Xcloud.id

partai: PKS

  • Prabowo: Sikap arif penting dalam merespons perbedaan pilkada

    Prabowo: Sikap arif penting dalam merespons perbedaan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sikap arif dan kebersamaan dalam menyikapi perbedaan, terutama dalam konteks politik seperti pemilihan kepala daerah.

    Dalam pernyataannya di hadapan peserta Milad Ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbedaan pendapat dan persaingan dalam politik adalah hal yang wajar.

    “Tidak masalah pada pilkada ada yang menang ada yang kalah, sudah. Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan dan kalau ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” ujar Prabowo seperti diikuti dalam jaringan (daring) Muhammadiyah di Jakarta.

    Presiden menekankan bahwa perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi pemicu permusuhan, melainkan harus dihadapi dengan kearifan dan saling menghormati.

    Prabowo menegaskan bahwa perbedaan dalam pilkada adalah hal biasa sehingga setiap pihak, termasuk partai politik, harus menerima hasil dengan lapang dada.

    “PKS mendukung Anies, Gerindra mendukung wakil PKS di Sumatera Barat, PDIP juga bekerja sama di Jawa Tengah, semua itu tidak masalah,” ujarnya.

    Presiden menambahkan bahwa yang terpenting adalah menjaga semangat kebersamaan demi kepentingan bangsa.

    Presiden juga mengingatkan bahwa dalam berpolitik harus ada sikap saling menghormati dan tidak menggunakan kebencian untuk memperuncing perbedaan.

    “Jangan memfitnah, jangan menyerang, kita semua punya kekurangan,” ucap Prabowo.

    Kepala Negara mengajak semua pihak untuk menanggapi perbedaan dengan bijak dan mengutamakan kerja sama, mengingatkan bahwa Tuhan pun memaafkan dan manusia seharusnya mengikuti teladan tersebut dalam kehidupan berpolitik.

    Prabowo menegaskan bahwa pemilihan pejabat di jajaran kabinet dan kolaborasi antara individu dari latar belakang politik berbeda bukanlah masalah, selama mereka memiliki semangat yang sama, yakni cinta tanah air.

    “Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta Merah Putih, cinta tanah air,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Sosiolog UMM Beber Faktor Penentu Kemenangan WarSa di Pilkada Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Sosiolog UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Profesor Wahyudi Winarjo menyebut bahwa kemunculan pasangan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa sudah banyak diharapkan oleh mayoritas masyarakat Jombang.

    Oleh sebab itu, dalam Pilkada yang digelar 27 November 2024, pasangan nomor urut 2 ini menang telak hingga 75 persen. Bahkan sanggup menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 yang digelar KPU setempat di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam, pasangan WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara.

    Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Dosen Sosiologi Politik, FISIP UMM ini mengatakan, sistem demokrasi di Jombang sudah terbukti efektif dalam memberikan ruang bagi rakyat untuk menyerahkan amanah kepada calon yang dikehendakinya.

    “Ketokohan Warsubi sebagai kepala desa 3 periode yang berhasil membangun desanya semaju itu mungkin juga menjadi salah satu hal pendukung yang mendorong masyarakat ingin sosok bupati yang seperti dirinya. Sosok yang peduli pada peningkatan ekonomi masyarakat sampai hal-hal terkecil,” jelasnya.

    Fenomena ini, lanjutnya, adalah salah satu faktor yang menyebabkan Warsa menang dengan tebal. “Rakyat berharap pengalaman mereka berdua dapat diimplementasikan dalam tingkat kabupaten nanti,” ungkapnya.

    Bisa dilihat, kata dia, beberapa petahana dari berbagai daerah di Indonesia juga berguguran. Hal ini dapat menjadi indikasi politik bahwa sejauh atau selama petahana dalam menjalankan pemerintahannya tidak mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan rakyat, maka akan kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.

    “Jika petahana tidak atau belum mampu menjawab kebutuhan rakyatnya, maka dengan sendirinya yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi kekuasaan, baik itu secara laten maupun manifes,” tambahnya.

    Prof Wahyudi menambahkan, bagi mayoritas rakyat Jombang, Warsa diyakini akan dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada yang selama ini. Masalah-masalah yang muncul ketika Petahana memimpin dan tidak bisa diselesaikan secara optimal.

    Atas fenomena di atas, lanjut dia, Warsubi-Salman sebagai sosok yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pejabat daerah, harus berkomitmen menjalankan visi misi dan program yang dicanangkan.

    “Jika WarSa mampu untuk mengemban amanah. Menjalankan program sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Jombang di masa kampanye, maka rakyat pasti akan terus memberikan dukungan penuh,” katanya.

    Namun sebaliknya, jika tidak amanah, melalui sistem demokrasi, rakyat bisa mengalihkan dukungannya kepada figur lain yang diyakininya dapat mengemban amanah lebih baik lagi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan petahana ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Pemerintah Tak Kunjung Bertemu DPR Bahas Penundaan PPN 12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah atau Kementerian Keuangan tak kunjung mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Sebagaimana diketahui, tarif PPN 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, bila pemerintah ingin menunda kenaikannya mempertimbangkan tekanan daya beli dan penolakan berbagai kalangan masyarakat, salah satu opsi yang tersedia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

    Sebelum menerbitkan Perpu tersebut, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR, termasuk bila pemerintah ingin mengambil opsi lainnya, yakni mengubah tarifnya hanya dengan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa menerbitkan Perppu.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan, meski berbagai opsi itu terbuka lebar, namun hingga kini pemerintah belum mengajukan rapat konsultasi dengan Komisi XI DPR. Padahal, DPR mulai melaksanakan reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai dengan 16 Januari 2025.

    “Belum ada pembicaraan formal. Kita udah reses kan minggu depan,” kata Kamrussamad saat ditemui di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Rabu (4/12/2024).

    Kamrussamad menduga pemerintah memang mengambil sikap untuk tetap melaksanakan amanat UU HPP tersebut. Apalagi, UU itu telah diberlakukan sejak 2021 silam dan disepakati oleh pemerintah maupun mayoritas fraksi di Komisi XI DPR. Sebagaimana diketahui, hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP termasuk PPN jadi 12%.

    “Karena Komisi XI yang menyusun Undang-Undang HPP, panjanya dipimpin oleh partai penguasa waktu itu, maka standing posisinya jelas sesuai dengan undang-undang sekarang ini,” ucap Kamrussamad.

    Meski begitu, Kamrussamad mengakui pemerintah bisa saja mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR saat masa reses atas seizin pimpinan DPR. Namun, lagi-lagi, ia menekankan bahwa hingga kini pemerintah belum ada mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN.

    “Belum pernah sih, karena saya kira kita konsisten sesuai dengan Undang-Undang HPP,” ucapnya.

    Pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Rekapitulasi KPU, Warsubi-Salman Pemenang Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jombang tuntas melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilbup Jombang 2024 di Ball Room Hotel Yusro, Selasa (3/12/2024) malam.

    Hasilnya, pasangan H Warsubi-KH Salmanuidn Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau WarSa unggul telak dengan memperoleh 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah Wahab-Sumrambah atau MuRah hanya meraup 173.098 suara.

    Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang. Hasil penghitungan tersebut dibacakan oleh Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur.

    Pasangan calon (paslon) nomor 02 tersebut menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Hasil penghitungan ini tertuang dalam surat keputusan KPU Jombang nomor 1467 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang tahun 2024.

    Rapat pleno terbuka ini berjalan cukup Panjang. Dimulai Selasa (3/12/2024) pagi dan berakhir pada tengah malam. Itu karena tidak semua penghitungan berjalan lancar. Teknisnya, masing-masing PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) membacakan hasilnya.

    Hasil yang pertama kali dibacakan adalah Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jatim. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan hasil Pilbup (Pemilihan Bupati) Jombang 2024.

    Dari 21 kecamatan, terdapat dua PPK yang harus membuka kotak dan menghitung ulang. Yakni, PPK Ngoro dan Jombang. Walhasil, rapat pleno tersebut akhirnya bisa dituntaskan. “Mundjidah Wahab-Sumrambah memperoleh 173.098 suara. Sedangkan Warsubi-Salman mendapatkan 515.880 suara,” kata udi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Calon Petahana Tumbang di Pilkada Jombang, Pengamat Ungkap Penyebabnya

    Jombang (beritajatim.com) – Calon petahana Mundjidah Wahab-Sumrambah tumbang dalam Pilkada Jombang yang digelar 27 November 2024. Sang penantang, H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Gus Salman) atau Warsa, menang telak dengan selisih cukup tinggi.

    Tentu saja, kalahnya calon petahana ini cukup mengejutkan. Betapa tidak, Mundjidah-Sumrambah adalah Bupati-Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023. Mereka kembali berpasangan mengikuti kontestasi Pilkada 2024.

    Sesuai hasil quick count atau hitung cepat Lingkar Survei Indonesia (LSI), Warsubi-Salman meraih suara 74,49 persen dan Mundjidah-Sumrambah 25,51 persen suara. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan real count dari Tim Warsubi-Salman.

    Hingga Kamis (28/11/2024) pukul 00.00, telah masuk suara dari 1942 TPS se Kabupaten Jombang (100%). Perolehan suara untuk Warsubi-Salman adalah sebanyak 550.500 (75,07%). Sementara Mundjidah-Sumrambah memperoleh suara 182.848 (24,93%).

    Hal senada juga nampak dalam rapat pleno terbuka pengitungan suara Pilkada serentak 2024 yang dilakukan oleh KPU Jombang, Selasa (3/12/2024) malam. Pasangan Mundjidah-Sumrambah tertinggal jauh. Sang penantang Warsubi-Salman menyapu bersih kemenangan di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang.

    Warsubi-Salman mendulang 515.880 suara. Sedangkan Mundjidah-Sumrambah hanya meraup 173.098 suara. Selanjutnya, suara sah 688.978 dan tidak sah 33.063 suara. Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Jombang sebesar 1.012.800 orang.

    Jubir (Juru Bicara) pasangan WarSa, Muhammad Subaidi Muchtar berpandangan, kemenangan Warsubi-Salman adalah karena kepercayaan yang tinggi masyarakat terhadap program-program WarSa yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat.

    “Abah Warsubi dan Gus Salman merasa terharu atas tingginya kepercayaan masyarakat Jombang kepada Warsa. Kepercayaan yang tinggi tersebut artinya, program yang di tawarkan Warsa memang betul-betul yang menjadi kebutuhan dan harapan masyakat,” ungkapnya.

    Tingkat Kepuasan Menurun

    Pernyataan Subaidi ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA pada pertengahan November 2024. Lembaga ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa 70,9% masyarakat Jombang ingin ganti bupati.

    Hasil survei ini meneguhkan temuan Pusdeham Unair dimana 77,7% masyarakat Jombang menginginkan hadirnya pemimpin baru yang jujur dan amanah. Saat didalami alasan kenapa masyarakat Jombang ingin ganti bupati, kedua lembaga kredibel ini sama-sama menemukan fakta di lapangan bahwa tidak ada legacy yang bisa berdampak pàda perbaikan ekonomi masyarakat.

    Justru kepemimpinan lama hanya memproduksi kemiskinan dan pengangguran. Survei tersebut juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan kinerja Mundjidah-Sumrambah rendah. Padahal keduanya memimpin Jombang selama lima tahun, yakni 2018 sampai 2023.

    Peneliti LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan dalam siaran persnya merinci, secara personal kesukaan terhadap Warsubi di angka 95,4% dan Salmanudin di angka 95,2%. Sementara Mundjidah di angka 86,8% dan Sumrambah di angka 89,1%.

    “Kondisi ini juga turut didasari oleh tingkat kepuasaan terhadap kinerja dan tingkat keberhasilan Mundjidah Wahab-Sumrambah sebagai kepala daerah sebelumnya yang semakin menurun,” jelasnya.

    Angka kepuasan dan keberhasilan yang rendah ini, lanjutnya, menjadi penyebab tingkat menginginkan kembali pasangan petahana menjadi rendah. Yakni, hanya di angka 31,8% dibanding yang tidak menginginkan di angka 55,9%.

    Pengamat politik Jombang Mukari menyampaikan pernyataan yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hasil Pilkada Jombang sangat mengejutkan, yakni tumbangnya calon petahana Mundjidah-Sumrambah. Padahal kedua sosok tersebut memilik basis massa yang solid, juga ketokohannya cukup kuat.

    Namun demikian, menurut Mukari, untuk mengoreksi petahana cukup mudah. Kelemahannya bisa dipelajari banyak orang. Karena mereka sudah menjabat selama lima tahun.

    Mukari melanjutkan bahwa masyarakat memilik tiga hal yang perlu dijelaskan. Pertama, persoalan masyarakat yang bisa diatasi, kemudian kebutuhan yang bisa dipenuhi, serta harapan masyarakat kedepan.

    “Nah, ketika petahana tidak bisa memenuhi tiga unsur kebutuhan masyarakat tersebut, maka mereka akan memilih calon yang lain. Mereka meninggalkan petahana dan memilih pendatang baru,” kata dosen Fisipol Undar (Universitas Darul Ulum) Jombang ini, Selasa (3/12/2024).

    Mukari menambahkan bahwa konteks Pilkda hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, sangat tergantung dengan kondisi politik nasional. Yakni, semacam pertarungan antara partai penguasa dengan kubu yang menempatkan diri sebagai oposisi.

    Pilkada Jombang digelar 27 November 2024. Ada dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Yaitu, nomor urur 01 Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah). Pasangan ini diusung PDIP (10 kursi), PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi). Totalnya 20 kursi. Pasangan ini juga didukung partai non-parlemen, Hanura.

    Kemudian, paslon nomor urut 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (WarSa). Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai. Di antaranya, Partai Gerindra (8 kursi), PKB (12 kursi), Partai Golkar (5 kursi), PKS (3 kursi), serta Partai Nasdem (2 kursi). Totalnya 30 kursi.

    Sedangkan partai non-parlemen yang memberikan rekomendasi untuk pasangan ini adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Partai Gelora. [suf]

  • Tingkat Partisipasi Pilkada Depok 62 Persen, 500.000 Orang Tak Gunakan Hak Pilih Megapolitan 3 Desember 2024

    Tingkat Partisipasi Pilkada Depok 62 Persen, 500.000 Orang Tak Gunakan Hak Pilih Megapolitan 3 Desember 2024

    Tingkat Partisipasi Pilkada Depok 62 Persen, 500.000 Orang Tak Gunakan Hak Pilih
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Partisipasi pemilih warga di Pilkada Depok berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara mencapai 62 persen atau sekitar 881.012 suara.
    Sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Depok ada di kisaran 1,4 juta orang.
    “Total pemilih 881.012 dari DPT sekitar 1,4 juta. Jadi 500.000 orang yang tidak menggunakan hak pilih,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok Willi Sumarlin kepada Kompas.com, Selasa (3/12/2024).
    Menanggapi hal ini, Willi menjelaskan, keaktifan partisipasi masyarakat dalam Pilkada menunjukkan peningkatan dibanding periode terakhir di tahun 2020.
    “Cuma karena ada penambahan DPT sehingga persentasenya sama, kurang lebih 62 persen (partisipasi pemilih),” terang Willi.
    Adapun pada Pilkada Depok 2020, KPU Kota Depok menetapkan 1.229.362 daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah pemilihnya pada waktu itu mencapai 777.737 orang.
    “Kita telah melakukan upaya sosialisasi yang optimal untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Depok menggunakan hak pilih,” sambungnya.
    Selanjutnya, KPU juga akan meninjau faktor-faktor yang menjadi penyebab angka golput di Depok untuk menjadi bahan evaluasi di periode berikutnya.
    Adapun partisipasi pemilih tertinggi disebutkan berada di Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Sawangan.
    Sementara partisipasi pemilih terendah ada di Kecamatan Cinere dan Kecamatan Tapos.
    Sebagai informasi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Depok menetapkan kemenangan atas paslon nomor urut 2 Supian Suri-Chandra Rahmansyah.
    Paslon yang diusung koalisi Perubahan Depok Maju ini memperoleh 451.785 suara dan resmi menumbangkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjaya hampir 20 tahun.
    Sementara paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq yang diusung PKS dan Golkar meraup 396.863 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024 Regional 3 Desember 2024

    Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024 Regional 3 Desember 2024

    Dedy Yon dan Tazkiyatul Menangi Pilkada Tegal 2024
    Tim Redaksi
    TEGAL, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tegal,
    Dedy Yon
    Supriyono dan
    Tazkiyatul Mutmainah
    , berhasil meraih
    suara terbanyak
    dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Hasil ini diumumkan pada rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang berlangsung di Hotel Karlita Tegal pada Senin (2/12/2024).
    Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Tegal Moh Mansur Sariffudin menjelaskan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 mencapai 212.277 pemilih, yang tersebar di 377 tempat pemungutan suara (TPS).
    “Hasilnya, paslon nomor urut 1 Edy Suripno-Satori memperoleh 32.646 suara, paslon nomor urut 2 Dedy-Iin meraih 64.746 suara, dan paslon nomor urut 3 Faruq-Ashim mendapatkan 42.446 suara,” jelas Mansur dalam keterangannya, Selasa (3/11/2024).
    Mansur juga menyebutkan bahwa total suara sah untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) adalah 139.837, dengan 7.360 suara tidak sah.
    Jika dijumlahkan, total suara sah dan tidak sah mencapai 147.197 dari 212.277 DPT.
    Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, paslon nomor urut 1 Andika-Hendi memperoleh 58.477 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Luthfi-Taj Yasin mendapatkan 78.767 suara.
    Jumlah suara sah untuk Pilgub mencapai 137.244, dengan 10.171 suara tidak sah, sehingga total suara sah dan tidak sah untuk Pilgub di Kota Tegal adalah 147.415.
    Ketua KPU Kota Tegal, Karyudi Prayitno, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 69,34 persen, yang tidak jauh berbeda dengan Pilkada 2018 yang mencapai 70 persen.
    “Pilkada 27 Juni 2018 setelah Lebaran. Saat itu, libur sekolah juga jadi banyak diaspora yang kembali ke rumah. Berbeda dengan kondisi sekarang. Ini hanya berbeda pada momentumnya,” terang Karyudi.
    Karyudi juga menyatakan rasa syukur karena rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara berjalan lancar.
    “Untuk penetapan diperkirakan setelah 16 Desember 2024,” pungkasnya.
    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran pidana dalam Pilkada 2024.
    “Informasi awal ada dan sudah kami tindaklanjuti, yakni temuan-temuan secara administrasi saja. Tidak ada sampai pidana,” jelas Fauzan.
    Pilkada Kota Tegal diikuti oleh tiga pasangan calon.
    Paslon nomor urut 1, Edy Suripno-Akhmad Satori, diusung oleh PDI-P dan Demokrat; paslon nomor urut 2, Dedy-Iin, diusung oleh Partai Gerindra dan PKB; serta paslon nomor urut 3, Faruq Ibnul Haqi-Mohammad Ashim Ad-Dzorif Fikri, diusung oleh Partai Golkar dan PKS.
    Dedy Yon diketahui merupakan Wali Kota Tegal untuk periode 2019-2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisis Pilbup Madiun: Tumbangnya Cabup Petahana dan Faktor Penentu

    Analisis Pilbup Madiun: Tumbangnya Cabup Petahana dan Faktor Penentu

    Madiun (beritajatim.com) – Ahmad Dawami Ragil Saputro-Sandhika Ferryantiko yang dikenal dengan julukan Madiun Menyala dan Hari Wuryanto-Purnomo Hadi  atau Harmonis menjadi dua kandidat dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Madiun 2024.

    Pasangan calon Menyala yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Sementara, Paslon Harmonis didukung koalisi Partai Golkar, PKB, PKS, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKN, Partai Ummat, Partai Gelora, PAN, dan PSI.

    Diketahui, Pilbup 2024 ini merupakan ajang pertarungan antara dua calon petahana. Ahmad Dawami Ragil Saputro merupakan Calon Bupati (Cabup) Petahana, yang memilih maju lagi dengan menggandeng pasangan baru, Sandhika Ferryantiko.

    Sementara, Hari Wuryanto merupakan Wakil Bupati (Wabup) dari Dawami. Di Pilbup Madiun kali ini, dia berpasangan dengan Purnomo Hadi, mantan Direktur RSUD Dolopo. menjadi rival dari Dawami.

    Usai pemungutan suara yang dilaksanakan pada 27 November 2024, Paslon Harmonis unggul versi hitung cepat (quick count) sebesar 55,42 persen. Sementara Paslon Menyala mendapat 44,56 persen.

    Namun, ini baru hasil quick count. Belum bisa menjadi legitimasi siapa menang dan kalah. Pun, hasil resmi masih menunggu rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Madiun.

    Pengamat Politik Parji mengatakan, pilkada di setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Hal ini juga terlihat dalam Pilkada Kabupaten Madiun, di mana kontestasi politik kali ini melibatkan dua calon yang sama-sama merupakan petahana: satu sebagai bupati dan satu sebagai wakil bupati.

    Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) itu menguraikan kemenangan dan kekalahan dalam Pilkada ditentukan oleh berbagai faktor strategis.

    Faktor Penentu dalam Kontestasi

    Menurut Parji, beberapa faktor utama yang memengaruhi hasil Pilkada meliputi:

    1. Kinerja Selama Menjabat: Reputasi dan prestasi yang diraih calon selama menjabat menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat.

    2. Konsolidasi Tim Pemenangan dan Partai Pengusung: Soliditas tim dan dukungan partai menjadi aspek krusial dalam meraih suara.

    3. Program Strategis yang Ditawarkan: Calon yang memiliki program kerja jelas dan relevan cenderung lebih menarik simpati pemilih.

    4. Patron Politik: Dukungan dari tokoh berpengaruh, seperti Mbah Tarom dalam kasus ini, sering kali memberikan efek elektoral yang signifikan.

    5. Kekuatan Logistik: Kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif juga menjadi penentu keberhasilan.

    Keunggulan Pasangan Harmonis

    Dalam analisis Parji, pasangan Harmonis dianggap lebih unggul dalam banyak aspek dibandingkan lawannya. Selama lima tahun kepemimpinan Kaji Mbing, kinerja yang ditampilkan dinilai biasa saja, sehingga tidak memberikan daya tarik yang cukup kuat bagi pemilih.

    “Selain itu, faktor calon wakil bupati menjadi salah satu poin penting. Wakil dari pasangan Harmonis dianggap lebih matang dari sisi pengalaman dan kompetensi, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Dukungan patron politik dari tokoh berpengaruh seperti Mbah Tarom (Muhtarom, mantan Bupati Madiun, red) juga menjadi faktor krusial yang memperkuat posisi pasangan ini,” kata Parji, Selasa (3/11/2024)

    Dinamika Politik Lokal

    Fenomena di Kabupaten Madiun ini mencerminkan betapa kompleksnya kontestasi politik di tingkat daerah. Setiap faktor, mulai dari kinerja individu hingga kekuatan jaringan politik, saling berkontribusi menentukan hasil akhir. Parji menyebut bahwa keberhasilan pasangan Harmonis tidak hanya karena keunggulan individu, tetapi juga hasil kerja kolektif tim dan strategi yang dirancang dengan baik.

    ”Pilkada bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga refleksi dari dinamika politik lokal yang melibatkan banyak variabel,” kata Parji.

    Lebih lanjut, kemenangan pasangan Harmonis menjadi bukti bahwa konsolidasi, pengalaman, dan dukungan dari elemen strategis mampu memberikan kemenangan dalam kontestasi politik.

    “Bagi masyarakat, hasil ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pembangunan Kabupaten Madiun ke depan,” pungkas Parji. [fiq/beq]

  • Perlu Sanksi Hukum Bagi SPBU yang Terbukti Lakukan Kecurangan

    Perlu Sanksi Hukum Bagi SPBU yang Terbukti Lakukan Kecurangan

    Jakarta (beritajatim.com) — Anggota Komisi XII DPR RI Muh Haris menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, perlu juga penegakan hukum terhadap SPBU yang terbukti melakukan kecurangan atau menjual bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah.

    Hal ini disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyusul maraknya laporan kendaraan mogok akibat BBM tercampur air dan kasus kerusakan mesin akibat kualitas bahan bakar yang buruk.

    “SPBU nakal tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap distribusi energi di Indonesia. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan bahwa setiap SPBU beroperasi sesuai standar dan aturan yang berlaku,” tegas Haris.

    Muh Haris mencatat beberapa temuan terbaru, seperti kasus di Bekasi yang mengungkap BBM tercampur air, hingga laporan dari berbagai daerah terkait kerusakan kendaraan setelah mengisi BBM. ‘Modus-modus kecurangan seperti manipulasi takaran dispenser dan pengenceran BBM menunjukkan perlunya langkah serius untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

    Untuk mengatasi persoalan ini, Muh Haris mengusulkan tiga langkah strategis yakni pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan konsumen. “Tidak ada toleransi bagi pelaku yang merugikan konsumen. Sanksi tegas harus memberikan efek jera,” tegasnya.

    Dia juga akan mendorong dialog dengan pemerintah dan Pertamina untuk memastikan sistem distribusi BBM berjalan transparan dan sesuai standar. “Energi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kita tidak boleh main-main dengan distribusi dan kualitasnya. Saya akan terus mengawal agar hak masyarakat atas energi bersih dan adil tetap terjamin,” kata Haris. [kun]

  • Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Kerja Sama Sinergi Pungutan Pajak Daerah

    Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Kerja Sama Sinergi Pungutan Pajak Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jatim melakukan kerja sama sinergi pungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Bobby Soemiarsono dengan seluruh Sekretaris Daerah atau perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Senin (2/12/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

    Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi dalam penerimaan pajak serta pengoptimalisasian dalam peruntukannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

    Dengan adanya perjanjian yang sinergi ini, kata Adhy, masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dalam pemungutan pajak, distribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.

    “Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dengan mengutamakan sinergi optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal di daerah,” katanya.

    Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Adhy menyebut, hal tersebut mengatur pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan dimulai pada tahun 2025 ke depan.

    Maka dari itu, lanjut Adhy, agar pembagian opsen lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan Opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum secara keseluruhan.

    “Penerimaan opsen diharapkan diprioritaskan untuk belanja yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami sendiri di provinsi telah menyesuaikan alokasi belanja daerah terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

    Selain itu, Adhy menjelaskan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jawa Timur tahun 2025 yang disahkan sebesar Rp29,9 triliun, anggaran sektor pendidikan ditetapkan melebihi batas Mandatory Spending, yakni sebesar 32 persen dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 20 persen.

    “Begitu pun juga dengan anggaran bidang kesehatan yang kita naikkan menjadi 19,4 persen dari 10 persen yang telah ditetapkan, ini menjadi konsen dan prioritas kami dalam menunjang pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, ini juga harus dipedomani teman-teman di Kabupaten/Kota,” urainya.

    Di sisi lain, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa dari sektor PKB dan BBNKB, data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat adanya kenaikan penjualan kendaraan roda dua di Jawa Timur sebanyak 3,35 persen atau 18.352 unit. Rinciannya dari 547.747 unit menjadi 565.826 unit.

    Data AISI ini, kata Adhy, berbanding terbalik dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menyatakan penjualan mobil di pasar dalam negeri terjadi penurunan. Di mana total akumulasi penjualan mobil di Jatim periode Januari-September 2024 menurun sebanyak 6.488 unit atau 9,1 persen, dari 71.199 unit menjadi 64.711 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan keterbatasan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga, sehingga berpotensi menimbulkan multiplier effect yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, tahun 2025 diberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada tahun depan.

    “Untuk meminalisir dampak tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil strategi, salah satunya melalui penyelarasan kebijakan fiskal daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan dengan kebijakan yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah,” ungkapnya.

    “Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” imbuh Adhy.

    Guna memaksimalkan layanan tersebut, kata Adhy, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta hasil kerja sama secara berkala penting dilakukan, untuk kemudian dibahas melalui koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

    Sehingga, optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dapat dicapai, demi mendorong kinerja fiskal masing-masing daerah di Jawa Timur,” tukasnya.

    Sementara itu, Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama ini menerangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Penandatanganan PKS ini sebagai bentuk komitmen pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku per 1 Januari 2025.

    “Jadi, kabupaten/kota ini kan menerima opsen dalam peraturan Kemendagri, di mana di dalam Permendagri-nya kita harus melakukan cross sharing pembiayaan bersama terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” katanya

    “Jadi, di PKS itu diperjanjikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan bersama dengan provinsi dan kabupaten kota di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (tok/ian)