Xcloud.id

partai: PKS

  • Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Bobby Nasution-Surya Unggul di Medan, Peroleh 388.688 Suara

    Medan, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2024. Hasilnya pasangan calon nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya unggul dibanding rivalnya.

    “Selanjutnya, KPU Medan akan menyerahkan D hasil perolehan suara ke KPU Sumut untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumut,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Mutia Atiqah, Minggu (8/12/2024).

    Mutia mengatakan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution – Surya memperoleh 388.688 suara. Sedangkan Paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memperoleh 222.878 suara.

    “Untuk surat suara yang sah sebesar 611.566 suara. Dan surat suara tidak sah sebanyak 17.923 lembar. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Medan berjumlah 1.799.421 jiwa pada Pilkada 2024,” ujarnya.

    Pilgub Sumut 2024 diikuti sebanyak dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didukung 10 partai politik antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Perindo, PSI.

    Bobby Nasution yang juga menjabat Wali Kota Medan merupakan menantu dari mantan Presiden Jokowi. Sedangkan Surya menjabat sebagai Bupati Asahan.

    Sementara itu, Paslon nomor urut 2 Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala didukung PDIP, Hanura, Partai Ummat, Partai Buruh, Gelora dan PKN.

    Edy Rahmayadi merupakan Gubernur Sumut periode 2018 -2023. Sedangkan Hasan Basri Sagala merupakan mantan tenaga ahli Menteri Agama RI.

    (fnr/chri)

  • Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    Mereka yang Bisa Jadi Ancaman di Papua

    JAKARTA – Papua menjadi perhatian saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Anggota Komisi I DPR meminta Prabowo mewaspadai beragam ancaman yang datang ke bumi cenderawasih itu.

    Ancaman itu macam-macam bentuknya. Mulai dari kehadiran misionaris, pekerja sosial, peneliti, wisatawan, jurnalis, hingga bisnis. Mereka mudah berbaur di sana. Ini sebabnya, Papua rawan disusupi.

    Pengamat intelijen dan teroris, Haris Abu Ulya mengatakan, Papua menjadi sasaran dunia karena memiliki nilai strategis dalam banyak aspek. Soal kekayaan alamnya, juga soal wilayahnya yang strategis jadi target operasi intelijen. Ancaman ini yang harus diantisipasi pemerintah. 

    “Tentu semua harus ketat dimonitoring. Ini harus direduksi atau diantisipasi. Papua patut menjadi prioritas utama, tidak boleh lepas dari Indonesia,” ucap Ulya, saat dihubungi VOI, di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Dia takut wilayah tersebut terpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berbagai ancaman tadi. Apalagi, isu Papua merdeka digaungkan di ranah internasional, lewat Benny Wenda. Isu tersebut juga ditanggapi serius oleh pimpinan Partai Buruh di Inggris Jeremy Corbyn yang berpeluang jadi perdana menteri di sana.

    Langkah yang disarankan Ulya untuk mengantisipasi ancaman ini adalah pelaksanaan operasi teritorial, intelijen dan tempur dari semua Matra. Tujuannya satu, menjaga kedaulatan NKRI serta memastikan Papua menjadi bagian integral NKRI.

    “Perkuatan kemampuan tempur TNI sebagai antisipasi segala kemungkinan untuk menjaga keutuhan wilayah Papua.”

    Saat rapat kerja Komisi I DPR dengan Prabowo, Senin, 11 November, ancaman terhadap Papua diungkapkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia khawatir dengan keberadaan misionaris di Papua. Katanya, para misionaris ini bukan sekadar menyebarkan agama, tapi mengancam geopolitik dan ditakutkan bisa menyebabkan kerusuhan di Papua.

    “Maaf Pak Menhan kita ingin singgung sesuatu yang sensitif di Papua, itu banyak juga pesawat yang angkut misionaris, pihak (pengamanan) Papua kesulitan cek ini,” ucapnya.

    “Yang kita khawatirkan (bukan) soal orang sebar agama. Tetapi yang kita khawatir ada orang atas nama misionaris tapi simpan agenda lain di Papua. Itu yang jadi biang kerok, bisa jadi, kita tidak boleh tuduh, tapi harus diperiksa,” tegas Jazuli yang juga menyarankan Prabowo melakukan penambahan personel untuk pengamanan di Papua yang wilayahnya cukup luas. 

    Usai rapat, Prabowo menaytakan akan mempertimbangkan usulan semua hasil rapat dengan Komisi I DPR ini. Dia juga akan menyusun strategi sembari merumuskan postur pertahanan dengan berbasis ancaman di sana.

    “Mereka (Komisi I) baru saja kembali dari Papua melihat kondisi kesejahteraan prajurit di situ. Secara garis besar pembahasan yang cukup mendalam tentang postur pertahanan tentang ancaman yang akan kita rumuskan bersama dengan lembaga-lemabaga lain pemerintah,” ujar Prabowo usai rapat.

    Menhan Prabowo Subianto usai melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR (Mery/VOI)

  • Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    Hasil Akhir Hitung Suara Real Count Pilbup Purbalingga 2024, Fahmi-Dimas Menang Atas Tiwi Hendra

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini hari real count Pemilihan Bupati Purbalinggga 2024 dari laman resmi KPU https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jawa-tengah/purbalingga.

    KPU Kabupaten Purbalingga telah resmi mengumumkan hasil Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Ketua KPU Purbalingga Nomor 2260 Tahun 2024 dari hasil penghitungan suara di 18 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah.

    Pilkada Purbalingga diikuti oleh dua kontestan, yakni Paslon Tiwi-Hendra yang diusung PDIP, PKB, PAN, PPP, Partai Nasdem, PSI dan Partai Perindo.

    Kemudian Paslon Fahmi-Dimas diusung PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB dan Partai Umat.

    Paslon Bupati-Wabup Purbalingga Nomor Urut 2, Fahmi Muhammad Hanif-Dimas Prasetyahani (Fahmi-Dimas) unggul dengan memperoleh 342.913 suara.

    Dalam penghitungan tersebut, paslon Fahmi-Dimas unggul di 17 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga. 

    Sedangkan Paslon petahana Dyah Hayuning Pratiwi – Mahendra Farizal (Tiwi-Hendra) hanya mendapatkan 214.932 suara.

    Berikut rangkumkan rincian perolehan suara Pilkada Purbalingga hasil hitung manual KPU Purbalingga:

    1. Kecamatan Kemangkon

    Tiwi-Hendra – 14.858 suara
    Fahmi Dimas – 23.609 suara

    2 Kecamatan Bukateja

    Tiwi-Hendra – 16.889 suara
    Fahmi Dimas – 27.197 suara

    3. Kecamatan Kejobong

    Tiwi-Hendra – 11.483 suara
    Fahmi Dimas – 16.484 suara

    4. Kecamatan Kaligondang

    Tiwi-Hendra – 12.660 suara
    Fahmi Dimas – 26.538 suara

    5. Kecamatan Purbalingga

    Tiwi-Hendra – 11.741 suara
    Fahmi Dimas – 21.748 suara

    6. Kecamatan Kalimanah

    Tiwi-Hendra – 11.738 suara
    Fahmi Dimas – 22.323 suara

    7. Kecamatan Kutasari

    Tiwi-Hendra – 15.668 suara
    Fahmi Dimas – 22.596 suara

    8. Kecamatan Mrebet

    Tiwi-Hendra – 14.760 suara
    Fahmi Dimas – 28.148 suara

    9. Kecamatan Bobotsari

    Tiwi-Hendra – 11.586 suara
    Fahmi Dimas – 18.228 suara

    10. Kecamatan Karangreja

    Tiwi-Hendra – 8.900 suara
    Fahmi Dimas – 15.637 suara

    11. Kecamatan Karanganyar

    Tiwi-Hendra – 10.079 suara
    Fahmi Dimas – 10.918 suara

    12. Kecamatan Karangmoncol

    Tiwi-Hendra – 11.961 suara
    Fahmi Dimas – 18.738 suara

    13. Kecamatan Rembang

    Tiwi-Hendra – 13.901 suara
    Fahmi Dimas – 19.791 suara

    14. Kecamatan Bojongsari

    Tiwi-Hendra – 13.783 suara
    Fahmi Dimas – 22.591 suara

    15. Kecamatan Padamara

    Tiwi-Hendra – 10.355 suara
    Fahmi Dimas – 17.117 suara

    16. Kecamatan Pengadegan

    Tiwi-Hendra – 8.516 suara
    Fahmi Dimas – 14.404 suara

    17. Kecamatan Karangjambu

    Tiwi-Hendra – 7.665 suara
    Fahmi Dimas – 6.761 suara

    18. Kecamatan Kertanegara

    Tiwi-Hendra – 8.389 suara
    Fahmi Dimas – 10.085 suara

    Total Tiwi-Hendra – 214.932 suara, Fahmi Dimas – 342.913 suara, suara sah 557.845 suara. 

    Suara tidak sah 20.511 suara. 
    Total 578.356 suara. 

    Sosok Fahmi Bupati Purbalingga 2024 terpilih yang menjadi jajaran bupati termuda di Indonesia. 

    Fahmi sebelumnya hanyalah pengusaha dan yang baru kali ini terlibat langsung dalam dunia politik. 

    Namun pada 2018, ia pernah menjadi ketua tim pemenangan saat ayahnya, Rofiq Hananto maju dalam bursa Pileg DPR RI 2019. 

    Fahmi Muhammad Hanif adalah putra dari Rofik Hananto Anggota DPR RI dari PKS. 

    Pada 2010 Fahmi mendirikan perusahaan digital marketing yang saat ini sudah dapat mempekerjakan ribuan orang. 

    Fahmi bercerita pada mulanya dia kurang tertarik dalam dunia politik namun dia lebih tertarik dalam pengabdiannya. 

    Bahkan saat dicalonkan Fahmi mengaku perusahaan yang dirintisnya itu sedang moncer-moncernya untuk target 10 tahun kedepan. 

    “Tapi memang kita tidak tahu takdir kemana dan dorongan dari berbagai elemen masyarakat Purbalingga yang ingin Purbalingga yang baru dan maju.

    Saya jadi instrumen jembatan agar perubahan itu dapat terwujud di Purbalingga,” terangnya melnasir Tribunbanyumas.com, Rabu (4/12/2024). 

    Pada Februari 2025 nanti saat resmi menjabat sebagai Bupati Purbalingga, dirinya mengaku siap memberikan kebermanfaatan bagi Purbalingga. 

    Terutama menciptakan pemerintahan yang terbuka dan transparan, kinerja dan karya nyata untuk kebutuhan masyarakat. 

    Baginya bukan ambisi kekuasaan tapi pilihan dia melihat kondisi masyarakat yang menginginkan Purbalingga yang lebih baik. (*)

  • Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Banyaknya PAW anggota DPR oleh parpol dinilai mendegradasi demokrasi

    Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen.

    Jakarta (ANTARA) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pergantian antar-waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI yang mengikuti pilkada atau yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan hal yang mendegradasi demokrasi.

    Peneliti Formappi Lucius Karus menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW. Mereka di antaranya memilih mundur untuk maju pada Pilkada 2024, serta ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kabinet pemerintahan.

    “Bagaimana partai kemudian tidak konsisten menjaga muruah bahwa kader yang ingin didorong sebagai legislatif didorong sebagai eksekutif, sementara yang untuk eksekutif harus disiapkan sendiri,” kata Lucius Karus di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

    Lucius menyebutkan 45 anggota DPR RI periode 2024—2029 yang mengalami PAW itu terdiri atas 10 orang dari Fraksi Golkar, 9 orang Fraksi PDI Perjuangan, 9 orang Fraksi Gerindra, 6 orang Fraksi NasDem, 6 orang Fraksi PKB, 4 orang Fraksi Demokrat, dan 1 orang Fraksi PKS.

    Dari jumlah tersebut, kata dia, 27 anggota memilih mundur karena ingin maju pada Pilkada 2024, 8 orang mundur karena ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto menjadi menteri, wakil menteri, atau pejabat lain, kemudian 6 lainnya yang mundur karena beragam alasan serta tiga orang meninggal dunia.

    Menurut dia, adanya PAW sebelum dan setelah pelantikan calon terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI seolah-olah menunjukkan pilihan menjadi legislator bukan prioritas utama. DPR hanya dianggap sebagai tempat transit untuk menunggu datangnya tawaran jabatan lain, khususnya di lembaga eksekutif.

    Dari PAW tersebut, menurut dia, pilihan rakyat dari pemilu justru terabaikan demi kader favorit partai dan mendegradasi makna suara rakyat melalui sistem pemilu secara langsung.

    “Buat Formappi itu mendegradasi makna DPR yang mestinya menjadi lembaga yang setara dengan eksekutif,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan bahwa partai politik harus menyiapkan arah kadernya secara jelas. Jangan sampai adanya puluhan PAW itu justru membuat anggota partai yang berpindah haluan menjadi tidak serius dalam menjalankan tugas barunya.

    Selain itu, dia menilai adanya PAW terhadap anggota DPR RI oleh partai politik itu seolah-olah merupakan praktik pemilu dengan sistem tertutup. Pasalnya, dia mengatakan bahwa partai bebas menentukan atau mengganti orang-orang yang duduk di parlemen.

    “Partai bisa dengan kekuasaannya menentukan siapa yang duduk di parlemen,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKS: Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo Patut Ditiru Pejabat Lain

    PKS: Gus Miftah Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo Patut Ditiru Pejabat Lain

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengacungkan jempol atas sikap kesatria Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mundur dari jabatan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Langkah Gus Miftah patut ditiru pejabat lainnya.

    “Terlepas terpaksa atau dipaksa atau rela, mundurnya Gus Miftah patut ditiru oleh pejabat lainnya saat menjadi kontroversi negatif di jagat media sosial,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil kepada Beritasatu.com, Sabtu (7/12/2024).

    Legislator asal Aceh ini bahkan menilai Gus Miftah mantap dengan berani mundur ketika dirinya menjadi sosok kontroversi di dunia maya. Akibat ulahnya itu, bukan hanya Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pernyataan secara tidak langsung, PM Malaysia Datuk Anwar Ibrahim juga ikut nimbrung mengomentari langsung Gus Miftah.

    “Mundurnya Gus Miftah patut kita acungkan jempol karena di tengah minimnya budaya mundur di kalangan pejabat saat berbuat salah, Gus Miftah justru berani melakukannya,” pungkas Nasir Djamil.

    Sebelumnya, Gus Miftah secara resmi mundur dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah mengaku penguduran diri ini tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun.

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ujar Gus Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    “Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” imbuh Gus Miftah.

  • Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    Deretan Politisi Layangkan Gugatan Hukum usai Dipecat Partai, Bagaimana dengan Jokowi?

    loading…

    Jokowi memberikan keterangan kepada media terkait isu-isu terkini saat masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah resmi dipecat PDIP. FOTO/MPI/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Terdapat sederet nama politisi yang pernah layangkan gugatan hukum setelah dipecat partai . Sebagian di antaranya diberhentikan karena alasan tidak tunduk pada arahan partai.

    Partai politik (parpol) menjadi salah satu bagian penting dalam demokrasi. Kehadirannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Terlepas dari statusnya itu, tak jarang parpol juga memunculkan kontroversi seperti perseteruan dengan anggotanya. Melihat ke belakang, terjadi banyak kasus saat anggota parpol tiba-tiba menggugat partainya karena beragam alasan, termasuk dipecat. Berikut ini beberapa contohnya yang pernah terjadi.

    Politisi yang Layangkan Gugatan Hukum setelah Dipecat Partai

    1. Fahri Hamzah

    Fahri Hamzah pernah menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia dipecat dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian pada 2016.

    Pemecatan tersebut juga berimbas pada statusnya sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPR waktu itu. Fahri yang tidak menerima keputusan tersebut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

    Melalui gugatannya, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp500 miliar. Fahri juga menuntut PKS untuk memulihkan nama baiknya.

    Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Fahri Hamzah. Hakim memerintahkan pencabutan surat pemberhentian dan penggantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR 2014-2019 dari PKS. Hakim juga menghukum PKS membayar Rp30 miliar kepada Fahri Hamzah sebagai kerugian imateril. Namun dalam putusan Peninjauan Kembali (PK), MA menggugurkan kewajiban PKS membayar ganti rugi tersebut.

    2. Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita

    Nusron Wahid pernah dipecat Partai Golkar lantaran mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Ia kemudian melayangkan gugatan ke Partai Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

    Melalui gugatan dengan nomor 407/PDT/G/204/PN.Jkt.Barat, Nusron meminta agar pemecatan yang dilakukan terhadapnya dinyatakan tidak sah. Selain itu, ia meminta Golkar memberikan ganti kerugian sebesar Rp1 triliun.

    Pada tuntutan itu, Nusron menganggap bahwa pemecatan terhadapnya dilakukan secara sepihak dan tidak ada peringatan terlebih dahulu. Tak sendiri, ia melayangkan gugatan bersama Agus Gumiwang Kartasasmita yang bernasib sama.

    3. Lily Wahid dan Gus Choi

    Berikutnya ada Lily Wahid. Pada 2011, adik Gus Dur itu diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Effendy Choirie alias Gus Choi.

  • Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    Manuver Politik Rio Capella dan Partai NasDem

    JAKARTA- Patrice Rio Capella menyayangkan manuver politik yang dilakukan Partai NasDem. Menurutnya, langkah Partai NasDem yang bertemu dengan PKS (telah menyatakan diri sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin), adalah langkah yang melanggar etika. Apalagi, Partai NasDem merupakan bagian dari koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf dan manuver tersebut terjadi setelah Partai NasDem kehilangan kursi Jaksa Agung di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

    “Manuver itu jelas melanggar norma dan etika berpolitik yang tidak mencerminkan adab ketimuran tentang sopan santun. Manuver itu sangat memalukan karena Partai NasDem seolah seperti perusahaan milik pribadi yang mengasong kepentingan politik,” kata Rio dalam pernyataannya yang diterima VOI, Sabtu 10 November.

    Rio merupakan pendiri dan ketua umum pertama partai tersebut. Kata dia, tindakan partai yang seperti ini sudah melenceng jauh dari semangat awal pendirian partai tersebut, pada 26 Juli 2011.

    Partai NasDem yang awalnya mengusung salam perubahan-restorasi Indonesia, katanya, sudah berubah menjadi restoran politik. Partai Nasdem kini menjadi restoran politik tempatnya masak-memasak dan goreng-menggoreng kepentingan politik yang bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan partai, tapi hanya demi keuntungan elite tertentu, kelompok tertentu di internal Partai NasDem.

    Selain itu, Rio merasa janggal dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi saat pembukaan Kongres Partai NasDem pada 8 November. Malahan, Partai NasDem mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diberikan tempat untuk berbicara di depan kader Partai NasDem. Padahal, Anies hanya terlibat dalam pendirian Ormas Nasdem, bukan Partai Nasdem.

    Dia juga terkejut saat mendengar Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan ada pihak yang tidak Pancasilais karena menilai sinis pelukannya dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Padahal, yang mengomentari pelukan Bang Surya dan Pak Sohibul adalah Presiden Jokowi. 

    “Apakah Bang Surya menuduh Presiden Jokowi tidak Pancasilais?” kata dia.

    Ditambahkan Rio, atas langkah-langkah yang diambil Partai NasDem tersebut, jangan salahkan publik yang berspekulasi bahwa manuver NasDem berkaitan dengan kebijakan Presiden memilih Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya. Dan, jika manuver Partai NasDem itu diambil berdasarkan kekecewaan soal kabinet, wajar kalau Presiden Joko Widodo ‘jengah’ dengan langkah Partai NasDem tersebut.

    Pernyataan Rio ini dipertanyakan oleh sejumlah kader Partai NasDem. Sebab, Rio sudah dipecat Partai NasDem setelah menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. 

    “Saya hanya ingin tahu saja, maksudnya Rio ini apa? Kalau dia bilang Nasdem sudah tidak lagi sejalan dengan restorasi Indonesia, bukankah dia yang sudah tidak sejalan dengan restorasi karena dia tertangkap kasus suap 250 juta.”

    Rio diduga menerima sejumlah uang terkait penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Selain itu, KPK menjerat Patrice terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatra Utara. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menimpa Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. 

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ia menyatakan mundur dari posisi Sekretaris Jenderal Partai NasDem sekaligus anggota DPR RI.

  • Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Partai Ummat Nyatakan Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Majelis Syura dan DPP Partai Ummat menyatakan mendukung seluruh agenda pemerintahan di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Partai Ummat juga mendoakan Presiden Prabowo berhasil memimpin Indonesia.

    “Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja Pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto,” bunyi siaran pers yang didapatkan CNNIndonesia.com dari Waketum Partai Ummat Buni Yani, Sabtu (7/12).

    Partai Ummat mengambil sikap tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan yang telah disepakati oleh elite partai yang dipimpin Amien Rais tersebut.

    Salah satunya, Partai Ummat menyinggung Prabowo memiliki beban berat untuk memperbaiki Indonesia setelah ditinggal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Presiden Prabowo memikul beban sangat berat, yang diwariskan Rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar 8.000 triliun rupiah,” bunyi salah satu poin siaran pers.

    Selain itu, Partai Ummat yakin Presiden Prabowo mampu meneken Undang-undang melarang mengalirnya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng DPR.

    “Atau Presiden Prabowo bisa menerbitkan sebuah Keppres yang tegas untuk segera dihentikannya larinya sumber daya alam Indonesia ke luar negeri,” ujar dia.

    Partai Ummat juga menyinggung pengalaman Prabowo yang mumpuni di bidang militer sehingga yakin akan berhasil memimpin Indonesia.

    Adapun dalam Pilpres 2024 Partai Ummat bersebrangan dengan Prabowo. Mereka mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bersama PKS, PKB, dan NasDem.

    (mab/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kakak dan Adik Komjen Fadil Imran Terpilih di Pilkada Gowa dan Takalar

    Kakak dan Adik Komjen Fadil Imran Terpilih di Pilkada Gowa dan Takalar

    Makassar, CNN Indonesia —

    Dua saudara kandung dari Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran terpilih menjadi bupati di Kabupaten Gowa dan Takalar pada Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan.

    Kakak Fadil Imran, Mohammad Firdaus Daeng Manye, maju di Pilkada Takalar berpasangan dengan Hengky Yasin. Sementara itu adik dari Fadil yakni Sitti Husniah Talenrang maju di Pilkada Gowa berpasangan dengan Darmawangsa Muin.

    Rekapitulasi Pilkada Takalar

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, kakak Fadil Imran, Mohammad Firdaus Daeng Manye berpasangan Hengky Yasin memperoleh suara sebanyak 111.290 atau sekitar 70,77 persen.

    Pasangan nomor urut 1 ini, mengalahkan pasangan nomor urut 2 yang merupakan petahana, Syamsari-M Natsir Ibrahim yang hanya meraih 45.977 suara atau 29.23 persen. Suara sah 157.267 dan suara tidak sah 5.710, total suara sebanyak 162.977.

    Paslon nomor urut 1 ini diusung 12 partai politik yakni, NasDem, PDIP, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PSI, PKS, Garuda, Golkar dan Demokrat.

    Sedangkan, paslon nomor urut 2, Syamsari-M Natsir Ibrahim diusung 3 partai politik non parlemen yakni Gelora, PBB, dan Perindo.

    Rekapitulasi Pilkada Gowa

    Sementara di Pilkada Gowa, KPU menetapkan adik Fadil Imran, Sitti Husniah Talenrang yang berpasangan dengan Sekretaris Partai Gerindra Sulsel, Darmawangsa Muin yang meraih 225.429 atau 53.61 persen.

    Pasangan nomor urut 2 ini unggul telak dari pasangan nomor urut 1, Amir Uskara-Irmawati hanya meraih 195.094 atau 46.39 persen. KPU mencatat suara sah sebanyak 420.586 dan suara tidak sah 8.146, total suara sebanyak 428.732.

    Paslon nomor urut 1, Amir Uskara-Irmawati diusung 6 partai politik yakni, PPP, PKB, Gelora, NasDem, Partai Buruh dan PKN.

    Paslon nomor urut 2, Sitti Husniah Talenrang-Darmawangsa Muin diusung Gerindra, PAN, Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, Perindo dan Hanura.

    Meski demikian, KPU masih menunggu selama tiga hari jika ada paslon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    (mir/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rakerda, PKS Jombang Siap Kawal Pemerintahan Warsubi-Salman Lima Tahun ke Depan

    Rakerda, PKS Jombang Siap Kawal Pemerintahan Warsubi-Salman Lima Tahun ke Depan

    Jombang (beritajatim.com) – PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kabupaten Jombang siap mengawal pemerintahan H Warsubi-KH Salmanudin Yazid atau WarSa hingga lima tahun ke depan.

    Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Jombang Didik Darmadi saat Rakerda (Rapat Kerja Daerah) yang bertempat di salah satu hotel di kota santri, Sabtu (7/12/2024). “Rakerda ini merupakan bagian penguatan program-program PKS yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melayani Masyarakat,” ujar Didik.

    Alumnus UB (Universitas Brawijaya) ini menegaskan bahwa dukungan PKS Jombang terhadap Warsa bukan sebatas di awal Pilkada. Namun pihaknya ikut mengawal dalam perjalanan pemerintah Warsubi-Gus Salman hingga lima tahun ke depan.

    “Karena itu terkait wacana mutasi jabatan oleh Pj Bupati Jombang, kami turut menolak bersama anggota dewan lainnya. Karena rencana tersebut tidak tepat,” ujar Didik Darmadi.

    Didik kemudian membeber dua alasan penolakan itu. Pertama, menghormati suara 515.880 masyarakat setara dengan 74,88% yang memilih Warsa. Kedua, Pj Bupati Jombang seharusnya tidak mencederai etika publik.

    “Bila Pj Bupati Jombang bersikeras melakukan mutasi sebelum pelantikan bupati terpilih, maka kami melalui Fraksi PKS akan menggunakan hak konstitusional di DPRD Jombang,” tegasnya.

    Sementara itu Warsubi dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam membangun Jombang lebih baik, tidak cukup sendiri namun perlu kolaborasi. Nah, salah satu mitra kolaborasi membangun Jombang itu adalah PKS.

    “Setidaknya ada tiga poin membangun Jombang. Pertama memberantas kebodohan yaitu terkait pendidikan, kedua memberantas kemiskinan dan ketiga memberikan pelayanan kesehatan,” kata Cabup Jombang yang memenangkan Pilkada serentak 27 November 2024 ini.

    Rekerda ini juga dihadiri sejumlah pengurus PKS lainnya. Yakni, Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan, Staf Jatijaya Rochmad Abidin, BPD 8 Muhammad Nur Salim, KD D8 Ahmad Fathoni, serta Ketua MPD Suharmono.

    Kemudian, Badan Pengurus Harian DPD PKS Jombang meliputi Ketua Didik Darmadi, Sekretaris Muhammad Arifin, Bendahara Faiza, Wakil DED Safari, juga anggota DPRD Jombang dari PKS, Muhamad Said dan M. Thoyib Faizin.

    Hadir pula seluruh pengurus DPD (Dewan Pengurus Daerah), para Ketua dan Sekretaris DPC Se- Kabupaten Jombang serta kader pelopor. [suf]