Xcloud.id

partai: PKI

  • Begini Kondisi Habib Rizieq Pasca Bentrok Berdarah Saat Ceramahnya di Pemalang

    Begini Kondisi Habib Rizieq Pasca Bentrok Berdarah Saat Ceramahnya di Pemalang

    GELORA.CO – Bentrokan berdarah terjadi saat acara ceramah Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

    Bagaimana kondisi Habib Rizieq pasca kejadian? Azis Yanuar selaku kuasa hukum Rizieq membeberkan kalau Habib Rizieq dipastikan dalam kondisi aman dan sehat.

    “Alhamdulillah aman,” kata dia, Jumat, 25 Juli 2025.

    Kata Azis, Habib Rizieq sudah bertolak pulang ke Ibu Kota kemarin. Kata dia, FPI (Front Persaudaraan Islam) melakukan pendampingan ke panitia dan warga yang jadi korban bentrokan untuk melapor ke polizi.

    “Insyaallah kami akan dampingi warga dan panitia untuk melapor ke polisi,” katanya lagi.

    Sebelumnya diberitakan, bentrokan terjadi saat acara ceramah Habib Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu, 22 Juli 2025 malam.

    Dua ormas islam Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang terlibat. Dari info yang dihimpun, pemicunya PWI-LS yang menolak Habib Rizieq ke sana. Lokasi acara disatroni kemudian coba dibubarkan. Azis Yanuar selaku kuasa hukum Rizieq membenarkan ada insiden ini.

    “Betul dan itu diduga di inisiasi dengan rencana oleh kelompok Neo PKI yang menolak Ulama atau Ustaz berceramah,” kata dia, Kamis, 24 Juli 2025.

    Masih berdasar info yang dihimpun, Kehadiran PWI-LS dapat perlawanan dari FPI yang saat itu menjaga ceramah Habib Rizieq. Sebanyak lima orang disebut terluka buntut bentrok.

  • 10 Biografi Pahlawan Revolusi Indonesia dan Sejarah G30S PKI

    10 Biografi Pahlawan Revolusi Indonesia dan Sejarah G30S PKI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan negara kepada sepuluh perwira TNI AD yang gugur dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI).

    Mereka gugur setelah diculik dan dibunuh oleh kelompok yang mencoba menggulingkan pemerintahan saat itu. Para tokoh pahlawan revolusi dikenang atas dedikasi dan keberanian mereka dalam mempertahankan kesatuan negara Indonesia.

    Pahlawan revolusi dikenang karena pengorbanannya dalam menjaga keutuhan bangsa dan menolak upaya makar. Peristiwa G30S/PKI menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia,  yang memicu perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan militer.

    Latar Belakang Pahlawan Revolusi

    Pahlawan revolusi adalah sebutan khusus bagi sepuluh perwira militer Indonesia yang gugur akibat peristiwa G30S/PKI. Mereka menjadi korban karena kesetiaan mereka pada negara dan penolakannya terhadap kudeta.

    Kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar “Pahlawan Revolusi” kepada mereka melalui Keputusan Presiden No. 111/KOTI/1965. Nama-nama mereka diabadikan dalam Monumen Lubang Buaya dan dikenang setiap tahun pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

    Sejarah G30S/PKI

    Gerakan 30 September (G30S) adalah peristiwa yang terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Sekelompok prajurit yang menamakan diri “Gerakan 30 September” menculik dan membunuh sejumlah jenderal TNI AD, dengan tujuan untuk mencegah adanya kudeta oleh Dewan Jenderal.

    Namun, prajurit Gerakan 30 September ini justru menimbulkan kekacauan besar di tingkat nasional. TNI AD di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih situasi dan menumpas gerakan tersebut.

    Setelah peristiwa itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang di balik kudeta dan segera dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Meskipun versi resmi menyebut PKI sebagai pelaku utama, sejumlah sejarawan dan peneliti masih memperdebatkan fakta-fakta yang terjadi di balik kejadian tersebut hingga saat ini.

    Daftar Pahlawan Revolusi Indonesia

    Berikut ini adalah 10 pahlawan revolusi Indonesia lengkap dengan biografi singkat dan sumbangsih mereka:

    1. Jenderal TNI Ahmad Yani

    Jenderal Ahmad Yani adalah Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu tengah memimpin penumpasan pemberontakan DI/TII. Pada malam 1 Oktober 1965, ia diculik dan ditembak mati di rumahnya oleh anggota G30S. Ahmad Yani dikenal sebagai pemimpin tegas yang sangat setia kepada negara.

    Dedikasinya terhadap kesatuan TNI dan penolakannya terhadap segala bentuk kudeta menjadikannya simbol keberanian dan keteguhan dalam menjaga stabilitas nasional.

    2. Letjen R. Suprapto

    Letjen R. Suprapto merupakan mantan Deputi II Menteri Panglima Angkatan Darat. Ia ditangkap di rumahnya dan kemudian dibunuh di Lubang Buaya karena dianggap menentang rencana kudeta.

    Suprapto dikenal sebagai tokoh militer yang rendah hati dan loyal pada pemerintahan. Ia turut berperan dalam restrukturisasi TNI pasca-kemerdekaan.

    3. Letjen M.T. Haryono

    Letjen Mas Tirtodarmo Haryono adalah seorang perwira militer sekaligus diplomat ulung yang fasih dalam berbagai bahasa asing. Ia banyak mewakili Indonesia dalam forum internasional.

    Haryono diculik dan dibunuh oleh G30S karena perannya dalam menjaga netralitas politik militer dan sikap tegasnya terhadap gerakan komunis.

    4. Letjen S. Parman

    Letjen Siswondo Parman adalah ahli intelijen militer yang banyak mengetahui gerakan bawah tanah, termasuk aktivitas PKI. Ia pernah menjabat sebagai Asisten I Menteri Panglima AD bidang intelijen.

    Pengetahuan dan sikap kritisnya terhadap rencana pemberontakan menjadikannya salah satu target utama G30S.

    5. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo

    Mayjen Sutoyo menjabat sebagai Kepala Staf Kehakiman Angkatan Darat. Ia dikenal sebagai tentara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan hukum militer.

    Diculik saat berada di rumahnya dan kemudian dibunuh di Lubang Buaya, Sutoyo dikenang sebagai figur yang menjunjung profesionalisme dalam militer.

    6. Kapten Pierre Tendean

    Kapten Pierre Tendean adalah ajudan Jenderal A.H. Nasution. Ia ditangkap oleh pasukan G30S yang salah mengira dirinya sebagai Nasution.

    Sebagai prajurit muda berdarah campuran Minahasa-Prancis, Pierre dikenang sebagai simbol pengabdian dan semangat juang generasi muda TNI.

    7. Brigjen Katamso Darmokusumo

    Brigadir Jenderal Katamso adalah Komandan Korem 072/Yogyakarta. Ia dikenal disiplin dan dekat dengan masyarakat.

    Pada 1 Oktober 1965, ia diculik oleh simpatisan PKI di Yogyakarta dan dibunuh karena tidak mendukung gerakan tersebut.

    8. Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto

    Kolonel Sugiyono adalah Wakil Komandan Korem 072/Yogyakarta yang gugur bersama Katamso. Ia juga menjadi sasaran karena sikap loyalnya terhadap TNI.

    Dedikasinya pada stabilitas keamanan di wilayah Yogyakarta membuatnya dihormati sebagai prajurit yang tidak gentar terhadap ancaman politik.

    9. Briptu Karel Satsuit Tubun

    Karel Satsuit Tubun adalah anggota Brigade Mobil (Brimob) yang saat itu bertugas sebagai pengawal Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena. Ia lahir di Tual, Maluku Tenggara, dan dikenal sebagai pribadi yang berani dan penuh dedikasi.

    Pada malam 30 September 1965, saat pasukan G30S hendak menculik Leimena, Tubun yang sedang berjaga tanpa ragu menghadang mereka. Ia tertembak dan gugur di tempat. Pengorbanannya menjadikannya salah satu Pahlawan Revolusi yang mewakili kalangan non-perwira dan anggota Polri.

    10. Brigjen Donald Isaac Panjaitan

    Brigjen D.I. Panjaitan adalah perwira militer yang menjabat sebagai Asisten Logistik Menteri Panglima AD. Ia adalah figur disiplin, religius, dan dekat dengan prajurit bawahan.

    Dia gugur setelah diculik dari rumahnya di Jakarta oleh kelompok G30S dan menjadi salah satu korban kebrutalan yang dimakamkan di Lubang Buaya.

    Peristiwa G30S/PKI bukan hanya soal pembunuhan para jenderal, tetapi juga menjadi titik balik sejarah Indonesia, di mana militer mengambil alih peran politik secara lebih aktif setelahnya. Dalam mengenang mereka, setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Biografi Tan Malaka: Bapak Republik, Pahlawan Nasional, & Pemikir Madilog

    Bisnis.com, JAKARTA – Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Republik. Tan Malaka juga penulis karya monumental “Madilog”. Lahir di Sumatera Barat pada awal abad ke-20, Tan Malaka memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dari dalam dan luar negeri.

    Tan Malaka begitu penting dalam membentuk arah republik yang merdeka karena pemikiran, perjuangan, dan karya-karyanya. Artikel ini mengupas siapa Tan Malaka, dari latar belakang hingga warisan ideologisnya.

    Biografi Tan Malaka

    Tan Malaka, bernama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga aristokrat Minangkabau dan sejak muda dikenal cerdas serta memiliki semangat belajar tinggi.

    Setelah menempuh pendidikan di Kweekschool Fort de Kock dan Belanda, pemikirannya mulai berkembang ke arah sosialisme dan perlawanan terhadap kolonialisme.

    Kiprahnya tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di panggung internasional, khususnya saat bergabung dengan Komunis Internasional (Comintern) dan aktif di Asia serta Eropa.

    Ia dikenal sebagai penulis karya penting “Madilog” dan otobiografi revolusionernya “Dari Penjara ke Penjara”. Meski wafat secara tragis pada 21 Februari 1949, Tan Malaka baru diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1963.

    Profil Singkat Tan Malaka

    Nama Lengkap: Ibrahim Gelar Datuk Sutan Malaka
    Tanggal Lahir: 2 Juni 1897
    Tempat Lahir: Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat
    Tanggal Wafat: 21 Februari 1949
    Julukan: Bapak Republik Indonesia
    Pendidikan: Rijkskweekschool, Haarlem, Belanda
    Status: Pahlawan Nasional (ditetapkan 1963)

    Latar Belakang dan Pendidikan

    Tan Malaka lahir dari keluarga aristokrat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan Islam. Ia menempuh pendidikan awal di Kweekschool Fort de Kock (Bukittinggi) sebelum menerima beasiswa ke Belanda. Di sana, ia belajar di Sekolah Guru Rijkskweekschool di Haarlem.

    Pendidikan di Belanda membuka wawasan Tan Malaka terhadap dunia barat, termasuk ide-ide sosialisme dan perjuangan kelas. Interaksi dengan gerakan buruh dan intelektual kiri di Eropa membentuk dasar pemikiran politiknya. Ia mulai terlibat dalam pergerakan sosial dan menulis gagasan-gagasan pembebasan rakyat Indonesia.

    Transformasi Ideologis dan Aktivisme

    Setelah mengenal sosialisme, Tan Malaka mulai mengkritik sistem kolonial dan feodalisme di tanah air. Ia menjadi aktivis internasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jaringan komunis internasional.

    Kesadarannya tumbuh bahwa revolusi bukan hanya persoalan kemerdekaan dari kolonial, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi. Keterlibatannya dalam pergerakan buruh internasional memperkuat posisinya sebagai aktivis ideologis.

    Ia aktif dalam organisasi-organisasi buruh di Belanda dan kemudian di Asia Tenggara. Pemikiran Tan Malaka mengalami evolusi, dari Marxisme ortodoks ke pendekatan kritis yang kemudian dituangkan dalam “Madilog”.

    Peran Tan Malaka di Comintern dan Pendiri Partai

    Tan Malaka adalah seorang komunis dan pernah menjadi tokoh Partai Komunis Indonesia alias PKI. Pada tahun 1923, Tan Malaka hadir dalam Kongres Komunis Internasional (Comintern) di Moskwa dan aktif di Canton Conference, Tiongkok. Ia berperan sebagai perwakilan dari Asia Tenggara dan memperjuangkan suara Indonesia di forum internasional.

    Tan Malaka pecah kongsi dengan PKI setelah Peristiwa Pemberontakan 1926 yang gagal. Dia dalam banyak referensi sejarah, disebut menentang aksi PKI yang dinilainya terlalu tergesa-gesa.

    Ia kemudian mendirikan Partai Republik Indonesia dan menjadi inisiator Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi yang menolak kompromi politik dengan Belanda. Tan Malaka juga mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang menjadi kendaraan politik untuk perjuangan ideologisnya.

    Madilog dan Autobiografi

    “Madilog” (Materialisme, Dialektika, Logika) ditulis saat pengasingan di Padangpanjang antara 1942–1943. Buku ini adalah sintesis antara pemikiran rasional dan revolusioner untuk membangun kesadaran bangsa Indonesia yang berpikir logis dan kritis.

    Pemikiran Tan Malaka dalam “Madilog” menolak tahayul dan fatalisme. Ia menyerukan agar rakyat berpikir rasional, ilmiah, dan progresif.

    Autobiografi “Dari Penjara ke Penjara” (From Jail to Jail) ditulis sebagai rekaman perjalanan hidup, pengasingan, dan perjuangannya di berbagai negara. Buku ini menjadi sumber primer untuk memahami karakter, strategi, dan filsafat hidup Tan Malaka.

    Konflik Politik dan Pengasingan

    Tan Malaka kerap berselisih dengan tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Sjahrir, dan PKI karena perbedaan strategi revolusi. Ia menolak perjanjian-perjanjian dengan Belanda dan menentang politik diplomasi yang dianggapnya melemahkan perjuangan rakyat.

    Konflik ini membuatnya berada dalam posisi terasing dalam politik nasional. Ia beberapa kali ditahan, diasingkan ke berbagai negara, dan hidup dalam penyamaran. Namun, ia tetap menulis dan menyebarkan ide-idenya secara luas.

    Wafatnya Tan Malaka

    Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan TNI di Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949, dalam suasana revolusi fisik. Eksekusinya hingga kini masih menjadi kontroversi sejarah.

    Pada tahun 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional. Namanya mulai dikenal luas kembali di kalangan akademisi dan aktivis muda sebagai simbol pemikir merdeka dan revolusioner.

    Fakta Unik Tan Malaka

    Memiliki lebih dari 20 nama samaran untuk menghindari deteksi kolonial dan lawan politik.
    Pemikiran Tan Malaka memengaruhi gerakan kiri di Asia Tenggara.
    Ia disebut sebagai salah satu pemikir revolusioner paling orisinal dari Asia oleh sejarawan internasional.

    Kutipan Tan Malaka

    “Kita tidak bisa mendirikan Indonesia merdeka dengan kebodohan dan ketakutan.”
    “Orang yang tidak berani berpikir tidak akan pernah bisa berpikir merdeka.”

    FAQ

    Siapa Tan Malaka? Seorang revolusioner Indonesia, penulis Madilog, dan Pahlawan Nasional.
    Apa saja karya utama Tan Malaka? Madilog dan Dari Penjara ke Penjara.
    Apa kontribusinya bagi Indonesia? Memperjuangkan kemerdekaan dan membangun fondasi ideologis rakyat berpikir kritis.
    Bagaimana Tan Malaka wafat? Dieksekusi di Kediri oleh TNI pada 1949.

    Tan Malaka bukan hanya tokoh sejarah, melainkan simbol perjuangan intelektual dan ideologis bangsa. Pemikirannya tentang pendidikan, kemerdekaan sejati, dan kesetaraan sosial masih sangat relevan untuk generasi muda Indonesia hari ini.

    Referensi Resmi:

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Rocky Gerung: Asli Ijazahnya, yang Palsu Pemiliknya

    Rocky Gerung: Asli Ijazahnya, yang Palsu Pemiliknya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Rocky Gerung, ikut memberikan komentar soal dugaan ijazah palsu mantan Presiden dua periode Indonesia, Jokowi.

    Blak-blakan, Rocky menyebut bahwa yang palsu bukanlah dokumen ijazah, melainkan pemiliknya.

    “Ijazahnya asli, yang nggak asli pemiliknya. Ijazah pasti asli, pemiliknya yang palsu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube @Hendri Satrio Official, Minggu (13/7/2025).

    Rocky juga mempertanyakan apakah isu ijazah palsu ini justru dibina oleh Jokowi sendiri. Menurutnya, jika Jokowi memang percaya diri dengan keaslian ijazahnya, tidak seharusnya ia terlihat tertekan.

    “Kalau isu ini dibina Jokowi, nggak mungkin Jokowi setiap malam minum obat penenang. Stres dia. Kan nggak bisa dong sampai psikosomatik. Emang Pak Jokowi sakit apa? Nggak ada kan? Gejala semua, epidermis itu,” cetus Rocky.

    Tak hanya soal ijazah, Rocky juga menyinggung isu lama terkait Rewang, tokoh yang dulu dikenal sebagai petinggi PKI.

    Ia mengaitkan nama Rewang dengan latar belakang sejarah Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo.

    “Rewang anak muda waktu itu, umurnya mungkin 30-an, jadi pemimpin Pemuda Rakyat, berarti otaknya bagus,” bebernya.

    “Waktu Jokowi masih Wali Kota, sebelum 2014, Rewang itu kemudian meninggal sebelum Jokowi jadi Presiden,” sambung Rocky.

    Ia menjelaskan bahwa Rewang memang tokoh penting di masa lalu, bahkan pernah ditahan di Cipinang.

    “Orang bilang Rewang zaman dulu, iyalah. Dia udah bebas kok. Ketua Pemuda Rakyat, menangkap anggota CC PKI, Komite Central PKI, paling muda di situ. Itu anak muda yang bermutu,” tandasnya.

  • Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu

    Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu

    Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan h

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar tak ada jejak sejarah yang dihilangkan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

    “Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Jadi saling menghormati lah terkait dengan hal itu ya, saling menghormati dan menghargai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons soal Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang bersikukuh untuk melanjutkan penulisan ulang sejarah Indonesia, meski sejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta untuk ditunda hingga dihentikan.

    “Ya, coba kita lihat nanti apakah seperti itu atau tidak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Puan pun meminta agar fakta-fakta sejarah dihormati dan diberi pengakuan dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati,” ujarnya.

    Dia memandang penulisan ulang sejarah Indonesia sebaiknya berpegang pula pada fakta tahun 1998, sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie dalam pidato kenegaraannya.

    Hal itu diutarakannya ketika merespons pernyataan Menbud Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (2/7), yang menyebut penulisan sejarah oleh pemerintahan sebelum periode saat ini lebih banyak menonjolkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, di mana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menekankan fakta sejarah yang juga telah divalidasi oleh kelompok sejarawan agar diberi pengakuan pula dalam penulisan ulang sejarah nasional yang ditulis Kementerian Kebudayaan saat ini.

    “Kalau kemudian dalam fakta-fakta sejarah itu memang dianggap ada yang kemudian tidak perlu, apa betul? Karena kan banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden (B. J. Habibie),” katanya.

    Dia kemudian melanjutkan, “Artinya, kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Dia 5 Kampus Termahal di Indonesia

    Ini Dia 5 Kampus Termahal di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang semester baru awal 2025/2026, banyak orang tua dan calon mahasiswa mencari dan memburu universitas impian mereka.

    Dewasa ini, biaya kuliah di universitas juga terus naik, sehingga butuh anggaran besar bagi orang tua memasukkan anaknya pada kampus pilihannya.

    Di Indonesia sendiri, ada beberapa kampus yang dikenal sebagai universitas termahal sebagai berikut dilansir dari berbagai sumber 

    1. President University

    President University merupakan salah satu universitas swasta terakreditasi A dengan pembelajaran dan penelitian internasional.

    Perkuliahan di President University dilakukan dalam bahasa Inggris. President University terletak di salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara (Kawasan Industri Jababeka) tempat berbagai perusahaan dari banyak negara mendirikan dan menjalankan bisnis mereka.

    Saat ini, President University memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Bisnis (Akuntansi, Ilmu Aktuaria, Administrasi Bisnis, Manajemen, dan Magister Manajemen Teknologi), Fakultas Ilmu Komputer (Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Magister Sains dan Teknologi Informasi), Fakultas Teknik (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, dan Teknik Mesin), dan Fakultas Humaniora (Komunikasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar).

    Biaya kuliah di President University untuk program sarjana (S1) adalah sekitar Rp32.000.000 per semester. Biaya ini mencakup biaya kuliah pokok, biaya SKS, biaya praktikum, dan biaya ujian semester. Selain itu, ada biaya lain yang perlu diperhatikan seperti biaya asrama (jika mahasiswa memilih untuk tinggal di asrama), biaya matrikulasi (jika ada), dan biaya admission test. 

    2. Swiss German University

    Swiss German University (SGU) didirikan pada tahun 2000 sebagai universitas internasional pertama dengan lisensi akademik yang diakui oleh hukum Indonesia.

    Lisensi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (DIKNAS). SGU dibentuk melalui upaya bersama antara Indonesia, Jerman, Swiss, dan Austria dengan tujuan untuk menghadirkan fokus internasional yang kuat serta mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

    Untuk mencapai tujuannya, SGU menawarkan pembelajaran yang berorientasi pada kualitas melalui 17 Program Gelar Sarjana dan 6 Program Gelar Magister mulai dari Teknik, Teknologi Informasi, dan Bisnis hingga Ilmu Hayati dan Ilmu Sosial yang semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai media pengajaran.

    Sebagai pelopor dalam menawarkan kurikulum internasional dan program gelar internasional di Indonesia, SGU telah menjalin kemitraan dengan 26 universitas dan 250 perusahaan yang tersebar di seluruh Eropa yang menempatkan institusi tersebut di antara universitas paling sukses dengan koneksi Eropa.

    Sejak didirikan, SGU telah berdedikasi untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar internasional dan bertujuan untuk mengembangkan profesional terampil yang memenuhi tuntutan industri. Sembilan puluh persen dosen SGU memperoleh gelar akademik di luar negeri dan memiliki pengalaman bekerja sebagai profesional di bidang terkait.

    Program Gelar Sarjana SGU menawarkan kursus yang menggabungkan pelatihan teori dan praktik (magang), sementara Program Gelar Magister dirancang khusus untuk menghasilkan pemimpin bisnis yang siap bersaing secara global. Selama lebih dari satu dekade, SGU telah menghasilkan lulusan terbaik bangsa ini, yang dilengkapi dengan pengetahuan, pengalaman, dan karakter yang sangat dibutuhkan di pasar yang kompetitif saat ini, menjadikannya tempat untuk mengejar pendidikan tinggi dan gelar Anda dengan penuh percaya diri.

    Biaya kuliah di Swiss German University untuk Sarjana rata-rata berkisar Rp27.500.000 hingga Rp 30.000.000 per semesternya.

    3. Universitas Pelita Harapan (UPH)

    Universitas Pelita Harapan (UPH), didirikan pada tahun 1994 di Tangerang, Indonesia, adalah universitas Kristen swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

    Universitas ini dirancang oleh para pendirinya, yang dipimpin oleh Dr. James T. Riady, untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang berakar pada nilai-nilai Kristen, dengan tujuan membentuk lulusan yang berkarakter kuat dan berdaya saing global.

    Selama bertahun-tahun, UPH telah memperluas program akademiknya mencakup berbagai disiplin ilmu, mendorong inovasi dan kepemimpinan melalui fasilitas modern serta kemitraan internasional. Saat ini, UPH diakui sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, berkomitmen pada pendidikan holistik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Universitas yang menyediakan 12 fakultas tersebut mematok biaya UKT mulai dari Rp100 juta hingga Rp 500 juta per-semester.

    4. Universitas Trisakti

    Universitas Trisakti merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 014/dar tahun 1965, yang ditandatangani oleh Dr. Sjarif Thajeb. Tanggal 29 November ini kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Trisakti.

    Proses kelahiran Universitas Trisakti diawali dengan dihancurkannya Universitas Respublika oleh masa pada Tahun 1965 karena dianggap terlibat dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia pada bulan September 1965. Dari puing – puing Respublika itulah, maka dibangun Universitas Trisakti.

    Nama Universitas Trisakti diberikan oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Makna Trisakti diambil dari pidato Dr. Ir. Soekarno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Landasan inilah yang menjadi tonggak upaya Universitas Trisakti untuk ikut mencerdaskan anak bangsa dalam berbagai aspek, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kepekaan sosial terhadap sesama, serta kepedulian dalam menjaga lingkungan hidup.

    Pada awal didirikan Universitas Trisakti memiliki lima fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik yang memiliki 4 (empat) departemen yaitu Departemen Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Arsitektur.

    Saat ini, Universitas Trisakti telah memiliki 9 (sembilan) fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknik Lingkungan, serta Fakultas Seni Rupa dan Desain, dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) Program Sarjana, 1 (satu) Program Diploma IV dan 4 (empat) Program Diploma III. Selain itu terdapat Program Pascasarjana yang memiliki 14 (empat belas) Program Magister dan 5 (lima) Program Doktor.

    5. Universitas Bina Nusantara

    Perjalanan Universitas Bina Nusantara dimulai pada tanggal 21 Oktober 1974. Berawal dari sebuah program studi jangka pendek yang bernama Modern Computer Course, kemudian berkembang pesat karena landasannya yang kokoh dan visinya yang komprehensif.

    Karena banyaknya peminat dan pesatnya perkembangan, pada tanggal 1 Juli 1981 Modern Computer Course berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer (ATK) dengan jurusan pertama Manajemen Informatika.

    ATK memperoleh status terdaftar pada tanggal 13 Juli 1984 dan setahun kemudian tepatnya pada tanggal 1 Juli 1985 berubah nama menjadi AMIK Jakarta. Pada tanggal 21 September 1985, AMIK Jakarta berubah nama menjadi AMIK Bina Nusantara.

    AMIK Bina Nusantara mencatat prestasi gemilang di usianya yang terbilang muda dengan terpilihnya AMIK sebagai Akademi Komputer terbaik oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dikti Daerah III pada tanggal 17 Maret 1986. Kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi mendorong AMIK untuk terus berkembang, dan pada tanggal 1 Juli 1986 resmi menyandang status Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Nusantara.

    Pada tanggal 9 November 1987, AMIK Bina Nusantara bergabung dengan STMIK Bina Nusantara. Lembaga ini menyelenggarakan program Diploma (D-3) dan Sarjana (S-1). Status akreditasi Disamakan untuk semua jurusan dan jenjang diperoleh pada tanggal 18 Maret 1992. Pada tahun berikutnya, STMIK Bina Nusantara membuka Program Magister (S-2) Manajemen Sistem Informasi pertama di Indonesia. Program ini resmi terdaftar pada 10 Mei 1993.

    Setelah melalui ketekunan dan kerja keras selama bertahun-tahun, Universitas Bina Nusantara (UBINUS) resmi tercatat dan berdiri pada tanggal 8 Agustus 1996. STMIK Bina Nusantara kemudian dilebur menjadi Universitas Bina Nusantara pada tanggal 20 Desember 1998. Saat itu UBINUS mempunyai Fakultas Ilmu Komputer (Fakultas Ilmu Komputer), Fakultas Ekonomi (Fakultas Ekonomi), Fakultas Teknik (Fakultas Teknik), Fakultas Sastra (Fakultas Sastra), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Fakultas MIPA) dan Program Magister (S-2) Manajemen Sistem Informasi.

  • Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    Aktivis HAM Ita Fatia Ngaku Diancam Dimatiin Usai Sebut Fadli Zon Bohongi Publik

    GELORA.CO –  Aktivis sekaligus anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tragedi Mei 1998, Ita Fatia Nadia, kembali menyuarakan kebenaran soal pemerkosaan massal yang terjadi kala itu. Usai menyebut pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk pembohongan publik, ia justru mendapat ancaman pembunuhan.

    Ancaman tersebut datang setelah Ita menggelar konferensi pers yang menanggapi ucapan Fadli Zon. Dalam pernyataannya, Fadli Zon menyebut bahwa isu pemerkosaan 98 hanya sekadar rumor, yang kemudian dibantah tegas oleh Ita.

    Pernyataan Tegas Ita Fatia Soal Pemerkosaan 98

    Dalam kanal YouTube Tempo pada Sabtu, 21 Juni 2025, Ita menyatakan bahwa konferensi pers digelar sebagai respons atas klaim Fadli Zon.

    “Kami mengadakan konferensi pers tentang (keterangan) Fadli Zon yang mengatakan pemerkosaan di 98 adalah rumor,” kata Ita Fatia Nadia.

    Sebagai sosok yang pernah langsung mendampingi korban pemerkosaan, bahkan hingga wafat, Ita jelas merasa marah terhadap pernyataan tersebut.

    “Statemen saya adalah bahwa Fadli Zon telah membohongi publik, berdusta kepada publik dan perempuan Indonesia. Fadli Zon juga telah melakukan pembohongan fakta sejarah,” ujarnya.

    Menurut Ita, kehadiran TGPF saja sudah membuktikan keseriusan negara menanggapi peristiwa itu. Bukan hanya aktivis, tim ini juga dibentuk oleh lima menteri dan satu jaksa agung.

    “Karena Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) didirikan oleh 5 menteri dan satu jaksa agung untuk mengungkap peristiwa Mei 1998, termasuk pemerkosaan,” jelasnya.

    Komnas Perempuan dan Fakta Sejarah yang Dihilangkan

    Tak hanya TGPF, pembentukan Komnas Perempuan juga menjadi bukti kuat atas peristiwa tersebut. Ita bahkan mengaku sebagai salah satu komisioner pertama lembaga itu.

    “Saya komisioner pertama,” ucap Ita Fatia Nadia.

    Bahkan Presiden BJ Habibie saat itu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik, sebuah pengakuan yang menurut Ita cukup menegaskan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.

    “Artinya Fadli Zon telah melakukan pengingkaran terhadap fakta sejarah,” tegas Ita.

    Teror dan Ancaman Pembunuhan Muncul Usai Konferensi Pers

    Usai konferensi pers, Ita kembali ke aktivitas normal. Namun teror mulai datang pada Jumat malam. Sebuah telepon mengganggu kediamannya pukul 23.00 WIB.

    “Jumat malam, saya mendapatkan telepon di jam 11 malam, ‘antek Cina kamu!’,” katanya.

    Meski awalnya diam, Ita kemudian mengabarkan ke temannya bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman tersebut. Ia merasa sudah terbiasa.

    Ancaman tak berhenti di situ. Di Minggu dini hari, penelepon yang sama kembali menghubungi. Kali ini dengan kalimat yang lebih menyeramkan.

    “Katanya ‘kamu keluarga PKI, suamimu tapol, matiin orang PKI itu, gampang, tidak ada yang membela’. Nada suaranya keras,” ujar Ita.

    Ancaman itu bahkan diakhiri dengan niat untuk membunuh Ita.

    “Terakhir ‘saya bungkam mulut kamu sampai mati’,” katanya.

    Suami Seorang Tapol, Tapi Tak Mengendurkan Perjuangan

    Dalam pernyataannya, Ita membenarkan bahwa suaminya memang seorang tapol (tahanan politik). Namun saat ini sudah sepuh dan sedang sakit.

    “Suami saya tapol, tapi sudah sepuh, sedang sakit, tapi kami semua merawat dengan cinta kasih,” katanya.

    Meski menghadapi tekanan dan ancaman serius, Ita tetap lantang menyuarakan kebenaran. Hal itu dibuktikan dengan kehadirannya di podcast dan wawancara media yang membahas tragedi pemerkosaan 98.

    Ancaman Bukan Hal Baru bagi Ita Fatia Nadia

    Ita mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya diteror karena membela korban pemerkosaan 98. Pada tahun peristiwa itu terjadi, ia juga mengalami teror langsung.

    “Teror yang pertama adalah saat saya mengurus Fransisca dan dua anak di Pondok Bambu. Saya mendapatkan surat kalau anak saya akan diculik,” jelasnya.

    Ancaman tersebut bahkan menyasar guru dari anaknya. Hal ini tentu membuat keluarga Ita khawatir dan turun tangan langsung.

    “Orangtua saya dari Jogja datang dan membawa anak-anak. Ibu saya bilang, kamu tetap bekerja, anak-anak bersama kami,” kata Ita Fatia Nadia.

    Bukti Nyata Bahwa Pemerkosaan 98 Bukan Sekadar Rumor

    Pernyataan Fadli Zon yang menyebut bahwa pemerkosaan 98 adalah rumor mendapat banyak kecaman, terutama dari mereka yang terlibat langsung dalam penanganan tragedi tersebut. Fakta-fakta seperti pembentukan TGPF, pengakuan Presiden Habibie, hingga pengalaman langsung Ita Fatia Nadia menjadi bukti bahwa peristiwa itu nyata.

    Ancaman yang kini dihadapi Ita juga menunjukkan bahwa upaya pelurusan sejarah masih menghadapi tantangan besar. Meski demikian, ia tetap bersuara, tidak gentar menghadapi tekanan.***

  • Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    Presiden Prabowo Harus Lepas dari Bayang Bayang Jokowi, Sikat Geng Solo!

    GELORA.CO –  Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak.

     

    Keputusan itu diambil usai adanya pembahasan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta Gubernur Sumut Bobby Nasution di Istana, Selasa (17/6/2025). 

     

    Sejumlah pengamat politik dan aktivis demokrasi juga menyoroti peran ‘Geng Solo’ terkait keluarnya keputusan kontroversial sebelum diputuskan Prabowo. Mendagri Tito Karnavian yang di cap sebagai “Geng Solo”, sebutan orang kepercayaan eks Presiden Jokowi, disebut-sebut sebagai aktor yang berperan munculnya polemik ini.  

    Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, menggeser inner circle atau lingkaran Presiden Prabowo dari orang-orang Jokowi seperti Sekretariat Kabinet, Kepala Sekretariat Kepresidenan, ajudan, dan lainnya merupakan satu diantara upaya untuk bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo. Orang – orang Geng Solo tersebut bisa merusak reputasi Presiden Prabowo. 

     

    “Baiknya mereka semua diganti dengan orang-orangnya Prabowo Subianto sendiri yang telah lama dengan Prabowo Subianto seperti  Mayjen purn. Kivlan zen, Dr. Din Syamsuddin, Prof. Andi Faishal, Bhakti, PhD, Dr. Aat Surya Syafaat, Edi Utama, SH, Llm, Prof. Dr. Makmun Murod, termasuk menikah lagi dengan Titik Soeharto,” ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Rabu (18/6/2025). 

     

    Belajar dari Sejarah

     

    Gus Amin, panggilan akrab Aminudin mengakui, di semua pemerintahan inner circle ini mempunyai peran penting untuk membentuk agenda dan visi Presiden. Namun yang masuk inner circle haruslah orang – orang kepercayaan Presiden Prabowo, bukan malah titipan yang justru akan merusakkan kinerja kabinet yang telah dibangunnya. Karena saat ini publik sudah bisa menilai mana menteri yang bekerja untuk Presiden Prabowo atau justru Geng Solo. 

     

    “Sebagai contoh dulu Presiden Soekarno pada 1948 terlibat konflik keras dengan PKI karena memberontak pada pemerintahannya di Madiun Affairs 1948. Soekarno difitnah PKI Sebagai budak Romusha atau imperialis dan tukang kawin. Tapi pada 1965, Presiden Soekarno justru sangat condong pada PKI karena lingkaran sekitarnya sudah dikuasai orang-orang PKI seperti Pengawal Presiden Cakrabirawa, Dokter kepresidenan, dan lainnya,” jelasnya.

     

    “Begitu juga pada era Orba. Pada paruh kedua 1970-an Pemerintahan Soeharto sangat represif (menindas) pada umat Islam. Karena orang-orang sekitar Presiden Soeharto dikelilingi  orang-orang non muslim dan abangan seperti Sujono Humardhani, Ali Moertopo, Soedomo, dan lainnya,” imbuhnya. 

     

    Tapi begitu mereka tersingkir, sambung Gus Amin, orang-orang lingkaran dekat Presiden Soeharto diganti oleh orang-orang muslim taat seperti Prof. BJ Habibie, Yusril Ihza Mahendra, Jend TNI Hartono, Harmoko.

     

    Saat itu kebijakan Presiden Soeharto juga berubah menjadi pro muslim seperti dalam pendirian ICMI, Bank Muamalat, UU Peradilan Agama, DPR/ MPR, TNI dan lainnya yang semakin ijo royo – royo. 

     

    “Ijo royo – royo, istilah pro Islam waktu itu,” tegasnya. 

     

    Lebih lanjut Gus Amin mengatakan, pada prinsipnya di semua pemerintahan maka inner circle penguasa ini mempunyai peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya. Karena dengan menempatkan orang – orang yang sesuai maka kebijakannya bisa selaras dan sinergi dengan keinginan Presiden. 

     

    “Jadi semua pemerintahan inner circle penguasa ini punya peran penting membentuk agenda dan visi kebijakan Presiden termasuk dalam penempatan pejabat pemerintah dan kebijakan lainnya,” tandasnya. 

     

    Daftar Geng Solo

     

    Mantan Sekjen pertama Projo (relawan Jokowi) Guntur Siregar mengatakan, Presiden Prabowo harus membuang orang orang utama Jokowi dikabinetnya seperti Budi Arie, Tito Karnavian, Bahlil, Pratikno dan lainnya. Ganti orang – orang Jokowi itu dengan orang yang lebih profesional dibidangnya. 

     

    “Begitu juga dengan Kapolri, selain karena sudah lama menjabat juga tidak pantas lagi demi regenerasi yang baik di tubuh kepolisian RI,” jelasnya.

     

    Guntur menilai, jika Presiden Prabowo mengganti menteri – menteri yang berafiliasi dengan Geng Solo maka publik akan merasakan kebahagian tersendiri. Keberanian Presiden Prabowo mengganti orang – orang Jokowi akan membuat kepercayaan rakyat pada Presiden Prabowo semakin tinggi. Rakyat akan semakin mendukung pemerintahan Prabowo. 

     

    “Apalagi sebahagian nama tersebut (Geng Solo) sering membuat blunder di pemerintahan Prabowo,” tandasnya.

     

    Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang juga sangat mendukung Presiden Prabowo berani melepas hutang politiknya terhadap Jokowi. Namun diyakini Presiden Prabowo tidak 100% berani melakukannya. Apalagi karakter Presiden Prabowo terlihat pragmatis dan bagi – bagi kekuasaan masih sangat kuat.

     

    “Ditambah lagi Gerindra sebagai partai utama pendukung Presiden Prabowo tidak kuat – kuat banget di parlemen. Jadi tinggal Prabowo  berani atau tidak mengunakan powernya sebagai kepala negara. Prabowo harus ingat, keberanian demi dan untuk kepentingan nasional,” tandasnya. 

     

    Prabowo Tersandera

     

    Edysa mengakui, secara politik Presiden Prabowo memang tersandera oleh Jokowi. Apalagi Jokowi juga sangat berperan dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Khalayak umum juga sudah faham bahwa Jokowi yang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

     

    “Apa dasar dimenangkan Pilpres? Dunia juga tahu,” paparnya. 

     

    Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan mengatakan, jika Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi atau Geng Solo, maka satu – satunya solusi adalah harus pecat Kapolri dan Panglima TNI. Karena baik Kapolri dan Panglima TNI merupakan bagian dari Geng Solo.

     

    Selain keduanya, sambung Adi, Presiden Prabowo juga harus berani ganti semua menteri dan wakil menteri titipan Jokowi, seperti Budi Arie Setiadi, Tito Karnavian, Immanuel Ebenezer, dan Bahlil Lahadalia. Para menteri tersebut merupakan bagian dari Geng Solo yang masih kuat di Kabinet Merah Putih (KMP). 

     

    “Cuma pertanyaannya apakah Prabowo berani melakukan itu?,” tanya Adi.

     

    Adi menilai, dengan melihat kinerja Prabowo saat ini, maka sangat jelas Prabowo tersandera. Saat ini Prabowo terkepung oleh Geng Solo. Sehingga ketika para menteri Geng Solo tersebut melakukan blunder maka Presiden Prabowo tidak berani bertindak tegas.

     

    “Istilah langkah yang dilakukan Presiden Prabowo maju kena mundur kena,” paparnya. 

     

    Polemik empat pulau mencuat setelah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

    Dalam ketentuan itu, Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. 

  • Relawan Polisikan Akun Medsos Hina Jokowi-Kahiyang, Bobby: Saya Enggak Tahu Medan 14 Juni 2025

    Relawan Polisikan Akun Medsos Hina Jokowi-Kahiyang, Bobby: Saya Enggak Tahu Medan 14 Juni 2025

    Relawan Polisikan Akun Medsos Hina Jokowi-Kahiyang, Bobby: Saya Enggak Tahu
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Relawan Gubernur Sumatera Utara
    Bobby Nasution
    , bernama Pelayanan Rakyat Horas Bobby Surya (Parhobas), melaporkan akun TikTok @tripx313 ke
    Polda Sumut
    , Jumat (13/6/2025).
    Laporan dilakukan lantaran akun tersebut diduga menghina Bobby, Kahiyang Ayu, serta Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, yang tak lain mertua Bobby.
    Namun, terkait laporan itu, Bobby mengaku belum mengetahuinya.
    “Saya enggak tahu, enggak tahu,” ujar Bobby saat ditanya wartawan di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sabtu (14/6/2025).
    Lalu, mantan Wali Kota Medan itu enggan berkomentar terlalu banyak.
    Dia mengatakan akan menanyakan hal itu setelah kunjungan kerja di Nias.
    “Belum (ada) monitor, coba saya tanya nanti,” ujarnya.
    Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon membenarkan laporan tersebut.
    Pihaknya masih mempelajari laporan tersebut.
    “Bentuk pengaduannya laporan masyarakat (Dumas),” kata Siti saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua
    Relawan Parhobas
    , Alexius Turnip, mengatakan total ada 30 kelompok relawan yang membuat pengaduan.
    Dia mengatakan, laporan dalam bentuk Dumas ini dilakukan karena menilai apa yang disampaikan akun @tripx313 sebagai bentuk
    penghinaan
    kepada Bobby dan keluarganya.
    “Yang paling dasar (bentuk) penghinaan
    ‘boleh aku pakai istrimu 3 bulan
    ?’ Itu bagi kami pelecehan verbal termasuk
    cyber bullying
    . Terlepas dari Pak Bobby sebagai gubernur, kami sebagai relawan merasa tersakiti itu, juga karena dia dewan pembina kami,” ujar Alexius usai membuat laporan kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
    Lalu, kata dia, penghinaan lainnya lantaran pria dalam video menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai PKI.
    Kendati demikian, Alexius tidak menampik Bobby tidak mengetahui pihaknya telah membuat laporan ke Polda Sumut.
    “Bobby enggak tahu kami (buat) laporan. Inisiatif relawan sendiri. Karena bagi kami, Bobby simbol (bagi) kami, jadi kami merasa terusik dan terganggu dengan ada kejadian ini,” katanya.
    Terkait laporannya, Alexius berharap penyidik bekerja profesional.
    “Mudah-mudahan (kasus ini) bisa terungkap,” tutur Alexius.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru Nasional 7 Juni 2025

    Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru Nasional 7 Juni 2025

    Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI
    Megawati
    Soekarnoputri menyinggung soal
    sejarah
    yang dipotong sehingga yang menjadi bagiannya hanyalah semenjak era
    Orde Baru
    (
    Orba
    ).
    Padahal, ada masa di mana Presiden Pertama RI,
    Soekarno
    memperjuangan Kemerdekaan Indonesia dan menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
    Sejarah
    dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
    “Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, diturunkan TAP (TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967) ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman order baru,” kata Megawati.
    Menurut Megawati,
    pemotongan sejarah
    tersebut terjadi saat turunnya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    “Padahal, saya suka mengatakan, kalau memberi ceramah, saya ingin bilang, kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, (sebut) nama, nomor telepon, nanti ketemuan sama saya,” ujar Megawati.
    “Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” katanya lagi.
    Untuk itu, Megawati mengungkapkan, tengah mengumpulkan para ahli sejarah agar sejarah yang ada tidak lagi mengalami pemotongan atau kekeliruan.
    “Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.
    Untuk diketahui, TAP MPRS 33/1967 merupakan satu dari sederet ketetapan MPRS yang dikeluarkan berkaitan dengan kemelut peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, dalam TAP MPRS 33/1967 disebutkan bahwa pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota-anggota MPRS pada khususnya.
    Pidato Nawaksara adalah pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikemukakan di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966. Nawaksara artinya sembilan pokok masalah.
    Dalam Tap MPRS disebutkan bahwa pidato Nawaksara tidak memuat secara jelas pertanggungjawaban tentang kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan kontra-revolusi, G30S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak.
    Oleh karenanya, diputuskan pencabutan kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
    Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah resmi mencabut TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tersebut.
    Hal itu dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang tidak berlakunya TAP MPR tersebut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada pihak keluarga Bung Karno pada 9 September 2024.
    “Menyatakan TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi,” ujar Ketua MPR RI saat itu, Bambang Soesatyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.