Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Suasana politik Tanah Air kembali diwarnai saling sindir antara Presiden RI Prabowo Subianto dan lawannya pada Pilpres 2024, Anies Baswedan.
Keduanya sama-sama melontarkan pernyataan yang membuat publik kembali mengingat ketegangan hubungan mereka dan dinamika di panggung Pilpres 2024.
Kondisi tersebut bermula dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepada dirinya saat debat Pilpres 2024.
Kala itu, Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua.
Bukan mengungkitnya dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan.
Dia menegaskan tidak menyimpan dendam, bahkan menertawakan penilaian rendah itu.
“Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau dikasih nilai 11, saya enggak apa-apa tuh,” ujar Prabowo dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Pernyataan itu disambut tawa para hadirin.
Bahkan, Prabowo melanjutkan dengan guyonan yang menyinggung peran “emak-emak” dalam kemenangannya di pilpres.
“Eh bener loh, sebenernya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan. Iya kan?” kata Prabowo disambut tawa hadirin.
Di balik gurauan itu, Prabowo pun menyelipkan pesan serius tentang kedewasaan berpolitik.
Dia menekankan pentingnya menerima kekalahan dengan lapang dada, seraya menyinggung perjalanan panjangnya dalam lima kali kontestasi pemilihan umum.
“Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. Lima kali pemilihan, empat kali kalah,” ujarnya berkelakar.
“Dua kali dukung gue, dua kali kalah, yang gue menang, lu enggak dukung lagi,” lanjutnya sambil tertawa.
Sindiran itu tampaknya tak dibiarkan berlalu begitu saja.
Dalam kesempatan berbeda, Anies menyinggung praktik pemerintahan Prabowo.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai tata kelola birokrasi dan politik di era sekarang semakin jauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.
Menurut Anies, jabatan publik seharusnya diberikan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan kekuasaan.
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Rabu (8/10/2025).
Anies menilai, sistem yang dibangun pemerintah saat ini tidak lagi berpihak pada kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme.
Oleh karena itu, dia pun menekankan pentingnya mengembalikan integritas sebagai dasar dalam tata kelola pemerintahan.
“Kata kuncinya yang harus dikembalikan adalah integritas. Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung lemahnya pengawasan ekonomi nasional.
Menurutnya, masih banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy, yang menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan negara.
“Menurut saya ini adalah salah satu masalah besar. Karena underground economy khususnya ada dua. Satu adalah kegiatan yang tinggal, dua ada kegiatan yang tidak dilaporkan,” kata Anies.
Jajaran Partai Gerindra tak tinggal diam menanggapi sindiran Anies terhadap Presiden yang sekaligus ketua umumnya.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sekaligus Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah mengedepankan koneksi dalam memilih pembantunya.
Riza yang sempat menjadi wakil gubernur mendampingi Anies di DKI Jakarta menyebutkan, Prabowo selalu bersikap akomodatif dan berupaya merangkul semua pihak untuk berkontribusi bagi negara.
“Semua partai Bapak Presiden ajak, semua ormas, semua organisasi, semua komunitas, pengusaha, bahkan mahasiswa, buruh, pekerja, perempuan, semua elemen masyarakat diajak terlibat aktif,” kata Riza di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).
Menurut Riza, hal terpenting bukan pada siapa yang dipilih, tetapi pada hasil kerja nyata yang ditunjukkan.
“Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” ujarnya.
Riza juga menegaskan bahwa setiap presiden memiliki gaya tersendiri dalam menyusun kabinetnya.
Khusus Prabowo, kata Riza, memilih merangkul putra-putri bangsa yang terbaik untuk ikut berperan membangun bangsa dan negara.
“Ya semua Presiden punya cara masing-masing menyusun kabinet. Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodir semua putra-putri terbaik untuk berbuat,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: PKS
-
/data/photo/2023/01/13/63c0a4368332f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Ketika Anies dan Prabowo Saling Sindir, Gerindra Pasang Badan Nasional
-

Aparat Pajak Buru Penunggak dengan Data PPATK, Raih Rp18,47 Triliun Tambahan Penerimaan Negara
Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto melaporkan penggunaan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh anak buahnya telah membantu meningkatkan penerimaan negara senilai Rp18,47 triliun sepanjang 2020—2025.
Nilai tersebut disampaikan Bimo dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, PPATK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan pada Kamis (9/10/2025).
Bimo menjelaskan, perjanjian kerja sama ini menandai penguatan koordinasi antarinstansi dalam pembentukan satuan tugas (Satgas), pertukaran data dan informasi, serta asistensi penanganan perkara dan isu strategis di bidang penegakan hukum.
“Dengan terjalinnya kerja sama ini, diharapkan koordinasi antar instansi dapat berjalan semakin efektif sehingga upaya peningkatan penerimaan negara dan perlindungan sumber daya alam dapat terlaksana secara optimal dan berintegritas,” ujar anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu.
Selain fokus pada optimalisasi penerimaan pajak, pembentukan Satgas juga diarahkan untuk mendukung strategi nasional pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam serta mencegah kebocoran penerimaan dari sektor kehutanan.
Lebih lanjut, Bimo mengungkapkan DJP diketahui telah memanfaatkan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK secara aktif untuk memperkuat proses pengawasan dan pemeriksaan selama periode 2020—2025,
Kolaborasi lintas lembaga ini memungkinkan penelusuran transaksi keuangan yang berpotensi mengindikasikan pelanggaran perpajakan, sehingga hasilnya langsung berdampak pada penerimaan negara.
Menutup sambutannya, Bimo menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim dari DJP, PPATK, dan BPKP atas sinergi yang telah terbangun. Ia berharap kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
-

Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel, Mardani PKS: Mereka Harus Disanksi dengan Jelas dan Tegas
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKS Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan hadirnya segala terkait Israel ke Indonesia.
Kali ini hal yang disuarakannya persoalan atlet asal Israel yang ramai mendapatkan penolakan untuk berlaga di Kejuaraan Senam Dunia di Indonesia.
Adapun Kejuaraan Dunia Senam 2025 yang akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober.
Lewat cuitan di akun media sosil X pribadinya, Mardani Ali Sera tegas melakukan penolakan kehadiran atlet Israel.
Ia berasalan selama Isral belum memberi perdamaian ke Palestina, maka penolakan dari berbagai hal akan terus digaungkan.
“Tolak. Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak,” tulisnya dikutip Kamis (9/10/2025).
“Sebagai bagian dari tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” ungkapnya.
Lanjut, ia bahkan menyarankan agar adanya pemberian sanksi tegas untuk Israel persoalan hal ini.
Tindak kejahatan yang dilakukan Israel ke Palestina disebut sudah melewati batas wajar.
“Mereka harus disanksi dengan jelas dan tegas,” sebutnya.
“Israel menurut Francesca Albanese, utusan khusus PBB untuk Palestina, melakukan genosida pada warga Palestina selama dua tahun terakhir,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
-

Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH Teken Kerja Sama dengan 10 Mitra Strategis
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sepuluh lembaga dan instansi strategis guna memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyampaikan bahwa kerja sama perlu untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia agar ekosistem halal menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal.
“Halal kita diterima oleh seluruh dunia, kami sedang siapkan satu sistem, sehingga barang-barang yang diproduksi oleh kita diterima oleh dunia dan punya daya saing dan uji cobanya sudah banyak terbukti dengan banyaknya pelaku usaha yang sudah go internasional.” tuturnya lewat rilisnya, Selasa (7/10/2025).
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan semua produk yang diperjualbelikan baik secara offline maupun online, ekspor maupun impor terjamin dan terjaga kehalalannya. Karena sekarang ini kita sudah memasuki pasar bebas.
Dia menekankan bahwa BPJPH harus terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait yang punya kewenangan dalam hal ini. Termasuk pemerintah daerah.
“Tentunya kita dari Kemendagri akan membreakdown sampai ke pemerintah daerah di 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kami dari Kemendagri mendukung full program Kerja dari BPJPH,” kata Ribka.
Senada, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga mengungkapkan bahwa sinergi kolaborasi tersebut sangat penting dilakukan bagi pengembangan produk halal.
Menurutnya, sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting, karena dalam pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan produk halal itu akan diam di tempat.
Pasalnya, Anggito mengatakan bahwa pengembangan ekonomi keuangan syariah itu tidak lagi memisahkan/mendikotomikan antara muslim dan non muslim.
“Jadi kami menyambut baik, hal ini harus ditetapkan dalam struktur keuangan negara kita termasuk Blu, supaya mampu menggerakan tidak hanya dari sektor keuangan negara tapi juga pengembangan dari badan layanan umum.” tandasnya.
Berikut sepuluh kerja sama Jaminan Produk Halal yang telah ditandatangani tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Keuangan, melalui MoU “Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Keuangan Negara.”
2. Kementerian Dalam Negeri, melalui MoU “Sinergi Percepatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melalui PKS “Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) Pegawai di Lingkungan BPJPH.”
4. Universitas Siliwangi, melalui MoU “Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Jaminan Produk Halal” dan PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”
5. Universitas Jenderal Soedirman, melalui MoU “Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.”
6. Universitas Negeri Padang, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”
7. Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ary Ginanjar, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”
8. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia, melalui PKS “Pelatihan Jaminan Produk Halal.”
9. PT Global Halal Centre, melalui PKS “Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.”
10. PT Indirosan Suksestama Abadi, melalui PKS “Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Halal Festival dan Pemilihan Duta Saliha.”
-

Yudi Harahap Soal Kode Prabowo untuk Anies: Turbulensi Politik Bisa Datang saat Situasi Tenang
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.
Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.
Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.
“Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).
Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.
Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.
“Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.
Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.
“Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.
Sebelumnya, pernyataan Anies Baswedan yang memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kembali ramai dibicarakan, terutama setelah Presiden Prabowo beberapa kali menyinggung hal tersebut di berbagai kesempatan.
Penilaian itu muncul dalam sesi debat calon presiden (capres) ketika para kandidat saling melempar pertanyaan.
Dalam momen tersebut, Anies awalnya meminta Ganjar Pranowo menilai kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang saat itu dipimpin oleh Prabowo.
-

Tanggap Musibah Ponpes Al-Khoziny, PKS Jatim Buka Posko Bantuan dan Instruksikan Relawan Standby
Surabaya (beritajatim.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur merespons cepat musibah ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, dengan mendirikan posko bantuan sejak hari pertama kejadian, Senin (29/9/2025) malam. Posko ini berjarak sekitar 250 meter dari lokasi ponpes.
Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, menegaskan komitmen partainya untuk terus melayani korban dan keluarga terdampak hingga proses penanganan tuntas.
”PKS hadir untuk melayani rakyat bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam keadaan darurat seperti ini. Saya instruksikan relawan PKS tetap standby di posko hingga proses penanganan tuntas. Jangan sampai ada warga yang merasa sendirian menghadapi musibah ini,” ujar Bagus saat mengunjungi posko PKS.
Bagus menekankan bahwa aksi cepat ini adalah wujud nyata dari ‘politik kebajikan’ yang diusung PKS. Menurutnya, kehadiran partai politik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, khususnya di saat-saat sulit.
”ini kebiasaan PKS, setiap ada bencana, kami upayakan bisa sesegera mungkin hadir. Relawan kami on call, siap berangkat kapan saja dan segera berkolaborasi dengan relawan lainnya di lokasi,” tegasnya.
Selain mengerahkan relawan yang berpengalaman dalam penanganan bencana, Bagus juga menginstruksikan seluruh legislator PKS di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memberikan bantuan sesuai kapasitas masing-masing.
Bagus berharap, dengan gotong royong dan solidaritas, masyarakat dapat kembali pulih. “Kami mendoakan semoga seluruh proses evakuasi berjalan lancar, keluarga santri diberi ketabahan, santri yang terluka segera pulih, dan yang wafat insyaa Allah syahid,” pungkasnya, sembari menegaskan PKS berkomitmen untuk terus membersamai rakyat dalam kondisi apa pun. (tok/ian)
-

Soal Bonus di Perusahaan Rugi, Wamen BUMN: Sudah Nggak Ada
Jakarta –
Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menegaskan saat ini sudah tidak ada lagi bagi-bagi bonus pada BUMN yang mengalami kerugian. Terkait bonus di BUMN rugi ini sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Aminuddin, kegeraman yang disampaikan Prabowo merupakan kasus yang lama terjadi. Kondisi tersebut sudah tak ada lagi saat ini.
“Nggak ada, itu kan protes (dari) presiden (kepada kejadian) yang dulu. Kalau sekarang semua BUMN sudah nggak ada bonus bonusan. Iya, nggak ada bonus bonus,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyentil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membagikan bonus tahunan meskipun perusahaannya rugi. Prabowo menyebut bonus itu diberikan kepada pejabat BUMN dengan embel-embel sudah dipercaya negara.
Saking jengkelnya, Prabowo bilang pejabat BUMN yang mendapat bonus di kala perusahaannya rugi, brengsek.
“Manajemen saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu diberi kepercayaan negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyang perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, brengsek bener itu!” kata Prabowo saat Munas VI PKS, Senin (29/9).
Dia berkelakar akan meminta KPK hingga Kejaksaan Agung mengejar para pejabat BUMN tersebut lewat jalur hukum. Prabowo sempat bertanya kepada anggota PKS yang hadir apakah orang seperti ini perlu dikejar atau tidak.
(acd/acd)
-

KPK Panggil Kasubbag TU BTP Kelas 1 Semarang Jadi Saksi Kasus Proyek Jalur KA
Jakarta –
KPK memanggil Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Teknik Perkeretaapian (Kasubbag TU BTP) Kelas I Semarang, Prita Asnani(PA). Prita dipanggil sebagai saksi terkait kasus korupsi pembangunan rel kereta api wilayah Jawa Tengah (Jateng).
“Saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Wilayah Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).
Pemeriksaan terhadap Prita dilakukan di gedung Merah Putih KPK. KPK belum menjelaskan mengenai materi yang ingin didalami penyidik.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Terbaru ialah ASN di Kemenhub bernama Risna Sutriyanto (RS).
Berikut daftarnya:
Pihak Pemberi
3. YOS (Yoseph Ibrahim) selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd. Februari 2023
4. PAR (Parjono) selaku VP PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD) selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF) selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).Pihak Penerima
1. HNO (Harno Trimadi) selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. BEN (Bernard Hasibuan) selaku PPK BTP Jabagteng
3. PTU (Putu Sumarjaya) selaku Kepala BTP Jabagteng
4. AFF (Achmad Affandi) selaku PPK BPKA Sulsel
5. FAD (Fadliansyah) selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian6. SYN (Syntho Pirjani Hutabarat) selaku PPK BTP Jabagbar
7. Budi Prasetyo (BP) selaku Ketua Pokja Pengadaan
8. Hardho (H) selaku Sekretaris Pokja Pengadaan
9. Edi Purnomo (EP) selaku anggota Pokja Pengadaan.(ygs/ygs)
-

DPD PKS Gresik dan Demokrat Jalin Komunikasi Persiapan Pemilu 2029
Gresik (beritajatim.com) – Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru akan digelar empat tahun lagi, dua partai politik di Gresik mulai melakukan langkah awal. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gresik dan DPC Partai Demokrat Gresik menjalin komunikasi politik sebagai persiapan menuju Pemilu 2029.
Sebagai bentuk keseriusan, jajaran PKS Gresik melakukan silaturahmi ke kantor Partai Demokrat. Tujuan pertemuan ini tidak hanya untuk mempererat hubungan, tetapi juga sebagai upaya belajar dari pengalaman politik Demokrat, terutama dari kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kami ingin belajar banyak dengan DPC Demokrat Gresik seperti yang dicontohkan oleh Presiden SBY,” ujar Ketua DPD PKS Gresik, Muchlisin, Rabu (1/10/2025).
Muchlisin menegaskan, komunikasi politik ini tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada silaturahmi lanjutan dan komunikasi yang lebih intens antarpartai. “Pengalaman DPD Demokrat tidak diragukan lagi memwarnai panggung politik agar Gresik lebih baik lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Gresik, Samwil, menyambut baik kunjungan PKS. Ia menilai, PKS memiliki sistem kaderisasi yang solid sehingga menjadi nilai lebih dalam membangun kerja sama politik.
“Kami sangat terkesan dengan PKS, terutama dengan sistem kaderisasinya yang kuat. Bahkan, kami menilai silaturahmi ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah dilaksanakan partai lain ke Demokrat Gresik,” kata Samwil.
Sebagai catatan, pada Pileg 2024, PKS belum berhasil menempatkan kadernya di legislatif Gresik. Sementara itu, Demokrat meraih tiga kursi, meski jumlah tersebut menurun dibanding Pileg 2019 yang mencapai empat kursi. [dny/but]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5327538/original/053730800_1756182960-2ea90858-296d-47f6-96f5-4bd7cdb7bf91.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo akan Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG: SPPG Harus Punya Chef Terlatih, Makanan Diuji Dulu – Page 3
Presiden Prabowo menanggapi marak kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah Indonesia. Dia menilai, kasus keracunan MBG ini hanya segelintir kekurangan dari program tersebut yakni 0,0017 persen.
“Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya, kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017 persen,” tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Meski persentase kekurangan tersebut sangat kecil, Prabowo menyatakan tidak merasa puas. Hanya saja, dia melihat upaya tersebut menjadi bagian dari langkah besar yang belum pernah dilakukan dalam sejarah dunia.
“Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat, presidennya cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun, kita 11 bulan sudah 30 juta,” jelas dia.
“Ada kekurangan, ada, tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga, kita, mungkin PKS di daerah merasakan pasti, tapi banyak elite Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” sambungnya.