Xcloud.id

partai: PKI

  • Pameran Sejarah Lirboyo: Jejak Perjuangan dan Peradaban Pondok Pesantren Selama 115 Tahun

    Pameran Sejarah Lirboyo: Jejak Perjuangan dan Peradaban Pondok Pesantren Selama 115 Tahun

    Kediri (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggelar pameran sejarah sebagai bagian dari peringatan 115 tahun berdirinya pesantren tersebut. Acara ini menghadirkan berbagai koleksi bersejarah, termasuk foto-foto dokumentasi, pakaian ulama terdahulu, serta artefak perjuangan yang menjadi saksi perjalanan Lirboyo sejak didirikan.

    Ketua Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Agus H Adibus Soleh (Gus Adib), menegaskan bahwa berdirinya Lirboyo bukanlah sesuatu yang instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan.

    “Bahwa Lirboyo berdiri bukan seperti sulapan. Tetapi berdiri dengan merangkak. Bagaimana saat ini, dari pelan-pelan, dari refleksi pameran sejarah ini, di antaranya tentang sejarah Lirboyo yang sudah berusia 115 tahun dan Madrasah Hidayatul Mubtadiin yang dimulai tahun 1925 sekarang tetap masih bisa berdiri dan ini bisa menjadi refleksi dari semua hal tentang Lirboyo disajikan dalam pameran ini,” ungkapnya, pada Jumat (7/2/2025).

    Artefak masa lampau Ponpes Lirboyo.

    Pameran ini menampilkan berbagai peninggalan bersejarah, seperti imamah milik KH. Abdul Karim, pendiri Ponpes Lirboyo Kediri, pakaian KH Marzuki, serta pedang Kiai Mahrus Aly yang digunakan dalam perjuangan melawan penjajah dan PKI. Selain itu, dipamerkan pula absensi lama para santri dan stambuk sebagai data sejarah Pondok Pesantren Lirboyo.

    “Dalam dua peristiwa besar ini bahkan tiga, mulai dari kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan bahkan sampai pemberontakan G30/SPKI, Lirboyo dari para masyayikh dan santrinya memiliki kontribusi dalam menggagalkan pihak -pihak yang tidak ingin Indonesia itu merdeka,” tegas Gus Adib.

    Rangkaian Acara 115 Tahun Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

    Sebagai bagian dari peringatan 115 tahun Pondok Pesantren Lirboyo dan Satu Abad Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MHM), sejumlah kegiatan telah dijadwalkan:

    Pondok Pesantren Lirboyo Kediri menggelar pameran sejarah sebagai bagian dari peringatan 115 tahun berdirinya pesantren tersebut

    Khitan Massal – Rumah Sakit Lirboyo Kediri, 9 Januari 2025.

    Lirboyo Bersholawat – Lapangan Barat Aula Muktamar, 9 Januari 2025.

    Festival Rebana – Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 16 Januari 2025.

    Semaan Dzuriyah Putri – Maqbaroh Kasepuhan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 2 Februari 2025.

    1 Juta Khataman Al-Qur’an – Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 3 Februari 2025.

    Bazar Rakyat – Timur Gedung Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 4-6 Februari 2025.

    Perlombaan Hiburan – Lapangan Barat Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 5-6 Februari 2025.

    Munas V Himasal dan Munas II LIM – Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 7-8 Februari 2025.

    Reuni Tamatan – Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 7-8 Februari 2025.

    Tahlil Akbar – Maqbaroh Kasepuhan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 8 Februari 2025.

    Malam Puncak Haul Haflah Akhirussanah 115 Tahun Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Satu Abad MHM Lirboyo, dan Reuni Akbar VI – Aula Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, 8 Februari 2025.

    Pameran sejarah dan rangkaian acara ini menjadi momentum bagi santri, alumni, dan masyarakat luas untuk mengenang sekaligus memahami perjalanan panjang Pondok Pesantren Lirboyo dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak. [nm/aje]

  • Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    Lingkaran Japto Soerjosoemarno dari Anak Soeharto hingga Jokowi, Begini Lobi-Lobi PP dari Era Soekarno

    PIKIRAN RAKYAT – Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi massa yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Meskipun sering dikaitkan dengan aksi kekerasan, PP tetap menjadi jaringan kuat yang berisi politisi, pengusaha, dan pejabat tinggi.

    Japto Soerjosoemarno telah memimpin organisasi ini selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan.

    Tokoh-Tokoh Elite dalam Pemuda Pancasila

    Banyak tokoh nasional yang tergabung dalam Pemuda Pancasila, baik sebagai pengurus maupun anggota kehormatan. Berikut beberapa di antaranya:

    Bambang Soesatyo – Ketua MPR RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Zainudin Amali – Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP. Siti Hutami Endang Adiningsih – Putri bungsu Soeharto, Wakil Ketua Umum II bidang Kesejahteraan Sosial. Arsjad Rasyid – Ketua Umum KADIN (2021-2024), Wakil Ketua Umum III bidang Perekonomian dan Industri. Ahmad HI M. Ali – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI 2019-2024, Wakil Ketua Umum IV PP. Tjahjo Kumolo – Mantan Menpan RB, anggota MPO PP. Ryamizard Ryacudu – Mantan Menteri Pertahanan, Ketua Dewan Kehormatan PP.

    Bahkan, Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila dalam Musyawarah Besar 2019, menandakan kedekatan organisasi ini dengan pemerintah.

    Sejarah Lobi Pemuda Pancasila: Dari Soekarno hingga Jokowi

    Era Soekarno: Kelahiran Pemuda Pancasila dan Konflik dengan PKI

    Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di bawah naungan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Organisasi ini dibentuk untuk melawan pengaruh komunis yang berkembang pesat di era Sukarno.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, Pemuda Pancasila turut serta dalam aksi penumpasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Ini menandai awal keterlibatan mereka dalam politik dan keamanan nasional.

    Era Soeharto: Jaringan dengan Militer dan Golkar

    Di bawah Orde Baru, Pemuda Pancasila menjadi bagian dari mesin politik rezim Soeharto. Mereka mendapatkan dukungan dari militer dan Partai Golkar, serta berperan dalam mengamankan kepentingan penguasa.

    Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) menyebut bahwa PP menjalin hubungan patronase dengan negara. Mereka menjadi alat politik Golkar dan diberi akses ke berbagai sektor ekonomi, termasuk bisnis keamanan dan pengawalan.

    Era Reformasi: Transformasi dan Diversifikasi Kekuatan

    Setelah kejatuhan Soeharto, Pemuda Pancasila beradaptasi dengan dinamika politik baru. Mereka tidak lagi hanya berafiliasi dengan Golkar, tetapi juga merangkul berbagai partai seperti PDI-P, NasDem, dan Gerindra.

    Beberapa kadernya bahkan berhasil masuk ke dalam birokrasi dan dunia bisnis, menjabat sebagai menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah.

    Era Jokowi: Kedekatan dengan Pemerintah dan Institusi Negara

    Pada Pilpres 2019, Pemuda Pancasila secara resmi mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dukungan ini diperkuat dengan pengukuhan Jokowi dan Ma’ruf sebagai anggota kehormatan. Japto Soerjosoemarno menegaskan bahwa PP akan terus mendukung pemerintahan yang sah dan menjaga ideologi Pancasila.

    Dalam era ini, PP semakin berkembang menjadi jaringan politik-ekonomi yang luas, tidak hanya berfokus pada kegiatan ormas tetapi juga ekspansi ke sektor bisnis dan investasi.

    Pemuda Pancasila sebagai Kekuatan Politik Permanen

    Pemuda Pancasila telah mengalami berbagai transformasi sejak didirikan pada 1959. Dari kelompok paramiliter yang berfungsi sebagai alat negara di era Orde Baru, kini PP berkembang menjadi jaringan politik dan ekonomi yang kuat.

    Dengan kepemimpinan Japto Soerjosoemarno yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun, Pemuda Pancasila tetap menjadi kekuatan politik yang mampu bernegosiasi dan beradaptasi dengan setiap rezim yang berkuasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH M Yusuf Hasyim Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH M Yusuf Hasyim Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Kiprah dan pengabdian KH M Yusuf Hasyim atau akrab disapa Pak Ud, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang periode 1965-2006, kini menjadi sorotan.

    Putra Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari ini diusulkan sebagai pahlawan nasional atas kontribusinya yang luas di berbagai bidang, mulai dari militer, politik, sosial, kenegaraan, hingga pendidikan.

    Usulan ini mengemuka dalam seminar dan bedah buku Biografi KH M Yusuf Hasyim: Kiai Militer Pengawal Ideologi NKRI Berbasis Pesantren yang digelar Senin (3/2/2025) di aula Ponpes Tebuireng.

    Acara ini dihadiri sekitar 250 peserta, termasuk Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, Bupati Jombang terpilih Warsubi, serta Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang hadir secara virtual.

    Sebagai narasumber, penulis buku Aguk Irawan memaparkan proses penulisan biografi setebal 246 halaman tersebut. “Banyak sumber primer yang saya temukan, sampai bingung harus memulai dari mana,” ungkapnya.

    KH Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh Ponpes Tebuireng saat ini, menegaskan pentingnya mengenang sejarah. “Terlebih KH Yusuf Hasyim yang menjadi pengasuh sejak 1965 sampai 2006,” ujarnya.

    Sementara itu, KH Irfan Yusuf (Gus Irfan), perwakilan keluarga, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. “Ide pengusulan gelar pahlawan nasional ini sudah muncul sekitar lima tahun lalu,” katanya.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi bedah buku ini. “Banyak jejak perjuangan kiai yang tidak ditulis, padahal itu penting sebagai referensi keteladanan,” ujarnya.

    Peserta bedah buku Biografi KH M Yusuf Hasyim

    Dia juga menyinggung peran KH Yusuf Hasyim dalam mengusir PKI saat menyerang Pesantren Gontor. “Sebagai komandan Banser pertama, beliau mengajarkan santri untuk kuat secara fisik dan hati,” tambahnya.

    Prof Usep Abdul Matin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai perjuangan KH Yusuf Hasyim memenuhi syarat khusus sebagai pahlawan nasional. “Beliau mempromosikan Islam moderat yang selaras dengan Pancasila,” tegasnya.

    Pendapat senada disampaikan Fadli Zon, yang mengenal KH Yusuf Hasyim puluhan tahun. “Beliau sangat pantas diberi gelar pahlawan nasional agar perjuangannya menginspirasi generasi penerus,” ujarnya.

    Aguk Irawan mengungkapkan rencana penerbitan tiga buku lain tentang KH Yusuf Hasyim, termasuk kisah romantis pertemuannya dengan Nyai Bariyah dari Madiun.

    Sementara KH Asep Saifudin Halim berbagi pengalaman saat mengajukan KH Abdul Halim sebagai pahlawan nasional. “Liku-liku dan tantangan harus dihadapi dengan optimisme,” pungkasnya.

    Sekadar diketahui, KH Yusuf Hasyim atau lebih dikenal dengan Pak Ud, meninggal dunia pada Minggu 4 Januari 2007, sekitar pukul 19.00 WIB di RSUD dr Sutomo Surabaya. Putra terakhir Hadratus Syeikh KH Hasyim Asyari ini berpulang pada usia ke-78. Pak Ud dikebumikan di makam keluarga Tebuireng Jombang. [suf]

  • 27 Januari 2008: Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia

    27 Januari 2008: Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia

    Soeharto adalah Presiden Indonesia kedua yang menjabat sejak tahun 1968 sampai 1998. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai penjabat presiden sebelum akhirnya diangkat menjadi presiden. (https://tinyurl.com/4hvasfae)

    27 Januari 2008: Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 27 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Soeharto, yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Indonesia. Ia lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Yogyakarta, dari keluarga petani sederhana. Perjalanan hidupnya yang penuh dinamika membentuk perannya sebagai pemimpin yang kontroversial namun berpengaruh besar dalam perjalanan bangsa.

    Awal Kehidupan dan Karier Militer

    Masa kecil Soeharto diwarnai dengan kehidupan sederhana di pedesaan Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia memutuskan untuk bergabung dengan dunia militer pada era penjajahan Hindia Belanda. Karier militernya semakin menonjol selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Soeharto menjadi salah satu perwira yang memimpin operasi-operasi penting, termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

    Naik ke Puncak Kekuasaan

    Soeharto mulai mendapatkan perhatian nasional ketika ia ditunjuk untuk memimpin Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada awal 1960-an. Perannya menjadi krusial pada tahun 1965 ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI). Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Soeharto mengambil alih kendali militer dan politik, yang akhirnya membuka jalan baginya untuk menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1967, menggantikan Soekarno.

    Era Orde Baru

    Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, dari 1967 hingga 1998, dalam periode yang dikenal sebagai Orde Baru. Pemerintahannya ditandai oleh fokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ia berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang menjadi salah satu pencapaian terbesar di masanya.

    Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan kritik terhadap otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi yang meluas. Soeharto menggunakan pendekatan keras untuk menjaga stabilitas politik, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap media dan aktivitas politik oposisi.

    Kejatuhan dan Warisan

    Krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an mengguncang fondasi pemerintahan Soeharto. Tekanan dari masyarakat, mahasiswa, dan komunitas internasional akhirnya memaksanya untuk mundur dari jabatannya pada Mei 1998. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia.

    Meskipun pemerintahannya kontroversial, Soeharto tetap dikenang sebagai tokoh yang membawa transformasi besar dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Sebagian masyarakat Indonesia menghormatinya sebagai pemimpin visioner, sementara yang lain mengkritiknya karena pelanggaran HAM dan korupsi selama masa jabatannya.

    Akhir Kehidupan

    Setelah mundur dari jabatan presiden, Soeharto hidup relatif tertutup dan jarang muncul di hadapan publik. Ia meninggal dunia pada 27 Januari 2008 di Jakarta pada usia 86 tahun. Warisannya tetap menjadi topik diskusi hangat di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat umum hingga saat ini.

    Soeharto adalah simbol dari sebuah era yang kompleks dalam sejarah Indonesia. Perannya sebagai pemimpin bangsa, baik dalam keberhasilan maupun kekurangannya, menjadikan dia sebagai figur yang tak terlupakan dalam perjalanan negeri ini.

    Sumber : Sumber Lain

  • Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Lanjutan dari Tulisan Seri khas VOI, “Menjadi Pahlawan Nasional”. Dalam artikel “Garis Rezim dan Para Pahlawan Nasionalnya”, kita sudah melihat daftar pahlawan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim. Semakin banyak pahlawan tentu makin baik. Masalahnya, selain kajian terhadap fakta sejarah, pertimbangan penetapan pahlawan nasional di negeri ini juga kerap didasari pada keputusan politis.

    Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Basuki Rahmat memulai karier militernya pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1943, tepatnya. Kala itu, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Di masa kemerdekaan, Basuki bergabung menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kariernya lancar, berlanjut hingga ia diangkat menjadi Kepala Kodam V Brawijaya. Di tahun 1966, saat Presiden Sukarno mendirikan Kabinet Dwikora, Basuki Rahmat diangkat menjadi Menteri Veteran dan Demobilisasi.

    Di posisi ini lah sorotan paling tajam mengarah kepadanya. Ia dianggap berperan besar dalam terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar. 1966 menjadi tahun yang sangat kacau. Sejak Januari, mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Sukarno mundur. Aksi itu berlangsung hingga Maret 1966. Pada 11 Maret di tahun yang sama, Sukarno melangsungkan sidang Kabinet Dwikora.

    Persidangan mendadak dihentikan karena beredarnya kabar tentang pergerakan ribuan demonstran ke Istana Merdeka, tempat sidang digelar. Sukarno pun langsung bergeser ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, Basuki bersama tiga jenderal lain, Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Mayjen Maraden Panggabean menemui Sukarno. Keempatnya datang membawa map berisi surat yang telah diketik oleh orang kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo. Surat itu yang di kemudian hari kita kenal dengan Supersemar.

    Suasana pertemuan antara Sukarno dan empat jenderal berlangsung tegang. Sukarno langsung protes ketika para jenderal di hadapannya memberikan surat dengan kop Angkatan Darat.”Lho, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan,” ujar Sukarno dalam buku yang ditulis Sukardjo, Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden (2008).

    Merespons protes Sukarno, Basuki berujar, “Untuk mengubah, waktunya sangat sempit. Tandatangani sajalah, paduka. Bismillah,” katanya. Ucapan Basuki ditimpali oleh Maraden Panggabean dengan mencabut pistol FN 46 dan menodongkannya ke arah Sukarno. Melihat itu, Sukardjo dengan cepat mencabut pistol dan mengarahkannya ke arah para jenderal.

    Tak ingin ada pertumpahan darah, Sukarno mengalah. Surat yang kini dikenal dengan Supersemar itu pun ditandatangani. “Jangan! Jangan! Ya, sudah kalau mandat ini harus kutandatangani. Tetapi, nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, mandat ini dikembalikan kepadaku,” ungkap Sukarno. Setelah Supersemar ditandatangani, keempat Jenderal tersebut pergi, kembali ke Jakarta, menyerahkan pada Soeharto.

    Supersemar lantas jadi pintu masuk Soeharto ke kursi kekuasaan. Supersemar secara sakti juga memberi dampak pada berubahnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbekal Supersemar, Soeharto bergerak membubarkan PKI. Pembubaran dilakukan dengan mengatasnamakan Sukarno. Suharto kemudian bahkan menerbitkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 perihal pembubaran PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

    Sejak rangkaian perstiwa itu, Basuki jadi makin lekat dengan Suharto. Ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan I periode 1968-1973. Basuki juga jadi pemegang rekor penerima gelar pahlawan nasional dalam proses paling singkat. Gelar pahlawan nasional untuk Basuki diberikan Soeharto pada 9 Januari 1969, satu hari setelah Basuki meninggal. Basuki juga dianugerahi kenaikan pangkat secara Anumerta menjadi Jenderal TNI.

    Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Basuki jadi sorotan. Gelar tersebut dianggap terlalu politis. Temuan-temuan fakta tentang keterlibatan Basuki dalam penggulingan Sukarno pun jadi catatan yang membuat gelar pahlawan nasionalnya dipertanyakan banyak pihak hingga hari ini.

    Polistisasi gelar pahlawan nasional

    Penulis buku Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi, Osa Kurniawan Ilham menyoroti politisnya pemberian gelar pahlawan nasional di masa-masa prareformasi –Orde Lama dan Orde Baru. Basuki Rahmat bukan satu-satunya tokoh yang gelar pahlawannya patut dipertanyakan. Menurut Osa, pemberian gelar pahlawan terhadap Siti Hartinah (Bu Tien) juga jadi pertanyaan.

    “Ada satu kasus yang politis juga. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ibu Tien Soeharto. Jasanya (Bu Tien) apa? Karena mendampingi Soeharto?” tutur Osa kepada VOI, Rabu 20 November.

    Bukan cuma di zaman Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di zaman Sukarno pun dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Sama seperti masa Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di era Sukarno juga sarat dengan subjektivitas dan kepentingan politik. Penetapan nama Sutan Sjahrir, misalnya. Gelar pahlawan nasional Sjahrir diberikan pada tahun 1966, satu hari setelah ia meninggal di Swiss dalam status sebagai tahanan politik.

    Penganugerahan gelar kepada Sjahrir juga dipercaya sebagai upaya Sukarno menjaga keseimbangan politik kala itu. Dua tahun sebelum kematian Sjahrir, tepatnya 1964, jadi tahun paling banyak Sukarno mengobral gelar pahlawan nasional. Setidaknya ada sepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional. Komposisinya beragam. Dua orang dari TNI, dua dari Nahdlatul Ulama (NU), dua dari Muhammadiyah, dan tiga dari unsur perempuan. Dan Sjahrir adalah representasi dari Nasakom, unsur komunis kala itu.

    Seiring waktu, Indonesia mulai memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lebih terstruktur terkait pemberian gelar pahlawan nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan jadi jawaban. Tak sempurna. Namun, setidaknya UU 20/2009 dapat menjadi rumusan jelas atas konsepsi kepahlawanan nasional. Ini jelas penting demi meminimalisir intervensi negara dengan pertimbangan-pertimbangan yang tak sesuai konsepsi kepahlawanan itu sendiri.

    Tetap politis

    Zaman berganti. Mekanisme terstruktur pun telah dibentuk lewat UU 20/2009. Pemberian gelar pahlawan nasioan tetap dilakukan, hanya bentuk politisasinya saja yang berubah. Hari ini, pemberian gelar pahlawan masih menjadi kehormatan. Hal itu kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan suara seseorang dalam kontestasi politik.

    “Tak jarang kan ada anak atau cucu tokoh penting di suatu daerah yang memerlukan itu sebagai atribusi historis untuk kepentingan politiknya,” kata sejarawan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Syukur, ditulis Historia.id.

    Bentuk politisasi lain dari gelar pahlawan nasional hari ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Gelar pahlawan nasional pada dasarnya adalah kebanggaan bagi sebuah daerah. Keberadaan pahlawan nasional di sebuah daerah dapat dijadikan barometer keberhasilan sebuah daerah dalam sumbangsih untuk negeri.

    Untuk mewujudkan respresentasi pahlawan nasional dalam suatu daerah, pemerintah daerah bahkan rela menggelontorkan dana besar untuk menjalani prosedur pengajuan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Biaya tersebut dibutuhkan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi.

    Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan representasi pahlawan nasional tak kecil. Berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Biaya itu biasanya diperoleh dari kas negara, sponsor, atau pun perusahaan-perusahaan swasta besar yang bertempat di sebuah daerah.

    “Kalau berhasil (jadi pahlawan nasional) berarti orang ini berhasil mengangkat nama daerah,” kata Abdul.

    Artikel Selanjutnya: “Sisi Gelap Pahlawan Nasional: Basuki Rahmat dalam Penggulingan Sukarno”

  • 23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin

    23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin

    Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin (depan, nomor dua dari kiri, mengenakan jas dan bercelana pendek), bersama Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, dan menteri-menteri kabinet pertama, 4 Oktober 1945. (https://tinyurl.com/2c5sszsz)

    23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kabinet yang dibentuk pada 3 Juli 1947 ini hanya bertahan selama kurang lebih sembilan bulan sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 23 Januari 1948. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas politik Indonesia saat itu, dengan berbagai tekanan internal dan eksternal yang mengguncang stabilitas pemerintahan Republik.

    Amir Syarifuddin, seorang tokoh sosialis yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan, diangkat menjadi perdana menteri setelah Kabinet Sjahrir mengundurkan diri. Kabinet yang dipimpinnya merupakan koalisi dari berbagai partai politik, termasuk Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok nasionalis lainnya. Tugas utamanya adalah menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi Belanda yang masih berusaha merebut kembali kekuasaan. Namun, langkah-langkah yang diambil kabinet ini justru menuai kontroversi, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada Januari 1948.

    Perjanjian Renville, yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), dimaksudkan untuk menghentikan agresi militer Belanda. Namun, perjanjian ini dianggap merugikan posisi Republik Indonesia karena mengakui garis demarkasi baru yang mempersempit wilayahnya. Banyak pihak, termasuk partai oposisi seperti Masyumi dan kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, mengecam langkah tersebut. Mereka menilai Amir terlalu lemah dalam menghadapi Belanda dan mengorbankan kedaulatan Indonesia.

    Krisis kepercayaan terhadap Amir diperparah oleh kebijakannya yang dianggap terlalu condong ke kiri dan dekat dengan kelompok komunis, sehingga memicu ketegangan dengan pemimpin nasionalis konservatif dan Islam. Selain itu, kabinet Amir juga menghadapi konflik internal akibat perbedaan ideologi dan kepentingan di antara anggota kabinet. Situasi ini membuat pemerintahannya semakin sulit menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif.

    Pada akhirnya, kabinet Amir Syarifuddin kehilangan dukungan mayoritas di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tekanan dari berbagai pihak membuat Amir mengundurkan diri pada 23 Januari 1948. Kejatuhan kabinet ini membuka jalan bagi terbentuknya Kabinet Hatta di bawah pimpinan Mohammad Hatta, yang kemudian mengambil pendekatan lebih pragmatis dalam menghadapi konflik dengan Belanda.

    Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin berdampak besar terhadap peta politik Indonesia. Peralihan kekuasaan dari kelompok sosialis ke nasionalis pragmatis menandai perubahan signifikan dalam strategi pemerintahan. Kelompok kiri, termasuk PKI, merasa dikhianati, yang kemudian berkontribusi pada konflik internal seperti peristiwa Madiun 1948. Selain itu, kabinet pengganti yang dipimpin Hatta lebih berhati-hati dalam menghadapi tekanan internasional dan agresi Belanda, yang akhirnya menghasilkan Konferensi Meja Bundar pada 1949.

    Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga stabilitas politik di masa awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun kabinet Amir Syarifuddin berakhir dengan kekecewaan, pelajaran dari dinamika tersebut tetap relevan dalam memahami perjalanan bangsa.

    Sumber : Sumber Lain

  • PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    PDIP: Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo Bukan Barter Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar sinyal rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tidak dikaitkan dengan kontroversi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Megawati secara langsung telah menyampaikan bahwa hubungannya baik dengan Prabowo. Hal yang sama juga diungkapkan oleh petinggi Partai Gerindra, yakni Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani. 

    Said meminta agar hubungan baik keduanya tidak disimpulkan sebagai sinyal untuk membarter status Hasto yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi hingga perintangan penyidikan. 

    “Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/1/2025). 

    Adapun, pernyataan Megawati soal hubungannya dengan Prabowo, terang Said, adalah bentuk harapan agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa menjadi pemimpin nasional dan pelopor pembangunan hukum.

    Tujuannya, kata dia, agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. 

    Said juga mengatakan bahwa hubugan Megawati dan Prabowo yang terjaga baik selama ini memang fakta. Dia menilai tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama.

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dua periode itu lalu meminta doa agar kedua tokoh bisa segera bertemu supaya setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung.

    “Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres. Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Hubungan Megawati-Prabowo 

    Sebelumnya, pada perayaan HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Megawati Soekarnoputri membeberkan hubungannya yang terjaga baik dengan Prabowo meski kini berseberangan. Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. 

    Megawati juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

  • Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    Sulit, Kecuali Beliau Menjauhi Jokowi

    GELORA.CO – Kabar rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kencang dibicarakan publik. 

    Padahal di antara dua sosok itu hingga saat ini tidak ada persoalan.

    Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, baik pihak Gerindra maupun PDIP, selalu menyatakan hubungan Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    “Bahkan Prabowo beberapa kali menyatakan nasi goreng masakan Megawati enak sekali,” ujarnya, Jumat (17/1/2025). 

    “Megawati juga menyatakan siap untuk memasak lagi nasi goreng khusus buat Prabowo,” imbuh Jamil.

    Jamil menilai, belum bertemunya Prabowo dan Megawati tampaknya karena ada faktor ketiga. 

    Faktor tersebut bisa jadi berkaitan dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagi Megawati, Jokowi sudah kartu mati. Karena itu, di mana ada Jokowi, Megawati tidak akan mau bergabung,” ucapnya.

    Dia mengatakan, selama Prabowo dinilai Megawati masih mesra dengan Jokowi, selama itu pula ia akan terus menjauh dengan Prabowo. 

    Megawati juga akan menghindar untuk bertemu Prabowo.

    “Bila Prabowo ingin bisa cepat bertemu Megawati, pilihannya Prabowo harus renggang dulu dengan Jokowi,” katanya. 

    “Setidaknya Megawati tidak lagi menilai Prabowo terlalu mengikuti arah politik Jokowi,” imbuhnya.

    Masalahnya, apakah Prabowo mau merenggangkan hubungannya dengan Jokowi? Inilah yang menjadi masalah selama ini. 

    Prabowo untuk saat ini tampaknya masih sulit menjauh dengan Jokowi.

    “Penyebabnya bisa jadi karena faktor utang budi,” ujarnya. 

    “Prabowo memang sosok yang tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Prabowo untuk jauh dari Jokowi,” ungkapnya.

    Jamil menyebut, apabila Prabowo memang mau bertemu Megawati, maka pilihannya ia harus bisa menjaga jarak dengan Jokowi. 

    Kalau tidak, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terus sebatas wacana.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, baru-baru ini dia bertemu Megawati.

    Namun, Ketua MPR RI itu tidak mengungkapkan di mana pertemuan itu. 

    Dimuat Tribunnews.com pada Kamis (16/1/2025) Muzani mengungkapkan pertemuan itu dalam rangka persiapan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. 

     

    Dalam pertemuan itu, Muzani menyebut Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya. 

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani pun menjelaskan pesan yang disampaikan oleh Megawati. 

    Menurutnya, salah satu pesan yang disampaikan Megawati adalah penyampaian rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo.

    Pasalnya, Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    Yakni, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Pak Presiden Prabowo, segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan. Sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan menyampaikan, dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo,” jelasnya.

    Lagi pula, kata dia, Presiden Prabowo dan Megawati selama ini memiliki hubungan yang baik. Sebab, keduanya memiliki hubungan pribadi yang dekat sejak lama.

    “Hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dari awal atau sejak awal adalah hubungan pribadi yang panjang. Hubungan pribadi yang baik. Jauh sebelum Pak Prabowo jadi Presiden, keduanya memiliki hubungan pribadi yang baik. Baik Pak Prabowo ataupun Ibu Mega,” jelasnya.

    Karena itu, Muzani mengatakan saat ini hubungan baik tersebut tetap terjalin meskipun Prabowo sudah menjadi Presiden RI dan belum sempat bertemu.

    “Benar bahwa keduanya belum pernah bertemu, tetapi komunikasinya dilakukan dengan berbagai macam cara yang pesan dari kedua beliau itu sampai.

    “Kemudian itulah yang menyebabkan meskipun PDI Perjuangan secara formal tidak masuk dalam pemerintahan, tetapi kami merasa bersyukur bahwa PDI tidak akan kemana-mana, PDI Perjuangan tetap mensupport, mendukung pemerintahan Prabowo,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Muzani pun meyakini pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak lama lagi akan terjadi pada bulan Januari 2025 ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” pungkasnya

  • mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). (https://tinyurl.com/4sssv92v)

    16 Januari 1966: mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 16 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan keberanian generasi muda dalam menuntut perubahan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negeri.

    KAMI, yang dibentuk pada 25 Oktober 1965, muncul sebagai respons atas ketegangan pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang dituduhkan pada PKI. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme dan dianggap sebagai perwakilan aspirasi rakyat yang mendambakan perbaikan kondisi bangsa. Dalam aksi besar-besaran pada Januari 1966, mahasiswa membawa tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat inflasi.

    Demonstrasi tersebut mencerminkan ketegangan politik yang memuncak, terutama karena Presiden Soekarno masih mempertahankan konsep “Nasakom” yang mengakomodasi PKI. Meski mendapat tentangan dari pemerintah, aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas, termasuk dari kekuatan militer yang semakin tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya membuat perubahan besar tak terhindarkan.

    Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima mandat untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang genting. PKI akhirnya dibubarkan, dan pengaruhnya dalam pemerintahan dihentikan sepenuhnya. Keberhasilan mahasiswa dalam memperjuangkan Tritura tidak hanya menjadi tonggak sejarah peran generasi muda dalam politik, tetapi juga membawa Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru.

    Namun, langkah besar ini juga meninggalkan luka dalam sejarah. Pembubaran PKI diikuti oleh tindakan represif, termasuk kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota atau simpatisan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering kali membawa konsekuensi kompleks yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa.

    Aksi heroik mahasiswa KAMI pada 16 Januari 1966 membuktikan bahwa suara pemuda dapat menjadi katalisator perubahan besar. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perbaikan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dipegang generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal komunikasi politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencuat di tengah kontroversi kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Muncul kabar bahwa ada upaya lobi yang dilakukan Megawati ke Prabowo saat pemeriksaan Hasto, Senin (13/1/2025). Namun, seluruh pihak membantah bahwa ada upaya komunikasi yang dijalin antara Megawati dan Prabowo. 

    Pada hari itu, Hasto diperiksa perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

    Hasto diperiksa atas dua surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam, Hasto keluar dari Gedung KPK tanpa mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tim hukum PDIP sempat memberikan surat permohonan kepada pimpinan KPK agar proses hukum menunggu putusan praperadilan yang telah diajukan di PN Jakarta Selatan. 

    Surat permohonan itu pun ditolak oleh pimpinan KPK. Namun, itu tidak membuat Hasto lantas langsung ditahan untuk 20 hari pertama. 

    Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Ketua Umum PDIP Megawati mengkritik KPK habis-habisan. Dia menguliti lembaga antirasuah maupun penegak hukum lain akibat diusutnya kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka. 

    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peta politik saat ini. PDIP, kendati tidak mengenal istilah oposisi, memosisikan dirinya berada di luar pemerintahan karena tidak menaruh kadenrya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  

    Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. 

    Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Megawati lalu menyinggung bahwa Prabowo senang memakan nasi goreng buatannya. Dia menyebut sudah lama Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyantap nasi goreng buatannya. 

    Megawati juga mengungkap ada anak buahnya yang berupaya untuk menyampaikan pesan dari pihak Prabowo soal keinginan untuk bertemu. 

    “Ada yang ngomong, ‘Bu ada yang udah minta nasi goreng.’ Oh, minta nasi goreng, oh minta nasih goreng aku aja lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi [kalah Pemilu]. Memang enggak boleh? Ya boleh lah,” ucapnya sambil disambut tawa peserta acara. 

    Adapun pihak Megawati dan pihak Prabowo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024 lalu telah sama-sama berupaya mempertemukan dua ketua umum partai politik itu. Banyak yang memperkirakan pertemuan itu bisa menjadi sinyal merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Nyatanya, sampai dengan berjalannya pemerintahan Prabowo selama kurang lebih empat bulan ini, keduanya diketahui belum pernah bertemu langsung. 

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lalu mengungkap komunikasi antara Megawati dan Prabowo terjadi melaluinya dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Keduanya merupakan pimpinan MPR 2019-2024. 

    Basarah mengaku, empat hari sebelum pelantikan Prabowo, dia ditugaskan untuk menyampaikan ke Muzani soal sikap politik PDIP untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui Basarah, Megawati menyampaikan kepada Prabowo bahwa akan bekerja sama dengan pemerintahan baru tanpa mengirimkan kader untuk Kabinet Merah Putih.

    “Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? karena kata Bu Mega lebih lanjut ‘Saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo.’ Ibu menyebutnya Mas Bowo,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Diamini Gerindra, Dibantah Istana Dan Kpk

    Partai Gerindra membantah adanya komunikasi Megawati dan Prabowo, khususnya soal proses hukum terhadap Hasto. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada beberapa pihak yang sudah menanyakan hal itu kepadanya. 

    Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menyampaikan, proses penegakan hukum di KPK menjadi kewenangan para penegak hukum di komisi antirasuah tersebut. Dia memastikan tidak ada hubungannya dengan Prabowo atau Gerindra. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada, belum ada [Megawati telepon Prabowo],” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Meski demikian, partai yang didirikan Prabowo itu tidak membantah soal potensi bertemunya kedua patron itu. Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI AM Putranto memastikan bahwa belum ada rencana agenda pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025). 

    Di sisi lain, KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap Hasto berlanjut tanpa adanya intervensi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar upaya lobi Megawati ke Prabowo. Dia memastikan tidak ada lobi-lobi yang diketahuinya di KPK pada pemeriksaan Hasto. 

    “Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih enggak. Dari sini enggak ada [lobi-lobi],” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Adapun Setyo menjelaskan bahwa penyidik pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan atau tidak terhadap seorang tersangka. 

    Dalam kasus Hasto, berdasarkan catatan Bisnis elite PDIP itu telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 dan sebagai tersangka 13 Januari 2025. Hasto sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari 2025, namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

    Setyo mengatakan bahwa penyidik di kasus Hasto tidak langsung melakukan penahanan karena masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan. Pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu menuturkan, informasi yang diterima pimpinan hanyalah terkait dengan pemeriksaan Hasto. Belum ada detail mengenai rencana penahanan. 

    “Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja,” kata perwira Polri bintang tiga itu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hasto diperiksa oleh penyidik KPK selama 3,5 jam pada Senin lalu. Namun, KPK memutuskan Hasto belum akan ditahan pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. 

    KPK menilai, kendati belum ditahan, upaya paksa terhadap Hasto bisa dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (13/1/2025).

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya usai keluar dari Gedung KPK. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail hanya membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu.

    Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. Ketua KPK Setyo Budiyanti mengumumkan status Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah selaku tersangka pada pengembangan penyidikan.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.