugar. Gula konsumsi kita gula kristal putih, kita tidak menggunakan gula rafinasi, tapi gula rafinasi unutk industri,” terangnya.

    Masih di Malaysia, harga minyak goreng sawit dipatok 13,30–17,6 ringgit Malaysia per 2 kg, atau sekitar Rp19.152–25.344 per liter.

    Kemudian, bawang putih (kating) 7,7 ringgit malaysia per 0,5 kg, atau sekitar Rp55.440 per kg. Bawang merah (india) 4,5 ringgit Malaysia per 350 gram, atau sekitar Rp46.285 per kg, Sedangkan cabai merah kriting adalah 2,6 ringgit malaysia per 100 gram atau Rp93.000 per kg.

    “Saya bandingkan sendiri dan saya lihat sendiri angkanya, kecuali daging. Nanti kita cerita soal daging. Soal efisiensi, soal produksi. Sebetulnya daging ayam kendalanya ada di pakannya,” terangnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono menyebut bahwa dalam laporan FAO, harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara.

    “Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari,” tuturnya.

    Sementara itu, kata dia, angka yang terjadi di negara tetangga lebih rendah dibandingkan Indonesia, seperti pengeluaran makan di Thailand US$4,3, Filipina US$4,1, dan Malaysia US$3,5.

    Di sisi lain, dia melanjutkan bahwa ada 183 juta penduduk Indonesia yang tidak bsia mengakses pangan bergizi.

  • Harga Pangan RI Disebut Paling Mahal di Asia, Bos Bapanas Jawab Begini

    Harga Pangan RI Disebut Paling Mahal di Asia, Bos Bapanas Jawab Begini

    Jakarta –

    Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

    “Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

    Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

    “Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi,” tambahnya.

    Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

    “Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal,” ungkap dia.

    Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

    Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

    Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

    Saksikan juga video: Menlu Ungkap Rencana Kerja Sama Ketahanan Pangan RI-Vietnam

    (ada/ara)

  • Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi Medan 6 November 2024

    Elektabilitas Bobby Ungguli Edy di Survei Litbang Kompas, PDI-P: Karena Menantu Jokowi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com-
     Calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya unggul dari cagub-cawagub Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas.
    Wakil Ketua DPD PDI-Perjuangan Sumut, Aswan Jaya, mengatakan, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan elektabilitas Bobby lebih tinggi.
    Salah satunya soal ketokohan Presiden ke-7 Joko Widodo.
     
    Aswan mengatakan, Bobby sebelumnya bukan orang yang dikenal sebagai tokoh di Sumut. Namun, Bobby lebih dikenal sebagai menantu Jokowi.
    “Karena memang Bobby sejak awal tidak dikenal sebagai tokoh di Sumut. Apakah dari sisi politik, intelektual, ekonom, atau lain sebagainya. Cuma dikenal sebagai menantu Presiden Jokowi,” ungkap Aswan saat dihubungi via telepon, Rabu (6/11/2024).
    Aswan menilai, karena kini Jokowi tak lagi menjabat, maka Bobby ke depan hanya akan mengandalkan ide dan ketokohannya sendiri.
    “Makanya kami dalam hal ini, posisinya sangat optimis kalau Edy Rahmayadi 20 hari ke depan semakin kuat posisinya. Kita akan lakukan konsolidasi kampanye ke berbagai sektor masyarakat,” kata Aswan.
    “Kita masih optimis bisa mengejar ketertinggalan itu,” kata Aswan menambahkan.
    Faktor lainnya yang membuat elektabilitas Bobby tinggi karena partai koalisi gemuk yang mengusungnya.
    “Ada faktor partai koalisi gemuk. Saat ini kan Edy-Hasan hanya diusung PDI-P, Hanura, serta beberapa partai kecil. Tentu ini yang kemungkinan membuat ketertinggalan sementara,” ucap Aswan.
    Namun, Aswan melihat masih ada peluang mendapatkan pemilih yang belum menentukan pilihan.
    “Masih ada yang belum menentukan pilihan. Sepanjang belum melewati 51 persen, maka peluangnya masih 50:50 untuk keduanya,” kata Aswan.
    Adapun Bobby-Surya diusung sejumlah besar partai, yaitu Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, PPP, dan PSI.
    Sementara Edy-Hasan diusung dan didukung oleh PDI-P, Hanura, Partai Gelora, Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh.
    Sebelumnya diberitakan, dari survei Litbang Kompas yang digelar 22-28 Oktober 2024, Bobby-Surya memperoleh elektabilitas 44,9 persen dan Edy-Hasan 28 persen.
    Sementara pemilih yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan (undecided voters) mencapai 27,1 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput Megapolitan 6 November 2024

    Pengamat: Dukungan KIM Plus Lebih Kuat ke Pramono-Rano karena Pilihan Elite Partai Tak Cerminkan Akar Rumput
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik M Jamiluddin Ritonga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus terhadap pasangan
    Ridwan Kamil
    (RK)-Suswono cenderung melemah adalah karena pilihan elite partai tidak mencerminkan aspirasi akar rumput.
    “Pilihan paslon (pasangan calon) lebih dominan atas kacamata elite partai. Celakanya, pilihan elite partai itu tidak mencerminkan aspirasi akar rumput partainya,” ujar Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dan dosen Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (6/11/2024).
    Menurut Jamil,
    KIM Plus
    menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menentukan pasangan calon yang diusung pada
    Pilkada Jakarta
    . Pemilihan pasangan RK-Suswono dilakukan dengan pendekatan
    top down
    .
    ”
    Gap
    elite partai dan akar rumputnya menimbulkan perbedaan pilihan terhadap paslon. Perbedaan ini lah yang membuat KIM Plus tak solid memenangkan RK-Suswono,” jelasnya.
    Jamil menyebutkan, pendekatan
    bottom up
    seharusnya digunakan untuk memastikan pasangan calon mencerminkan aspirasi akar rumput.
    Dengan begitu, partai-partai dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung pasangan calon mereka.
    “Paslon yang diusung tentu lah akan mencerminkan aspirasi akar rumput partainya. Kalau ini dilakukan, tentu partai yang tergabung dalam KIM Plus akan lebih solid dalam mendukung paslon pilihannya,” tambah Jamil.
    Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dukungan dari pemilih PKB, NasDem, dan Demokrat lebih kuat ke pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    dibandingkan RK-Suswono.
    “Pemilih PKB, PDI-P, Nasdem, Demokrat ke Pramono-Rano; pemilih Gerindra, Golkar, PKS cenderung ke RK-Suswono,” demikian hasil survei Litbang Kompas dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berikut rincian persentasenya:
    Pemilih PKB
    –
    Ridwan Kamil-Suswono
    : 11,6 persen
    – Dharma-Kun: 4,7 Persen
    – Pramono-Rano: 60,5 persen
    – Belum tentukan: 23,2 persen
    Pemilih Nasdem
    – Ridwan Kamil-Suswono: 27,3 persen
    – Dharma-Kun: 0 persen
    – Pramono-Rano: 45,5 persen
    – Belum tentukan: 27,2 persen
    Pemilih Demokrat
    – Ridwan Kamil-Suswono: 26,2 persen
    – Dharma-Kun: 2,4 persen
    – Pramono-Rano: 40,5 persen
    – Belum tentukan: 30,9 persen
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional.Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh gerakan global yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    Petisi itu muncul memperkuat pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese, yang mengusulkan agar Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional.

    “Israel telah melanggar berbagai hukum internasional, hukum humaniter, dan berbagai resolusi PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah dengan tegas memutuskan bahwa pendudukannya di tanah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri. Akan tetapi, Israel tidak mengindahkan sama sekali, bahkan melawan putusan tersebut,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut Israel terbukti melakukan genosida. Bahkan, para pejabatnya telah diputuskan bersalah oleh Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjahat perang dan perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para pejabat Israel.

    Atas semua tindakan yang menentang hukum internasional dan pelanggaran atas Piagam PBB tersebut Israel tidak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain. Oleh karena itu, PBB selayaknya mengeluarkan Israel dari keanggotaannya.

    “Yang lebih parah, Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Israel menyerang dan menutup markas UNRWA yang merupakan badan resmi PBB di perbatasan Mesir dan Palestina,” ujar Jazuli.

    Atas tindakannya tersebut, lanjut anggota Komisi I DPR itu, Israel tidak saja melanggar hukum internasional dan piagam PBB, tetapi jelas-jelas menyerang personel dan badan PBB sehingga menimbulkan korban jiwa.

    “Apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditoleransi dan di luar batas-batas kemanusiaan. Wajar jika kemudian muncul gerakan global dari para ahli hukum, para profesor dan akademisi, serta aktivis di seluruh dunia yang mendesak Israel diusir keluar dari PBB,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif menggalang koalisi negara-negara anggota PBB agar Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    “Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional sehingga agresor ini menghentikan perbuatan biadabnya terhadap rakyat Palestina,” ujar Jazuli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cek fakta, PKS mundur dari KIM Plus dan tolak politik dinasti

    Cek fakta, PKS mundur dari KIM Plus dan tolak politik dinasti

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook  menampilkan foto Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang disertai  narasi bahwa partai tersebut akan mundur dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Sudah telat…  
    Nasi sudah menjadi bubur
    Efek mengharapkan jabatan malah gak kebagian tapi pemilihnya terlanjur benci…
    Good bye pks..”

    Namun, benarkah PKS mundur dari KIM Plus?

     

    Unggahan yang menarasikan PKS mundur dari KIM Plus. Faktanya, belum ada informasi resmi yang menyatakan hal tersebut. (Facebook)

    Penjelasan:

    Pada Oktober lalu, PKS telah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, PKS juga telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan mencalonkan kader-nya, yakni Suswono untuk menjadi Calon Wakil Gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Ridwan Kamil.

    Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, menjelaskan alasan partai tersebut menjalin kerja sama dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita pendiri tokoh bangsa. Salim mengatakan Indonesia tidak mungkin dikelola oleh satu-dua kelompok saja, namun seluruh komponen bangsa harus bekerja bersama-sama.

    “Kalau tak ada kapal pinisi, mana sanggup kita arungi dunia. Kalau lah kami tidak berkoalisi, mana lah sanggup majukan bangsa,” ujarnya, dilansir dari ANTARA.

    Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai PKS yang mundur dari KIM Plus.

    Cek fakta: Disinformasi! Video PKS resmi menarik dukungan dari Anies Baswedan

    Cek fakta: Cek fakta, Anies dirikan partai dan bergabung dalam KIM Plus pada awal September 2024

    Baca juga: Profil dan jejak karier Suswono, calon wakil gubernur Jakarta

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Din Syamsuddin ajak masyarakat fokus substansi kampanye

    Din Syamsuddin ajak masyarakat fokus substansi kampanye

    Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politikJakarta (ANTARA) –

    Cendekiawan dan politisi Islam senior sekaligus Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Din Syamsuddin mengajak masyarakat Jakarta dan umat Islam untuk tetap fokus pada substansi kampanye.

    “Kalaupun ada pernyataan dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono yang sempat menjadi polemik hendaknya dimaafkan. Apalagi beliau juga sudah minta maaf,” kata Din saat bertemu dengan Suswono yang didampingi Hidayat Nur Wahid, Senin (4/11) malam.

    Baca juga: Alat bantu tuna netra sudah ada di TPS H-1 pencoblosan Pilkada Jakarta

    Din mengingatkan dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan bukan malah digoreng kemana-mana.

    Din juga mengajak masyarakat Jakarta untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, yang menjadi perjuangan Pak Suswono untuk menyejahterakan warga Jakarta dan peduli pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 tersebut juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran Suswono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Pemikiran-pemikiran Pak Suswono berkualitas terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan, ” kata Din.

    Menurut Din pencalonan Suswono sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta memberi harapan bagi keterwakilan umat Islam.

    “Saya berharap ada kekuatan politik Islam formal yang serius memperjuangkan kepentingan umat dan selama ini PKS lah, partai asal dari Suswono, yang melakukannya melalui politik amar maruf nahi munkar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam baik di legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.

    Baca juga: Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    Dalam pertemuan tersebut Din juga menyampaikan dukungan penuh kepada Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) agar terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk menciptakan Jakarta yang maju, harmonis, dan sejahtera.

    “Sebagai warga Jakarta, saya bersama keluarga memberi dukungan penuh kepada Bang Emil dan Mas Suswono maju sukses sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga Allah SWT meridoi perjuangan beliau berdua untuk Jakarta,” ungkapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu "Kartu Janda" Megapolitan 5 November 2024

    Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu "Kartu Janda" Megapolitan 5 November 2024

    Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu “Kartu Janda”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah,
    Din Syamsuddin
    , menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1,
    Ridwan Kamil-Suswono
    , pada
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Din mengimbau warga Jakarta untuk tidak terpengaruh isu mengenai pernyataan Suswono terkait “kartu
    janda
    “. Ia meminta masyarakat tetap fokus pada program-program yang ditawarkan pasangan tersebut.
    “Pak Suswono telah mengaku bersalah, meminta maaf, dan mencabut pernyataan yang dipermasalahkan itu,” kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).
    Setelah permintaan maaf tersebut, Din berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik.
    “Dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan, tidak malah digoreng ke mana-mana,” ujar Din.
    Ia juga menekankan pentingnya masyarakat fokus pada hal-hal substansial agar program-program pasangan Ridwan Kamil-Suswono, seperti peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, dapat terlaksana.
    “Jika sudah meminta maaf, maka perlu dimaafkan. Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politik,” lanjut Din.
    Selain itu, Din mengapresiasi Suswono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Menurut dia, Suswono memiliki pemikiran berkualitas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.
    “Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan,” ucapnya.
    Din juga menyebut bahwa pencalonan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat memberikan harapan baru bagi keterwakilan umat beragama dan kerja sama lintas elemen masyarakat.
    “Pak Suswono bisa menjadi harapan baru yang menitikberatkan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat dan kerja sama antar-elemen masyarakat,” kata Din.
    Sebelumnya, Suswono menyatakan komitmen untuk menambah kartu yatim sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
    Namun, dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar pada Sabtu (26/10/2024), ia sempat berkelakar tentang “kartu janda” yang kemudian menimbulkan kontroversi.
    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujar Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
    Suswono menegaskan, meski kelakar itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perhatian pada anak yatim dan janda, ia menyadari bahwa penyampaiannya kurang tepat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Selain Kementerian, Kapolri Diminta Bersihkan Kepolisian dari Oknum Backing Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membersihkan kementerian dari judi online (judol). Kapolri juga diminta membersihkan kepolisian dari oknum yang menjadi backing judol.

    “Komisi III mendukung penuh langkah kapolri yang ingin membersihkan judol di kementerian. Yang prioritas juga membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang mem-backing judol,” kata anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (5/11/2024). 

    Menurut Nasir, judi online sulit diberantas jika masih ada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum terlibat baik sebagai pemain, pembina, bahkan pelindung.

    Komisi III DPR mengapresiasi Polri yang menindak belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena terlibat judi online dan meminta kasusnya diusut tuntas sampai ke “akar-akarnya”.

    Namun, kata Nasir, Polri juga harus memprioritaskan pembersihan institusinya dari oknum-oknum yang terlibat judi online. 

    “Judol akan bisa dibasmi jika semua aparat penyelenggara negara, baik sipil maupun aparat penegak hukum benar-benar merah putih. Jika masih ada warna abu-abu di dalam diri mereka, judol akan seperti kata pepatah, mati satu tumbuh seribu,” ujar politikus PKS asal Aceh itu.

    Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya berkomitmen membersih kementerian dari judi online, setelah pengungkapan kasus di Kemenkomdigi.

    “Kami saat ini bekerja sama dengan menkomdigi dan kita sepakat untuk melakukan pembersihan. Oleh karena itu, beliau mempersilakan kepada tim kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut siapa saja yang terlibat,” katanya setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Sigit mengatakan Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu pemberantasan judi online.

  • Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    GELORA.CO  – Abdul Faris Umlati (AFU) batal menjadi calon gubernur (cagub) Papua Barat Daya 2024.

    Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Pilgub 2024.

    Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada 4 November 2024.

    KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan pencalonan AFU itu karena dia terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 2024.

    Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024.

    Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telaah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya nomor urut satu. 

    Abdul Faris Umlati diketahui berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

    Sejauh ini, AFU dan pasangannya itu telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

    Lantas, seperti apakah profil dari Abdul Faris Umlati tersebut?

    Profil Abdul Faris Umlati 

    Abdul Faris Umlati merupakan Bupati Raja Ampat yang menjabat selama dua periode, yakni pada 2016-2021 dan 2021-2024.

    Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, pada 2009-2014 dan 2014-2015.

    Saat ini, Abdul Faris Umlati diketahui sudah berkeluarga dengan Fauji Helga Br. Tampubolon sebagai istrinya.

    Mereka dikaruniai enam orang anak.

    Abdul Faris Umlati diketahui memiliki garis keturunan darah yang berasal dari sang ayah bernama H. Abbas Umlati yang berasal dari suku Ma’ya di Kampung Waigama, Pulau Misool. 

    Ia juga merupakan keturunan marga Umkabu (Raja Misool), dan juga seorang Sangaji dengan hak ulayat di Pulau Fatul dan Pulau Wamos Lalel bersama Pemangku Adat Mat Day. 

    Sedangkan ibunya bernama Nafisa Tamima Sanoy yang berasal dari Kampung Andey. Ia merupakan anggota marga besar Sonoy/Sanoy suku Moi Ma’ya yang merupakan marga dari Andey-Kabare di Distrik Waigeo Utara.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres No. 5 Doom (1980-1986)

    SMP Negeri 5 Wosi Manokwari (1986-1989)

    SMA Negeri 2 Wosi Manokwari (1989-1992)

    Sarjana – STIE Yapis Jayapura (1992-1998)

    Riwayat Organisasi

    Pengurus Senat Mahasiswa STIE Yapis Jayapura (1994-1997)

    Anggota HMI Cabang Jayapura Komisariat Uniyap (1993-1997)

    Anggota Gapensi Jayapura (1995-1997)

    Anggota HIPMI Provinsi Papua (1997-2002)

    Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012-2017)

    Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat (2014-2019)

    Riwayat Pekerjaan

    Wiraswasta Jasa Konstruksi dan Leveransir, PT. Kalanafat Putra (1999-2009)

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat (2009-2015)

    Bupati Raja Ampat (2016-2021)

    Bupati Raja Ampat (2021-sekarang)

    Perjalanan Karier Politik

    Dikutip dari TribunSorong.com, pada periode 2009-2015, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Kemudian, pada periode 2016-2021, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Bupati Raja Ampat.

    Pada Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020, Abdul Faris Umlati juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Raja Ampat untuk periode 2021-2024.

    Dia maju bersama dengan Calon Wakil Bupati bernama Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec., Dev.

    Kemudian, pada Pilkada 2020, pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, Gerindra.

    Selain itu, ada juga enam partai pendukungnya, yakni partai PKB, PDIP, PSI, Garuda, dan PKPI.

    Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut KANAN) dan melawan kotak kosong.

    Pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam pun unggul real count KPU di Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020 dengan prosentase 66,6 persen (22.671 suara) per versi 14 Desember 2020 pukul 08:33:09.