partai: PKI

Respons Video Puan, Sekjen Gerindra: PDIP Beri Isyarat Baik Tetap Dukung Pemerintah – Page 3

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, menurutnya terjadi sebelum wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati menguat beberapa hari belakangan.

“Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Terkait apa saja pembahasan di kediaman Megawati, Muzani tak menjelaskan secara lugas. Dia hanya menyinggung soal TAP MPR terkait Presiden pertama RI Sukarno.

“Kan seperti dalam pidato Bu Mega, bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, setelah pimpinan MPR itu meng-clear-kan beliau dari segala macam sakwasangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30-S PKI, maka tidak ada lagi sakwasangka terhadap Bung Karno,” jelas dia.

16/01/2025 05:15
Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

Malang (beritajatim.com) – Rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Rabu (15/1/2025).

“Sinyal Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, salah satunya disampaikan dalam pesan Bu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ucap Basarah.

Salah satu amanat Megawati yang sudah saya sampaikan kepada Pak Muzani, sambung Basarah, saat itu adalah pesan bahwa beliau akan bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Namun waktunya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo menyusun dan melantik semua menteri kabinetnya.

“Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” bebernya.

Basarah menilai, selain itu, Bu Mega juga memberikan alasan mengapa beliau bersedia untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo. “Bu Mega menjelaskan karena memang antara saya dan Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini,” tegasnya.

“Jadi sebenarnya, kesediaan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau smpaikan jauh hari sebelumnya,” sambung Basarah.

Basarah melanjutkan, kerekatan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo bertambah kuat boundingnya ketika saya laporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Pak Prabowo tanggal 30 September 2024 di ruang kerja Menhan RI.

“Pada saat itu sepuluh orang Pimpinan MPR dipimpin Pak Bambang Soesatyo menyampaikan surat Pimpinan MPR kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah Pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum,” ujarnya.

Saat itu, lanjut Basarah, Pak Prabowo merespon surat Pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai Presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

“Bahkan Pak Prabowo mengatakan, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati dan Mas Guntur Soekarno Putra kalau saya juga adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno. Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang dibelakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” terangnya.

Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraan saya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega.

Sejak saat itulah sebenarnya, Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno. Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke 52 tanggal 11 Januari 2025 kemarin.

Dengan demikian, tambah Basarah, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik.

Di luar faktor tersebut, kata Basarah, alasan lain yang membuat Bu Mega bersedia bertemu Presiden Prabowo adalah karena bu Mega sangat concern memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global. Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya meyakini sepenuhnya, jika insya Allah terjadi pertemuan antara Presiden RI ke-5 dengan Presiden RI ke-8, yang ada di hati dan pikiran serta yang akan dibicarakan Bu Mega dengan Presiden Prabowo adalah tentang nasib dan masa depan Indonesia Raya,” Basarah menutup. (yog/kun)

15/01/2025 23:15
Sekjen Gerindra sebut telah bertemu Megawati dan mendapat pesan

Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan pesan dari Presiden Ke-5 RI itu.

Dia pun tak menampik ketika dikonfirmasi ihwal dirinya yang menjadi perantara untuk mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

“Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia mengaku salah satu pesan yang disampaikan Megawati yaitu ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah ikut membantu menindaklanjuti pemulihan nama baik sang ayah, Soekarno, dari tuduhan terkait dengan Gerakan 30 September (G30S) PKI.

Dia menyebut ucapan terima kasih tersebut, seperti yang diutarakan pula dalam pidato Megawati saat HUT Ke-52 PDIP, Jumat (10/1).

“Setelah pimpinan MPR itu meng-clear-kan beliau dari segala macam sakwa sangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR Nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam Gerakan G30S PKI, maka tidak ada lagi sakwa sangka terhadap Bung Karno, yang notabene adalah bapaknya, Ibu Mega,” tuturnya.

Dia menyebut Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden RI segera menindaklanjuti Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno yang dikeluarkan oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024.

“Pak Presiden Prabowo segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan, sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

“Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno, setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dengan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 20:15
Rencana Eksekusi Sekolah Trisila, Begini Kata Kejati Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati angkat bicara perihal rencana eksekusi yang dilakukan PN Surabaya terhadap sekolah Trisila. Rencana eksekusi yang mendapat penolakan dari kuasa hukumnya Sudiman Sidabukke.

Menurut Mia, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang menangani kasus ini adalah bidang Datun Kejagung RI. Asdatun Kejati Jatim telah berkoordinasi dengan JPN Kejagung dan telah memberikan informasi secara lisan kronologis singkat.

⁠Dijelaskan Mia, bahwa awalnya sebidang tanah tersebut sebagaimana yang diduduki Yayasan Trisila berasal dari tanah yang dirampas oleh Negara dari Oek Tiam dan bidang tanah tersebut diserahkan ke PT RNI.

Pada Tahun 1965 terjadi permasalahan dengan PKI, sehingga keadaan tanah tersebut diambilalih KKO (pinjam pakai). Selanjutnya KKO pernah meminjamkan tanah tersebut kepada Yayasan Trisila akan tetapi tidak ada Berita Acara/BA.

“Selanjutnya PT RNI akan melakukan kerjasama dengan Yayasan Trisila tapi Trisila menolak dengan alasan tanah tersebut berasal dari KKO bukan dari PT RNI, sehingga baik bangunan dan sekolahan di atasnya sampai dengan gugatan ini Yayasan Trisila tidak pernah membayar sewa,” ujar Mia, Rabu (15/1/2024).

Mia menambahkan, dalam putusan Pengadilan hanya menyatakan “Yayasan Trisila melakukan pengosongan atas lahan tersebut, namun tetap sesuai dengan ketentuan PP No.223 tahun 1961 dan PP No.4 tahun 1963 dan tidak ada ganti rugi yang harus diberikan bahkan seharusnga Yayasan Trisila membayar sewa selama menggunakan bidang tanah tersebut.

Menanggapi pernyataan Kajati Jatim tersebut, pengacara Yayasan Trisila mengatakan kejaksaan yang mewakili PT RNI pasti berbeda pendapat dengan Yayasan Trisila karena adanya kurang pemahaman amar putusan dalam satu kesatuan yaitu pengosongan dengan pemenuhan kewajiban untuk memenuhi isi ketentua PP 223 tahun 1961.

“Jadi dibaca PP itu, ya isinya ganti rugi. Yang terakhir ini barangkali tidak difahami oleh ibu Kajati. Juga, dalam amar putusan tidak ada menyinggung masalah sewa atau uang sewa. Jadi ibu Kajati sebaiknya baca putusan-putusan PN, PT dan MA yang mana putusan tersebut harus dipenuhi oleh PT RNI, yaitu pengosongan dengan memperhatikan isi PP 223 th 1961 itu.

“Juga ibu Kajati perlu baca kalimat yang tertulis dalam sertifikat pertama, jelas disana tertulis penghuni tidak bisa dikosongkan tanpa memperhatikan PP 223 tahun 1961,” ujarnya. [uci/but]

15/01/2025 16:26
PDIP: Faktor Bung Karno yang akan pertemukan Megawati-Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

“Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

Menurutnya, hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa Megawati dan Prabowo suatu saat bertemu langsung. Ini juga tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet.

Selain itu, Megawati juga menjelaskan alasannya bersedia bertemu Prabowo lantaran tak punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini.

“Jadi sebenarnya, kesediaan Ibu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau sampaikan jauh hari sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

Bahkan Prabowo menitipkan pesan untuk Megawati dan Guntur Soekarno Putra bahwa dirinya adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno.

“Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang di belakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” ungkap Basarah.

Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraannya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Prabowo tersebut kemudian dilaporkan kepada Megawati.

Sejak saat itulah Megawati sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respons yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno.

Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke-52, Sabtu (11/1).

“Dengan demikian, menurut saya, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik,” tuturnya.

Di luar faktor tersebut, alasan lain yang membuat Megawati bersedia bertemu Prabowo adalah karena Megawati sangat concern dalam memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global.

“Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia,” tambah Basarah.

Ia pun optimistis terjadi pertemuan antara Megawati dengan Prabowo untuk membahas nasib dan masa depan Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

15/01/2025 15:08
titik panas ketegangan ideologi di Indonesia

Ilustrasi – Seorang yang diduga anggota PKI setelah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia, Oktober 1965.(National Security Archive) (https://tinyurl.com/2s49945z)

13 Januari 1965: titik panas ketegangan ideologi di Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 13 Januari 2025 – 06:00 WIB

Elshinta.com – Peristiwa Kanigoro merupakan salah satu insiden bersejarah yang terjadi pada 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan bentrokan antara anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok keagamaan, khususnya pemuda-pemuda Islam yang sedang mengikuti pelatihan mental dan spiritual. Pada awal 1965, situasi politik Indonesia diwarnai oleh ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. PKI sebagai partai terbesar di Indonesia saat itu, semakin aktif dalam menjalankan agendanya, yang sering kali memicu konflik dengan kelompok lain. Di sisi lain, organisasi-organisasi Islam berupaya menjaga identitas keagamaan dan melawan pengaruh komunisme yang mereka anggap mengancam.

Pada 13 Januari 1965, sekelompok pemuda Muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sedang mengadakan kegiatan pelatihan di Balai Desa Kanigoro. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mental spiritual para peserta melalui diskusi dan pembinaan keagamaan. Namun, acara tersebut diinterupsi oleh sekelompok massa yang diduga berasal dari PKI. Mereka menyerbu tempat kegiatan, merusak fasilitas, dan mengintimidasi para peserta. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta ditahan dan dipaksa untuk meninggalkan lokasi. Kejadian ini mencerminkan ketegangan antara kelompok agama dan komunis yang memanas pada saat itu.

Peristiwa Kanigoro menjadi salah satu pemicu ketegangan yang semakin meningkat di Indonesia pada 1965. Insiden ini memperkuat sentimen anti-komunis di kalangan umat Islam dan mendorong berbagai organisasi keagamaan untuk bersikap lebih tegas terhadap PKI. Peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan munculnya gerakan anti-PKI yang semakin meluas setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) di tahun yang sama. Kanigoro dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap komunisme di Indonesia, meskipun pada saat itu, pemerintah Orde Lama tidak memberikan perhatian besar terhadap insiden ini.

Peristiwa Kanigoro kerap dijadikan bahan diskusi dalam konteks sejarah konflik ideologi di Indonesia. Sebagian pihak menilai kejadian ini sebagai bentuk keberanian kelompok Islam dalam menghadapi tekanan dari kelompok komunis. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari ketegangan politik yang kompleks, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan agenda tersendiri. Sebagai bagian dari sejarah bangsa, Peristiwa Kanigoro memberikan pelajaran penting tentang bahaya konflik ideologi yang dapat merusak persatuan dan harmoni masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk menjaga toleransi, dialog, dan kerja sama demi mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Sumber : Sumber Lain

14/01/2025 07:54
titik awal era baru di Indonesia

Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau `Tiga Tuntutan Rakyat.` (https://tinyurl.com/yc3cp99m)

12 Januari 1966: titik awal era baru di Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 12 Januari 2025 – 06:00 WIB

Elshinta.com – Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau “Tiga Tuntutan Rakyat.” Peristiwa ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan latar belakang situasi politik, ekonomi, dan sosial yang penuh gejolak, TRITURA menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Ketegangan ideologi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan antikomunis. Situasi ini diperburuk oleh inflasi yang meroket, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah kudeta yang gagal dan menimbulkan gejolak politik besar di seluruh negeri. Peristiwa ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk melakukan reformasi total di berbagai sektor.

Isi Tuntutan TRITURA

Pada 12 Januari 1966, KAMI mengajukan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai TRITURA, yaitu:
1. Bubarkan PKI – Menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas G30S.
2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI – Menuntut agar kabinet pemerintahan dibersihkan dari orang-orang yang terkait dengan PKI.
3. Turunkan Harga – Mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Tuntutan ini menjadi simbol dari aspirasi rakyat untuk perubahan yang lebih baik dan mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa.

Peristiwa TRITURA membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, di antaranya:

1. Pergantian Kepemimpinan Nasional
Desakan untuk merealisasikan tuntutan TRITURA memicu pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Proses ini ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara.

2. Pembubaran PKI
Pada tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Langkah ini menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

3. Reformasi Ekonomi
Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional sepenuhnya.

Peristiwa TRITURA merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari Orde Lama dan awal dari Orde Baru. Tiga tuntutan rakyat yang sederhana namun penuh makna ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hingga kini, peristiwa TRITURA tetap menjadi salah satu momen bersejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan perubahan di Indonesia.

Sumber : Sumber Lain

13/01/2025 21:59
Lahan PTPN I Regional 7 di Lampung Dikuasai Puluhan Tahun, Kini Dibebaskan

Liputan6.com, Lampung – Hari terakhir eksekusi lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I Regional 7 di Desa Sido Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, berlangsung pada Senin, (13/1/2025). Eksekusi ini melibatkan pengamanan ketat dari pihak berwenang, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Head Area PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun menjelaskan bahwa lahan seluas 4.984,41 hektare ini berdasarkan HGU Nomor 16 Tahun 1997 telah diputuskan sebagai aset sah negara melalui putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Proses eksekusi ini dilakukan sesuai hukum. Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis, dengan memberikan waktu kepada warga untuk secara sukarela meninggalkan lahan,” ujar Tuhu Bangun, Senin (13/1/2025).

Ia menambahkan bahwa PTPN menyediakan beberapa bantuan, seperti rumah transit dengan biaya Rp1 juta per keluarga, tukang untuk membantu pembongkaran rumah, hingga transportasi.

Bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal, PTPN juga bekerja sama dengan pondok pesantren untuk menampung mereka sementara waktu.

Meski mayoritas warga telah memahami situasi dan meninggalkan lahan, Tuhu menyebut masih ada sejumlah orang yang memengaruhi 20 dari 72 kepala keluarga untuk tetap bertahan.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan pihaknya melaksanakan pengamanan secara humanis, melibatkan 250 personel gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif. Namun, ketika ditemukan beberapa warga membawa senjata tajam, kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Empat orang telah diamankan, termasuk seorang provokator,” jelas Yusriandi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menempati lahan yang bukan hak mereka dan memastikan eksekusi berjalan lancar tanpa kekerasan.

Penitera Pengadilan Negeri Kalianda, Ahmad Letondot Basari menjelaskan bahwa eksekusi lahan telah dilaksanakan sesuai putusan yang inkracht per 31 Desember 2024.

Terkait gugatan baru yang diajukan pada 7 Januari 2025, ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak memengaruhi eksekusi yang sudah dilakukan.

“Gugatan baru yang masuk akan diproses di pengadilan mulai 14 Januari 2025, tetapi eksekusi ini adalah perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Ahmad.

Proses eksekusi ini menjadi upaya penegakan supremasi hukum atas aset negara yang telah lama dikuasai warga tanpa izin. PTPN berharap seluruh pihak dapat mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Dituduh PKI, Ratusan Jiwa di Cilacap Terusir dari Tanahnya pada 1965

13/01/2025 16:12
Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025).

“Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

“Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik.

Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

“Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

“Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini.

“Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil.

“Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik.

Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden.

Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

“Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

“Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan.

Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam.

“Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

12/01/2025 16:50
Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

Buka HUT PDIP

Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini.

“Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

“Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.

Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

“Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

“Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

Sumber : Radio Elshinta

11/01/2025 02:39