Xcloud.id

partai: PKS

  • Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak.

    Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy.

    “Ini yang kemudian jadi pembahasan mengenai masalah underground economy, informal economy, ilegal economy,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mengejar pajak dari underground atau shadow economy itu, Sri Mulyani sudah mendapatkan bantuan dari “pemburu harta karun” itu, yakni Anggito Abimanyu yang direkrut Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil menteri keuangan.

    Maka, dengan kehadiran Anggito di Kementerian Keuangan, ia memastikan saat ini perumusan regulasi dan strategi untuk mengejar pajak di sektor underground atau shadow economy itu kini tengah disusun.

    “Ini yang saya minta Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenkeu dengan tujuan Pak Prabowo minta sisi penerimaan banyak sekali yang belum bisa di-collect atau capture,” ungkap Sri Mulyani.

    “Baik karena naturenya ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya kira-kira yang enggak hitam atau putih. Yang gray tadi, ini kemudian yang sedang kita sedang rumuskan,” tegasnya.

    Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mencecar Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground. Ada yang mengkritik, namun ada pula yang melihatnya sebagai potensi.

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M. Kholid menjadi salah satu yang menyoroti hal ini.”Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” kata Kholid dalam rapat kerja dengan Sri Mulyani dan jajarannya.

    Kholid menuntut penjelasan lebih jauh mengenai maksud dari ekonomi bawah tanah tersebut. Menurut dia hal itu perlu diperjelas mengenai definisi underground economy ini.

    “Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata dia.

    Dia mempertanyakan apakah underground economy merupakan ekonomi informal yang tidak masuk PDB atau kegiatan-kegiatan yang illegal, seperti judi online. Apabila yang dimaksud adalah judi, maka Kholid akan menolaknya.

    “Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata dia.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga menyoroti soal shadow economy. Dia mengatakan shadow economy di Indonesia disebut meningkat merujuk pada buku Nota Keuangan APBN 2024.

    “Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata dia.

    Dia mengatakan shadow economy yang dimaksud termasuk pajak dari sektor informal yang belum dielaborasi. Dia mengatakan apabila tidak digarap, maka maraknya ekonomi bayangan ini akan berpengaruh ke ekonomi RI.

    “Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya.

    (arj/mij)

  • 4 Hal soal Revisi UU DKJ Ditargetkan Rampung Sebelum Pilkada

    4 Hal soal Revisi UU DKJ Ditargetkan Rampung Sebelum Pilkada

    3. PKS Singgung Putaran Kedua Bisa Tak Berlaku

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno pembahasan soal revisi hasil penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Anggota Baleg Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mempertanyakan apakah usulan itu akan mengubah skema penentuan Pilkada gubernur dan wagub di Jakarta yang semula harus meraih setidaknya 50 persen plus satu suara.

    Muzammil mulanya menyinggung soal Pasal 73 di UU DKJ di mana peraturan perundangan-undangan berlaku pada saat ditetapkan Keppres mengenai pemindahan ibu kota NKRI dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ia menyebut hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum meneken Keppres soal itu.

    “Hari ini ada nggak keputusan presiden? Belum ada Pak, jadi asumsi undang-undang ini IKN berjalan sesuai dengan aturan dan sudah ada Keppres. Asumsi itu Pak, akan mengikuti aturan kedua bahwa aturan Pilkada DKI manakala DKI bukan ibu kota, maka argumen dulu pembentukan DKI harus dua putaran itu karena Ibu Kota Pak,” ujar Muzzamil dalam rapat, Ruang Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

    Muzzammil mengatakan ketentuan dua putaran karena Jakarta ibu kota tidak berlaku jika Revisi Undang-Undang ini dilakukan. Menurutnya, revisi nomenklatur di UU DKJ mau tidak mau akan menyentuh persoalan substantif mengenai mekanisme Pilkada.

    “Karena (Jakarta) Ibu Kota Pak tidak ingin kita pemimpin Jakarta didukung oleh kelompok minoritas, karena calonnya banyak. Kita ingin pembelahan itu kecil sehingga dua calon saja di putaran kedua, tidak seperti Pilkada lain menang berapa pun dia jadi. Artinya logika dua putaran itu tidak berlaku, kalau kita gunakan alasan keberadaan logika dua putaran itu karena Jakarta Ibu Kota,” ujarnya.

    Muzammil mengatakan jika revisi UU DKJ ini dilakukan maka akan muncul isu tidak ada dua putaran di Jakarta. Ia tak ingin ketetapan terkait Revisi UU DKJ dilakukan dengan tergesa-gesa.

    “Manakala asumsi pertama tidak sah maka perubahan ini menjadi pertanyaan kita ini dibuat, diubah tergesa-gesa sampai besok sudah di jadwal, diasumsikan penyisipan ini sederhana saja memang sederhana Pak jika IKN itu sudah selesai,” imbuhnya.

    4. Tambah Pasal Penegasan Nama DKJ

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan melakukan revisi hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Direncanakan akan ada tambahan pasal baru untuk menegaskan tak ada lagi penggunaan kata ibu kota melainkan ‘Daerah Khusus Jakarta’ (DKJ).

    “Di lapangan ternyata ada yang menyampaikan aspirasi ke kami, ke DPR ya bahwa penamaan daerah pemilihan dulu waktu Pileg itu kan masih pake Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan sekarang juga dalam Pilkada ini itu teman-teman KPU masih pakai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, nanti dikhawatirkan untuk menghindari dispute (perselisihan),” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

    Doli mengatakan revisi UU DKJ itu akan menambah pasal terkait penegasan kata ‘Daerah Khusus Jakarta’. Nantinya, penamaan anggota DPD, DPRD hingga Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan kata Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tak lagi DKI.

    “Nanti kan misalnya penamaan anggota DPRD, DPR RI dan DPD RI dulu masih pakai Daerah Khusus Ibukota. Nah, kita mau tegaskan di dalam ada penambahan pasal, di dalam ketentuan penutup itu di pasal 70 kita uraikan, jadi ada 70a, 70b, 70c, 70d bahwa kalau nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sekarang disebut sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan disebut sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

    (azh/azh)

  • Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Profil Anis Matta, Wamenlu RI yang Dukung Palestina di KTT OKI

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.

    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.

    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.

    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.

    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.

    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.

    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.

    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.

    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.

    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.

    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.

    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.

    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.

    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.

    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan

    Jakarta: Anis Matta, seorang politikus dan tokoh visioner, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    Anis merupakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) sejak 2019 dan aktif dalam politik serta diplomasi, khususnya terkait dunia Islam.
     
    Latar Belakang dan Karier Politik
    Anis Matta lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 7 Desember 1968. Ia mengenyam pendidikan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta dan dikenal sebagai penulis produktif, dengan banyak karyanya menjadi rujukan di kalangan aktivis dakwah.
     
    Sebelum memasuki dunia politik, Anis aktif sebagai akademisi dan pebisnis, serta pernah menjabat sebagai direktur pusat studi Islam dan presiden komisaris di sejumlah perusahaan.
    Karier politik Anis dimulai sebagai salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS selama lebih dari satu dekade, dan kemudian sebagai Presiden PKS dari 2013 hingga 2015.
     
    Pada tahun 2019, Anis mendirikan Partai Gelora bersama Fahri Hamzah, dengan tujuan membawa arah baru dalam politik Indonesia melalui gagasan yang lebih terbuka dan progresif.
     
    Peran sebagai Wakil Menteri Luar Negeri
    Pada Oktober 2024, Anis Matta diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto.
     
    Salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan isu-isu dunia Islam, termasuk dalam forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
     
    Anis memimpin delegasi Indonesia pada KTT Luar Biasa OKI di Riyadh pada November 2024, di mana ia menyampaikan dukungan penuh untuk kemerdekaan Palestina.
     
    Dalam forum tersebut, Anis berbicara dengan tegas mengenai genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
     
    Ia mengusulkan lima langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk meningkatkan upaya politik dan diplomatik untuk menghentikan perang di Gaza, menggalang dukungan global untuk mengisolasi Israel, serta menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
     
    Anis juga mengajak negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Israel.
     
    Dukungan Terhadap Palestina
    Anis Matta menyampaikan pidatonya dalam bahasa Arab, menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan dan penindasan, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Palestina.
     
    Ia menekankan pentingnya solidaritas umat Islam dan mengajak negara-negara OKI untuk menghentikan standar ganda terhadap isu Palestina.
     
    Anis juga menyoroti peran Indonesia dalam mendorong aksi nyata untuk kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi dan kewajiban kemanusiaan.
     
    Anis mengakhiri pidatonya dengan menyerukan bahwa “Kami Semua Palestina” sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan.
     
    Ia juga mengajak dunia internasional, terutama negara-negara Barat, untuk berhenti mendukung agresi Israel dan lebih memilih bekerja sama dengan komunitas Muslim dunia demi terciptanya kesejahteraan bersama.
     
    Visi Politik dan Diplomasi
    Sebagai tokoh yang berorientasi pada masa depan, Anis Matta memiliki visi bahwa dinamika politik Indonesia dan dunia Islam harus didorong oleh integrasi nilai-nilai agama dengan modernitas.
     
    Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi dan mempersatukan masyarakat dengan pendekatan persuasif, bukan otoriter.
     
    Dalam pandangannya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menjadi kekuatan yang mampu menandingi dominasi negara-negara besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik global.
     
    Anis Matta tidak hanya dikenal karena retorika politiknya yang kuat, tetapi juga karena keaktifannya dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan internasional, terutama yang menyangkut negara-negara Muslim.
     
    Dengan latar belakang yang kuat dalam dunia akademis dan politik, Anis terus memperjuangkan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berdaulat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
     
    Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik dan visi kuat untuk masa depan Indonesia dan dunia Islam, Anis Matta menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam isu-isu terkait Palestina.
     
    Baca Juga:
    Soal Palestina, Wamenlu RI Nilai Negara Jajahan Lebih Paham Perjuangan Meraih Kemerdekaan
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    Soal Penyerangan di Deli Serdang, Tifatul Sembiring: Oknum TNI Harus Ditindak Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Penasihat PKS sekaligus anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pangdam Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan dalam menangani oknum TNI yang merusak citra institusi.

    “Tindak tegas ini pak Pangdam. Kami dukung,” ujar Sembiring dalam keterangannya di aplikasi X @tifsembiring (12/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa perilaku oknum tersebut mencoreng nama baik TNI yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat.

    “Oknum perusak nama baik TNI yang selama ini dekat dengan rakyat dan digaji dari uang rakyat,” cetusnya.

    Sembiring juga menyebut bahwa pimpinan Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan adanya tindakan yang sesuai.

    “Pimpinan Komisi 1 DPR RI, akan tindak lanjuti ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Panglima Kodam I Bukit Barisan, Letjen Mochammad Hasan, menyampaikan permohonan maaf atas insiden penyerangan yang dilakukan puluhan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan (Armed) 2/105 Kilap Sumagan terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (8/11/2024).

    Insiden tersebut mengakibatkan puluhan warga terluka dan seorang warga, Raden Barus (61), meninggal dunia.

    Hasan secara langsung bertemu dengan keluarga korban meninggal serta keluarga warga yang terluka.

    Dalam pertemuan itu, Hasan menyampaikan belasungkawa dan memastikan bahwa warga yang terluka akan mendapatkan perawatan terbaik.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa para prajurit yang terlibat dalam insiden ini akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • ASIH Siap Terbangkan Jawa Barat di Debat Pertama Pilgub 2024 – Page 3

    ASIH Siap Terbangkan Jawa Barat di Debat Pertama Pilgub 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam debat perdana Pilgub Jawa Barat yang digelar di Graha Sanusi Universitas Padjajaran Bandung, Senin (11/11/2024) pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie (ASIH), mengemukakan visi besar mereka untuk membawa perubahan dan kemajuan berkelanjutan bagi Jawa Barat.

    Dalam debat yang mengusung tema “Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Keberlanjutan Reformasi Birokrasi,” ASIH menampilkan komitmen mereka dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju dengan sentuhan kolaborasi.

    Dalam pidatonya, Calon Gubernur Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa ASIH berkomitmen membangun Jawa Barat berdasarkan prinsip “Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh” guna memperkuat kemajuan berkelanjutan.

    “Melalui visi ini, kami ingin membangun Jawa Barat dengan prinsip masyarakat Jawa Barat sendiri,” ucap Syaikhu.

    Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencapai kemajuan yang berdampak luas, termasuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di tingkat nasional.

    “Oleh karena itu kami tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo Subianto, obsesi kami adalah Indonesia Emas yang akan dimulai dari Jawa Barat Emas,” tambahnya.

    Perbesar

    Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie (ASIH). (Dok. Istimewa/PKS)

    ASIH juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif. Mereka berjanji untuk menyediakan guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa disabilitas, yang akan disebar ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.

    “Hak-hak mereka harus dipenuhi,” tegas Syaikhu,

    Untuk mendukung kesehatan masyarakat, Syaikhu memperkenalkan Program Telur ASIH, sebuah inisiatif yang bertujuan memberikan protein hewani bagi ibu hamil dan memperkuat layanan posyandu di berbagai daerah.

    “ASIH berkomitmen memberikan protein hewani untuk ibu hamil. Program telur Asih dan penguatan posyandu,” tutur Syaikhu.

    Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Ilham Habibie menyoroti solusi ASIH untuk mengurangi pengangguran melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

    “Kunci mengurangi pengangguran adalah kolaborasi lintas sektor,” ujar Ilham Habibie.

    Perbesar

    Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie (ASIH). (Dok. Istimewa/PKS)

    Ia juga memaparkan rencana renovasi ruang kelas di daerah terpencil, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, bantuan untuk pesantren, serta peningkatan fasilitas teknologi di sekolah-sekolah.

    Ilham juga memaparkan, ASIH berkomitmen membuka 3 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan.

    Strategi mereka mencakup “Satu Desa Satu Industri” dan hilirisasi hasil bumi untuk mengangkat perekonomian pedesaan. ilham juga menyatakan bahwa untuk mengatasi keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, mereka akan mendorong pemuda Jawa Barat menjadi tenaga kerja terampil yang kompetitif di luar negeri.

    Dengan serangkaian program yang menyentuh aspek. pendidikan, kesehatan, dan pengangguran, ASIH menegaskan kesiapan mereka untuk membawa perubahan nyata dan menjadikan Jawa Barat sebagai poros kemajuan nasional dengan semangat kolaborasi.

     

    (*)

  • Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja hari ini. Nasir mengapresiasi Sigit yang terus menerapkan inklusivitas bagi warga negara termasuk kelompok disabilitas.

    Hal itu disampaikan Nasir dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

    “Betapa responsnya Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Dan mereka adalah masuk dalam kelompok rentan,” kata Nasir.

    Nasir menyinggung kebijakan Kapolri yang membuka rekrutmen polisi difabel. Dia mendorong kebijakan ini perlu ditingkatkan.

    “Oleh karena itu, tadi disampaikan ada sarjana untuk sekolah inspektur untuk perwira, kemudian juga bintara, dan lain sebagainya. Barangkali ke depan perlu ditingkatkan Pak Kapolri, jumlahnya sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan haknya,” kata dia.

    Nasir kemudian menyampaikan pujiannya terkait langkah Kapolri lewat pantun. Begini bunyi pantunnya.

    (fca/eva)

  • BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    BPTJ puji pelayanan Biskita Transpakuan di Kota Bogor

    Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini.

    Kota Bogor (ANTARA) – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memuji layanan dan aktivitas angkutan umum Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dari segi pemilihan rute, penanganan di lapangan, hingga komitmen pemerintah kota (pemkot) setempat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara, di Kota Bogor, Senin, mengatakan kota ini menjadi leader dari penyelenggaraan angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS). Sehingga Kota Bogor dianggap sebagai ikon pengelolaan trayek BTS terintegrasi di Bodebek.

    Ia pun menyampaikan rasa terima kasih dan bangga kepada Pemkot Bogor, utamanya Dinas Perhubungan (Dishub) setempat atas kerja sama yang sangat baik selama ini.

    “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dishub Kota Bogor selama lebih dari tiga tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Wali Kota dan Dishub sangat luar biasa,” ujarnya.

    Solihin menjelaskan, layanan Biskita Transpakuan merupakan BTS pertama di Bodebek, yang diresmikan pada tanggal 2 November 2021 oleh Wali Kota Bogor periode 2019-2024 Bima Arya dan Kepala BPTJ Polana B Pramesti.

    Hingga saat ini, Biskita Transpakuan memiliki empat koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp4 ribu rupiah dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan difabel sebesar Rp2 ribu sejak 18 September 2023.

    Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September 2023 sampai September 2024 bertumbuh cukup baik. Solihin memaparkan, di Koridor 1, dari 69.920 penumpang menjadi 82.736 penumpang atau meningkat 18.33 persen. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18 persen.

    Kemudian, kata dia lagi, Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52 persen. Terakhir Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25 persen.

    “Load factor pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen,” katanya pula.

    Per tanggal 7 November 2024, BPTJ mengalihkan pengelolaan layanan Biskita Transpakuan yang menggunakan skema BTS itu, kepada Pemkot Bogor. Pengalihan tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPTJ dan Dishub Kota Bogor.

    “Kami mengapresiasi langkah besar dari Pak Wali Kota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini,” ujarnya.

    Solihin juga menegaskan, penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Pewarta: Shabrina Zakaria
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Surya Paloh Sebut Prabowo Minta Ketum Parpol Gelar Pertemuan Rutin

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta supaya ketua umum partai pendukungnya dapat melakukan pertemuan secara rutin. 

    Hal tersebut diungkapkan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan mengenai pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Partai di Istana yang berlangsung pada 1 November 2024 lalu. 

    “Beliau mengajak agar pertemuan antara partai politik dilakukan secara rutin,” kata Surya Paloh, usai Apel Siaga di Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024). 

    Surya Paloh mendukung gagasan Prabowo. Menurutnya, pertemuan rutin antara pimpinan partai politik sangat positif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Menurut saya baik-baik saja. Goalnya besarnya langkah kita semakin maju  di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah harapan yang paling penting. Itulah harapan Nasdem,” terangnya. 

    Surya juga menjelaskan bahwa Nasdem telah memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk berjalan sebagaimana mestinya. Dia berharap Prabowo mengerikan succes story.

    “Dengan harapan kita juga agar succes story bisa kita mulai lagi dari apa yang kita capai,” ucapnya. 

    Sebelumnya, para pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024), siang.

    Mereka adalah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.  

    Lalu, Sekjen PKS Habib Aboe, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. 

  • HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    HNW Beri Dukungan bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan pentingnya kolaborasi untuk kuatkan komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan salah satu caranya adalah agar pada era Presiden Prabowo sungguh-sungguh menghadirkan esensi dari eksistensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang dilakukan secara bertanggung jawab, sungguh-sungguh, baik dan benar.

    HNW menyebut hal demikian, karena keberadaan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di periode pemerintahan yang lalu, serasa cuma basa-basi karena institusi ini hanya diberikan kewenangan koordinatif bukan teknis, dengan anggaran yang sangat minim hanya 300 Milyar Rupiah, itupun setiap tahun cenderung menurun.

    Padahal, lanjut HNW, masalah Perempuan dan Anak malah semakin membanyak. Dan pemerintah mestinya tahu bahwa mengurusi ibu dan anak itu artinya, mengurusi sekitar 60 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kewenangan dan anggaran tersebut jelas tidak akan efektif dan jauh dari yang sewajarnya.

    Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima dan berdiskusi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nasyiatul Aisyiyah DKI Jakarta dan jajaran Pimpinan NA Jakarta, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (7/11).

    “Saya pribadi yang laki-laki ini, selaku anggota Komisi VIII DPR-RI mitra kerja KemenPPPA, sudah berkali-kali sampaikan ke Ibu Menteri saat itu, bahwa saya tidak rela Kementerian ini cuma basa basi semata. Tapi, harus menjadi Kementerian yang benar-benar berperan sesuai tugasnya untuk ibu dan anak Indonesia,” kata HNW, dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

    Diungkapkan HNW, dari data yang ada, tingkat kesehatan ibu termasuk ibu melahirkan, Indonesia termasuk yang terburuk di ASEAN selain Kamboja. Soal Stunting, negara Indonesia menempati posisi ketiga terburuk se Asean, di bawah Indonesia hanya Laos dan Kamboja.

    Selain itu, dipaparkan HNW, dalam UU tersebut terdapat beberapa usulan Fraksi PKS di DPR yang masuk seperti, cuti untuk ibu melahirkan ditambah, dan cuti diberikan untuk suami atau bapak yang istrinya melahirkan. Hal ini penting sehingga tidak ada lagi kejadian seorang suami pilot pesawat sampai tertidur karena kelelahan menjaga istrinya yang melahirkan.

    Lebih lanjut, ada hak yang diterima ibu melahirkan, yakni Hak Spiritual. Awalnya hanya hak yang bersifat sosial, kedokteran tidak ada hak spiritual. Jadi ketika Ibu mengandung dan melahirkan, hak spiritualnya juga harus dipenuhi agar keselamatan dan kesehatan diri Ibu dan bayi yang dikandung/dilahirkan bisa terjaga secara komprehensif, sebagai upaya legal dan konstitusional untuk mengatasi masalah masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan dan anak-anak yang terdampak stunting.

    HNW menegaskan, sangat mengapresiasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat Kementerian yang menampilkan nomenklatur ketahanan keluarga.

    “Ini langkah bagus. Maka kami mengajak komponen masyarakat yang peduli dengan nasib Ibu(Perempuan) dan Anak termasuk NA(Nasyiatul Aisyiyah) untuk berkolaborasi, berta’awun, dengan terus mengawal dan mengkritisi, agar ‘ketahanan keluarga’ ini benar-benar diwujudkan dalam program dan anggaran, agar nasibnya tidak seperti KPPPA kemarin, bahkan agar KPPPA pada periode ini, apalagi mempunyai Wakil Menteri juga, akan lebih diperkuat kewenangannya dan ditambahkan anggarannya,” tuturnya.

    “Itu semua menjadi langkah penting untuk membela Ibu (perempuan) dan melindungi anak-anak Indonesia dari stunting dan masalah-masalah serius lainnya, yang bisa merusak panen bonus demografi, agar kita benar-benar bisa dapat mempersiapkan generasi unggulan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Adapun paparan dan ajakan HNW tersebut disambut antusias dan positif oleh Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah Jakarta.

    (ega/ega)

  • Debat Perdana Pilkada Tangsel 2024, Benyamin-Pilar Siap Adu Program dan Data Megapolitan 9 November 2024

    Debat Perdana Pilkada Tangsel 2024, Benyamin-Pilar Siap Adu Program dan Data Megapolitan 9 November 2024

    Debat Perdana Pilkada Tangsel 2024, Benyamin-Pilar Siap Adu Program dan Data
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, menyatakan kesiapannya untuk adu program dan data dalam debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Debat pertama yang mempertemukan pasangan calon pemimpin Tangsel ini akan berlangsung di Studio
    Metro TV
    , Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (12/11/2024).
    “Tak ada persiapan khusus, tapi siap. (Program) yang sudah saya sampaikan, bahkan lakukan. Sekarang kami, dengan tim akan rapat untuk persiapan, termasuk data yang diperlukan untuk debat,” kata Benyamin saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (9/11/2024).
    Ada tiga tema yang dipersiapkan untuk debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel pada Pilkada 2024.
    Ketiga tema tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.
    Benyamin, yang juga petahana, menyatakan telah mempelajari tema-tema yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangsel untuk debat.
    “Saya pikir hanya itu saja yang saya lakukan,” ujar Benyamin.
    Saat ditanya apakah ada pertanyaan khusus yang akan diajukan kepada lawan debat, Benyamin mengaku belum memikirkan secara spesifik.
    “Nanti saja seketemunya di lapangan. Belum terpikirkan sampai sekarang. Kita buat enjoy dan gembira saja,” tambahnya.
    Benyamin-Pilar akan berdebat dengan pasangan calon nomor urut 2,
    Ruhamaben-Shinta
    , yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Dalam pencalonannya, Ruhama-Shinta menawarkan beberapa program untuk masyarakat, salah satunya adalah Kartu Tangsel Sejahtera.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.