Xcloud.id

partai: PKS

  • KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    KPK Dalami Dugaan Uang Korupsi Sahbirin Noor Mengalir ke Sang Istri untuk Pencalonan Gubernur Kalsel

    GELORA.CO  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mendalami dugaan uang korupsi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengalir ke pencalonan sang istri, Raudhatul Jannah.

    Diketahui Raudhatul Jannah atau yang karib disapa Acil Odah sedang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon gubernur Kalsel.

    Di tengah kandidasi tersebut, suami Raudhatul yaitu Sahbirin atau yang akrab disapa Paman Birin dijerat sebagai tersangka korupsi oleh KPK. 

    Paman Birin diduga menerima suap hingga miliaran rupiah terkait Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kalsel.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, materi tersebut akan didalami tim penyidik dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

    “Masih didalami. Penyidik masih memanggil saksi-saksi dan semua pihak yang diduga memiliki peran serta baik aktif maupun pasif akan dimintai keterangan,” kata Tessa dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

    Pada Pilgub kali ini, Paman Birin tak mencalonkan diri lagi sebagai gubernur karena telah menjabat dua periode.

    Sebagai gantinya, dia mendorong istrinya, Raudhatul Jannah, sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Anggota DPRD Kalsel sekaligus politisi kelahiran Makassar, Akhmad Rozanie Himawan Nugraha.

    Pasangan ini diusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB.

    Istri Paman Birin pun harus menantang Muhidin yang berpasangan dengan “crazy rich” Kalsel sekaligus mantan Anggota DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman.

    Muhidin mencalonkan diri sebagai gubernur setelah satu periode menjabat wakil gubernur mendampingi Paman Birin (periode 2021–sekarang).

    Pasangan Muhidin dan Hasnuryadi diusung PAN, PKS, Partai Demokrat, PSI, PKN, Partai Buruh, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Ummat.

    Calon Gubernur Kalsel hanya ada dua, petahana wakil gubernur dan istri gubernur.

    Kasus korupsi yang menyandung Paman Birin terjadi di era pemerintahannya bersama dengan Muhidin.

    Sahbirin Masih Dicari, Info Tempat Persembunyiannya Diakntongi KPK

    KPK menyatakan tetap berusaha mencari keberadaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor.

    Penyidik disebut telah mengantongi info lokasi persembunyian tersangka kasus dugaan korupsi itu.

    Namun, informasi tersebut tidak bisa dibuka ke publik.

    “Informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

    “Informasi kami enggak bisa share secara terbuka di sini, untuk penyidik jajaki, datangi dan cari keberadaan yang bersangkutan,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Di sisi lain, Tessa mengatakan KPK hingga saat ini belum perlu mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap pria yang karib disapa Paman Birin itu.

    Sebab, status Paman Birin juga masih dalam pencegahan ke luar negeri.

    Tessa menerangkan bahwa penerbitan DPO bisa dilakukan jikalau semua cara untuk mencari Paman Birin sudah dilakukan.

    “KPK sudah melakukan proses pencekalan atau pencegahan ke luar negeri, sehingga kami masih memiliki keyakinan yang bersangkutan ada di dalam negeri, tidak keluar negeri,” katanya.

    “Umumnya DPO itu dikeluarkan setelah semua opsi sudah dilakukan dan sudah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada informasi segala macam, penegak hukum menerbitkan DPO,” Tessa melanjutkan.

    KPK diketahui menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah melarikan diri

  • Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Survei sebut Dedi-Erwan masih dominan untuk Pilkada Jabar
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA untuk pemilihan gubernur Jawa Barat 2024, menyebut Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih dominan dibandingkan pasangan lainnya yakni Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

    “Jika kondisinya dipasangkan, maka paslon Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan masih menjadi yang tertinggi dengan perolehan 74 persen. Berikutnya, paslon Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 12 persen, Acep-Gita 6,5 persen, dan Jeje-Ronal 5,3 persen, serta swing voter 1,6 persen,” kata Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah dalam rilis hasil survei di Bandung, Jumat (8/11). 

    Dalam survei pada periode 31 Oktober sampai 4 November 2024, yang mendata 800 responden menggunakan multistage random sampling secara wawancara tatap muka dengan margin of error 3,5 persen ini, Toto menyebut bahwa secara personal, Dedi Mulyadi masih menjadi sosok yang unggul dibanding calon lainnya.

    “Jika belum dipasangkan calon, nama Dedi Mulyadi tertinggi dengan raihan 75 persen, disusul Ahmad Syaikhu 8,4 persen, Acep 4,3 persen, dan Jeje 3,3 persen. Sedangkan swing votersnya 9 persen,” ujar dia.

    Dalam survei itu, dijelaskan Toto, raihan suara Dedi Mulyadi-Erwan hanya terjadi penurunan sedikit dari simulasi personal, namun paslon Asih yang sebelumnya 8,4 persen secara personal (Ahmad Syaikhu) bisa naik menjadi 12 persen, karena adanya sumbangan elektoral dari Ilham Habibie, tapi belum signifikan.

    Disinggung terkait alasan pemilih memilih sosok calon di Pilgub Jabar 2024, Toto menyebut umumnya karena alasan paslon itu sudah dikenal sekitar 25 persen, sedangkan alasan suka terhadap kinerja sebesar 17 persen yang dialamatkan untuk sosok Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Sedangkan paslon Asih dipilih karena alasan tertinggi kepribadiannya sebesar 31,3 persen dan hanya keterkenalan sosok sekitar 9,4 persen. Sementara untuk paslon Jeje-Ronal tertinggi, disebabkan pemilih suka pada partai pengusungnya sebesar 19 persen.

    “Pemilih cair (soft supporter) yang angkanya 31,2 persen bisa diperebutkan siapa saja di Pilgub Jabar. Sebab, pemilih kategori strong supporter alias yang tak goyah sampai hari H, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebesar 55,4 persen menjadi modal kuat atau bisa dikatakan pemilih militan. Tinggal pemilih mau tidak datang ke TPS untuk mencoblos,” ujar Toto.

    Untuk paslon Asih strong supporter-nya sebesar 6,3 persen, Acep-Gita 3,8 persen, dan Jeje-Ronal 3,3 persen. Toto menjelaskan bila soft supporter itu bisa terkonsolidasi ke pasangan Asih pun, peluang mereka tetap kecil untuk memenangkan Pilgub Jabar lantaran prosentasenya masih belum bisa unggul dari Dedi-Erwan.

    “Sebab, soft supprter hampir enggak mungkin ke satu paslon tapi pasti terpecah. Belum lagi kalau dilihat dan membaca prilaku pemilih ada kecenderungan pemilih bakal condong ke yang berpotensi menang. Bila itu paradigma yang terbangun, maka bukan mustahil soft supporter bakal lari ke sosok pemenang itu,” ujarnya.

    Paslon Dedi-Erwan berdasarkan hasil survei tersebut banyak dipilih oleh seluruh latarbelakang suku, pendidikan, daerah pemilihan.

    “Dari dapil 1 sampai dapil 15, paslon nomor 4 ini terkonsolidasi kokoh suaranya, kecuali di dapil 5 (Sukabumi dan Kota Sukabumi) itu yang ke Acep-Gita sebesar 10 persen,” ujarnya.

    Keunggulan Dedi-Erwan pun disebut Toto, juga terlihat dari pemilih partai seperti PDIP yang mempunyai paslon sendiri yakni Jeje-Ronal, namun pemilihnya memilih Dedi-Erwan sebesar 71,8 persen, dan PKS pun demikian di mana sering dianggap pemilihnya militan, dengan base 12 persen, ternyata memilih Dedi-Erwan 39,6 persen.

    “Hal yang sama PKB di mana punya calon sendiri, Acep-Gita, suara pemilih PKB condong ke Dedi-Erwan 62,1 persen. Pileg dan Pilkada itu jelas berbeda. Kalau Pilkada lebih ke kekuatan personal alias figur. Beberapa kasus sudah teruji, di mana calon yang didukung oleh partai kecil sejuah figurnya kuat maka tetap bisa menang. Dan sebaliknya, dukungan dari partai besar bisa kalah kalau figurnya tak menonjol,” katanya.

    Dedi Mulyadi menjadi sosok dengan angka popularitas tertinggi dari semua nama, yakni 92,1 persen dan tingkat kesukaan 88,8 persen. Kemudian, Gitalis populer 46,4 persen dengan kesukaan 72,4 persen, Ronal popularitasnya di angka 35,9 persen dan kesukaannya 68,6 persen, Ilham Habibie populernya 32,7 persen dan kesukaan 72,5 persen.

    Syaikhu tingkat keterkenalannya 30,6 persen dan kesukaan 65,7 persen, Acep 23,9 persen populernya tapi kesukaan 59,7 persen, Erwan 22,4 persen populernya dan 70,4 persen kesukaannya, sedangkan Jeje 22 persen populernya tapi kesukaan 63,1 persen.

    “Tak kalah penting, isu kondisi saat ini di Jabar yang dikeluhkan masyarakat ialah 29,3 persen kurangnya lapangan pekerjaan, 19,1 persen tingginya harga sembako, serta 16,19 persen masalah infrastruktur yang masih buruk,” kata Toto.

    Sumber : Antara

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan “Kartu Janda”
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1,
    Suswono
    , diberi waktu selama lima hari untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta soal guyonan ”
    kartu janda
    “.
    “Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di dilansir dari
    Antara
    , Jumat (8/11/2024).
    Sakhroji mengatakan, pemanggilan terhadap Suswono merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan atas dugaan penistaan agama buntut guyonan kartu janda pada Selasa (29/10/2024).
    Namun, Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama, Rabu (6/11/2024) malam dan pemanggilan kedua, Kamis (7/11/2024).
    “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujar Sakhroji.
    Sakhroji menegaskan, sampai saat ini Bawaslu Jakarta masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
    “Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” jelasnya.
    Dalam kajian tersebut, Bawaslu Jakarta akan mengundang para ahli, di antaranya ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye.
    Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.
    “Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur, kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” tuturnya.
    Untuk diketahui, guyonan soal “kartu janda” itu disampaikan Suswono saat acara deklarasi bersama relawan Bang Japar pada beberapa waktu lalu.
    Suswono berjanji akan memperhatikan anak yatim dengan menambah kartu yatim sebagai prioritas dalam program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
    Sambil mencairkan suasana, dia sempat berkelakar tentang “kartu janda” dan menyarankan agar janda kaya yang tidak mendapatkan bantuan menikah dengan pemuda pengangguran.
    Terkait hal itu, Suswono, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan tidak berniat menyinggung pihak mana pun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama.
    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apa pun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” kata Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
    Menurut Suswono, meskipun guyonan tersebut dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kepedulian pada anak yatim dan janda, dia menyadari bahwa penyampaiannya tidak tepat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Dorong Fraksi PKS Carikan Solusi Polemik Kampung Susun Bayam, Jangan Tunggu Gubernur Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono meminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jakarta menuntaskan masalah Kampung Susun Bayam (KSB) yang terdampak relokasi pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
    Suswono menuturkan, langkah ini bertujuan untuk memperjuangkan hak warga tanpa menunggu dirinya dan Ridwan Kamil resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
    “Tidak menunggu saya jadi wakil gubernur dulu, tapi melalui Fraksi PKS misalnya saya akan desak mereka supaya segera panggil Pj Gubernur yang baru,” ujar Suswono di Kampung Susin Bayam, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).
    Suswono berharap, penyelesaian warga KSB dapat diselesaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi tanpa menunggu pelantikan gubernur baru.
    “Syukur-syukur bisa diselesaikan oleh Pj Gubernur yang baru, tidak mesti menunggu saya dilantik Februari ya,” ucapnya.
    Jika belum juga terselesaikan, Suswono berjanji ia akan membantu tuntaskan masalah warga KSB pada masa kepemimpinannya bersama Ridwan Kamil.
    “Tapi kalau sampai Februari belum tuntas ya pasti lah ini kewajiban dalam pemerintahan kami untuk menyelesaikannya,” kata dia.
    Suswono yakin pasti ada solusi terbaik jika pemerintah memegang prinsip keadilan, objektivitas, keberpihakan pada masyarakat, dan sesuai peraturan dalam pengambilan keputusan.
    “Sudah menjadi kewaiban pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan segera,” tegasnya.
    Suswono berjanji akan mengutamakan aspek keadilan untuk warga KSB apabila ia dan Ridwan Kamil terpilih di Pilkada Jakarta 2024.
    “Jika nanti Rido terpilih, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memimpin Jakarta, prinsip yang akan kami lakukan dalam membangun Jakarta adalah aspek keadilan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Alumni Panwaslu Kabupaten Bandung Deklarasi Dukung Sahrul – Gun Gun

    Ratusan Alumni Panwaslu Kabupaten Bandung Deklarasi Dukung Sahrul – Gun Gun

    JABAR EKSPRES – Ratusan alumni Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung angkatan tahun 1999 – 2020, mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung nomor urut 1, Sahrul Gunawan – Gun Gun Gunawan.

    Deklarasi disampaikan langsung dalam suasana penuh kekeluargaan di hadapan calon Wakil Bupati, Gun Gun Gunawan, di sebuah rumah makan di Ciparay, Jumat (8/11/2024) siang.

    Ada tiga poin penting yang merupakan inti dari deklarasi dari alumni Panwaslu kabupaten Bandung tersebut. Selain berkomitmen mengawal pesta demokrasi Pilkada 2024, mereka juga menegaskan komitmennya mendukung dan memenangkan pasangan Koalisi Alus Pisan, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan.

    Kesamaan visi dan pandangan, menjadi pendorong dan latar belakang para alumni Panwaslu Kabupateb Bandung angkatan 1999-2020 itu melabuhkan dukungannya untuk Sahrul – Gun Gun.

    ” Prinsipnya karena kami menilai program dan visi serta misi pasangan alus pisan ini sejalan dengan kami,” terang Ketua forum silaturahmi alumni Panwaslu Kabupaten Bandung 1999-2020, Ade Ahmad Sulaeman.

    Setelah dideklarasikan, selanjutnya jaringan forum silaturahmi Panwaslu yang tersebar hingga ke semua kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung ini akan bergerak secara masif. Selain mendorong kemenangan Sahrul – Gun Gun, mereka juga akan ikut mengawasi agar Pilkada tidak diwarnai kecurangan, sesuai pengalaman mereka sebagai mantan anggota Panwaslu.

    Calon Wakil Bupati Bandung nomor urut 1, Gun Gun Gunawan sendiri menyambut baik dukungan itu.” Alhamdulillah hatur nuhun. Saya berkomitmen bersama Kang Sahrul untuk mewakafkan semua kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Mari kita bersama membangun kabupaten Bandung yang lebih Alus Pisan,” kata Gun Gun disambut yel-yel dukungan dari ratusan orang yang hadir pada acara deklarasi tersebut.

    Pada kesempatan itu, Gun Gun pun memaparkan semua program Bandung Menawan Alus Pisan dan menjawab semua keluhan serta masukan dengan tuntas dan jelas. Ketua Harian Tim gabungan koalisi rakyat Alus Pisan, Tedi Surahman yang hadir langsung pada acara itu memastikan, deklarasi dari alumni Panwaslu Kabupaten Bandung ini merupakan tambahan tenaga dan energi menjelang hari H tanggal 27 Nopember 2024 mendatang. Bahkan kata Tedi, pasca debat pertama tanggal 30 Oktober 2024 lalu, dukungan secara natural dari berbagai elemen masyarakat terus berdatanngan untuk pasangan yang diusung Golkar, PKS, PPP, Hanura dan Partai Ummat itu.

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan (tengah) menyampaikan sambutan didampingi cagub-cawagub nomor urut 1 Airin Rachmi Diany (kedua kanan) dan Ade Sumardi (kanan) serta cagub-cawagub nomor urut 2 Andra Soni (kedua kiri) dan Achmad Dimyati Natakusumah (kiri) saat debat kedua calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Banten di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur nomor urut 02 Dimyati Natakusumah mengatakan pemekaran daerah merupakan kunci pembangunan untuk Banten selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Maka kuncinya ada harus ada pemekaran daerah, yang namanya daerah otonomi baru ini mudah-mudahan tahun depan kami akan memperjuangkan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang yang Insyaallah Kabupaten Cibaliung, dan juga Cilangkahan di Kabupaten Lebak,” kata Dimyati menjawab pertanyaan lawan dalam debat kedua Pilkada Banten diikuti daring di Serang, Kamis malam.

    Dimyati juga mengatakan daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang memiliki fiskal sangat rendah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu mewujudkan prioritas tersebut. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati akan memperkuat desa dengan pembangunan infrastruktur baik di Banten Utara maupun untuk prioritas di Banten Selatan.

    Tema debat kedua dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kali ini adalah “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten.”

    Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.

    Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.

    Sumber : Antara

  • Komisi I Cek Kesiapan Lahan Baru Kantor Kelurahan Setu Gede dan Pengarsipan Kota Bogor

    Komisi I Cek Kesiapan Lahan Baru Kantor Kelurahan Setu Gede dan Pengarsipan Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Komisi I DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Situ Gede dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus) Kota Bogor sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

    Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I, Hakanna, Sekretaris Komisi I, Said Muhamad Mohan beserta jajaran anggota.

    Karnain menuturkan, berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan ke Kelurahan Situ Gede, Komisi I telah memastikan bahwa lahan seluas 2600 meter per segi yang disiapkan oleh Pemkot Bogor untuk membangun Kantor Kelurahan Situ Gede sudah siap dan pembangunan bisa dilakukan di 2025 nanti.

    BACA JUGA: Harga Komoditi Pangan Naik Serentak di Pasar Kota Bandung

    “Ini sudah dalam proses persiapan perencanaan pengadaan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana penganggaran 2025 nanti akan bisa direalisasikan pengadaan lahan untuk bangunan kantor kelurahan Situ Gede,” katanya dikutip Jumat, 7 November 2024.

    Dengan kehadiran kantor kelurahan baru, pihaknya berharap, masyarakat di wilayah Situ Gede bisa mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik dan optimal.

    “Dengan kehadiran kantor baru, tentu pelayanan yang prima harus bisa diberikan kepada warga, dan tentunya nanti warga pun bisa mengakses infrastruktur kantor kelurahan yang baru dengan nyaman,” tutur Politisi PKS ini.

    BACA JUGA: Trik Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp850.000, Begini Cara Cepatnya!

    Karnain menambahkan, berdasarkan hasil kunjungan ke Kantor Diarpus Kota Bogor, Komisi I DPRD Kota Bogor menemukan bukti arsip terkait Gambar Lambang Kota Bogor yang selama ini memang sudah dicari-cari keberadaannya.

    Hal ini menjadi penting, sebab sejak lama DPRD Kota Bogor ingin membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang gambar lambang daerah yang direncanakan dibahas didalam Propemperda periode 2024 – 2029.

    “Ada dokumen perda Kota Besar Bogor tahun 1955 yang membuktikan ada dokumen awal tentang lambang Kota Bogor dan ini akan ditidaklanjuti oleh Bapemperda untuk proses penyesuaian sesuai dengan peraturan yang akan dirumuskan di Propemperda 2024-2029,” tandas Karnain. (YUD)

  • Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024

    Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon wakil gubernur Jakarta
    Kun Wardana
    akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
    “Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
    feasible
    untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
    Kompas.com,
    dikutip pada Kamis (7/11/2024).
    Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
    Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
    “Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
    Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
    “Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
    Diketahui sebelumnya,
    Pilkada Jakarta
    diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
    Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
    Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Calon Kepala Daerah Sowan ke Jokowi hingga Prabowo Teken Perpres 7 Kemenko

    Isu Politik Terkini: Calon Kepala Daerah Sowan ke Jokowi hingga Prabowo Teken Perpres 7 Kemenko

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terus menerima tamu di kediaman pribadinya di Solo, menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com. Mayoritas merupakan para calon kepala daerah (cakada) dari berbagai wilayah yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Isu politik lainnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih. Ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Berikut ini lima isu politik terkini pada Rabu (6/11/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Kamis (7/11/2024).

    1. Banyak Cakada Sowan Jokowi di Solo

    Sekitar 2 minggu pascapensiun, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terus menerima tamu di kediaman pribadinya di Solo. Mayoritas merupakan para calon kepala daerah (cakada) dari berbagai wilayah yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

    Jokowi mengakui, dalam beberapa hari belakangan, banyak cakada yang bertamu ke kediamannya di Jalan Kutai Utara I, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah.

    “Ini kan jauh-jauh ya. Ada yang dari Sumatera Selatan, 2 hari lalu dari Sumatera Barat, kemudian dari Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada yang dari Papua, tiga calon bahkan, juga dari Kalimantan Barat. Ya ke sini semuanya saya terima. Saya terbuka kok, saya terbuka,” ucapnya seusai menerima calon wakil bupati (cawabup) Klaten Sofa Marwati, Rabu (6/11/2024).

    2. Hasil Survei RK Unggul pada Kalangan Anak Muda, Pramono: Saya Kakeknya Gen Z

    Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengomentari hasil survei yang dirilis Litbang Kompas. Survei tersebut menunjukkan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono unggul pada kelompok pemilih berusia muda atau generasi Z (gen Z) dibanding calon gubernur lainnya pada Pilgub Jakarta 2024.

    Namun, Pramono tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. “Saya kakeknya gen Z,” tuturnya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Pramono menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program kerja bagi gen Z, seperti menyiapkan balai latihan. “Namun, ini lebih kekinian, kebutuhan sebagai kota global,” kata dia.

    3. Debat Kedua Pilgub Sumut Berakhir Ricuh

    Debat publik kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024 diwarnai kericuhan, pada Rabu (6/11/2024) malam. Kedua pendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara saling lempar botol air mineral dan nyaris adu jotos.

    Dari rekaman video amatir warga, kericuhan tersebut terjadi di luar atau di depan pintu masuk Hotel Santika Dyandra Medan, tempat lokasi debat kedua Pilgub Sumut, tepatnya di kawasan Jalan Pengadilan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan.

    Terlihat dalam video tersebut, massa pendukung Bobby Nasution-Surya dan massa pendukung Edy Rahmayadi-Hasan Basri saling lempar botol air mineral. Bahkan kedua pendukung pasangan tersebut sempat bersitegang hingga nyaris adu jotos.

    4. Pilbup Kediri 2024, Dhito Dorong Milenial Terjun ke Sektor Pertanian

    Calon bupati Kediri nomor urut 2 Hanindhito Himawan Pramana menyebut sektor pertanian menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pasalnya, jumlah petani muda yang usianya di bawah 35 tahun saat ini sangat minim atau berkisar 8%.

    Petahana bupati yang akrab disapa Dhito itu berjanji akan berkonsentrasi menuntaskan permasalahan tersebut apabila terpilih kembali pada periode 2024-2029.

    “Itu menjadi konsentrasi kita ke depan. Mungkin 5 tahun ke depan bukan menjadi persoalan, tetapi 10-20 tahun kita akan mengalami kekurangan petani,” kata Dhito saat kampanye bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lokasi pengembangan tanaman hortikultura dengan pemanfaatan teknologi green house, Selasa (5/11/2024).

    5. Presiden Prabowo Subianto Teken Perpres tentang Tujuh Kemenko

    Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, (6/11/2024) dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.