Xcloud.id

partai: PKS

  • Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    Ketua DPRD DKI: Wacana kepala daerah dipilih DPRD punya plus minus

    DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Khoirudin menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024 mempunyai nilai plus dan minus.

    Khoirudin menanggapi hal itu terkait Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan wacana adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    Plus minus itu berkaca pada pemilihan umum (pemilu) lalu dimana partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih.

    Dalam artian, PKS mendapatkan sebanyak 12.781.353 suara atau 8,42 persen pada Pemilu legislatif (Pileg) 2024.

    Terlepas dari nantinya apakah wacana itu terlaksana atau tidak, dia menekankan bahwa DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.

    Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita….,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bukan Keinginan Pemerintah, Said Didu: Boneka?

    Airlangga Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bukan Keinginan Pemerintah, Said Didu: Boneka?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan amanat undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Airlangga menjelaskan bahwa mayoritas fraksi di DPR, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyetujui kenaikan PPN tersebut.

    Menanggapi pernyataan Airlangga, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, melalui akun media sosialnya, mengkritisi sikap pemerintah.

    Ia menekankan bahwa besaran pajak merupakan bagian dari kebijakan pendapatan negara dan fiskal, yang menjadi kewenangan pemerintah.

    Said Didu mempertanyakan, jika kebijakan pemerintah bukan keinginan pemerintah, lalu keinginan siapa?

    “Pak Menteri @airlangga_hrt yth, besaran pajak adalah bagian dari kebijakan pendapatan negara dan fiskal,” katanya dikutip, Rabu (18/12/2024).

    Ia juga menyindir apakah pemerintah hanya berperan sebagai boneka dalam hal ini.

    “Kebijakan fiskal adalah kewenangan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah bukan keinginan pemerintah – terus keinginan siapa? Atau pemerintah memang hanya boneka?,” tanya Said Didu.

    Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Pemerintah beralasan bahwa penyesuaian tarif PPN ini dilakukan untuk memperkuat struktur perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.

  • PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    PKS DKI bantah menjadi oposisi terhadap Pramono-Rano di pemerintahan

    masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Khoirudin membantah akan menjadi oposisi terhadap calon gubernur dan wakil gubernur DKI Pramono Anung-Rano Karno di pemerintahan usai keduanya dilantik.

    Khoirudin mengatakan pihaknya mempercayai kinerja Pramono Anung sebagai pejabat pemerintah yang telah bekerja lebih dari lima tahun.

    Hingga kini, pihaknya masih mengkaji terkait keuntungan yang nantinya PKS ikut berperan dalam pemerintahan Jakarta ke depan.

    “Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya,” ujarnya.

    Pasangan Pramono Anung – Rano Karno diusung langsung oleh PDIP Perjuangan dan didukung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

    Kemudian pasangan Dharma-Kun merupakan satu-satunya pasangan yang maju dari jalur independen di Pilkada Jakarta.

    Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik pada Jumat (07/02/2025) usai dinyatakan menang pilkada dalam satu putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Yakin Bisa Kerja Sama dengan Parpol-parpol KIM di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung
    yakin dia dan calon wakil gubernur pasangannya, Rano Karno, dapat bekerja sama dengan semua pihak saat memimpin Jakarta, termasuk dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
    Meski demikian, Pramono tak menjawab ketika ditanya apakah akan menggandeng elite politik partai-partai anggota KIM dalam pemerintahannya di Jakarta.
    Adapun KIM merupakan koalisi partai pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, sekaligus koalisi pengusung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.
    “Dalam kepemimpinan nanti, kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka,” kata Pramono saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Pramono mencontohkan pertemuannya dengan Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, Khoirudin, siang ini.
    Menurut Pramono, pertemuannya dengan Khoirudin menandakan bahwa dia dapat diajak bekerja sama dalam membangun Jakarta tanpa memandang asal partai.
    “Di situ (pertemuan) saja, saya sudah bisa menangkap, bahwa kami, pasti, saya pastikan, kami pasti bisa bekerja bersama-sama,” tambah Pramono.
    Ditemui di tempat yang sama, Khoirudin menekankan bahwa PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono-Rano.
    Ketua DPRD Jakarta itu mengatakan, pihaknya bakal bekerja bersama dengan eksektuif untuk membangun Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis Megapolitan 18 Desember 2024

    Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertemu dengan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
    Dalam pertemuan tersebut, Pramono menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dengan legislator Jakarta. Katanya, pertemuannya dengan Khoirudin dilakukan untuk membangun rasa saling percaya antara eksekutif dan legislatif.
    “Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama,” kata Pramono di Brawijaya.
    Pramono menyebut, hubungan antara pemerintah dengan DPRD harus berjalan baik mengingat Jakarta sebentar lagi kehilangan status sebagai ibu kota negara.
    Oleh karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, kata Pramono, akan ada sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintah daerah dan DPRD. 
    “Karena nanti akan banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang akhirnya menjadi kewenangan didelegasikan kepada kami berdua. Kepada pemerintah dan juga kepada DPRD,” tambah mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Maju itu.
    Sementara itu, Khoirudin menekankan bahwa PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono-Rano Karno.
    Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta itu mengatakan, pihaknya bakal bekerja bersama dengan eksektuif untuk membangun Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung Bertemu Ketua DPRD Jakarta, Tekankan Pentingnya Hubungan Harmonis Megapolitan 18 Desember 2024

    PKS Pastikan Tidak Jadi Oposisi di Pemerintahan Pramono-Rano Megapolitan 18 Desember 2024

    PKS Pastikan Tidak Jadi Oposisi di Pemerintahan Pramono-Rano
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (
    PKS
    ) telah memutuskan tidak menjadi oposisi dalam pemerintahan
    Pramono Anung
    -Rano Karno di Jakarta.
    Hal itu diungkap oleh Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin yang menyebut, tidak ada istilah oposisi dalam pemerintahan di Jakarta.
    “Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Khoirudin mengatakan, kerja sama antar stakeholder di Jakarta akan menguntungkan kepentingan warga.
    “Insya Allah mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya buat seluruh warga Jakarta,” tambah Khoirudin.
    Sebelumnya, Pramono Anung dan Khoirudin bertemu di Hotel The Dharmawangsa, Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
    Pertemuan ini dihelat pukul 12.00 WIB. Mereka menghabiskan waktu sekitar satu jam dalam pertemuan ini.
    Pertemuan ini digelar dalam rangka membahas kesejahteraan warga Jakarta.
    “Bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, sekitar itulah. Bagaimana menyelesaikan permasalahan Jakarta yang masih tersisa,” kata dia.
    Sementara itu, Pramono Anung mengatakan, pertemuan tersebut sebagai upaya komunikasi  demi membangun Jakarta ke depannya.
    “Kami berkomunikasi, kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Jakarta ini setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta,” kata Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap Megapolitan 18 Desember 2024

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap Megapolitan 18 Desember 2024

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PKS Belum Tentukan Sikap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPRD Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta, Khoirudin mengatakan, pihaknya masih menimbang usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
    Memang, kata Khoirudin, pihaknya memenangi pilkada di sejumlah daerah. Namun, di beberapa wilayah, PKS tumbang.
    “Kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi, ada yang kursinya sangat kecil. Di Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya,” kata dia saat ditemui di Kebayoran Baru, Rabu (18/12/2024).
    Khoirudin bilang, ada sisi positif dari kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Di antaranya, semua orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih.
    Menurutnya, ada pula sisi negatif pilkada langsung. Namun, ia tidak merinci dampak buruk tersebut.
    “Kemarin, ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil, sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon, dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya, tentu ada minusnya juga,” kata Khoirudin.
    “Semuanya ada plus minusnya. Nanti resminya DPP akan menyampaikan,” tambah dia.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya jauh lebih efisien pemilihan kepala daerahnya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD-lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam satu atau dua hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih. Ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  

    Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gerindra kembali raih penghargaan keterbukaan informasi publik ke-11 kalinya  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada malam anugerah yang digelar di Hotel Movenpick Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Pada malam anugerah tersebut Partai Gerindra menerima penghargaan dengan predikat kualifikasi informatif partai politik (parpol) terbaik bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Demokrat yang masing-masing menempati peringkat dua, tiga dan empat.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diterima oleh Partai Gerindra sebanyak sebelas kali dimana enam penghargaan lainnya selalu menempati peringkat satu, menurut Wakil bendahara umum Partai Gerindra – Satrio Dimas membuktikan jika Partai Gerindra amanah dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang menyatakan partai bisa dikelola dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami kader Partai Gerindra diseluruh tanah air dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan semakin dicintai masyarakat karena keterbukaan dari Partai Gerindra,” ungkap Satrio Dimas.

    Dengan penghargaan keterbukaan informasi publik yang kembali diterima Partai Gerindra, Satrio menambahkan penghargaan ini menjadi motivasi dan keterbukaan informasi publik harus konsisten terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diraih oleh Partai Gerindra yang merupakan hasil monitoring terhadap 363 badan publik yang dilakukan oleh KIP, Satrio menambahkan dapat menjadikan Partai Gerindra sebagai partai modern, partai masa depan yang terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

    Seperti diketahui sebelumnya semenjak tahun 2014 disetiap malam anugerah, Partai Gerindra selalu mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Informasi Pusat (KIP). Dari 11 kali keikutsertaannya, Partai Gerindra belum pernah absen memperoleh gelar keterbukaan informasi publik.

    Partai Gerindra pernah meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan peringkat pertama sebanyak 6 kali masing-masing pada tahun 2014, 2017, 2020, 2022, 2023 serta 2024.

    Pada tahun 2013, Partai Gerindra dinyatakan sebagai parpol dengan indeks transparansi keuangan tertinggi. Sementara itu pada tahun 2023, Partai Gerindra dinobatkan sebagai satu-satunya parpol dengan layanan ramah disabilitas.

    Untuk tahun 2024, Partai Gerindra memperoleh gelar parpol dengan transparansi keuangan dan informasi paling optimal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gerindra Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke-11 Kalinya Sejak 2014 – Halaman all

    Gerindra Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ke-11 Kalinya Sejak 2014 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada malam anugerah yang digelar di Hotel Movenpick Jakarta pada Selasa (17/12).

    Pada malam anugerah tersebut Partai Gerindra menerima penghargaan dengan predikat kualifikasi informatif partai politik terbaik bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Demokrat yang masing-masing menempati peringkat dua, tiga dan empat.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diterima oleh Partai Gerindra sebanyak sembilan kali dimana enam penghargaan lainnya selalu menempati peringkat satu, menurut Wakil bendahara umum Partai Gerindra – Satrio Dimas membuktikan jika Partai Gerindra amanah dalam menjalankan Undang-Undang (UU) yang menyatakan partai bisa dikelola dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami kader Partai Gerindra diseluruh tanah air dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan semakin dicintai masyarakat karena keterbukaan dari Partai Gerindra,” ungkap Satrio Dimas.

    Dengan penghargaan keterbukaan informasi publik yang kembali diterima Partai Gerindra, Satrio menambahkan penghargaan ini menjadi motivasi dan keterbukaan informasi publik konsisten terus dilakukan di tahun-tahun mendatang.

    Penghargaan keterbukaan informasi publik yang diraih oleh Partai Gerindra yang merupakan hasil monitoring terhadap 363 badan publik yang dilakukan oleh KIP, Satrio menambahkan dapat menjadikan Partai Gerindra sebagai partai masa modern, partai masa depan yang terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

    Seperti diketahui sebelumnya semenjak tahun 2014 pada malam anugerah, Partai Gerindra selalu mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Informasi Pusat (KIP). Dari 11 kali keikutsertaannya, Partai Gerindra belum pernah absen memperoleh gelar keterbukaan informasi publik.

    Partai Gerindra pernah meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan peringkat pertama sebanyak 6 kali masing-masing pada tahun 2014, 2017, 2020, 2022, 2023 serta 2024.

    Pada tahun 2013, Partai Gerindra dinyatakan sebagai partai politik (parpol) dengan indeks transparansi keuangan tertinggi. Sementara itu pada tahun 2023, Partai Gerindra dinobatkan sebagai satu-satunya parpol dengan layanan ramah disabilitas.

    Untuk tahun 2024, Partai Gerindra memperoleh gelar parpol dengan transparansi keuangan dan informasi paling optimal.

     

  • Wabendum: Penghargaan Anugerah KIP bentuk Gerindra komit cegah korupsi

    Wabendum: Penghargaan Anugerah KIP bentuk Gerindra komit cegah korupsi

    menunjukkan bahwa kami ingin mencegah korupsi, yaitu bagaimana partai politik melaporkan tidak hanya administrasi tetapi juga keuangannya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Bendahara Umum Partai Gerindra Satrio Dimas Adityo mengatakan bahwa mendapatkan penghargaan dari ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 menjadi bentuk komitmen partai, dan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk mencegah korupsi.

    Satrio menjelaskan bahwa penghargaan yang dimaksud, atau baru didapatkan lembaganya dalam Anugerah KIP 2024 adalah sebagai partai politik paling informatif.

    “Salah satu upaya yang diperlukan memang menunjukkan bahwa kami ingin mencegah korupsi, yaitu bagaimana partai politik melaporkan tidak hanya administrasi tetapi juga keuangannya,” kata Satrio ditemui usai acara Anugerah KIP 2024, di Jakarta, Selasa (17/12) malam.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk keterbukaan informasi yang diterapkan Gerindra adalah mudahnya masyarakat melihat laporan keuangan di situs web partai, yakni mulai dari dana kampanye, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta dana iuran gotong royong seluruh anggota dewan.

    Oleh sebab itu, dia mengharapkan masyarakat tidak sekadar menilai komitmen tersebut sebatas retorika saja, terutama mempertimbangkan penghargaan yang baru didapat.

    Sementara itu, berdasarkan daftar pemenang, Partai Gerindra menempati posisi pertama dalam kategori partai politik informatif, dan mengungguli Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, serta Partai Demokrat, dalam Anugerah KIP 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024