partai: PKS

Kerek Angka Kepatuhan Pajak, Sinergi Tripartit Capai 97% Wilayah

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, dan pemerintah daerah (Pemda) memperluas sinergi optimalisasi penerimaan pajak melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit Tahap VII.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa kerja sama tripartit ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi berkelanjutan antarinstansi dalam mendukung penerimaan negara serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.

“Kerja sama antara tripartit selama ini sudah berjalan melalui beberapa aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pertukaran data dan informasi sesuai dengan PP 31/2012 dan PMK 228/2017. Data dan informasi itu telah kami manfaatkan secara optimum untuk menguji kepatuhan formal dan kepatuhan material wajib pajak,” ujar Bimo dalam acara Penandatanganan PKS Tripartit 2025 secara daring, Rabu (15/10/2025).

Dia menjelaskan bahwa PKS Tripartit telah memasuki tahap ketujuh sejak dimulai sebagai proyek percontohan pada 2019 bersama tujuh pemerintah daerah. Kali ini, sambungnya, penandatanganan melibatkan DJP, DJPK, serta 109 Pemda provinsi, kabupaten, dan kota.

Dari total 546 Pemda di Indonesia, sebanyak 493 atau 90% telah memiliki PKS Tripartit hingga Oktober 2025. Adapun pada tahap ketujuh ini, 32 Pemda bergabung sebagai peserta baru, sedangkan 77 Pemda memperpanjang kerja sama sebelumnya.

“Sehingga penandatanganan PKS Tahap VII OP4D [Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah] tercatat mencapai 97% atau 527 dari 546 Pemda,” ungkap Bimo.

Dia memaparkan bahwa hingga Februari 2025, telah diterbitkan 26 surat izin Menteri Keuangan untuk pembukaan data dan informasi kepada 280 Pemda, mencakup 13.985 wajib pajak dalam 533 daftar sasaran pengawasan bersama (DSPB). Kegiatan ini dilakukan antara DJP dan Pemda secara terkoordinasi.

Hanya saja, Bimo menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan agregat wajib pajak baru mencapai 44,3%, sedangkan tingkat kelengkapan data 55,63% berdasarkan rekapitulasi 2019–2024.

“Tentu ini menjadi kerjaan rumah bersama untuk meningkatkan tingkat kepatuhan maupun tingkat kelengkapan antara DJP, DJPK, dan para Pemda,” katanya.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak pusat hingga kuartal II/2025 mencapai Rp26,8 miliar, sementara penerimaan pajak daerah hasil pengawasan bersama mencapai Rp175,98 miliar.

Bimo juga menyoroti kontribusi Pemda dalam kegiatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang terbukti meningkatkan pendaftaran NPWP sebesar 13% serta kepatuhan penyampaian SPT sebesar 13% hingga akhir 2024.

Dia pun berharap sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pertukaran data dan informasi, memperluas edukasi perpajakan, dan mendorong kepatuhan yang lebih baik ke depan.

“Semoga [kerja sama] ini bisa meningkat secara kualitas, tidak hanya kuantitas. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan dan diskusi yang saling membangun. Kami juga sangat terbuka untuk kembali meningkatkan kolaborasi-kolaborasi apabila di tahap-tahap sebelumnya, di enam tahap sebelumnya masih terdapat banyak kekurangan,” tutup Bimo.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menambahkan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemungutan pajak tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama.

Dia menggarisbawahi bahwa implementasi di lapangan menjadi kunci agar optimalisasi penerimaan benar-benar berdampak terhadap penguatan fiskal nasional.

Asko mencatat pada 2025 ini, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp850 triliun, dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp256 triliun atau 30% dari total pendapatan. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi lebih lanjut terkait kebijakan pajak secara harmonis antara pusat dan daerah.

“Kita mungkin sama visinya, kita bukan berburu di kebun binatang. Ini selalu diingatkan oleh pimpinan dan juga Presiden, kita harusnya juga melihat peluang-peluang yang bisa juga menjadi potensi di luar kebun binatang,” katanya pada kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, kebijakan perpajakan ke depan perlu lebih diarahkan pada sektor ekonomi produktif, agar pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah saling memperkuat. Kegiatan ekonomi, menurutnya, yang meningkat akan memperluas basis pajak baik di pusat maupun daerah sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat.

“Jangan kemudian kita dominan mengarahkan kepada masyarakat, individual, yang tentunya harus kita support dan kita sikapin secara seimbang,” ujar Askolani.

15/10/2025 20:27
Dorong Optimalisasi Pajak Daerah dan Pusat, Mbak Wali Tanda Tangani PKS OP4D

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menandatangani Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara Pemda, Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Pelaksanaan penandatanganan ini dilakukan secara daring, sementara di Kota Kediri dilakukan di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Rabu (15/10/2025).

Pemerintah Kota Kediri masuk pada tahap VII. Dimana penandatanganan ini diikuti oleh 109 pemda. Terdiri dari 6 Provinsi, 71 Kabupaten, dan 32 Kota. Dari 109 pemda ini, 32 adalah pemda dengan format baru PKS OP4D, dan 77 lainnya adalah pemda dengan format perpanjangan PKS OP4D.

Perjanjian kerjasama tersebut memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, serta data atau informasi lainnya. Lalu, mengoptimalkan penyampaian data Informasi Keuangan Daerah (IKD) dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, serta pemanfaatan program dan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perpajakan.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik adanya PKS OP4D ini. Diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersama-sama bergandeng tangan, menyamakan tujuan melalui pengoptimalan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak.

“Semoga dengan adanya PKS OP4D ini membawa dampak positif bagi Kota Kediri. Nanti mungkin ada hal-hal yang bisa disinkronkan agar lebih optimal lagi hasilnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Sugeng Wahyu menjelaskan untuk Pemkot Kediri ini formatnya perpanjangan PKS OP4D. Sebelumnya sudah ada penandatanganan di 26 Agustus 2020. Dengan adanya PKS OP4D ini banyak manfaat yang sudah dirasakan.

Salah satunya meningkatnya tingkat kepatuhan di Kota Kediri hingga 23 persen. Dimana sebelumnya berada di angka 59 persen, kini berada di angka 70 hingga 80 persen.

“Lalu ada juga kegiatan peningkatan kapasitas SDM yaitu dalam bentuk bimtek dan pelatihan. Seperti saat ini ada bimtek terkait Coretax dari KPP Pratama,” jelasnya.

Turut mendampingi, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, Kepala KPP Pratama Kediri Mulyanto Budi Santosa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samsul Bahri, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

15/10/2025 19:31
Isi Pertemuan Menhan dan Surya Paloh, Bicara soal Rencana Masuk Kabinet Prabowo? Nasional 15 Oktober 2025

Isi Pertemuan Menhan dan Surya Paloh, Bicara soal Rencana Masuk Kabinet Prabowo?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih satu jam, sejak pukul 10.02 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.15 WIB.
Kunjungan ketua umum partai politik ke kantor Kemenhan ini merupakan yang pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lantas, apa isi pembicaraan dan kepentingan Surya Paloh menemui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin?
Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan masukan dari Surya Paloh yang bersinggungan dengan tugasnya berkaitan stabilitas nasional dalam pertemuan tersebut.
“Saya mendapatkan
reinforcement
dalam tugas saya sebagai penentu kebijakan nasional untuk stabilitas. Dan Pak Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya,” kata Sjafrie dalam konferensi pers usai pertemuan di Gedung Kemenhan, Jakarta.
Menurut Menhan, masukan yang diberikan Surya Paloh itu akan dijadikan sebagai semangat dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan ke depannya.
“Sekali lagi, terima kasih Pak Surya Paloh atas nasihat yang diberikan kepada kita dan ini adalah vitamin yang akan kita jadikan satu stamina menghadapi tantangan tugas yang akan datang,” ujarnya.
Untuk itu, Sjafrie menyampaikan terima kasih pada Surya Paloh yang disebutnya sebagai ketua umum partai politik pertama di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berkunjung ke Kantor Kemenhan.
“Jadi terima kasih Pak Surya Paloh, ini adalah kunjungan pertama partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju,” katanya.
Kemudian, Menhan menjelaskan alasan mengapa pihaknya yang menerima ketua umum partai politik, bukan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Sjafrie menegaskan bahwa tugas Kemenhan salah satunya adalah menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
“Tugas Kementerian Pertahanan itu mempunyai dua dimensi. Yang pertama dimensi pertahanan negara, yang kedua adalah dimensi kedaulatan negara. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam, itu secara struktural dan substansial,” ujarnya.
“Tapi, dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita (Kemenhan),” kata Sjafrie lagi.
Selain itu, Sjafrie menyinggung peran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, juga berkantor di Kemenhan.
“Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional dan sekiranya teman-teman tahu, Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menhan juga mengungkapkan akan adanya kunjungan dari partai politik lain, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung dan ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat, tetapi di bidang stabilitas,” kata Sjafie.
Sementara itu, Surya Paloh mengaku terhormat karena bisa diterima dengan baik oleh Menhan beserta jajaran.
Menurut Paloh, dia bersahabat baik dengan Sjafrie Sjamsoeddin sejak lama.
“Saya diberikan kehormatan yang luar biasa, mengingat persahabatan yang cukup lama kami bisa berdiskusi jauh lebih dalam dari hati ke hati,” kata Paloh.
Kemudian, Surya Paloh menyebut, tidak ada pembahasan terkait Kabinet Merah Putih dalam pertemuannya dengan Menhan. Meskipun, kader Nasdem diketahui tidak masuk dalam kabinet bentukan Prresiden Prabowo tersebut.
“Tidak semuanya pembicaraan kita itu mengarah kepada apakah memang sekarang yang Nasdem di luar kabinet nanti ada pembicaraan ke arah kabinet, enggak ada,” ujar Paloh.
Namun, Surya Paloh mengatakan, tidak semua pembicaraan atau hasil pertemuan dapat disebarkan ke awak media.
“Komunikasi kita tidak mungkin hanya selesai pada hari ini. Tetapi, tadi dalam pembicaraan saya dengan Pak Menhan, bisa saja komunikasi itu tidak selamanya bisa dipahami dan dilaporkan dan diketahui oleh kawan-kawan pers, kan? Saya pikir itu yang perlu saya beritahukan,” katanya.
Lebih lanjut, Surya Paloh menyinggung perihal pentingnya kerja sama semua elemen anak bangsa, saat ini. Apalagi, menurut dia, Presiden Prabowo memiliki obsesi besar selama pemerintahan yang dipimpin.
“Nah di sinilah fungsi dan tugas kita, terutama bagi saya pribadi bersama dengan seluruh katakanlah komponen dan elemen masyarakatnya yang mempunyai tentu rasa tingkat keberdayaan yang sama untuk keberhasilan pemerintahan ini mempunyai harapan pemerintah kita ini harus berhasil,” ujar Paloh.
Terakhir, Surya Paloh menyampaikan harapannya agar pemerintah Presiden Prabowo berjalan lebih baik ke depan dengan kolaborasi antar elemen anak bangsa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 15:24
Menhan sebut PKS akan berkunjung ke Kemenhan setelah NasDem

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jumat (17/10), setelah adanya kunjungan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Ini adalah kantornya rakyat, kantor rakyat yang berdaulat tetapi di bidang stabilitas,” ujar Sjafrie dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai NasDem di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan kunjungan partai politik ke Kemenhan seiring dengan tugas Kemenhan dalam dua dimensi, yakni pertahanan negara dan kedaulatan negara.

Dalam kedaulatan negara, kata dia, semua elemen bangsa terikat di dalamnya, termasuk partai politik.

Dengan demikian dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, Sjafrie menuturkan penerimaan kunjungan partai politik tidak hanya urusan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“Kemenko Polkam itu secara struktural dan substansial,” ucap dia.

Di sisi lain, Menhan menuturkan kantor Kemenhan juga merupakan kantor Dewan Pertahanan Nasional (DPN), di mana Presiden Prabowo Subianto turut berkantor.

Oleh karena itu, ditegaskan bahwa kantor Kemenhan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah, sehingga seluruh pihak, termasuk partai politik, harus berada dalam satu soliditas.

“Silakan partai lain Insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung. Saya kira kita semua open minded bahwa kantor ini milik bangsa dan kami semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara,” kata Mehan.

Saat menerima kunjungan Ketum NasDem Surya Paloh, Sjafrie mengatakan dirinya mendapatkan berbagai masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme.

Berbagai masukan yang diberikan Paloh, menurutnya, telah membantu dirinya dalam tugas sebagai penentu kebijakan nasional untuk stabilitas.

Untuk itu, dia berterima kasih kepada Paloh atas nasihat yang diberikan sebagai vitamin untuk stamina dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang akan datang.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/10/2025 13:29
Susul Surya Paloh, PKS Juga Akan Temui Menhan Sjafrie Nasional 15 Oktober 2025

Susul Surya Paloh, PKS Juga Akan Temui Menhan Sjafrie
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan bahwa jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berkunjung ke Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Sjafrie menyebutkan, kantornya memang terbuka bagi semua tokoh politik yang ingin bersilaturahmi.
“Saya kemarin sore juga mendengar laporan bahwa PKS juga akan berkunjung dan ini adalah kantornya rakyat, kantornya rakyat yang berdaulat, tetapi di bidang stabilitas,” kata Sjafrie sesuai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Sjafrie tidak menjelaskan secara detil mengenai kapan pertemuan dengan PKS akan terlaksana.
Ia hanya menekankan bahwa Kemenhan milik rakyat Indonesia.
“Bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silakan partai lain, Insyaallah dalam minggu ini akan berkunjung,” ujar Sjafrie.
Terkait rencana kunjungan PKS tersebut Sjafrie berkelakar bahwa hal ini bisa saja karena efek Surya Paloh sebagai tokoh partai politik pertama yang berkunjung ke kantornya.
“Dan ini adalah efek tik toknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Jadi saya kira kita open-minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar dia.
Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa Surya Paloh memberikan masukan terkait stabilitas nasional dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam.
“Saya mendapatkan
reinforcement
dalam tugas saya sebagai penentu kebijakan nasional untuk stabilitas dan Pak Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya,” kata Sjafrie
Sementara itu, Surya Paloh mengaku terhormat karena bisa diterima dengan baik oleh Menhan beserta jajaran.
Paloh sepakat bahwa kerja sama antar elemen anak bangsa saat ini amat diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto memiliki obsesi besar selama pemerintahan yang dipimpin.
“Nah di sinilah fungsi dan tugas kita, terutama bagi saya pribadi bersama dengan seluruh, katakanlah, komponen dan elemen masyarakat yang mempunyai tentu rasa tingkat keberdayaan yang sama untuk keberhasilan pemerintahan ini. Kita harus berharap pemerintah kita ini harus berhasil,” ujar Paloh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 12:57
Surya Paloh Temui Menhan Sjafrie di Kemenhan, Disambut Mars Partai Nasdem Nasional 15 Oktober 2025

Surya Paloh Temui Menhan Sjafrie di Kemenhan, Disambut Mars Partai Nasdem
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Surya Paloh tiba di Kemenhan pukul 10.02 WIB dan langsung menyalami Sjafrie yang menyambutnya bersama Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.
Paloh mengenakan setelan jas warna biru tua, sedangkan Sjafrie dan Donny mengenakan seragam safari.
Keduanya sempat menyapa awak media sebelum menuju Aula Bhinneka Tunggal Ika.
Sebelum masuk, Paloh menandatangani buku tamu yang sudah disediakan di depan pintu aula.
Kemudian, Paloh masuk ke ala disambut dengan lagu Mars Bela Negara dilanjutkan Mars Partai Nasdem.
Paloh dan Sjafrie berdiri mendengarkan nyanyian lagu-lagu tersebut.
Setelah itu, Sjafrie mengajak Paloh duduk dan saling berbincang.
Sjafrie mengatakan bahwa Paloh adalah orang pertama yang datang ke kantor Kemenhan dalam kedudukannya sebagai ketua umum partai politik.
“Ini baru pertama kali ketua umum partai datang ke mari. Dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), hari Jumat minta ke sini,” ujar Sjafrie di samping Paloh.
Setelah itu, awak media dipersilakan keluar dari ruangan dan menunggu pertemuan kedua tokoh berlangsung.
Hingga kini, belum diketahui apa maksud Paloh datang ke Kemenhan menemui Sjafrie Sjamsoeddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/10/2025 10:20
Batik hingga Gula Aren, Produk Desa Kini Dilindungi Hak Merek

Jakarta –

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI Kemenhum) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjalin kerja sama strategis terkait program pendaftaran merek kolektif produk hasil Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Kerja sama strategis ini ditandai dengan proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dua Kementerian itu yang dilakukan oleh Dirjen KI Kemenhum Razilu bersama Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi. Turut hadir menyaksikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

Razilu menjelaskan dalam perjanjian itu terdapat empat poin kerja sama, yakni yang pertama adalah terkait pertukaran data antar kedua Kementerian. Di mana kedua Kementerian ini sepakat untuk melakukan integrasi dan pemanfaatan informasi terkait koperasi dan kegiatan intelektual guna memperkuat dasar pengambilan kebijakan.

“Kedua, peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis perlindungan KI bagi produk koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelas Razilu dalam sambutannya di acara penandatanganan PKS Kemenhum-Kemenkop di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025)

Ketiga, kerja sama terkait edukasi dan publikasi bersama untuk memperluas pemahaman akan pentingnya pelindungan KI sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi untuk produk-produk yang dihasilkan koperasi.

“Terakhir adalah pemantauan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan daripada pelaksanaan kegiatan ini,” terangnya.

Lebih lanjut, Razilu turut melaporkan hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 504 permohonan merek kolektif dari 12 koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 319 merek kolektif dari 8 koperasi telah resmi terdaftar.

“Sisanya kita menunggu Direktur Merek dengan timnya untuk menyelesaikan segera. Sementara itu, kami laporkan bahwa Koperasi Merah Putih sendiri telah mengajukan 5 permohonan. Jadi Koperasi Merah Putih yang baru saja dideklarasikan oleh Bapak Presiden, itu telah terdaftar 5 permohonan merek,” papar Razilu.

Razilu mengatakan melalui pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini, setiap koperasi dapat mematentan merek mereka masing-masing. Dengan begitu setiap produk yang dihasilkan dapat berdaya saing.

“Produk yang paling banyak didaftarkan adalah kain batik beserta dengan berbagai turunannya seperti sarung batik, pakaian batik dan blus batik yang menegaskan kuatnya tradisi kriya dan seni tekstil di masyarakat Indonesia,” terang Razilu.

“Selanjutnya terdapat pula pendaftaran produk kain tradisional lainnya antara lain tenun, songket dan sasaringan serta produk olahan berbasis gula seperti gula aren, gula semut dan gula merah yang menjadi ciri khas kearifan lokal di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Selain itu menurutnya sejumlah produk unggulan koperasi daerah lainnya juga banyak didaftarkan. Misalkan saja biji kopi, berbagai produk olahan ikan seperti abon, ikan asin dan ikan asap serta minyak nabati yang dihasilkan dari bahan lokal seperti kelapa dan kemiri.

(igo/fdl)

14/10/2025 16:14
Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

“Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

“Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

“Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

“Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

“Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

“Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

14/10/2025 10:55
Gerindra Bela Prabowo usai Disindir Anies: Presiden Rangkul Seluruh Elemen

GELORA.CO – Partai Gerindra merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait pembagian jabatan di Kabinet Merah Putih. Menurut Anies, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi dibanding melihat kompetensinya

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa setiap presiden, termasuk Presiden Prabowo, memiliki cara masing-masing dalam menyusun kabinet.

“Ya semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,” ujar pria yang akrab disapa Ariza itu dikutip, Sabtu (11/10/2025).

Selain itu, dia juga menyebut Prabowo sangat akomodatif menampung seluruh aspirasi masyarakat. Semua pihak akan diajak bicara untuk membahas persoalan tertentu.

“Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan, mengajak seluruh elemen masyarakat berbuat,” tuturnya.

Ariza juga menekankan, Indonesia merupakan negara yang besar, luas, dan banyak masalah yang sangat kompleks terjadi di Tanah Air. Dia yaki para pejabat publik yang berada di kabinet merupakan putra putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi baik.

“Jadi, itulah cara Bapak Presiden mengakomodasi semua putra-putri terbaik untuk berbuat ya,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies menyoroti kabinet Prabowo Subianto saat menjadi pembicara kunci alias keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025) lalu. Dia menyebut, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi daripada kompetensi.

Anies mengatakan, Indonesia tidak akan bisa maju jika jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi.

“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” kata Anies.

Dia pun menegaskan bahwa integritas harus menjadi kunci dalam sistem politik. Menurutnya, kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan akan muncul seiring integritas yang dikedepankan.

“Kita perlu wujud dari integritas itu dalam kebijakan yang mencerminkan rasa keadilan, termasuk kesederhanaan di dalam keseharian, terutama mereka-mereka yang jadi panutan di negeri ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkit Anies yang memberinya nilai 11 dari 100 saat menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato pada Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo mengaku tidak dendam kepada Anies. Kepala Negara awalnya menyampaikan terkait kedewasaan dalam berpolitik dan setiap kontestasi harus siap menang dan juga kalah.

“Tapi oke, yang lewat, lewat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, politik seperti itu, ga ada masalah, aku terus terang, saya ga dendam sama Anies (Baswedan), engga,” ujar Prabowo saat berpidato

Dia juga mengaku tidak mempermasalahkan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies. Bahkan, dia menyebut Anies membantunya memenangkan Pilpres 2024 usai memberikan nilai tersebut.

“Kalau dikasih nilai 11 tuh gue gak apa-apa tuh, sebetulnya dia yang bantu aku menang karena emak-emak kasihan,” tuturnya

11/10/2025 10:07
Mardani PKS: Keberadaan Israel Wajib Ditolak hingga Ada Perdamaian di Palestina – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, langkah pemerintah tidak memberi visa pada atlet Israel sangat tepat. Ia menyebut keberadaan Israel memang wajib ditolak.

Diketahui, pemerintah Indonesia disebut tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

“Selama Israel belum menghadirkan perdamaian di Palestina, keberadaan institusi Israel wajib ditolak. Sebagai bagian tekanan publik agar warga Israel juga menyadari betapa dunia menentang agresi dan sikap arogan Israel,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

Tak hanya pada atlet senam, dia juga berharap federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA juga memberikan sanksi pada Israel, seperti pada Rusia.

“Sama seperti FIFA memberi sanksi pada Rusia karena serangannya ke Ukraina,” ungkap Mardani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang direncanakan bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta.

“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19–25 Oktober yang akan datang,” kata Yusril, Kamis (9/10) seperti dilansir Antara.

10/10/2025 11:05