Xcloud.id

partai: PKS

  • Gerindra jadi parpol paling informatif berdasarkan Anugerah KIP 2024

    Gerindra jadi parpol paling informatif berdasarkan Anugerah KIP 2024

    ini menjadi motivasi ke depan, dan kami berharap ini terus konsisten dilakukan tidak hanya 1-2 tahun, tetapi juga seterusnya

    Jakarta (ANTARA) – Partai Gerindra menjadi partai politik (parpol) paling informatif berdasarkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat.

    Partai Gerindra menempati posisi pertama dalam kategori partai politik informatif, dan mengungguli Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, serta Partai Demokrat.

    “Kami dari Partai Gerindra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi Informasi Pusat. Alhamdulillah kami di tahun 2024 ini kembali mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai partai yang paling informatif, dan ini bukan yang pertama,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo ditemui usai acara Anugerah KIP 2024, di Jakarta, Selasa (17/12) malam.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat bagi seluruh kader Partai Gerindra di seluruh tanah air untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik, dan semakin dekat maupun dicintai oleh masyarakat karena keterbukaan partainya tersebut.

    “Tentunya ini menjadi motivasi ke depan, dan kami berharap ini terus konsisten dilakukan tidak hanya 1-2 tahun, tetapi juga seterusnya,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    Manfaat dan Mudarat Pilkada Langsung di Mata Mereka Penentu Kebijakan

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Menurutnya, sistem politik pilkada langsung yang sudah berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.

    Tito menilai, sistem Pilkada langsung memang bermanfaat bagi partisipasi demokrasi, tetapi juga memiliki sisi negatif.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya dalam posisi akan ikut dalam pembahasan bersama seluruh otoritas. Ia yakin hal ini akan mengundang pro dan kontra.

    “Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat. Kita terbuka untuk membahasnya. Namun semua sisi harus dilihat,” ucapnya, ketika dihubungi VOI, Jumat (8/11/2019).

    Namun, Mardani mengamini ada beberapa yang memang harus diperbaiki dalam sistem pilkada langsung. Hal ini berkaitan dengan masa kampanye yang dirasa terlalu lama.

    “Biaya masih tinggi, money politic masih ada. Tapi hasilnya legitimasi kuat karena dipilih langsung dan bertanggung jawab langsung pada masyarakat. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani setuju dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengevaluasi gelaran Pilkada langsung. Menurut dia, gelaran pilkada langsung lebih banyak mudaratnya, seperti maraknya politik uang.

    “Sebetulnya dari sisi DPR kan sudah lama lihat pilkada langsung. Ini banyak mudaratnya,” kata Arsul di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (7/11).

    Namun, Arsul juga tak memungkiri jika pilkada langsung itu turut memberikan manfaat. Salah satunya, hak rakyat untuk memilih secara langsung para calon kepala daerahnya masing-masing terjamin.

    Atas dasar itu, Arsul menyarankan agar DPR segera melakukan penelitian secara empiris dan akademik terkait penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diselenggarakan sejak 2005. Penelitian itu bisa menjadi dasar untuk mengidentifikasi manfaat atau mudarat yang ditimbulkan dari gelaran tersebut.

    Arsul tak menampik politik berbiaya tinggi menjadi patologi yang kerap muncul dalam gelaran Pilkada secara langsung.

    “Kalaupun ada istilahnya ‘hengki pengki’ politik daripada dengan katakanlah membiayai Pilkada yang harus mencakup sekian luas wilayah dan masyarakat, itu saya yakin pilkada nggak langsung jauh lebih rendah,” jelasnya.

    Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tetap konsisten menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat.

    “Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung,” kata Ace.

    Ace mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan penyelenggaraan pilkada dievaluasi guna mencari pemimpin daerah terbaik. Namun, menurut dia, pilkada secara langsung masih tetap berdampak positif, karena langsung menampung suara rakyat.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyatakan ingin mengkaji pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini berangkat dari maraknya politik uang.

    “Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati mana berani dia,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

    Sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kata Tito, dia merasa tak kaget dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah terduga korupsi yang selama ini marak terjadi. Hal ini karena mahalnya biaya politik yang dibutuhkan oleh seorang calon bupati.

    “Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT, penangkapan-penangkapan kepala daerah buat saya it’s not a surprise for me,” kata Tito.

    “Apa benar ‘saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa’, terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya,” lanjutnya.

  • Stasiun MRT dan KRL Jakarta Kota Bakal Terhubung

    Stasiun MRT dan KRL Jakarta Kota Bakal Terhubung

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) dan PT MRT (Perseroda) sepakat menjalin kerja sama mengintegrasikan Stasiun MRT Jakarta Kota dan Stasiun KAI Kota. Eksekutif Vice President Daop 1 Jakarta PT KAI, Yuskal Setiawan menyebut, penandatanganan kerja sama (PKS) dengan MRT penting dilakukan untuk mendukung integrasi antar moda.

    “Kami dari PT Kereta Api sangat mendukung PSN serta mendukung bagaimana terciptanya integrasi antar moda, khususnya di Jakarta Kota,” ungkap Yuskal dalam acara PKS integrasikan Stasiun MRT Jakarta Kota dan Stasiun KAI Kota di Galeri MRT, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Ia menuturkan, kurang lebih ada seluas 716 meter persegi yang dikerjasamakan untuk mendorong integrasi antar moda di Jakarta Kota. Adapun kerja sama ini juga dilakukan secara non-komersil.

    “Berharap ini juga bisa bermanfaat untuk para pengguna jasa kereta api dan juga MRT dan semua pengguna jasa transportasi umum,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Tuhiyat mengungkap, PKS yang dilakukan hari ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan stasiun MRT dan KAI. Ia menyebut, PKS hari ini menjadi satu langkah sinergi antara BUMN dan BUMD.

    Tuhiyat mengaku kerja sama yang dilakukan hari ini dapat mengurangi risiko yang menghambat kerja pembangunan, di mana ia mengaku seringkali dihambat dengan urusan pembebasan lahan yang dimiliki pihak swasta.

    “(Dengan kerjasama) Kita lebih mudah melakukan kerja sama untuk melakukan pembebasan lahan, khususnya yang terkait dengan kerja sama integrasi transportasi publik,” jelasnya.

    Adapun kerjasama tersebut mencakup tentang pemanfaatan sebagian lahan milik PT KAI (Persero) di Stasiun Jakarta Kota kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota.

    Saat ini, MRT sendiri ada dalam tahap pembangunan fase 2A yang akan menyambungkan Stasiun Bundaran HI ke Jakarta Kota. Secara aktual pembangunan fase 2A sudah mencapai 42,97%. Adapun pembangunan proyek fase 2A ini dibagi menjadi 3.

    Pertama, progres CP201 sepanjang Bundaran HI, Thamrin, Monas, dan Harmoni, yang saat ini progresnya mencapai 83,64%. Kedua, CP202 meliputi Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, mencapai 41,55%. Ketiga CP203 meliputi Mangga Besar, Glodok, Mangga Dua, dan Kota mencapai 64,87%.

    (acd/acd)

  • Akurasi hitung cepat Voxpol dekati “real count” KPU di beberapa daerah

    Akurasi hitung cepat Voxpol dekati “real count” KPU di beberapa daerah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan akurasi hasil hitung cepat atau quick count Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan akurasi yang tinggi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Pangi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mencontohkan Pilkada Jakarta, di mana Voxpol berhasil melakukan quick count dengan data yang hampir mendekati real count oleh KPU DKI Jakarta.

    Menurut dia, Voxpol menyampaikan data per Kamis (28/11) pukul 09.19 WIB dengan total suara masuk 100 persen.

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono memperoleh 39,33 persen, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto 10,56 persen, dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno 50,03 persen.

    “Data itu sangat mendekati hasil rekapitulasi suara KPU Jakarta,” katanya.

    Diketahui KPU DKI Jakarta telah melakukan rekapitulasi suara. Adapun rinciannya, yaitu pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapat 1.718.160 suara atau 39,40 persen, pasangan Dharmakun Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen, dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih 2.183.239 suara atau 50,07 persen.

    Lebih lanjut, Pangi juga mengatakan hitungan cepat yang dilakukan Voxpol pada Rabu (27/11) hingga pukul 21.06 WIB telah menerima 100 persen suara untuk Pilkada Serentak 2024 di Kota Depok, Jawa Barat.

    Perolehan suara calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 1 lmam Budi Hartono-Ririn Farabi A Rafiq lebih rendah dibandingkan rival mereka, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah.

    Berdasarkan hitung cepat Voxpol, pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meraih 46,81 persen suara, tertinggal sekitar enam persen dari pasangan nomor urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmanysah, yang memperoleh 53,19 persen suara.

    Data itu hampir sama dengan hasil rekapitulasi suara oleh KPU Depok yang menetapkan Supian Suri-Chandra Rahmansyah unggul dengan merengkuh 451.785 suara atau 53,24 persen. Sementara Imam-Ririn memperoleh 396.863 suara atau 46,76 persen.

    Kondisi serupa juga terjadi di Pilgub Sumatera Barat.

    KPU Sumatera Barat telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilgub Sumbar 2024. Hasilnya, pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy unggul dengan peroleh suara 77,12 persen, sementara pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar mendapat 22,88 persen suara.

    Angka itu mendekati hitungan Voxpol. Hitungan cepat yang dilakukan Voxpol pada Rabu (27/11) hingga pukul 21.06 WIB telah menerima 100 persen suara untuk Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatra Barat.

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat nomor urut 1 Mahyeldi dan Vasko Ruseimy mendapat suara 77,99 persen, sedangkan Epyardi Asda dan Ekos Albar memperoleh suara 22,01 persen. Data itu diambil dari sampel yang berasal dari 19 wilayah.

    Berikutnya, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPU Tanah Datar, Eka-Ahmad memperoleh 85.692 suara atau 52,48 persen, mengungguli Richi Aprian dan Donny Karsont yang meraih 77.595 suara atau 47,52 persen.

    Angka itu nyaris sama dengan hasil hitung cepat Voxpol yang menempatkan Eka Putra-Ahmad Fadly 52,09 persen dan Richi Aprian-Donny Karsont mendapat 47,91 persen.

    Kemudian, KPU Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menggelar pleno rekapitulasi peroleh suara, baik di tingkat daerah maupun provinsi. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Ansy Lema-Jane Suryanto meraih 873.524 suara atau 32,47 persen, Melki Laka Lena-Jhoni Asadoma dengan 1.004.055 suara atau 37,33 persen dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu 812.353 suara atau 30,20 persen.

    Sementara, data Voxpol mengungkapkan hasil hampir serupa di mana Ansy Lema-Jane Suryanto memperoleh 33,53 persen suara, Melki Laka Lena-Jhoni Asadoma dengan 36,22 persen suara dan Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu 30,25 persen suara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Dipecat PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Gabung ke PKS

    Bisnis.com, JAKARTA–Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka disarankan masuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar setelah dipecat PDI Perjuangan (PDIP).

    Direktur Riset Populi Center, Usep Achyar mengatakan bahwa partai yang mungkin masih membuka peluang untuk Jokowi dan Gibran hanya PKS dan Partai Golkar.

    Dia menilai bahwa PKS dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka untuk siapapun dan tidak dikuasai perseorangan, sehingga peluang Jokowi dan Gibran sangat besar untuk masuk ke partai tersebut.

    “Sebenarnya partai yang benar-benar telah menerapkan demokrasi itu hanya Golkar dan PKS karena mereka tidak dikuasai oleh satu keluarga saja,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/12).

    Usep juga mengemukakan tidak menutup kemungkinan Jokowi dan Gibran nantinya bakal masuk ke satu partai yang sama dan menguasai partai tersebut.

    “Kalau nanti Gibran dipilihkan partai oleh Jokowi, dia pasti bakal ikut,” katanya.

    Kendati demikian, menurut Usep, bisa saja Jokowi tetap memilih tidak berpartai, namun hanya mendorong anak dan mantunya agar masuk ke partai politik.

    “Tapi belum tentu juga Jokowi akan tetap berpolitik, tetapi hanya mendorong semua anak-anaknya agar mulus masuk ke partai politik,” ujarnya.

  • Airlangga: Penerapan PPN 12% Bukan Kemauan Pemerintah

    Airlangga: Penerapan PPN 12% Bukan Kemauan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa hanya mematuhi undang-undang saat menaikkan tarif PPN jadi 12%. Dia bahkan menyebut bahwa kenaikan PPN bukan keinginan pemerintah.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah hanya mematuhi penetapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal ini dia sampaikan usai mengantar Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Kairo, Mesir, di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12/2024).

    “Pertama, PPN tahun depan kan yang tentukan itu UU, dan UU itu adalah hampir seluruh fraksi [DPR] kecuali PKS, yang tentukan bukan pemerintah kan,” ujar Airlangga kepada wartawan.

    Meskipun begitu, dia memastikan pemerintah telah mengeluarkan paket insentif untuk menjaga kondisi kelas menengah imbas penerapan tarif PPN 12% pada 1 Januari 2025 mendatang.

    “Pemerintah sudah keluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah, kan banyak insentif diberikan misalnya listrik 50% untuk pengguna 2.200 Watt ke bawah,” katanya.

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa untuk penerima manfaat insentif diskon listrik 50% yang terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 VA selama dua bulan itu menyasar 81,4 juta masyarakat atau 97% dari pelanggan listrik.

    Tidak hanya itu, dia melanjutkan insentif lainnya adalah PPN ditanggung pemerintah (DPT) untuk barang pokok penting seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula. Sehingga, Airlangga mengklaim insentif itu mampu menunjang daya konsumsi ke depan.

    “Komoditas ini [dipakai] untuk UMKM dan yang sering dipakai masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir dan minyakita, itu kan sekarang ppn 11% jadi tidak naik, 1% pemerintah yang tanggung,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melanjutkan di sektor lainnya, seperti sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang tidak dikenakan PPN.

    Namun demikian, dengan catatan pemerintah lebih berfokus untuk mengenakan PPN terhadap sektor tersebut secara khusus yang masuk dalam kategori barang mewah.

    “[Sekolah internasional] itu kan rata-rata Rp70 juta per tahun, kemudian untuk treatment rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi dikenakan juga,” pungkas Airlangga.

  • Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat

    Jejak Karier Jokowi Bersama PDI-P: Dari Wali Kota, Presiden dan Kini Dipecat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai, Senin (16/12/2024).
    Pemecatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P.
    Surat tersebut sudah ditetapkan sejak tanggal 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun, Senin (16/12/2024).
    Melalui surat pemecatan ini, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar partai banteng. Jokowi juga dilarang mengatasnamakan PDI-P untuk berkegiatan atau menduduki jabatan tertentu.
    “Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI-P tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan oleh saudara Jokowi,” kata Komarudin.
    Jokowi bukanlah orang baru di PDI-P. Perjalan panjang karier politiknya hingga menjadi presiden 2 periode tidak terlepas dari peran PDI-P sebagai partai yang menaunginya.
    Lantas bagaimana rekam jejak Gibran bersama PDI-P sampai akhirnya dipecat? Berikut rangkumannya.
    Diketahui, debut pertama kebersamaan Jokowi dan PDI-P dimulai saat Pilkada Solo 2005. Ketika itu, Jokowi yang berstatus kader PDI-P maju menjadi calon wali kota bersama FX Hadi Rudyatmo.
    Pasangan itu pun sukses memenangkan kontestasi, walaupun hanya didukung oleh PDI-P, menumbangkan tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang berlaga.
    Dua kader PDI-P ini pun akhirnya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta untuk masa jabatan 2005-2010. Dari sini, Jokowi mulai dikenal oleh khalayak luas, popularitas pun melesat tajam karena kegemarannya blusukan.
    Tak jarang warga bisa menjumpai Jokowi sedang berada pasar, jalanan dan perkampungan. Popularitas ini pun kemudian dimanfaatkan Jokowi dan PDI-P untuk kembali berlaga pada Pilkada Solo 2010.
    Jokowi yang kembali disandingkan dengan FX Rudy kembali menang. Mereka pun dilantik lagi sebagai wali kota dan wakil wali kota untuk masa jabatan 2010-2015.
    Belum tuntas masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Jokowi ditugaskan PDI-P untuk menjadi kandidat di Pilkada Jakarta 2012. Jokowi pun mundur dari jabatannya demi menjadi calon gubernur Jakarta.
    Saat itu, PDI-P yang berkoalisi dengan Gerindra menduetkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk bersaing melawan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.
    Duet kader PDI-P dan Gerindra itu pun keluar sebagai pemenang. Jokowi dan Ahok kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.
    Sosok Jokowi pun semakin menjadi tenar karena posisinya sebagai gubernur di Ibu Kota Negara. Banyaknya pemberitaan soal Jokowi berkunjung ke pasar dan pemukiman warga, bahkan masuk ke gorong-gorong Ibu Kota, membuatnya semakin banyak dikenal publik.
    Melihat semakin tingginya elektabilitas Jokowi, PDI-P mengutusnya untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Jokowi pun siap untuk menjalankan perintah partai dan mundur dari posisi “DKI 1”, meski baru 2 tahun menjabat.
    “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi saat blusukan ke kawasan Marunda, Jakarta Utara, 14 Maret 2014.
    PDI-P pun membentuk koalisi bersama PKB, Nasdem dan Hanura untuk mengusung Jokowi sebagai calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2014. Jokowi dipasangkan dengan politisi senior Golkar sekaligus Wakil Presiden (Wapres) ke-10 Jusuf Kalla (JK).
    Jokowi-JK pun berhadapan dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP dan PBB. Gabungan partai ini menamakan diri Koalisi Merah Putih.
    Kebersamaan PDI-P dan Jokowi dalam Pemilu lagi-lagi membuah hasil yang memuaskan. Jokowi-JK menang atas Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.
    Jokowi pun kemudian menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 5 tahun penuh untuk periode 2014-2019. Namun, melejitnya karier politik Jokowi tak hanya berhenti sampai sini.
    Menjelang Pilpres 2019, PDI-P lagi-lagi memutuskan untuk mengusung Jokowi sebagai Capres. Kali ini, Jokowi disandingkan dengan Ma’ruf Amin, seorang kiai yang saat itu dikenal sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Sedangkan lawannya adalah Prabowo yang berpasangan dengan anaknya buahnya di Gerindra, yakni Sandiaga Uno.
    Tetapi, kemenangan rupanya masih berpihak kepada Jokowi dan PDI-P. Jokowi-Ma’ruf yang diusung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB, mendapatkan 55,5 persen suara.
    Sedangkan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, hanya memperoleh perolehan 44,5 persen suara.
    Menjelang Pilpres 2024, keretakan hubungan Jokowi dan PDI-P muncul, seiring dengan kabar Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo.
    Tak lama kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Aturan yang diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman -adik ipar Jokowi- ini membuka jalan untuk Gibran mencalonkan diri.
    Setelahnya, Prabowo kemudian mengumumkan bahwa Gibran akan menjadi Cawapresnya. Pendaftaran pun dilaksanakan pada Rabu (25/10/2023).
    Sejalan dengan itu, Jokowi pun memberi restu kepada putra sulungnya untuk berlaga bersama Prabowo di Pilpres 2024. Menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution bahkan secara terbuka menyatakan dukungan buat kakak iparnya itu.
    Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Jokowi telah meninggal partai yang selama ini membersamainya.
    “Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (29/10/2023).
    Meski begitu, PDI-P tak langsung mengambil sikap terhadap Jokowi, Gibran dan Bobby, walaupun dianggap tidak tegak lurus dengan instruksi partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    PDI-P baru memutuskan untuk memecat Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden selesai dan Gibran telah resmi menduduki posisi Wapres RI, Senin (16/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Reni Astuti kunjungi korban banjir dan memberikan bantuan sembako di Desa Gempol Klutuk Kec. Tarik, Senin (16/12/2024).

    Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyempatkan berkegiatan dengan anak-anak muda untuk memberikan edukasi dan semangat supaya terus memiliki potensi.

    Kata Reni Astuti meski banjir teratasi jangan sampai pendidikan dan kesehatan masyarakat masih terganggu.

    “Termasuk ekonomi masyatakat juga tetap menggeliat. Semoga sedikit bantuan yang ada, bisa meringankan beban saudata-saudata semuanya,” ucapnya.

    Komisi V yang mitra kerjanya dengan kementerian yang membidangi masalah infrasruktur akan dilaporkan kondisi yang ada. “Infrastruktur yang mengalami kerusakan akan kami laporkan agar ekonomi masyarakat tetap menggeliat,” imbuhnya.

    Politisi PKS itu juga berkeinginan anak-anak Indonesia, termasuk korban banjir tidak ada yang putus sekolah bisa menyelesaikan sekolahnya setidaknya di tingkag menengah atas atau SMA seserajat.

    Masih kata Reni, dari pendidikan yang ditempuh anak-anak, akan punya skill sehingga dia bisa mandiri, bisa bekerja dan membantu serta mengangkat derajat keluarganya.

    “Ayo di Sidoarjo kalau bisa zero putus sekolah untuk anak-anak. Jangan sampai di sekitar kita ada anak-anak yang putus sekolah. Mari kita bantu dan diperhatikan. Sebagaimana di UUD 1945 pendidikan adalah hak bagi warga negara Indonesia,” paparnya. (isa/but)

  • 6 Nama Ini Diprediksi Masuk Bursa Pengganti Yana D Putra

    6 Nama Ini Diprediksi Masuk Bursa Pengganti Yana D Putra

    JABAR EKSPRES – Setelah keberhasilan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya-Yana D Putra, yang meraih 89,3 persen suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, perhatian kini beralih kepada siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Bupati Ciamis setelah kepergian Yana D Putra. Yana, yang meninggal dunia pada 25 November 2024 di RS Borromeus Kota Bandung, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat dan tim relawannya.

    Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025, dan ini menjadi momen penting bagi partai pengusung serta tim relawan untuk menentukan sosok yang tepat untuk melanjutkan perjuangan Yana. Koordinator Barisan Tim Relawan Yana D Putra (Baraya), KH Wawan Abdul Malik Marwan, menyatakan bahwa mereka menginginkan sosok yang tidak hanya dapat meneruskan visi dan misi Almarhum, tetapi juga dapat bersinergi dengan tim relawan yang telah berjuang bersama Yana.

    BACA JUGA: Mau Buat Konten Transisi Menarik? Ini Dia Tipsnya!

    Wawan menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang diharapkan dari calon pengganti Yana. Pertama, sosok tersebut harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan tim Baraya. Kedua, jika memungkinkan, mereka sangat mendukung istri Yana, Gitta Griselda Jamil, untuk menggantikan posisi suaminya. “Hubungan emosional yang sudah terbangun dengan tim relawan diharapkan dapat terus berlanjut,” ujar Wawan.

    Namun, jika Gitta tidak dapat mengambil posisi tersebut, Wawan menegaskan pentingnya menghargai partai yang mengusung Yana, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). “Siapa pun yang menjadi pengganti Yana, harus berasal dari partai yang sama, terutama PAN,” tambahnya.

    Dari kriteria yang telah ditetapkan, terdapat beberapa nama yang dianggap layak untuk menggantikan Yana. Di internal PAN, terdapat Gitta Griselda Jamil, Asep Rahmat, dan Komar Hermawan, yang semuanya adalah anggota DPRD Ciamis. Selain itu, ada juga calon dari partai lain yang diusung, seperti Pepi dari Partai Nasdem dan Didi Sukardi dari PKS. Dari luar partai, H Syarif, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Ciamis, juga menjadi salah satu kandidat yang diperhitungkan.

    Berikut adalah bursa daftar calon Wakil Bupati Ciamis Periode 2024-2029 versi Barisan Tim Relawan Yana D Putra (Baraya):

  • Pemerintah Kota Cimahi Gelontorkan 5 Miliar untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

    Pemerintah Kota Cimahi Gelontorkan 5 Miliar untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk bantuan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di kota Cimahi.

    Anggota DPRD Cimahi Fraksi PKS, Ike Hikmawati, mengungkapkan bahwa lebih dari 5 miliar rupiah telah dialokasikan untuk mendukung sektor pendidikan di Cimahi.

    “Seperti yang dikatakan Pak Wali Kota, standar minimal pelayanan pendidikan akan kita penuhi,” ujarnya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Senin (16/12/2024).

    BACA JUGA: Pilot Project Peternakan Nyamuk Wolbachia Dinilai Belum Mampu Tekan Kasus DBD, Apa Kata Dinkes Bandung? 

    Ike juga menyoroti masalah SMP yang masih menumpang di sekolah dasar, dan memastikan bahwa DPRD melalui Badan Anggaran akan berupaya menyelesaikan kendala ini pada tahun anggaran 2025, dengan fokus pada lima SMP yang belum memiliki lahan dan ruang kelas.

    “Ketersediaan air juga sedang kita upayakan mendapatkan alokasi anggaran, mudah-mudahan bisa terealisasikan,” jelas Ike.

    Langkah-langkah ini menurutnya menunjukkan sinergi antara pemerintah dan DPRD Kota Cimahi dalam mendorong pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

    “Dukungan fasilitas, bantuan biaya pendidikan, dan peningkatan sarana belajar diharapkan dapat menciptakan masa depan cerah bagi generasi muda Cimahi,” kata Ike.

    Ia melanjutkan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia di Cimahi.

    “Cimahi memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak. Sumber daya manusia ini akan menjadi energi untuk membangun kota Cimahi yang lebih baik ketika kualitas pendidikannya bagus,” ujar Ike.

    Sementara itu, Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan menjaga rata-rata usia sekolah.

    “Pemerintah kita Cimahi memberikan bantuan SPP, juga memberikan alat tulis dan buku tulis, serta penghargaan bagi mereka yang mendapatkan juara di festival bahasa ibu. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga rata-rata usia sekolah,” jelas Dicky.

    Dicky menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah utama dalam mendukung pendidikan di Kota Cimahi. Langkah pertama adalah memenuhi komponen dasar pendidikan, yang meliputi buku, alat tulis, dan biaya pendidikan.