partai: PKS

Reses di Purwakarta, Anggota FPKS Jalal Abdul Nasir Dorong PLN Jadi Perusahaan Energi Top Dunia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, tepatnya di Kabupaten Purwakarta, Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi XII itu menyampaikan aspirasi dan gagasannya mendorong PLN menjadi salah satu perusahaan energi terbaik di dunia.

“PLN memiliki potensi besar menjadi perusahaan energi top dunia. Dengan tata kelola yang baik, inovasi teknologi, dan fokus pada energi terbarukan, saya yakin PLN bisa bersaing di pasar global,” tegas Jalal dalam acara reses di salah satu aula pertemuan di Purwakarta itu.

Acara itu dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, perwakilan UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Jalal Abdul Nasir menyoroti peran strategis PLN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan energi global.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, regulasi yang pro-inovasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung transformasi PLN.

Menurut Jalal, agenda transisi energi, seperti pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan perlu menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Selain itu, Jalal juga menyampaikan bahwa peran PLN sangat vital dalam menyediakan energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah.

“Kita harus memastikan semua masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, mendapatkan akses listrik yang berkualitas dan terjangkau,” ujarnya.

Sementara itu masyarakat yang hadir turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan listrik di daerah mereka.

Mulai dari masalah ketersediaan daya di wilayah pedesaan, termasuk upaya pengembangan energi ramah lingkungan.

Jalal menyatakan komitmennya membawa masukan itu ke dalam forum di DPR dan mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Reses ini juga menjadi momentum bagi Haji Jalal menjalin komunikasi langsung dengan konstituennya, mendengarkan keluhan, dan memberikan laporan kinerja selama masa sidang.

Jalal Abdul Nasir pun berjanji untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Purwakarta dan mendukung kemajuan PLN sebagai motor penggerak pembangunan bangsa.

“Mari bersama kita dukung PLN untuk tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga kebanggaan dunia,” ujarnya.

19/12/2024 23:17
Dekopin Priskhianto Akan Gelar Munas Rekonsiliasi, Elite-elite Parpol Dukung

Jakarta –

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Priskhianto menggelar konferensi pers bersama para elite partai politik. Priskhianto menyebut akan menggelar munas rekonsiliasi yang bakal menetapkan ketua umum baru demi penguatan organisasi.

Konferensi pers berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Elite parpol ramai-ramai mengikuti konferensi pers tersebut, yakni Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PDIP Yulian Gunhar, Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Falah Amru, Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB Bertu Merlas, Wakil Sekretaris Fraksi PKS Habib Idrus, Anggota DPR Fraksi Demokrat Muslim.

Dalam penjelasannya, Priskhianto menyebut Dekopin memiliki landasan hukum sesuai Keppres Nomor 6/2011. Keppres itu disebutkannya mengatur tentang AD/ART berikut soal masa kepengurusan Dekopin. Dia menyebut kepengurusan berakhir pada 2024 dan Munas telah terselenggara pada 1-2 Desember yang disertai pengesahan kepengurusan baru.

Akan tetapi, dia menyebut Dekopin menginginkan penguatan organisasi. Karenanya, Dekopin akan menggelar ‘Munas Rekonsiliasi’.

“Dalam AD/ART pula, kenapa kami melakukan Munas kembali ini, di situ (AD/ART) disebutkan bahwa memang Munas bisa berlangsung beberapa kali, tergantung kebutuhan. Nah tentu kebutuhan ini tidak lain, bentuknya adalah untuk merekonsiliasi,” kata Priskhianto.

Priskhianto mendorong Dekopin kembali menjadi satu tanpa ada isu dualisme kepemimpinan. Dia menghendaki organisasi itu dapat langsung bekerja sejalan dengan program-program Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menyampaikan bahwa unsur partai politik yang hadir turut mendukung munas terselenggara kembali. Dia menegaskan organisasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ya kita ingin namanya berorganisasi AD/ART itu dilaksanakan sepenuhnya. Kami dari Komisi Hukum-nya berkomitmen juga agar ini Dekopin ini benar-benar pelaksanaan organisasinya sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar dia.

“Jadi kami mendukung langkah Pak Pris melakukan munas kembali yang akan dilaksanakan minggu depan,” kata Bambang.

“Intinya kami semua dari unsur partai politik tidak ingin Dekopin terpecah belah, tidak juga Dekopin yang mengklaim didukung pemerintah, tapi Dekopin yang berdiri untuk semua golongan, lapisan. Jadi bukan Dekopin asal klaim, klaim didukung pemerintah,” imbuhnya.

(fca/whn)

19/12/2024 19:48
Penetrasi IPv6 RI Capai 16% pada 2024, Tertinggal dari Vietnam dan Malaysia

Bisnis.com, JAKARTA – Penetrasi Internet Protocol Version 6 atau IPv6 di Tanah Air menyentuh angka 16% pada 2024 atau naik sekitar 1.000 basis points (bps) dibandingkan dengan 2022 yang sebesar 6%. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ruang pertumbuhan IPv6 masih tertinggal.

Tingkat adopsi IPv6 di Indonesia telah mencapai 15,3% pada 2024, dengan total 22,5 juta perangkat yang terhubung, angka ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Malaysia, Vietnam, dan Thailand mencatat tingkat adopsi masing-masing sebesar 72%, 62,9%, dan 49,8%. Sementara itu, rata-rata adopsi IPv6 di kawasan Asia Tenggara mencapai 31,62%, dengan rata-rata global pada angka 39,59%.

Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan ruang pertumbuhan IPv6 Indonesia masih terbuka luas seiring dengan penetrasi 5G dan IoT di Indonesia yang secara ekosistem telah mencapai lebih dari 1 miliar perangkat.

Adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G, lanjutnya, sangat penting untuk memastikan keamanan platform dan aplikasi, terutama seiring dengan peluncuran 5G.

“Ini bukan hanya tentang meningkatkan kapabilitas, tetapi juga mendukung latensi rendah yang krusial untuk teknologi canggih seperti IoT dan kota pintar,” kata Teguh, Kamis (19/12/2024).

IPv6 Enhanced Net5.5G merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengidentifikasi perangkat di internet.

IPv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol (IP) yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. Dibandingkan versi sebelumnya, IPv6 memiliki beberapa keunggulan, diantaranya, jumlah alamat IP address yang lebih banyak.

Selain itu, IPv6 juga memungkinkan manajemen dan delegasi alamat lebih mudah dan lebih baik, dengan kemampuan konfigurasi otomatis.

Pasar global IPv6 diestimasi mencapai 34,3 miliar unit pada 2023 dan diproyeksikan mencapai 127,6 miliar unit pada 2030, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 20,6% dari 2023 hingga 2030.

Sementara itu di Indonesia, pada 2030, ditargetkan penetrasi IPv6 mencapai sebesar 31 persen. Teguh menambahkan, IPv6 Enhanced Net5.5G tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga membuka peluang untuk memperluas industri lokal dan lapangan kerja.

PerbesarIlustrasi jaringan internetPerbesar

Dampak ke Ekonomi

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Aju Widya Sari menjelaskan, adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G diperkirakan menyumbang hingga US$7,9 triliun pada 2026 bagi ekonomi global.

Aju menjelaskan, Indonesia saat ini tengah mempercepat langkah menuju transformasi digital dengan mengadopsi IPv6 Enhanced Net5.5G, yang menjadi teknologi fondasi bagi infrastruktur digital masa depan.

“IPv6 Enhanced Net5.5G tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam tata kelola, keamanan, dan efisiensi di era ekonomi digital,” ujarnya.

Tenaga Profesional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI Ferry Preska Wathan menjelaskan, pemanfaatan IPv6 Enhanced Net5.5G dapat membantu penyediaan data real-time dan integrasi data untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan cermat.

“Adopsi IPv6 Enhanced Net5.5G dapat membantu mewujudkan ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. sekaligus memastikan akses internet dan teknologi ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Ferry.

Dalam kesempatan yang sama ASIOTI juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Indonesia Digital Test House (IDTH) Komdigi yang bertugas melakukan pengujian perangkat elektronik.

PKS ini bertujuan memperkuat sinergitas dalam rangka kerjasama teknis dalam pengembangan sumber daya di bidang alat dan perangkat Internet of Things (IoT), penguatan substansi teknis dalam pengujian perangkat, serta keterlibatan bersama forum nasional dan internasional

Langka

Sementara itu pada Desember 2023, Indonesia Network Information Center (IDNIC) menyebutkan nomor Internet Protocol (IP) versi 4 yang bisa dibeli oleh masyarakat di Asia Pasifik hanya sekitar 19.000.

Pengurus Unit Pelatihan dan Produktivitas SDM IDNIC APJII Mukhammad Andri Setiawan mengatakan hal ini dikarenakan IP versi 4 (IPv4) bernomor 103 dari yang didedikasikan untuk daerah Asia Pasifik dan Oceania sudah habis per Oktober 2023.

Ilustrasi jaringan 5GPerbesar

Sebagai informasi, IP Address (IP) adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet ataupun infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor rumah, IP ini berfungsi memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat.

Lebih lanjut, Andri mengatakan jika ada perusahaan yang meminta IP baru, nantinya akan diberikan IP dengan nomor bagian depan /23. Kemudian, ujar Andri adapula potensi lainnya adalah IP baru berawalan 103 tidak sepenuhnya baru.

“Jadi IP hari ini yang beredar, itu IP hasil rekoneksi ulang, jadi beberapa organisasi yang mengembalikan IP atau IP nya sudah tidak dibayar lagi, jadi kita ambil lagi,” ujar Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan IPv4 saat ini juga dapat dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, mulai Rp8 juta hingga Rp200 juta karena kelangkaan tersebut.

Diketahui, IPv6 merupakan variasi terbaru dari IP Address atau dapat dikatakan sebagai Internet Protocol Next Generation (IPng). Perbedaan IPv6 dengan IP versi sebelumnya, IPv4 adalah IP yang menggunakan alamat 128 bit. Diketahui, IPv4 hanya memiliki 20-60 bit.

19/12/2024 16:25
Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

“Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

“Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

“Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

“Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

“Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

“Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

“Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

“Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

“Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

“Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

“Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

(akn/ega)

19/12/2024 14:08
Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian Megapolitan 19 Desember 2024

Pramono: Usai Pilkada Jakarta, Tidak Ada Lagi Sekat Kepartaian
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta nomor urut 3,
Pramono Anung
, mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta,
Khoirudin
, pada Rabu (18/12/2024) siang.
Pertemuan berlangsung secara tertutup di sebuah hotel di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung dan Khoirudin berupaya menghapus sekat-sekat partai yang terlihat selama masa kampanye.
“Kami berkomunikasi, membuka ruang seluas-luasnya, dan membangun rasa saling percaya untuk ke depan bersama. Jakarta, setelah tidak menjadi ibu kota negara, memerlukan hubungan yang harmonis antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta,” ujar Pramono Anung.
Pramono menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif di Jakarta, yang diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan pembentukan Jakarta kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Nantinya, banyak kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah pusat akan didelegasikan kepada kami berdua, kepada pemerintah dan DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, Khoirudin sepakat dengan pernyataan Pramono dan menegaskan bahwa tidak ada istilah oposisi bagi PKS dalam pemerintahan Pramono-Rano.
“Oh tidak (oposisi). Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik untuk warga Jakarta kita putuskan bersama-sama. Enggak ada istilah oposisi,” kata Khoirudin.
Khoirudin juga menekankan bahwa kerja sama antar stakeholder di Jakarta akan menguntungkan kepentingan warga.
“Insyallah, mudah-mudahan dengan sinergi ini, kebaikannya untuk seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
Pramono Anung menambahkan bahwa ia terbuka untuk bekerja sama dengan anggota partai KIM dalam pemerintahannya mendatang.
“Saya dalam kepemimpinan nanti, kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka,” ungkap Pramono ketika ditanya tentang kemungkinan merangkul KIM.
Pramono menyatakan bahwa pertemuannya dengan Khoirudin menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dalam membangun Jakarta tanpa memandang warna partai.
“Di situ (pertemuan) saja, saya sudah bisa menangkap bahwa kami pasti bisa bekerja bersama-sama,” tutup Pramono.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2024 10:54
Petisi Minta Pemerintah Batalkan PPN 12% Diteken 95 Ribu Orang

Jakarta –

Muncul petisi meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini sudah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih.

Dilihat detikcom, Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai oleh akun atas nama ‘Bareng Warga’. Petisi yang diberi judul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! itu dimulai sejak 19 November 2024.

Pukul 09.16 WIB petisi ini sudah ditandatangani oleh 95.284 orang. Petisi ini mempetisi Presiden Republik Indonesia.

Bareng Warga mengatakan petisi ini dibuat karena adanya kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025. Menurutnya, kenaikan ini membuat masyarakat semakin kesulitan karena harga akan naik.

“Rencana menaikkan kembali PPN merupakan kebijakan yang akan memperdalam kesulitan masyarakat. Sebab harga berbagai jenis barang kebutuhan, seperti sabun mandi hingga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan naik. Padahal keadaan ekonomi masyarakat belum juga hinggap di posisi yang baik,” ujar Bareng Warga dalam petisi tersebut.

Bareng Warga mencontohkan biaya hidup di Jakarta yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Dia juga mengatakan kenaikan PPN ini bisa membuat daya beli masyarakat semakin merosot.

“Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh barang dan jasa.

“Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di kantornya, Jakarta, Senin (16/12).

“Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makanan bergizi,” sambungnya.

Airlangga juga menjamin bahwa kebijakan perpajakan ini menjunjung prinsip keadilan dan gotong royong dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Beberapa stimulus pun digelontorkan untuk mendorong daya beli masyarakat, mulai dari pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok hingga bantuan UMKM.

Selain itu, Airlangga menyebut kenaikan PPN menjadi 12% tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Dia menjelaskan, kenaikan PPN ada di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tepatnya UU nomor 7 tahun 2021.

Airlangga bilang mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan UU HPP, hanya fraksi PKS saja yang menolak. Artinya, PPN bisa naik juga karena keputusan yang ada di DPR.

“Pertama PPN tahun depan kan yang tentukan itu UU, dan UU itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS, jadi yang tentukan bukan pemerintah kan,” sebut Airlangga di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (17/12).

(zap/imk)

19/12/2024 09:39
Komisi IX DPR Kritik Kemenkes Terkait Penyusunan RPMK yang Minim Pelibatan – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyoroti proses penyusunan 15 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sebab, regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ini dinilai tidak melibatkan DPR secara optimal.

Kurniasih menyebut, pihaknya tidak diajak berdiskusi oleh Kemenkes dalam proses penyusunan PP hingga RPMK.

Padahal, DPR sebelumnya telah terlibat intensif dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Kesehatan sebagai landasan regulasi tersebut.

“Sayangnya memang kami tidak dilibatkan oleh Kemenkes pada saat penyusunan PP, dan sekarang sudah ribut-ribut di RPMK. Yang soal reproduksi sudah kami diskusikan kembali,” kata Kurniasih dalam diskusi publik yang digelar Forum Kebijakan Publik Indonesia (FKPI) di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Kurniasih mengatakan, DPR akan memprioritaskan pembahasan terkait isu-isu penting dalam regulasi tersebut setelah masa reses selesai. Salah satu fokus utama adalah aturan mengenai tembakau yang menuai polemik.

Menanggapi kritik tersebut, Iwan Kurniawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa Menteri Kesehatan telah menginstruksikan penundaan pengesahan RPMK.

Langkah ini dilakukan untuk menyerap lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan.

“Dalam menyusun aturan kami mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tetapi yang namanya aturan, pastilah kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokus kami adalah kesehatan sesuai tupoksi kami,” ujar Iwan.

Selain minimnya pelibatan DPR, pengamat hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, mengungkapkan bahwa terdapat perubahan istilah antara UU Kesehatan dan aturan turunannya yang menimbulkan multitafsir.

Contohnya, frasa “rendah risiko” pada aturan terkait rokok elektronik hilang dalam regulasi turunan, begitu pula dengan frasa “sudah menikah” dalam aturan terkait alat kontrasepsi.

“Jika memang yang disasar oleh Kemenkes adalah penurunan prevalensi perokok anak, maka aturan harus dibuat berdasarkan profil risiko sesuai yang diamanatkan di UU Kesehatan. Jadi ya harus dibedain, enggak bisa disatukan,” ucap Hari.

Kurniasih pun menegaskan pentingnya dialog terbuka antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dia memastikan bahwa Komisi IX DPR RI siap menerima audiensi dari pihak manapun yang merasa terdampak oleh regulasi.

“Seluruh stakeholder perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Kami di Komisi IX tidak bisa undang stakeholder lain yang bukan mitra kerja. Namun, kami sangat terbuka untuk siapapun hadir dan melakukan audiensi. Kami welcome dengan semua yang hadir,” tegasnya.

Ketua FKPI, Trubus Rahardiansah, menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perumusan regulasi sangatlah penting.

“Kolaborasi ini penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. FKPI membantu mendorong keluhan-keluhan, aduan-aduan. Pelibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, terutama dalam merumuskan aturan turunan lainnya ke depan,” tuturnya.

19/12/2024 08:23
Legislator PKS Protes Sekolah Internasional Kena PPN 12%

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah merespons soal rencana sekolah internasional yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12% pada Januari 2025 mendatang.

Menurut Ledia pada dasarnya prinsip pendidikan itu adalah nirlaba alias bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. Namun, lanjut dia, kenyataannya tetaplah menjadi hal yang komersial.

“Tapi memang di kita ini kadang tidak konsisten ketika bicara soal pendidikan itu nirlaba, di bawah yayasan, memang tidak ada pajak yang dibayarkan, padahal ternyata penyelenggaraannya sesungguhnya komersial,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Legislator PKS yang merupakan lulusan Universitas Indonesia (UI) ini memandang rencana ini di satu sisi kontraproduktif dan di sisi lain memang tidak ada regulasi terperinci.

Kemudian, Ledia juga menyebut dan melihat bahwa sebenarnya orang yang bersekolah di sekolah internasional pastilah termasuk orang-orang yang terkategorikan mampu.

“Namun ketika ditetapkan pajaknya 12 persen, kita keberatan juga ya PPN ini dinaikkan. Karena itu kan kebutuhan untuk pendidikan, maka kalau pun ada pajak yang harus dibayarkan, harusnya tidak sebesar itu,” jelas dia.

Dia melanjutkan, sebenarnya sekolah yang jelas dikategorikan sebagai komersial dalam Undang-undang Cipta kerja (UU Ciptaker) adalah sekolah-sekolah yang dibentuk dan dibangun di kawasan ekonomi khusus.

“Itu yang secara eksplisit disebutkan. Jadi, memang itu yang nanti harus diliat detailnya, dicermati, apakah sekolah internasional termasuk dalam kategori tersebut,” ujar Ledia.

Dengan demikian, imbuh anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat itu, menjadi penting bagi semua pihak untuk terus melihat dan menggali lebih dalam terkait kebijakan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 12% untuk barang-barang mewah hingga biaya sekolah standar internasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal tersebut sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan mengacu azas gotong royong, yang mana masyarakat yang mampu membantu dan membayar, sementara yang tidak mampu dibantu dan dilindungi.

Maka harga barang maupun jasa yang tergolong premium yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mulai 2025 akan terkena tarif PPN 12%.

“Seperti RS kelas VIP dan pendidikan yang standar internasioanl yang berbayar mahal,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

19/12/2024 02:07
PKS bicara dukungan jangka panjang Indonesia ke Palestina di London

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyoroti dukungan jangka panjang Indonesia terhadap hak-hak Palestina saat agenda pertemuan dengan diaspora berbagai negara di London, Inggris.

Pada pertemuan yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut, dia menekankan bahwa Indonesia konsisten menolak mengakui Israel meskipun telah mendapat tekanan diplomatik selama puluhan tahun.

Menurut dia, konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa dan memperjuangkan dihapuskannya penjajahan di muka bumi.

“Oleh karenanya, kami konsisten dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi I DPR RI itu menyampaikan berbagai upaya bantuan kemanusiaan telah dikirim oleh Indonesia terhadap krisis di Gaza, mulai dari mengirim tim medis dan mendirikan rumah sakit.

“Secara berkala kita juga mengirimkan bantuan logistik kebutuhan darurat untuk mengatasi situasi di Gaza. Sampai saat ini kita terus melakukan upaya terbaik untuk rekonstruksi masa depan Palestina,” kata dia.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dia mengatakan Indonesia pun berkomitmen terhadap nilai-nilai pluralistik serta tetap mempertahankan dukungan yang kuat untuk kemerdekaan Palestina.

Di samping itu, dia pun mendorong agar Indonesia memboikot produk dari Israel.

“Fraksi PKS berupaya untuk memajukan Rancangan Undang-Undang Boikot Produk Israel dan perusahaan yang terlibat dalam genosida Palestina ke Badan Legislasi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana The Cordoba Foundation Abdullah Faliq menyambut hangat kehadiran delegasi PKS tersebut.

Dia juga mengapresiasi pertemuan tersebut yang menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman.

“Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan status Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari negara ini,” kata Faliq.

18/12/2024 21:43
Ketua DPRD DKI Bicara Plus Minus Wacana Prabowo Agar Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung Rakyat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyebut ada plus minus dari wacana Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah tak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh DPRD.

“Sebenarnya ada plus minusnya. Kemarin ketika pemilihan langsung, semua calon, walaupun partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53.

Itu plusnya, tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya,” kata Khoirudin saat dimintai tanggapannya usai bertemu Pramono Anung di salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Namun terkait keputusan PKS nantinya, Khoirudin menyebut saat ini di internal partainya masih mengkaji terkait wacana Prabowo tersebut.

“Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi.

Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi,” ujar Khoirudin.

Sebelumnya, Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia yakni mengusulkan kepala daerah untuk dipilih dari DPRD.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

18/12/2024 19:01