partai: PKS

  • Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Jakarta

    Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Semen Indonesia Group (SIG) diubah menjadi strategic holding dari sebelumnya operating holding. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menganggap perusahaan semen pelat merah itu hanya menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usahanya yang tersebar di daerah.

    “Kalau boleh kita rekomendasi aja, Semen Indonesia ini menjadi strategic holding aja, jangan lagi jadi operating holding, supaya adil. Kayak misalnya ini anak-anak perusahaan cuman dikasih permain-mainannya setiap bulan, setiap minggu. Yang bagus-bagusnya ditarik ke pusat,” kata Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat dengan direksi SIG, Rabu (4/12/2024).

    Praktik holding yang menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usaha yang tersebar di daerah itu diungkapkan anggota Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, yang menyoroti kemerosotan PT Semen Tonasa.

    Menurut Ismail, penyebabnya adalah karena hampir seluruh strategic holding PT Semen Tonasa ditarik ke pusat oleh SIG. Ia mengatakan kinerja produksi PT Semen Tonasa bagus, kemudian diambil oleh SIG dan disisakan ‘debunya’ untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

    Ismail meminta Direktur Utama SIG Donny Arsal untuk mempercayakan pengelolaan hal-hal strategis kepada entitas usaha yang berada di daerah tersebut.

    Tak hanya menyoroti efektivitas holding, Komisi VI DPR juga meminta kinerja Direksi SIG dievaluasi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar,Ahmad Labib, mempertanyakan menurunnya penjualan atau market share SIG dalam 5 tahun terakhir dan malah kalah saing dengan kompetitornya, Indocement yang justru market share-nya terus tumbuh.

    Termasuk, kata Labib, penurunan ini juga terjadi pada kemampuan perusahaan mendapatkan laba ataureturn on asset(ROA) dibandingkan dengan kompetitor yang malah mengalami kenaikan.

    Labib mengatakan, ROA standar industri sebesar 5%. Sementara ROA SIG yang memang sudah rendah, yaitu 3% di 2019 justru semakin terpuruk menjadi 2,65% di 2023. Hal berbeda dengan ROA Indocement, yang naik dari 6,6% di 2019 menjadi 7% di 2023.

    Senada, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan turunnya pangsa pasar semen SIG menjadi sinyal bahwa direksi tidak bekerja maksimal.

    Dia pun meminta direksi SIG segera merumuskan strategi marketing agar SIG kembali menguasai pangsa pasar semen di Indonesia.

    “Kesalahan ini harus segera dideteksi, apa penyebabnya. Kami harapkan SIG bekerja maksimal. Meski kapasitasnya melebihi demand, tetapi kalau kita bandingkan dengan pesaing, mereka lebih baik. Ini kan direksinya orang hebat semua, apa yang salah di sini,” kata Darmadi.

    (tor/gbr)

  • BPH Migas: Kerja sama dengan pemda perkuat distribusi JBT-JBKP

    BPH Migas: Kerja sama dengan pemda perkuat distribusi JBT-JBKP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) memperkuat pengawasan dan pendistribusian dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

    Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam pernyataan di Jakarta, Kamis menyatakan pihaknya telah menandatangani 16 Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengendalian, pembinaan, dan pengawasan BBM JBT dan BBM JBKP agar lebih tepat sasaran.

    Dikatakannya, salah satu tindak lanjut kerja sama dengan pemda di Indonesia yakni dengan menggelar acara bimbingan teknis dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 3 Desember 2024.

    “Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut PKS antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 17 Oktober 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bersama mengenai kegiatan hilir migas, khususnya terkait pengawasan dan pendistribusian JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, penyusunan kuota BBM, serta penggunaan Aplikasi XStar,” katanya.

    Disampaikan dia, untuk mendukung penggunaan JBT dan JBKP tepat sasaran dan tepat volume, diperlukan adanya mekanisme pendistribusian kepada konsumen pengguna, khususnya konsumen non transportasi.

    Merespons hal tersebut, BPH Migas telah menetapkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

    “Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 ini memberikan penjelasan secara detail tahapan dan mekanisme penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP. Dalam pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” katanya.

    Menurut Halim, subsidi BBM menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya. Pemerintah pusat yang didukung pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya terus berupaya mengontrol penggunaan BBM subsidi dan kompensasi agar tidak tidak ada celah kebocoran.

    Hal senada juga disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ignatius IK, yang menyatakan, pemberian subsidi bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

    Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mengapresiasi adanya aplikasi XStar yang dirancang BPH Migas untuk menerbitkan surat rekomendasi agar BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume bagi konsumen pengguna.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari Anggota Komisi IV DPR RI. Di antara pujian tersebut adalah langkah cepat Mentan dalam memangkas regulasi pupuk subsidi serta mempercepat program intensifikasi dan juga ekstensifiksi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    “Kami dari Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cindy pada Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Cindy mengatakan langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati el nino parah sepanjang sejarah.

    “Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

    Disisi lain, Cindy juga mengapresiasi langkah cepat lainnya yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Kata Cindy, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.

    “Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat. Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” katanya.

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Hasil Rekap KPU, Ibin-Elim Menangi Pilwali Blitar dengan Perolehan Suara Segini

    Blitar (beritajatim.com) – Rekapitulasi tingkat kota telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar pada Rabu (4/12/2024). Hasilnya pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba dinyatakan unggul atas rivalnya Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro.

    Dalam rekapitulasi tingkat kota diketahui Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba (Ibin-Elim) memperoleh 49.674 suara. Sementara Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro mendapatkan 43.543 suara.

    Dengan hasil tersebut maka Pasangan Ibin-Elim dipastikan keluar sebagai sebagai pemenang di Pemilihan Wali Kota Blitar tahun 2024 ini. Pasangan Ibin-Elim pun akan segera ditetapkan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar terpilih oleh KPU.

    “Hasil Pilwali kota Blitar, perolehan suara paslon nomor satu Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro memperoleh 43.543 suara dan paslon nomor dua Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba itu mendapat 49.674 suara. Paslon nomor dua ditetapkan memperoleh suara lebih banyak dari paslon nomor urut satu,” ungkap Rangga Bisma Aditya, Ketua KPU Blitar.

    Hasil ini tentu cukup mengejutkan, pasalnya pasangan Ibin-Elim hanya didukung oleh 3 partai politik saja yakni PKB, PAN serta Demokrat. Tentu jika dikalkulasi kekuatan partai pendukung Ibin-Elim masih kalah mentereng jika dibandingkan dengan Bambang-Bayu yang diusung oleh PDIP, Golkar, Gerindra serta PPP dan PKS.

    Namun meski hanya didukung oleh 3 partai politik, nyatanya Ibin-Elim mampu memenangkan hati rakyat Kota Blitar. Pasangan muda ini mampu menorehkan sejarah sekaligus memecahkan rekor dominasi dari PDIP yang telah berkuasa selama 24 tahun di Bumi Bung Karno, Blitar.

    Kini pasangan Ibin-Elim tinggal menunggu waktu saja untuk ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kota Blitar sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Blitar periode 2025-2029.

    “Selanjutnya penetapan pasangan calon jika tidak bukti registrasi perkara konstitusi bisa kami tetapkan pasangan calon Ibin-Elim menjadi pasangan terpilih nanti di saat rapat penetapan hasil Pilkada 2024. Itu menunggu bukti registrasi itu dari KPU RI. Sebelum pelantikan pada Februari 2025,” bebernya.

    Sebelumnya Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin mengakui bahwa untuk menaklukkan kandang banteng tidaklah mudah. Dirinya sadar betul bahwa sejak tahun 2000, Kota Blitar merupakan basis massa PDIP.

    Sehingga dirinya harus kerja keras untuk mengambil hati rakyat. Ia pun mencoba untuk terus dekat dengan masyarakat Blitar dan menawarkan visi-misi yang lebih baik serta berpandangan ke depan yang lebih maju.

    “Tapi kami yang juga pengagum Bung Karno dan bergerak bersama masyarakat, karena menjadi pemimpin tidak cuma mengandalkan kekuasaan dan keuangan. Tapi pemimpin itu yang dekat dengan masyarakat, mengerti keinginan masyarakat dan selalu bersama dengan masyarakat,” bebernya.

    Meski menang di kandang banteng, Ibin-Elim mengaku tetap menghormati Bung Karno dan akan menjadikannya panutan dalam memimpin Kota Blitar 5 tahun ke depan. Baginya sosok Bung Karno adalah suri tauladan yang harus dicontoh semua pemimpin daerah termasuk dirinya.

    “Kami adalah pemimpin dari rakyat untuk rakyat, demi kesejahteraan rakyat Kota Blitar,” imbuhnya. (owi/ian)

  • Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar Surabaya 4 Desember 2024

    Petahana Khofifah-Emil Unggul Tipis atas Risma-Gus Hans di Kota Blitar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pasangan calon kepala daerah petahana,
    Khofifah Indar Parawansa

    Emil Elestianto Dardak
    (Khofifah-Emil), meraih suara terbanyak dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur di Kota Blitar.
    Kemenangan ini didapatkan setelah mengungguli pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) dengan selisih suara yang sangat tipis.
    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan bahwa hasil pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 telah ditetapkan.
    “Untuk Pilgub, suara terbanyak diperoleh paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan 45.130 suara,” ujar Rangga kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).
    Rangga menambahkan, pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, mendapatkan 42.550 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, meraih 4.974 suara.
    Total suara sah dalam pemungutan suara
    Pilkada Jawa Timur
    di Kota Blitar mencapai 92.654 suara. Suara tidak sah sebanyak 4.302.
    Dari total suara sah tersebut, Khofifah-Emil memperoleh 48,71 persen, sementara Risma-Gus Hans mendapatkan 45,92 persen dan Luluk-Lukman meraih 5,37 persen.
    Dengan demikian, Khofifah-Emil unggul tipis atas Risma-Gus Hans dengan selisih 2.580 suara atau 2,79 persen.
    Kota dan Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jawa Timur, meskipun partai tersebut mengalami penurunan suara yang signifikan pada Pemilu 2024.
    Paslon nomor urut 1, Luluk-Lukman, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Sementara itu Khofifah-Emil didukung koalisi 15 partai politik yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Perindo, PPP, dan PKS, serta PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Prima.
    Di sisi lain, pasangan Risma-Gus Hans didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    Profil Ischak-Kholid Paslon Unggul Quick Count Atas Bima-Mujab dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pilkada Kabupaten Tegal 2024 diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 01, Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab, serta nomor urut 02, Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ischak-Kholid memperoleh suara 67.87 persen dari 99.57 persen data suara yang sudah diunggah KPU.

    Sedangkan paslon 01 Bima Eka Sakti dan Muhammad Syaeful Mujab perolehan suara sementara sebesar 32 persen. 

    Hasil ini tentunya akan membantu menaikkan elektabilitas Ischak Maulana dan Ahmad Kholid dalam Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Pasangan ini diusung 6 parpol, yaitu: PKB, Gerindra, Golkar, PKS, PPP, dan PAN. 

    Mereka juga mendapat dukungan NasDem, Hanura, Demokrat, Gelora, Ummat, dan PSI.

    Profil Ischak-Kholid

    Ischak Maulana Rohman adalah Wakil Bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal periode 2021-2025. 

    Sedangkan tandemnya, Ahmad Kholid, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal.

    Berikut ini profil singkat Ischak Maulana Rohman dan Ahmad Kholid yang maju Pilkada Kabupaten Tegal 2024.

    Ischak Maulana Rohman

    Ischak Maulana Rohman lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 29 Desember 1993. 

    Sosok yang akrab dipanggil Mas Kaji Ischak ini memiliki latar belakang pendidikan lulusan D-3 Akademi Pelayaran Niaga Indonesia, Semarang pada 2015 dan S-1 hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

    Ischak juga aktif dalam organisasi seperti, lembaga ekonomi PC RMI NU kabupaten Tegal pada 2016-2021, ketua yayasan Banas Mandiri Group pada 2017-2024, sekretaris perekat alumni STMN ADB pada 2021-2024, wakil bendahara PC GP Ansor Kabupaten Tegal pada 2019-2024, pembina Ansor Tani Muda pada 2020. 

    Ia juga tercatat sebagai ketua yayasan Ar-Rasyid Ibnu Farhan pada 2020-2024, wakil bendahara DPC PKB Kabupaten Tegal pada 2021-2025, ketua DKC Garda Bangsa Kabupaten Tegal pada 2022-2027, dan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tegal pada 2024-2029.

    Ahmad Kholid

    Ahmad Kholid lahir pada 12 April 1970 di Tegal, Jawa Tengah. 

    Ia memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas di SMA Bhakti Praja 01 Adiwerna pada 1988. 

    Ahmad Kholid berprofesi sebagai wiraswasta dan aktif dalam organisasi politik. Pada 2008-2024 ia menjabat wakil ketua DPC Gerindra Kabupaten Tegal. 

    Selain itu, ia juga tercatat pernah menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia pada 1985-1988, dan anggota Hiswana Migas pada 2022-2024. 

  • Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Pilih yang Merah Putih, Contohkan Budi Gunawan

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.

    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.

    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 

    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli

    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 

    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.

    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 

    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.

    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.

    Kupang: Presiden Prabowo Subianto, menanggapi anggapan bahwa banyak anggota kabinetnya berasal dari kalangan yang dekat dengan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Prabowo menegaskan bahwa ia memilih para menteri berdasarkan kecintaan mereka terhadap Indonesia, bukan berdasarkan hubungan politik dengan Jokowi.
     
    “Saya dibilang, ‘oh, Prabowo banyak pakai orangnya Jokowi.’ Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan?” kata Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Universitas Muhammadiyah Kupang di NTT, Rabu 4 Desember 2024.
     
    Prabowo menegaskan bahwa ia memilih mereka yang memiliki semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, tanpa memandang afiliasi politik mereka. Prabowo mencontohkan Menko Polkam, Budi Gunawan, yang meskipun bukan berasal dari Partai Gerindra, ia memilih untuk mengangkatnya ke dalam kabinet. 
    Baca juga: Budi Gunawan Sebut Makan Siang Gratis Menaikkan IQ, Ini Kata Ahli
     
    “Ada juga Menkopolkam saya, dia memang non-partai, tapi saya ambil, yang saya ambil saya yakin di dalam hatiku semua itu cinta Merah Putih, cinta Tanah Air,” tambah Prabowo.
     
    Selain itu, Prabowo juga menyampaikan sikapnya terkait perbedaan dalam Pilkada 2024. Menurutnya, menang atau kalah dalam pilkada bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. 
     
    “Tidak masalah, di Pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. PKS dukung Anies, nggak ada masalah, Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Enggak ada masalah,” ujar Prabowo.
     
    Prabowo lebih lanjut mengingatkan pentingnya kearifan dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ia memberikan contoh hubungan Gerindra dengan PDIP di Jawa Tengah, yang meskipun memiliki perbedaan, tidak menimbulkan masalah. 
     
    “Perbedaan pendapat bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Kalaupun ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki,” tutup Prabowo.
     
    Diketahui, Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada era Presiden ke-7 Jokowi. Ia menjabat sekitar delapan tahun sejak akhir 2016 hingga akhir 2024.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    PKS Kritisi Pengalihan Dua TPA Jadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kencong dan Tanggul menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).

    TPST adalah tempat yang digunakan untuk mengolah sampah secara menyeluruh melalui proses pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan kembali untuk diolah, dan diproses akhir.

    Rencana tersebut sempat disinggung Pejabat Bupati Jember Imam Hidayat, saat sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 pada pertengahan November 2024. Pemerintah Kabupaten Jember sudah menganggarkan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 dan kajian rencana induk pengelolaan sampah tingkat kabupaten.dan kriterian kesiapan rencana pengalihan tersebut.

    “Perubahan ini untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dengan pemilahan dan pemanfaatan sampah organik dan non organik. Selain itu, kajian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat,” kata Imam saat itu.

    Juru bicara Fraksi PKS Ahmad Rusdan mengatakan, rencana pengalihan TPA Kencong dan TPA Tanggul menjadi TPST tak boleh hanya berhenti pada nama. “Pengaplikasiannya juga perlu dimaksimalkan,” katanya.

    PKS menyarankan Pemkab Jember juga memberikan fasilitas atau anggaran terhadap bank sampah yang dikelola masyarakat yang sudah terbentuk di Jember. “Dengan demikian pengelolahan sampah dapat dimaksimalkan,” kata Rusdan.

    Achmad Dhafir Syah, juru Fraksi PKS lainnya, mengingatkan setiap hari masyarakat Jember memproduksi 1.700 ton sampaj setiap hari, yang terdiri atas sampaj organik dan non organik. “Namun setiap hari Pemkab Jember hanya bisa mengangkut sekitar 350 ton sampah, meski telah dibantu 90 unit bank sampah yang dikelola masyarakat,” katanya.

    Dhafir mengkritik alokasi anggaran operasional yang hanya sampai pertengahan tahun. “Banyak kegiatan yang tidak masuk dalam anggaran. Eksekusi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah masih kurang,” katanya. [wir]

  • Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Duh! Begini Efek Domino Andai Ojol Tak Boleh Isi BBM Subsidi

    Jakarta

    Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi mengurai efek domino ‘mengerikan’ seandainya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Selain penghasilan ‘pasukan hijau’ tersebut turun, ada transisi transportasi besar-besaran!

    Pertama-tama, Hadi menjelaskan, pencabutan subsidi membuat ojol harus membeli BBM yang harganya lebih mahal. Maka, dengan demikian, biaya operasional akan mengalami peningkatan dan memberatkan para penumpang.

    “Dampak yang terjadi adalah akan ada kenaikan biaya operasional. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 30-40% biaya operasional pengemudi ojol berasal dari pengeluaran BBM,” ujar Hadi, dikutip dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera, Rabu (4/12).

    “Jika subsidi dihapus, tarif layanan diperkirakan naik sehingga memberatkan masyarakat. Selain itu akan ada peralihan transportasi, data menunjukkan bahwa sekitar 80% pengguna ojol berasal dari kalangan berpendapatan rendah, mereka kemungkinan besar akan beralih ke transportasi lain yang lebih murah,” tambahnya.

    Abdul Hadi PKS. Foto: Doc. PKS

    Selain dampak terhadap transportasi publik, kata Hadi, pencabutan BBM subsidi terhadap ojol juga berdampak kepada perekonomian rakyat.

    “Kebijakan ini akan memicu kenaikan inflasi. Menurut analisis Bank Indonesia, peningkatan tarif transportasi akibat penghapusan subsidi dapat memicu inflasi hingga 0,5% dalam waktu enam bulan,” tuturnya.

    “Selain itu akan terjadi penurunan pendapatan pengemudi ojol, di mana pendapatan harian pengemudi ojol diprediksi turun hingga 30% akibat melemahnya permintaan layanan, sehingga berdampak langsung pada daya beli mereka,” lanjutnya lagi.

    Efek domino andai ojol tak dapat subsidi BBM Foto: Agung Pambudhy

    Lebih jauh, efek domino tersebut akan berlanjut ke menurunnya daya beli dan konsumsi driver ojol di Indonesia. Mereka harus menekan pengeluaran demi menutup ongkos bahan bakar. Hal tersebut kemudian akan berdampak juga pada kinerja ojol dan kepuasan penumpang selama di perjalanan.

    “Kebijakan ini harus dikaji ulang secara mendalam. Kita tidak bisa mengabaikan dampaknya pada kehidupan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan ojol untuk kebutuhan sehari-hari, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengemudi.” Kata Hadi.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)