Xcloud.id

partai: PKS

  • Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Terungkap Komunikasi PKS dengan Kubu Pramono Selepas Pilkada Jakarta

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku telah menjalin komunikasi dengan kubu rival, Ridwan Kamil (RK), usai Pilgub Jakarta 2024 berakhir. Kubu RK pun mengungkap komunikasi yang diklaim telah dilakukan dengan Pramono.

    Komunikasi dua pihak ini mula-mula disampaikan oleh Pramono. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan partai-partai pendukung RK-Suswono untuk bekerja sama.

    “Saya berterima kasih dan saya sudah berkomunikasi hampir sebagian besar partai-partai yang kemarin memberikan dukungan kepada pasangan lain. Bagi saya pribadi yang seperti ini tentunya akan menjadi sebuah hubungan awal yang baik untuk bekerjasama di kemudian hari,” kata Pramono di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (14/12/2024).

    PKS Sudah Komunikasi

    PKS menanggapi apa yang disampaikan Pramono. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengamini komunikasi itu.

    “Sudah (komunikasi),” kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata dia, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    Lebih lanjut, Mardani menyebut kerja sama ini dilakukan untuk menjaga warga Jakarta. Selain itu, katanya, kerja sama ini juga sangat penting untuk menyejahterakan warga Jakarta.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

  • Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Cak Lontong Jamin Pramono Bakal Rangkul Semua Pihak, Termasuk PKS

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong, merespons soal PKS yang telah berkomunikasi dengan Pramono. Cak Lontong mengatakan Pramono siap merangkul semua pihak, termasuk PKS.

    “Kita menyampaikan bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok atau gubernur-gubernur yang akan merangkul semua. Merangkul semua dalam arti tujuannya tentu untuk membahagiakan warga Jakarta ya,” kata Cak Lontong saat menghadiri acara syukuran keluarga besar Tanah Abang, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2024). Dirinya ditanya apakah Pramono siap merangkul PKS usai adanya komunikasi.

    Pramono, kata dia, begitu kontestasi pilkada selesai ingin merangkul semua pihak, termasuk partai politik yang tidak mengusungnya. Selain itu program yang baik dari paslon lain akan diakomdir.

    “Mas Pram bahkan program-program dari RK dan Pak Dharma Pongrekun, Mas Pram juga menyampaikan bahwa akan mengakomidir karena sekiranya program itu memang bagus dan bermanfaat buat masyarakat, kenapa tidak?,” sebutnya.

    Cak Lontong juga berterima kasih atas kemenangan Pramono-Rano, termasuk kepada warga Tanah Abang. Dia menyebut Pramono-Rano menang 50 persen lebih di Kecamatan Tanah Abang.

    “Karena kemarin selama tiga bulan kampanye, teman-teman Tanah Abang ini luar biasa membantu kita untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan hasilnya seperti kita lihat bersama di Kecamatan Tanah Abang ini kan hampir 53 (peren) sekian ya,” ungkapnya.

    “Sudah (komunikasi),” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (14/12).

    Mardani mengatakan dalam komunikasi itu menyatakan partainya siap bekerja sama dengan Pramono dan Rano Karno di Jakarta. Apalagi, kata Mardani, Ketua DPRD Jakarta saat ini dipimpin Khoirudin yang merupakan kader PKS.

    (ial/ygs)

  • Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all

    Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak terjadi di Malaysia.

    Kebanyakan, persoalan yang dihadapi adalah PMI ilegal.

    “Malaysia itu paling berat, paling banyak permasalahan PMI-nya karena dia negara tetangga Indonesia. Terutama PMI Ilegal banyak sekali,” kata Kurniasih kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2024).

    Selain itu, di Malaysia pun banyak terjadi kekerasan, kejahatan ilegal, dan sebagainya yang menimpa PMI.

    Persoalan tersebut dipicu dari mudahnya PMI masuk ke Malaysia karena berbatasan langsung dengan Indonesia.

    Bahkan untuk masuk ke Malaysia, WNI tak perlu visa.

    Berbeda dengan PMI yang bekerja di Jepang, semua orang harus menggunakan visa.

    Dengan begitu, orang sudah terseleksi ketat untuk masuk ke Negeri Sakura.

    “Sedangkan di Jepang PMI kita sangat sedikit permasalahannya dibandingkan negara lain. Tampak aman nyaman bekerja dengan serius di Jepang karena memang kualitas dan standar kerja di Jepang tinggi sekali dan sangat disiplin ya. Jadi saya juga tenang dengan PMI yang ada di Jepang,” ucapnya.

    Kurniasih pun melihat kualitas PMI yang pulang dari Jepang cukup baik.

    “Karena itu semestinya bisa bekerja dengan baik di Indonesia atau berdikari membuat usaha sendiri bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur serta menjadi  pengusaha berbagai bidang,” ucapnya.

    Selain itu, anggota DPR dari fraksi PKS ini mengingatkan agar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang merekrut tenaga kerja dan mengirimkannya ke Jepang jangan hanya terima uangnya saja.

    “Saya mau para LPK tersebut bukan hanya merekrut dan mendidik, tetapi juga harus bertanggung jawab memonitor tenaga kerjanya selama bekerja di Jepang bahkan bertanggung jawab pula sampai pulang kembali mereka ke Indonesia. Itulah LPK yang baik yang jadi harapan saya,” tegasnya.

    Dengan begitu, Kurniasih yakin tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya Jepang akan jauh lebih baik  dan ikut mengisi pembangunan baik di Jepang maupun di Indonesia.

    Masih mengenai PMI di Jepang, Kurniasih akan terus memonitor para PMI tersebut agar bisa diswadayakan lebih lanjut di Indonesia.

    Misalnya dipakai sebagai tenaga di IKN Kalimantan.

    “Dengan kualitas yang tinggi diperolehnya dari Jepang mestinya kita memiliki SDM yang baik untuk membangun ibu kota negara Nusantara nantinya. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Pemerintah agar dipakai di IKN para alumni PMI dari Jepang,” ucapnya.

    Sementara itu, bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.

  • Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak Bandung 15 Desember 2024

    Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak Bandung 15 Desember 2024

    Berpotensi Jadi Polemik, DPRD Dorong Seluruh Pemda Jabar Gencarkan Sosialisasi Opsen Pajak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Iwan Suryawan mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk menggencarkan sosialisasi penerapan
    opsen pajak
    yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
    Iwan menyebut, pemberlakuan opsen pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ini dapat memicu polemik di kalangan masyarakat bila tidak dibarengi sosialisasi secara masif.
    “Pemerintah daerah harus membuat skema sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami pentingnya pajak dan manfaatnya. Sehingga, tidak ada protes di tengah tantangan ekonomi yang masih berat,” ucap Iwan, saat ditemui di Kantor DPD PKS Kota Bogor, Minggu (15/12/2024).
    Iwan menjelaskan, opsen pajak yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu sebesar 66 persen untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
    Artinya, kata Iwan, ada peningkatan pajak yang harus dibayar masyarakat untuk kendaraannya.
    Masih kata Iwan, dengan pemberlakuan opsen pajak ini maka akan ada penurunan pagu biaya PKB dan BBNKB.
    “Justru dengan opsen pajak ini berpotensi meningkatkan PAD kabupaten dan kota karena Pemda akan memperoleh bagian pajak PKB dan BBNKB secara langsung sebesar 66 persen dari total pajak terutang,” sebutnya.
    Iwan berujar, penerapan opsen pajak ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga lebih mandiri.
    ”
    Opsen pajak
    ini memberikan kabupaten dan kota akses langsung terhadap PAD mereka. Namun, pemerintah harus memastikan hasil pajak ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” bebernya.
    Iwan menekankan pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
    Ia pun berharap Pemkot Bogor segera merancang langkah-langkah strategis agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut demi pemerataan pembangunan di wilayahnya.
    “Yang terpenting adalah pengelolaannya. Pajak itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Peran pemerintah adalah memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkas dia.
    Pemerintah akan menerapkan dua pajak tambahan baru, yaitu
    opsen pajak kendaraan
    bermotor (PKB) dan opsen bea balik kendaraan bermotor (BBNKB) mulai 5 Januari 2025.
    Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
    Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya opsen PKB dan opsen BBNKB.
    Berdasarkan Pasa 83 ayat (1), tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    JAKARTA – Partai baru besutan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera dideklarasikan. Anis Matta, yang juga pernah menjadi Presiden PKS akan menjabat ketua umum. Sementara, Fahri akan mengisi posisi wakil.

    Beredar kabar bahwa deklarasi akan dilakukan pada tanggal 10 November. Namun hal ini dibantah oleh salah satu pendiri Partai Gelora Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, deklarasi baru akan dilakukan jika Partai Gelora sudah berbadan hukum.

    “Nanti, kalau sudah resmi jadi partai politik berbadan hukum. Sekarang masih ada tahapan-tahapan yang masih diproses,” ujarnya saat dihubungi VOI di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

    Menurut Mahfudz, kabar deklarasi tersebut tidak benar. Sebab, di tanggal tersebut hanya ada acara silaturahmi nasional, bukan untuk menggelar deklarasi.

    “Tanggal 10 acara silaturahmi nasional saja. Para penggagas dari berbagai provinsi. Sekalian ngopi bareng memperingati hari pahlawan,” lanjutnya.

    Wacana gabungnya Deddy Mizwar

    Salah satu nama yang digadang-gadang akan hijrah ke Partai Gelora adalah politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar. Namun, lagi-lagi hal ini tidak dijawab secara tegas benar atau tidaknya tersebut oleh Mahfudz.

    “Gelora belum lakukan rekrutmen ataupun pendaftaran anggota. Nanti setelah deklarasi resmi, baru dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar sudah secara gamblang menyebut dirinya akan segera menandatangi akte sebagai tanda bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    “Belum bisa berbicara banyak. Kalau tiba-tiba ada bom kan enggak jadi. Tanggal 9 saya (tanda tangan akte),” ucapnya.

    Terkait dengan kabar dirinya belum mengundurkan diri secara resmi dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Deddy membantah hal tersebut. Sebab, dirinya sudah mengirimkan surat.

    Deddy mengaku hijrah lantaran diajak oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut dia, komunikasi dirinya dengan kedua tokoh tersebut sudah terjalin saat masih dalam bentuk organisasi Garbi.

    “Ya, sama Pak Anis sama Pak Fahri. Ya, sebelum partai, saat masih Garbi kita sudah bicara. Mulai dari Garbi kita sudah bertemu,” jelasnya.

    Seberapa tangguh Partai Gelora?

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh kader PKS yang hijrah ke Partai Gelora akan memiliki dampak secara elektoral di 2024.

    Namun, Ujang menilai jika Partai Gelora di bawah kepemimpinan Anis Matta mampu membajak kader militan di PKS, maka Partai Gelora akan besar dan mampu bersaing. Namun, hal ini juga kembali kepada para penggagas Gelora dalam mengurus partai.

    “Tergantung strategi apa yang digunakan mereka. Jadi banyak faktor agar mereka bisa bersaing di 2024. Tokoh kawakan saja tidak cukup untuk membesarkan Partai Gelora. Perlu merekrut tokoh-tokoh hebat lain di tingkat nasional dan daerah,” kata Ujang.

    “Agar ketokohannya menyebar dan merata. Perlu juga didukung oleh kekuatan finansial dan jaringan jika Gelora ingin besar,” tambahnya.

    Menurut Ujang, Pilkada 2020 bisa dimanfaatkan oleh Partai Gelora sebagai ajang sosialisasi. Ajang untuk memanaskan mesin partai dan juga pembuktian. Di Pilkada 2020 Partai Gelora jelas tak bisa mengusung calon sendiri, sebab tak memiliki suara di Pileg 2019. Jadi harus didukung oleh partai lain.

    “Harus mendompleng ke partai lain jika ada kadernya ingin maju Pilkada. Pilkada akan dijadikan momentum cek ombak bagi Partai Gelora untuk melihat respon publik dalam rangka persiapan 2024,” ucapnya.

  • Kado Istimewa HUT BRI ke-129 Buat Milenial Wujudkan Rumah Idaman Lebih Cepat – Page 3

    Kado Istimewa HUT BRI ke-129 Buat Milenial Wujudkan Rumah Idaman Lebih Cepat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Harapan para milenial untuk memiliki rumah idaman lebih cepat bukan lagi sekadar impian. Dalam rangka memperingati HUT BRI yang ke-129, BRI menghadirkan Program Spesial KPR BRI dengan bunga mulai 2,29% dan tenor hingga 25 tahun.

    Program spesial ini tentu menjadi momentum penting untuk memastikan langkah awal untuk masa depan yang lebih nyaman di rumah sendiri. Bila memproses lebih awal, bukan tak mungkin tahun baru mendatang bisa akad rumah baru atau malah bisa langsung menempati rumahnya.

    Seperti kita tahu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu solusi terbaik untuk memiliki rumah idaman, memungkinkan kamu untuk membeli rumah dengan sistem cicilan yang lebih terjangkau dan juga uang muka yang disesuaikan dengan kemampuan.

    Memilih KPR bukan hanya membandingkan suku bunga dan tenor pinjaman, tetapi juga perbankan dengan reputasi baik dan pelayanan nasabah yang memadai untuk memastikan proses berjalan lancar dan surat-surat rumah berharga berada di tangan yang aman sampai bisa nasabah miliki setelah menyelesaikan KPR.

    Reputasi KPR BRI tentu tak perlu diragukan lagi. Sebagai bank terbesar di Indonesia, BRI sudah terbukti menawarkan layanan terpercaya dengan beragam pilihan suku bunga serta kemudahan akses untuk membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki rumah.

    Menyambut HUT BRI ke-129 kali, ada dua program Spesial KPR BRI yang bisa kamu nikmati:

    1. Paket HUT 1

    Paket HUT 1 ini ditujukan bagi 7 tujuan penggunaan, diantaranya;

    Baru (primary) dari Developer PKS BRI
    Pembelian Baru Ready Stock Non Developer PKS BRI
    Pembelian bekas khusus properti yang berada di dalam lingkungan
    Perumahan Developer
    Renovasi
    Pembelian bekas dari Property Agent PKS

    Take Over Top Up dan Top Up

    Adapun suku bunga yang ditawarkan terdiri dari 6 pilihan

    2,29% fixed 1 tahun, minimum tenor 5 tahun lalu counter rate

    3,69% fixed 2 tahun, minimum tenor 5 tahun lalu counter rate

    3,69% fixed 3 tahun, minimum tenor 12 tahun lalu counter rate

    4,29% fixed 3 tahun, minimum tenor 10 tahun lalu counter rate

    5,29% fixed 5 tahun, minimum tenor 12 tahun lalu counter rate

    6,29% fixed 5 tahun, minimum tenor 7 tahun lalu counter rate

    2. Paket HUT 2

    Paket HUT 1 ini ditujukan bagi 3 tujuan penggunaan, diantaranya;

    Pembelian bekas  (selain dari properti di dalam lingkungan Perumahan Developer)
    Pembangunan 

    Take over only (Tanpa Top Up)

    Adapun suku bunga yang ditawarkan terdiri dua pilihan.

    7.50% fixed 3 tahun, minimum tenor 5 tahun lalu counter rate
    8.00% fixed 5 tahun, minimum tenor 8 tahun lalu counter rate

    Paket HUT 1 maupun 2 menawarkan program uang muka mulai 0% atau sesuai ketentuan LTV BI. Adapun maksimum Tenor Kredit adalah 25 Tahun untuk Fix Income dan 20 Tahun untuk Non Fix Income.

    Sebelum mengajukan KPR BRI, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan agar pengajuan lancar dan auto-approved. Pastikan rekam jejak keuangan kamu bersih. Memiliki keuangan yang stabil dengan rasio utang atau pinjaman rendah dibandingkan pendapatan. Lengkapi semua dokumen sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

    Kamu juga bisa mengajukan KPR dengan cepat dan mudah secara online melalui homespot.id. Di platform online tersebut, kamu bisa langsung melakukan pencarian rumah, membandingkan harga hingga menggunakan kalkulator KPR.

    Tak perlu berlama-lama lagi, segera wujudkan memiliki rumah idaman lebih cepat dengan KPR BRI spesial HUT BRI ke – 129.

    #KPRBRI #MudahCepatPunyaRumah

     

    (*)

  • Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

    Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

    Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

    Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

    Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan. 

    Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

    “Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

    Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

    “Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

    Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

    Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

    “Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang. 

    Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai. 

    Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

    “Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

  • Datang ke Markas PBB, Fraksi PKS Perjuangkan Nasib Anak-anak Gaza

    Datang ke Markas PBB, Fraksi PKS Perjuangkan Nasib Anak-anak Gaza

    loading…

    Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mendatangi Markas Besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen dan memperjuangkan nasib anak-anak di Gaza, Palestina. Foto/istimewa.

    JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR kembali mendatangi Markas Besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen. Delegasi Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini bertemu dengan Perwakilan Khusus Sekjen PBB (SRSG) untuk Isu Kekerasan terhadap Anak atau Special Representatives of Secretary General for Violence Against Children.

    Delegasi Fraksi PKS terdiri dari Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi I Habib Idrus Al Jufri, anggota Komisi V Yanuar Arif Wibowo, anggota Komisi VI Ismail Bachtiar, anggota Komisi XII Meitri Citra Wardani dan Muhammad Haris, serta anggota Komisi XIII Meity Rahmatia, bertemu dengan Pablo Espienella dari Kantor Perwakilan Khusus Sekjen PBB.

    Delegasi disambut oleh Duta Besar LBBP Wakil Tetap RI untuk PBB New York/Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan didampingi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB New York Duta Besar Hari Prabowo.

    Pertemuan yang diselenggarakan di PBB New York ini membahas agenda perlindungan anak dari kekerasan khususnya dari konflik dan peperangan. Secara khusus delegasi mengangkat nasib anak-anak Palestina yang menjadi korban agresi Israel di Gaza, Rafah, dan Tepi Barat.

    Dalam sambutannya, Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS DPR memiliki kepedulian yang besar terhadap dalam upaya perlindungan anak-anak dari kekerasan atas nama apa pun.

    “Dalam konteks tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi dan terus mendukung Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Kekerasan terhadap Anak yang sesuai mandat PBB bekerja melakukan pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

    Secara khusus, Fraksi PKS memperjuangkan nasib anak-anak Palestina dari kekejaman Israel yang menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina sudah menewaskan lebih dari 42.800 korban jiwa warga sipil Palestina, di mana 14.000 korban tewas adalah anak-anak. Sementara itu, ribuan anak lainnya harus menanggung luka fisik maupun psikis.

    Data yang dihimpun War Chield Alliance menyebutkan lebih 16.000 anak di Gaza telah menjadi yatim sejak agresi Israel Oktober 2023. Sementara itu lebih dari 17.000 anak di Gaza terpisah dari orang tuanya di tenda-tenda pengungsian. Mereka mengalami depresi dan stres yang mendalam atas kekejaman Israel.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (14/12/2024). Berita mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan nasional menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Pramono Anung dan Rano Karno yang segera membentuk tim transisi 100 hari kerja, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar X PPP yang akan dipercepat, hingga PKS yang setuju untuk evaluasi sistem pilkada.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    2. Menang Pilgub Jakarta, Pramono Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja
    Pramono Anung mengatakan akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya. Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Pramono menyampaikan itu karena dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan memenangi Pilgub Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    3. Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar
    Selain berita Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    4. Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
    Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    5. PKS Setuju Evaluasi Sistem Pilkada yang Diusulkan Presiden Prabowo
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.

    Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.