partai: PKC

  • Pesan Reflektif Harlah ke-65 PMII, M. Syaiful Adhim Tekankan Peran Strategis Kader di Era Global

    Pesan Reflektif Harlah ke-65 PMII, M. Syaiful Adhim Tekankan Peran Strategis Kader di Era Global

    Surabaya (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesias (PMII) kembali menegaskan komitmennya dalam membentuk kader yang tangguh menghadapi berbagai tantangan zaman. Pada 17 April 2025 menandai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-65, sebuah tonggak sejarah kontribusi besar terhadap dinamika intelektual, sosial, dan politik bangsa bagi PMII.

    Sebagai organisasi yang berlandaskan semangat Ahlussunnah wal Jamaah, PMII terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam refleksi harlah kali ini, M. Syaiful Adhim selaku Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Bidang Kaderisasi Penataan & Pendistribusian SDM, menyampaikan pentingnya kesiapan PMII menghadapi era baru.

    “Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang semakin cepat, PMII dihadapkan pada tantangan baru yang membutuhkan adaptasi, inovasi, dan konsistensi dalam perjuangan,” ucap M. Syaiful Adhim.

    Harlah ke-65 bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momen reflektif untuk menilai sejauh mana PMII berperan sebagai ruang kaderisasi dan agen perubahan sosial. Ia menekankan bahwa PMII kini harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap zaman.

    “Dari masa ke masa, PMII menjadi ruang dialektika antara pemikiran keislaman, keindonesiaan, dan semangat progresif kaum muda. Kini, dengan hadirnya era disrupsi digital, geopolitik yang dinamis, hingga krisis iklim dan kesenjangan sosial global, PMII perlu memperkuat kapasitas kader untuk menjawab persoalan-persoalan dunia masa kini,” lanjut pria asal Gresik tersebut.

    Syaiful menyoroti perlunya kader PMII mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan literasi teknologi. Ia menekankan bahwa retorika semata tidak cukup untuk menjawab kompleksitas zaman.

    “Tantangan masa depan global tidak bisa dijawab hanya dengan retorika ideologis. PMII perlu melahirkan kader-kader yang mampu berpikir kritis, memiliki literasi teknologi dan digital, serta memahami dinamika global secara utuh. Pendidikan kader harus diarahkan untuk menciptakan pemimpin masa depan yang inklusif, berwawasan global namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan keislaman yang rahmatan lil ‘alamin,” jelasnya.

    Di tengah polarisasi sosial dan ketegangan ideologis, PMII dinilai memiliki posisi strategis untuk menjaga nilai-nilai moderasi, toleransi, dan dialog antarbudaya. Peran ini menurutnya menjadi krusial dalam menjaga keutuhan bangsa dan turut menciptakan harmoni global.

    “Di tengah ketegangan ideologi dan polarisasi sosial yang menguat di banyak belahan dunia, PMII memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai moderasi, dialog antarbudaya, dan semangat kebersamaan. Ke depan, PMII tidak cukup hanya menjadi penonton perubahan, tetapi harus menjadi aktor utama yang turut membentuk arah masa depan Indonesia dan dunia,” tegas Syaiful.

    Ia menutup pernyataannya dengan seruan optimistis di momen harlah ke-65 PMII.

    “Dengan semangat Harlah ke-65, mari kita kuatkan tekad untuk menjadikan PMII sebagai kekuatan transformatif, yang terus hadir memberi solusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi aktif dalam menjawab tantangan global,” tutupnya. [fiq/ian]

  • Anggota DPR AS Usulkan Larangan Chatbot DeepSeek di Perangkat Pemerintah – Page 3

    Anggota DPR AS Usulkan Larangan Chatbot DeepSeek di Perangkat Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dilaporkan tengah mengusulkan pelarangan penggunaan chatbot asal China, DeepSeek, pada perangkat resmi pemerintah.

    Dikutip dari CNN, Jumat (7/2/2025), usulan pelarangan DeepSeek ini diajukan oleh anggota DPR Darin LaHood dari Illinois dan Josh Gottheimer dari New Jersey. Keamanan nasional disebut jadi alasan usulan tersebut diajukan.

    Jika disahkan, regulasi yang diusulkan akan memberi waktu 60 hari bagi lembaga pemerintah AS mengembangkan standar dan pedoman untuk menghapus DeepSeek termasuk aplikasi lain yang dikembangkan perusahaan induknya dari perangkat resmi.

    Usulan dari DPR AS ini disebut mengikuti jejak negara lain yang sudah melakukan hal serupa seperti Australia, Italia, dan Taiwan. Terkait hal ini, DeepSeek belum memberikan komentar.

    Menurut Josh Gottheimer, langkah ini dilakukan untuk menghentikan aksi Partai Komunis China yang melakukan eksploitasi alat besutan mereka miliki untuk melemahkan keamanan nasional AS, termasuk mengumumpulkan data tentang warga Amerika.

    “Kita tidak bisa mengambil risiko PKC menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita (AS) dan membahayakan keamanan nasional. Kita telah melihat strategi China sebelumnya lewat TikTok, dan kita tidak bisa memberikan hal itu terjadi lagi,” tuturnya.

    Sekadar informasi, chatbot DeepSeek saat ini memang menjadi target baru dalam pertarungan teknologi antara AS dan China.

    Hal ini terjadi setelah chatbot besutan startup itu berhasil merilis model AI yang dikembangkan dengan biaya terjangkau, tapi memiliki kemampuan mumpuni.

     

  • Mengapa Cina Tindak Tegas Para Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara? – Halaman all

    Mengapa Cina Tindak Tegas Para Penjahat Dunia Maya di Asia Tenggara? – Halaman all

    Pada awal Januari 2025, seorang aktor Cina yang tidak terlalu dikenal terseret dalam kontroversi internasional seputar warga negara Cina yang diperdagangkan dan dieksploitasi di negara-negara Asia lainnya.

    Wang Xing yang berusia 31 tahun, yang juga menggunakan nama samaran Xingxing, pergi ke Thailand untuk casting pekerjaan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan hiburan besar.

    Sesampainya di sana, dia diduga bertemu dengan orang-orang bersenjata yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan membawanya menyeberangi perbatasan Thailand menuju Myanmar.

    Para penculiknya menggunduli kepalanya dan dilaporkan mulai melatihnya untuk menipu orang-orang Cina saat bekerja di sebuah pusat panggilan.

    Wang mengaku melihat banyak orang dengan kepala gundul di tempat tersebut, termasuk sekitar 50 warga negara Cina lainnya yang mengalami nasib serupa.

    Pacar Wang berupaya meminta bantuan lewat media sosial setelah kehilangan kontak dengan sang aktor pada tanggal 3 Januari 2025. Permohonannya untuk meminta bantuan disambut oleh para selebritas ternama di Cina, dan Wang berhasil diselamatkan serta dikembalikan ke Thailand empat hari setelah penculikannya. Ia pun muncul di media Thailand bersama polisi setempat.

    Di depan kamera, Wang menyayangkan masalah keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Thailand, dan berterima kasih kepada polisi serta mengatakan bahwa negara itu “cukup aman.”

    “Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin kembali ke Thailand,” katanya.

    Sementara itu, nasib para tawanan Cina lainnya di pusat panggilan masih belum jelas.

    Myanmar: Sebagian besar penipu yang dideportasi berasal dari Cina

    Myanmar berada dalam cengkeraman perang saudara dan telah menjadi sarang bagi pusat-pusat penipuan yang dioperasikan oleh geng-geng kriminal Cina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah bekerja sama dengan militer Myanmar dan pemberontak anti-junta untuk menindak sindikat kejahatan.

    “Namun, pelanggaran hukum secara umum di beberapa wilayahMyanmar membuat tindakan keras seperti itu menjadi sulit,” kata Ian Chong, seorang ilmuwan politik di Singapura, kepada DW.

    “Geng-geng hanya pindah ke daerah-daerah di mana Cina dan proksinya sulit untuk menjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah militer Myanmar telah mendeportasi 55.711 orang asing yang terlibat dalam kegiatan penipuan sejak Oktober 2023. Menurut media pemerintah Myanmar, sebagian besar dari mereka – lebih dari 53.000 orang – adalah warga Cina.

    Tidak ada jalan keluar bagi korban perdagangan orang

    Pusat panggilan di Myanmar hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Musim panas lalu, sebuah laporan dari United States Institute of Peace (USIP) mengungkapkan bahwa ratusan ribu orang telah dibujuk untuk bekerja bagi para penipu di seluruh dunia, dengan total miliaran dolar hasil tipuan. Banyak geng perdagangan manusia yang beroperasi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

    Jenis-jenis penipuannya termasuk skema tidak sah yang berkisar pada perjudian online, mata uang kripto, dan investasi keuangan.

    Dalam banyak kasus, mereka yang memikat orang ke dalam penipuan adalah korban itu sendiri. Mereka sering kali ditarik oleh peluang bisnis palsu dan kemudian dipaksa menjadi pekerja ilegal.

    Mereka cenderung ditahan di daerah pedesaan yang sepi, dan para penculik akan menghukum mereka secara fisik jika mereka mencoba melarikan diri.

    Tekanan Beijing terhadap Bangkok

    Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara lain, menjadi negara transit pilihan bagi geng-geng perdagangan manusia.

    Beijing telah menekan para pejabat Thailand untuk turun tangan dan membantu menangani masalah ini, menurut Chong.

    “Kecuali (Cina) ingin secara langsung campur tangan dalam yurisdiksi asing, tidak banyak yang bisa dilakukan negara,” katanya.

    Thailand membantu membebaskan sekitar 900 warga negara Cina yang terjebak dalam operasi penipuan di Myanmar tahun lalu, tetapi laporan mengatakan sekitar 1.200 warga negara Cina masih hilang di Myanmar.

    Film blockbuster Cina sebagai peringatan terhadap para penipu

    Untuk mencegah warganya terpikat ke dalam kamp-kamp ini, Cina telah berulang kali mencoba memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Asia Tenggara.

    “Ada satu titik di tahun 2022 di mana sebuah narasi mulai muncul bahwa pergi ke Thailand dapat mengakibatkan Anda diperdagangkan ke Myanmar dan kehilangan ginjal Anda,” kata Jason Tower, Direktur Negara Myanmar di USIP.

    “Belakangan, Anda mulai melihat bahwa polisi akan menelepon orang-orang ketika mereka memesan tiket untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di Asia Tenggara,” tambahnya.

    Apakah Beijing mendorong para penipu di luar Cina?

    Penipuan melalui telepon bukanlah hal yang baru di Beijing. Pada bulan Desember 2022, undang-undang khusus terhadap telekomunikasi dan undang-undang penipuan online mulai berlaku di Cina, yang telah berkutat dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

    Namun di luar perbatasan, geng-geng Cina telah diberi lebih banyak ruang untuk beroperasi. Beijing mulai mengambil tindakan baru-baru ini, kata Zachary Abuza, seorang profesor yang berfokus pada masalah politik dan keamanan Asia Tenggara di National War College di Washington.

    “Cina tidak hanya menutup mata terhadap mereka, tetapi tampaknya secara aktif mendorong pengembangan zona-zona ekonomi khusus ini di seluruh Asia Tenggara, di mana penipuan, perjudian, perdagangan narkoba, manusia dan satwa liar, serta pencucian uang tumbuh secara eksponensial,” kata Abuza kepada DW.

    “Hal itu benar-benar berubah selama dan setelah pandemi, ketika orang Cina sendiri menjadi sasaran. Sekarang Cina berada di era pertumbuhan yang jauh lebih lambat, warganya mencari skema untuk menjadi kaya dan menjadi mangsa. Dengan legitimasi yang dipertaruhkan, (Partai Komunis Cina) telah menindak tegas,” tambahnya.

    Cina ‘mencari jalan masuk’ untuk penegakan hukumnya di luar negeri

    Pada bulan November 2024, terungkap bahwa Cina dan Myanmar setuju untuk membuat kontraktor militer swasta Cina beroperasi di negara tersebut demi melindungi aset-asetnya sendiri.

    Dan karena hilangnya Wang telah memfokuskan kembali perhatian publik pada masalah ini, Cina dan Thailand sepakat untuk mendirikan pusat anti-penipuan, dengan pihak berwenang Cina yang mengoperasikannya di Mae Sot, dekat perbatasan Myanmar.

    Abuza melihat perkembangan ini sebagai bagian dari rencana Beijing untuk ekspansi keamanan.

    “Cina telah mendorong kerja sama penegakan hukum, tetapi pada dasarnya mereka benar-benar mencari jalan masuk, sehingga mereka dapat memiliki kehadiran penegakan hukum secara fisik di wilayah tersebut,” katanya.

    “Meskipun mereka mungkin bekerja pada beberapa operasi anti-terorisme, tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengejar kepentingan keamanan Cina yang lebih mendesak,” tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

  • Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yunardi, seorang pelatih barongsai, kebanjiran rezeki setiap perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. 

    Warga Glodok, Tamansari, Jakarta Barat biasa disapa Ko atau Koko Ayu.

    Tidak sulit mencari lokasi rumah pria berusia 75 tahun ini.

    Cukup menyebut nama Ko Ayu, warga sekitar langsung tahu.

    Ko Ayu diketahui selain berprofesi sebagai pelatih barongsai, ia juga merupakan mantan Ketua RT 002/003 di kawasan tempat tinggalnya. 

    Warga setempat bakal langsung memberikan petunjuk arah menuju sebuah rumah yang berada di pinggir aliran Kali Krukut bila menanyakannya.

    Rumahnya tampak sederhana. Didominasi cat berwarna biru.

    Di sebelah pintu masuknya tampak seng dan beberapa barang rongsok menumpuk.

    Jika sedikit mengintip ke dalam melalui pintu masuk, rumah Ko Ayu penuh dengan ragam perabotan yang meski terlihat berantakan tapi semuanya seperti tertata sesuai tempatnya.

    Saat ditemui Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025), ia baru saja menyelesaikan tugasnya menjadi penampil pertunjukkan barongsai. 

    Ada empat acara yang harus Ko Ayu dan timnya hadiri hari ini.

    Satu kali pertunjukkan, mereka disewa dengan harga Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. 

    Menurutnya, nomial itu masih masuk dalam standar harga yang murah mengingat tim Ko Ayu terdiri dari 12 hingga 14 orang. 

    “Murah lah, Rp 3,5 sampai 4 juta. Satu tim, kurang lebih (anggota) 12 sampai 14 lah,” ujarnya. 

    Selain menjadi penampil tarian tradisional Tiongkok, sehari-harinya anggota tim Ko Ayu merupakan pekerja kantoran dan ada juga yang berkerja sebagai driver ojek daring.

    Dalam perayaan Imlek 2025 ini, Ko Ayu dan timnya bakal kecipratan rezeki untuk beberapa hari ke depan. 

    Pasalnya, panggilan demi panggilan untuk Ko Ayu menampilkan aksi barongsai masih terus berlanjut hingga perayaan hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek atau Cap Go Meh. 

    Latihan di Vihara dan Sekolah 

    Sehari-hari Ko Ayu melatih timnya di beberapa kawasan vihara.

    Ia sudah bergelut dengan dunia barongsai sejak tahun 70-an. 

    Selain itu, seminggu sekali, ia disewa pihak sekolah untuk mengajar hal serupa kepada para siswa.

    Ia dibayar Rp 150 ribu per satu kali latihan. 

    Anggota timnya sudah beregenerasi.

    Namun, Ko Ayu masih tampak bugar untuk orang tua seusianya. 

    “Yang udah ngikut lama, yang udah pada berkeluarga, keluar. Jadi masuk generasi baru lagi. Terus aja. Paling dia kuat, bisa ngikut ke saya, 5-6 tahun, kemudian enggak sampai puluhan tahun. Udah berkeluarga, dia setop,” jelas Ko Ayu. 

    Kini timnya tidak hanya mereka yang beretnis Tionghoa saja.

    Ko Ayu membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang hendak belajar seni yang sudah mulai populer sejak 420-589 Masehi. 

    “Sekarang udah campur. Udah pribumi, udah boleh ikut juga. Anak buah saya saja, pribumnya separuh-separuh, 40-an, 20 pribumi, 20 non-pribumi, campur gitu. Udah milik seluruh bangsa, enggak milik satu etnis,” katanya.

    Sempat Kesal Pertunjukan Barongsai Dilarang di Era Soeharto

    Pertunjukan barongsai sempat dilarang di era Presiden Soehato.

    Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi aktivitas budaya Tionghoa di ruang publik, termasuk perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai.

    Larangan itu baru dicabut setelah reformasi, tepatnya tahun 2000 saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapus Inpres tersebut.

    Sejak itu, barongsai kembali tampil bebas di acara-acara Imlek dan budaya lainnya di Indonesia.

    Ko Ayu sudah akrab dengan dunia barongsai sejak ia menginjak usia 17 tahun.

    Adanya larangan pemerintah kala itu membuatnya kecewa.

    “Dilarang sama Soeharto, dianggap politik. Saya tuh udah jadi pemain, udah umur 17 pada waktu itu. Jadi perkumpulan saya ditutup. Ditutup sampai 30 tahun, 32 tahun. Baru dibuka sama Pak Gus Dur tahun 2002,” kenang Ko Ayu. 

    Padahal menurutnya barongsai murni merupakan sebuah kesenian.

    Ko Ayu menyayangkan langkah Soeharto kala itu, sebab mengafiliasi budaya dengan spektrum politik. 

    “Aduh Soeharto, betul-betul. Padahal barongsai itu cuma kesenian. Enggak ada urusan sama politik, dianggap ada PKC di situ, Partai Komunis Cina. Dianggap perkumpulan itu, jadi ngumpul-ngumpulin orang komunis. Padahal, kita kan bukan Komunis,” tuturnya. 

    Sekarang, Ko Ayu sangat bersyukur atas kebijakan Gus Dur.

    Ko Ayu dapat tumbuh dalam komunitasnya. 

    Bersama-sama kini mereka mempertahankan kebudayaan serta saling membuka pintu rezeki bagi satu sama lain.

  • Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI Senilai US0 M

    Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI Senilai US$500 M

    Jakarta, FORTUNE – Tiga perusahaan teknologi terkemuka Selasa (21/1) mengumumkan bahwa mereka akan membentuk perusahaan baru bernama Stargate untuk mengembangkan infrastruktur Kecerdasan Buatan (AI) di Amerika Serikat.

    CEO OpenAI Sam Altman, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Ketua Oracle Larry Ellison hadir di Gedung Putih pada Selasa sore bersama Presiden Donald Trump untuk mengumumkan pembentukan perusahaan tersebut, yang disebut Trump sebagai “proyek infrastruktur AI terbesar dalam sejarah.”

    Perusahaan-perusahaan tersebut akan memulai proyek ini dengan investasi sebesar US$100 miliar, dengan rencana untuk menggelontorkan hingga US$500 miliar ke Stargate dalam beberapa tahun mendatang. “Proyek ini diharapkan dapat menciptakan 100.000 lapangan pekerjaan di AS,” kata Trump, melansir CNN (23/1).

    “Stargate akan membangun infrastruktur fisik dan virtual untuk mendukung generasi AI berikutnya, termasuk pusat data di seluruh negeri,” kata Trump. Ellison menyebutkan bahwa proyek pertama kelompok ini, yang mencakup data center seluas 1 juta kaki persegi, sudah dalam tahap pembangunan di Texas.

    Reaksi terhadap langkah Trump

    Pemimpin-pemimpin AI telah mengingatkan selama berbulan-bulan bahwa lebih banyak pusat data — serta chip, listrik, dan sumber daya air untuk menjalankannya — diperlukan untuk mendukung ambisi kecerdasan buatan mereka dalam beberapa tahun mendatang.

    “Saya rasa ini akan menjadi proyek terpenting di era ini,” kata Altman pada hari Selasa. “Kami tidak akan bisa melakukan ini tanpa Anda, Tuan Presiden.”

    Oracle adalah salah satu operator pusat data terbesar di AS, sementara SoftBank memiliki sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mendanai ekspansi infrastruktur AI, yang diperkirakan akan menelan biaya miliaran dolar.

    Altman sebelumnya telah mendesak pejabat AS untuk membantu pembangunan infrastruktur tersebut agar Amerika Serikat tetap unggul dari Cina dalam perlombaan senjata AI, mengingat AI akan memengaruhi segala hal mulai dari ekonomi hingga kemampuan militer. CEO OpenAI ini juga dilaporkan bertemu dengan CEO SoftBank, Masayoshi Son, tahun lalu untuk meminta investasi dalam pembangunan pabrik semikonduktor baru untuk pembuatan chip AI.

    Altman, yang hadir pada pelantikan Trump pada Senin, mengatakan kepada Fox News bulan lalu bahwa dia percaya Trump akan “sangat baik dalam” menarik investasi infrastruktur AI ke Amerika Serikat dan dia berharap “bekerja sama dengan pemerintahannya dalam hal ini.”

    “Infrastruktur di Amerika Serikat sangat penting, AI sedikit berbeda dari jenis perangkat lunak lainnya karena memerlukan infrastruktur, daya, chip komputer, pusat data dalam jumlah besar, dan kita perlu membangunnya di sini dan kita perlu memiliki infrastruktur AI terbaik di dunia untuk dapat memimpin dalam teknologi dan kemampuan ini,” kata Altman dalam wawancara tersebut.

    Dalam sebuah makalah kebijakan yang diterbitkan minggu lalu, OpenAI menyatakan bahwa investasi dalam infrastruktur AI di AS dapat memastikan bahwa alat-alat AI buatan AS akan mengungguli teknologi Cina, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru dan peluang ekonomi di AS, dan mendesak pemerintah AS untuk menciptakan “strategi dasar untuk memastikan bahwa investasi dalam infrastruktur memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan memaksimalkan akses ke AI.” Laporan tersebut memperkirakan ada US$175 miliar yang tersimpan di dana global menunggu untuk diinvestasikan dalam proyek AI.

    “Jika AS tidak menarik dana tersebut, mereka akan mengalir ke proyek yang didukung Cina—memperkuat pengaruh global Partai Komunis Cina,” kata perusahaan itu.

    Oracle menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa proyek Stargate “akan mengamankan kepemimpinan Amerika dalam AI, menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan di AS, dan menghasilkan manfaat ekonomi besar bagi seluruh dunia. Proyek ini tidak hanya akan mendukung re-industrialisasi Amerika Serikat tetapi juga memberikan kemampuan strategis untuk melindungi keamanan nasional Amerika dan sekutunya.”

    SoftBank akan bertanggung jawab secara finansial atas Stargate, sementara OpenAI akan bertanggung jawab dalam hal operasional. Mitra keempat, MGX, juga akan berkontribusi dalam pendanaan. Masayoshi Son dari SoftBank akan menjabat sebagai ketua Stargate, kata OpenAI.

    Presiden dan presiden terpilih sering kali mengadakan pengumuman bersama dengan perusahaan-perusahaan mengenai investasi besar di AS untuk mempromosikan kebangkitan industri Amerika. Namun, catatan keberhasilan mereka terbilang campuran.

    Pada tahun 2017, Trump mengumumkan bersama Foxconn pabrik elektronik senilai US$10 miliar di Wisconsin yang diharapkan menciptakan 13.000 pekerjaan. Namun, perusahaan itu akhirnya membatalkan sebagian besar rencananya untuk fasilitas tersebut dan produk-produk teknologi tinggi yang akan dibangunnya. Pada 2021, perusahaan itu menyatakan akan menginvestasikan hanya US$672 juta dalam kesepakatan yang direvisi yang akan menciptakan kurang dari 1.500 pekerjaan.

    Foxconn mengatakan telah menginvestasikan US$1 miliar di negara bagian tersebut, namun masih memiliki situs manufaktur utama untuk server data dengan lebih dari 1.000 karyawan. Namun, fasilitas yang diumumkan Trump kini menjadi pusat data Microsoft yang bertujuan melatih karyawan dan produsen mengenai cara terbaik menggunakan kecerdasan buatan. Pada Senin (20/1), Trump juga membalikkan perintah eksekutif yang diterbitkan oleh Presiden Joe Biden pada 2023 yang bertujuan untuk memantau dan mengatur risiko AI.

  • Ini Kata PMII Jatim Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Langkah Mundur Demokrasi

    Ini Kata PMII Jatim Soal Polri di Bawah Kemendagri atau TNI: Langkah Mundur Demokrasi

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesiaa (PMII) Jawa Timur menolak usulan Polri di bawah Kemendagri ataupun TNI. Pasalnya hal ini disikapi sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

    Sebelumnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat penolakan tegas dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur.

    Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri, menilai gagasan tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, Polri harus tetap profesional dan independen agar dapat menjaga keadilan tanpa intervensi politik.

    “Usulan pengembalian posisi Polri adalah langkah mundur. Hal ini tidak relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang membutuhkan kepolisian independen,” tegas Baijuri.

    Baijuri menegaskan bahwa kondisi sosial, politik, dan hukum di Indonesia sangat kompleks dan berbeda dari negara lain. Oleh karena itu, menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau TNI justru akan membuka peluang intervensi politik yang menghambat terciptanya keadilan.

    “Di berbagai negara memang ada kepolisian yang berada di bawah kementerian. Namun, Indonesia memiliki dinamika yang berbeda, sehingga Polri harus tetap independen,” jelasnya.

    PMII Jatim juga melihat adanya potensi usulan ini berkaitan dengan isu netralitas Polri menjelang Pilkada 2024. Namun, Baijuri menekankan bahwa mengembalikan Polri ke bawah Kemendagri bukanlah solusi untuk menjamin netralitas, melainkan dapat merusak profesionalisme institusi tersebut.

    “Kalaupun usulan ini ada kaitannya dengan Pilkada, solusi terbaik adalah penguatan internal Polri, bukan menempatkannya di bawah kementerian yang membuka ruang intervensi lebih besar,” katanya.

    Baijuri menyoroti bahwa keputusan sebesar ini harus melalui kajian mendalam dengan melibatkan masyarakat sipil dan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas demokrasi.

    “Penegakan hukum yang adil hanya bisa terwujud kalau Polri tetap independen. Jangan sampai keputusan yang salah justru melemahkan demokrasi kita,” tutupnya.

    PMII Jatim berharap pemerintah tetap mengutamakan stabilitas demokrasi dan menjunjung tinggi independensi institusi hukum agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa pengaruh politik. [ada/aje]

  • Kebijakan Restrukturisasi Bisnis ala China Way

    Kebijakan Restrukturisasi Bisnis ala China Way

    Bisnis.com, JAKARTA – China saat ini dikenal se­­ba­­gai salah satu kekuatan eko­­nomi ter­­­be­­­sar dunia. Berdasarkan data 2023, GDP China mencapai US$17,795 mi­­­liar, menjadikannya pe­­­ring­­­kat kedua setelah Ame­­­­­­rika Serikat yang men­­­catatkan US$27,361 miliar.

    Perbedaan mencolok juga terlihat pada struktur eko­­nomi kedua negara: sektor jasa (tersier) mendominasi AS sebesar 83%, sementara di China baru mencapai 55%, dengan sektor se­­­kun­­­der (manufaktur) me­­­nyum­­­bang 38% dan sektor primer sebesar 7%. Jika meng­­gu­­na­­kan pendekatan pur­­chasing power parity (PPP), GDP China bahkan dapat melampaui AS.

    Kecepatan China dalam mencapai pertumbuhan ekonomi ini dimulai sejak era reformasi Deng Xiaoping di awal 1980-an. Dengan prinsip pragmatis “tidak peduli warna kucingnya, sepanjang bisa menangkap tikus,” Xiaoping membuka ekonomi pasar yang sebelumnya didominasi negara.

    Proses privatisasi dilakukan besar-besaran, memindahkan kepemilikan jutaan badan usaha—dari tingkat desa hingga nasional—ke sektor swasta. Langkah ini mempercepat modernisasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

    Meskipun sektor swasta berkembang pesat, BUMN tetap memainkan peran strategis. Di tingkat nasional, BUMN dikelola oleh State Asset Supervision and Administration Commission (SASAC). Pada 2023, SASAC mengawasi 98 BUMN yang mencakup sektor strategis seperti energi, pertahanan, dan infrastruktur.

    Pemerintah daerah juga memiliki 665 perusahaan daerah (BUMD). Kontribusi BUMN sangat signifikan, menyumbang pendapatan operasional sebesar US$12,11 triliun atau sekitar 68% GDP, dan menyerap 56,12 juta tenaga kerja, setara 7,65% angkatan kerja nasional.

    Tiga BUMN besar—State Grid, Sinopec, dan CNOOC—bahkan masuk dalam daftar Fortune Global 500. Total, ada 129 perusahaan asal China yang masuk dalam daftar tersebut pada 2022, melebihi AS yang mencatatkan 123 perusahaan. Dari jumlah tersebut, 90 adalah BUMN, sisanya perusahaan swasta. Sebagai perbandingan, negara-negara Asean hanya menyumbangkan 6 perusahaan di daftar yang sama.

    Bagaimana BUMN China bisa berkembang menjadi perusahaan global? Dalam salah satu diskusi penulis dengan Prof Edward Tsie, pengajar pada CKGSB, salah satu business school paling terkemuka di China, disampaikan bahwa kombinasi antara birokrasi negara (Partai Komunis China/PKC) dan professional diaspora adalah kuncinya.

    SASAC merekrut lulusan terbaik dari universitas di AS dan Eropa untuk memimpin perusahaan, sementara birokrat elite PKC mengawasi kinerja mereka sebagai dewan pengawas. Selain itu, banyak BUMN didorong untuk mencatatkan sahamnya di bursa, seperti Shanghai, Shenzhen, dan Beijing, guna meningkatkan disiplin keuangan dan tata kelola modern.

    Di sisi lain, pemerintah China juga mendorong pertumbuhan sektor swasta melalui kebijakan dual business structure, yang menyeimbangkan peran BUMN dan swasta dalam pembangunan ekonomi. Filosofi “56789” menjadi pedoman: sektor swasta diharapkan menyumbang 50% pajak, 60% GDP, 70% inovasi teknologi, 80% lapangan kerja perkotaan, dan 90% jumlah badan usaha.

    Hasilnya, sektor swasta berkembang pesat, terutama di era internet boom. Raksasa seperti Tencent, Alibaba, dan Bytedance memimpin pasar global, sementara perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi mendominasi. Pada 2024, China memiliki 164 unicorn dengan valuasi di atas US$1 miliar. Nama-nama seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada di Indonesia bahkan mendapatkan investasi dari Alibaba, Tencent, dan Bytedance.

    Tak hanya di sektor teknologi, China juga memimpin di industri kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan panel surya. Pada 2023, ekspor dari ketiga sektor ini mencapai US$150,43 miliar, meningkat 29% dari tahun sebelumnya. BYD, misalnya, berhasil menjadi salah satu pemain besar di pasar kendaraan listrik, bersaing langsung dengan Tesla.

    Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat mengarahkan kebijakan melalui program seperti Made in China 2025, yang menargetkan China sebagai kekuatan manufaktur berteknologi tinggi. Pemerintah daerah diberi KPI berbasis pertumbuhan ekonomi dan investasi, dengan kewenangan menerbitkan obligasi daerah untuk pembiayaan proyek strategis.

    Pemerintah juga memberikan insentif menarik bagi investor asing, seperti yang diterima Tesla saat membangun pabrik di Shanghai pada 2019. Tesla mendapatkan fasilitas tanah murah, pinjaman investasi, serta insentif pajak. Keberadaan Tesla mendorong perusahaan lokal seperti BYD untuk meningkatkan inovasi dan bersaing di pasar global.

    Alokasi dana riset juga menjadi kunci utama. Pada 2023, China menginvestasikan US$ 0,46 triliun untuk R&D, setara 2,62% GDP, menjadikannya produsen paten terbesar di dunia. Sistem pendidikan juga diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknologi tinggi.

    Hasilnya, China unggul dalam 37 dari 44 bidang sains kritis menurut survei ASPI 2023, termasuk kecerdasan buatan, material canggih, dan energi terbarukan.

    Sinergi antara BUMN dan sektor swasta, didukung oleh kebijakan inovatif dan insentif pemerintah, telah menjadikan China sebagai kekuatan ekonomi global. Kombinasi antara manajemen modern, inovasi teknologi, dan dukungan penuh pemerintah mendorong transformasi ekonomi China ke arah pembangunan berkelanjutan.

  • Bagaimana Media Taiwan Menangkal Propaganda China?

    Bagaimana Media Taiwan Menangkal Propaganda China?

    Jakarta

    Jelang pemilihan presiden pada bulan Januari, kekhawatiran meluas di kalangan penduduk Taiwan terhadap intervensi dan campur tangan Cina. Kekhawatiran tersebut bukan tidak berdasar, mengingat kejadian serupa terjadi pada pemilu sebelumnya.

    Cina berusaha membelah Taiwan dengan memperkuat dukungan bagi kelompok pro-Beijing di Taipei, memperlemah partisipasi pemilu dan menciptakan iklim ketakutan di masyarakat.

    “Salah satu metodenya adalah perundungan ekonomi,” kata Yuchen Li, koresponden DW di Taipei, sebelum pemungutan suara. “Karena Cina adalah mitra dagang terbesar Taiwan, maka Beijing menganggap pemungutan suara sebagai pilihan antara kemakmuran atau depresi ekonomi.”

    Meski demikian, Cina gagal menghadang terpilihnya Lai Ching-te sebagai presiden, yang selama ini dicap sebagai “aktivis separatis” karena mendukung kemerdekaan Taiwan.

    Intervensi pemilu oleh Cina biasanya dilakukan melalui propaganda media. Berbeda dengan agresi militer di laut, perang wacana yang digencarkan Cina sebagian besar luput dari perhatian internasional.

    Geopolitik dan media

    “Sejak tahun 2018, jumlah media asing di Taiwan meningkat dua kali lipat,” kata Tzung-Han Tsou, kepala biro DW di Taipei, dalam Forum Media Global, GMF, di Bonn, Selasa (18/6).

    “Taiwan berada di peringkat ke-27 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia Reporters Without Borders tahun 2024, sementara Cina berada di peringkat ke-172. Hal ini menunjukkan kedua negara tetangga tersebut mempunyai pandangan yang sangat berbeda mengenai kebebasan pers,” kata Tzung-Han.

    Peserta panel mencakup Billion Lee, direktur organisasi crowdsourcing Cofacts, Hsueh-Li Lee, wakil CEO The Reporter Cultural Foundation dan Mathias Blinger, kepala penelitian dan investigasi di DW. Ketiga panelis menekankan pentingnya mempertimbangkan agresi geopolitik Cina dalam konteks strategi media yang bertujuan merusak demokrasi Taiwan.

    Reputasi otoriter Cina

    Blinger, yang pernah bekerja di Cina sebagai reporter selama bertahun-tahun, yakin bahwa strategi media oleh Beijing untuk negara-negara seperti Taiwan mencerminkan keterbatasan media di dalam sendiri.

    “Antara tahun 2016 dan 2021, saya menyadari bahwa apa yang dilaporkan oleh jurnalis, dan betapa gugupnya pihak berwenang dalam bereaksi terhadap pemberitaan media, menjadi semakin buruk,” katanya.

    Periode yang disoroti oleh Blinger adalah masa kritis bagi Beijing. Selama periode ini, Tiongkok menunjukkan ketegasan di Hong Kong, yang melanggar prinsip “satu negara, dua sistem.”

    Protes besar-besaran meletus di Hong Kong pada tahun 2019, dipicu oleh rencana untuk mengizinkan ekstradisi ke Cina daratan, yang dikhawatirkan oleh para kritikus dapat melemahkan otonomi dan membahayakan aktivis masyarakat sipil.

    Pada tahun 2020, upaya Cina untuk menyembunyikan kemunculan awal pandemi Covid-19 dengan menindak pemberitaan media, juga mendapat perhatian dunia internasional.

    Singkatnya, ambisi hegemoni Cina menguat seiring meningkatnya upaya menekan kebebasan berpendapat baik di dalam maupun di luar negeri.

    Perang bercabang

    Segala sesuatu di Cina dikendalikan oleh Partai Komunis, PKC, yang menggencarkan perang opini terhadap negara-negara seperti Taiwan, kata Hsueh-Li dari The Reporter Cultural Foundation.

    Selama beberapa tahun terakhir, salah satu metode yang paling sering digunakan oleh pemerintah adalah memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok. Selain itu, PKC mendorong kelompok pro-Beijing dan warga negara Cina di Taiwan untuk “menciptakan banjir berita palsu” di pulau tersebut.

    Beijing menggunakan taktik berbeda untuk membungkam pers di Hong Kong dan Taiwan. “Beberapa tahun terakhir ini merupakan tahun yang penuh tantangan bagi jurnalis,” tambahnya.

    “Setelah tindakan keras dilakukan di Hong Kong, banyak jurnalis hilang atau dipenjara,” menurut Hsueh-Li. “Di Taiwan, Cina tidak hanya menyebarkan berita palsu tetapi juga berusaha mencegah jurnalis untuk melaporkan.”

    Bagaimana menangkal propaganda Cina?

    Tzung-Han dari DW memperingatkan para peserta GMF tentang penggunaan propaganda yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, AI.

    “Saya menonton video tentang mantan presiden Taiwan di Facebook, sebuah video palsu di mana dia berbicara tentang bitcoin. Tentu saja itu tidak masuk akal,” ujarnya. Cina secara berkala menyebarkan informasi serupa kepada masyarakat Taiwan, imbuh Tzung-Han.

    Menurut Billion Lee, analis dari Cofacts, perang media di Tiongkok bersifat multifaset dan berlangsung secara hibrida. Di satu sisi, Cina berupaya mendiskreditkan politisi Taiwan dengan membuat skandal, dan pada saat yang sama juga menggambarkan Barat secara negatif.

    Sebabnya, penting untuk memeriksa fakta dan menjangkau masyarakat untuk melawan propaganda Cina, kata Billion.

    Para ahli percaya bahwa perang media yang dilancarkan Cina akan meningkat seiring dengan agresi militer Beijing di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, mengatasi kedua tantangan tersebut secara bersamaan dipandang krusial.

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    China Panggil Dubes Jerman terkait Isu Spionase

    Jakarta

    Duta Besar Jerman untuk Cina mengatakan pada hari Kamis (25/04) bahwa dia telah dipanggil oleh pihak berwenang Cina untuk menjawab pertanyaan tentang penangkapan empat warga Jerman yang dicurigai sebagai mata-mata untuk Beijing.

    “Setelah empat warga Jerman ditangkap minggu ini karena diduga menjadi mata-mata untuk dinas rahasia Cina, saya dipanggil ke MFA (Kementerian Luar Negeri Cina) hari ini,” tulis Patricia Flor di X, sebelumnya Twitter.

    Pemanggilan tersebut dinilainya sebagai “kesempatan yang baik untuk menjelaskan beberapa hal,” ujar Flor, seraya menegaskan bahwa, “kami tidak menoleransi spionase di Jerman, terlepas dari negara mana spionase itu berasal (dan) kami melindungi demokrasi dan negara konstitusional kami dengan cara-cara konstitusional.”

    Flor menyimpulkan, “Jaksa Agung Federal yang melakukan penyelidikan. Pada akhirnya, pengadilan independen akan memutuskan tuduhan tersebut.”

    Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengonfirmasi pemanggilan tersebut kepada kantor berita Reuters, dan menambahkan bahwa utusan Cina untuk Berlin telah dipanggil pada awal pekan ini untuk diberi pengarahan mengenai “posisi pemerintah Jerman mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan kegiatan spionase Cina”.

    Terduga pelaku spionase Cina

    Empat warga negara Jerman ditangkap awal pekan ini, termasuk seorang ajudan politisi nasionalis Maximilian Krah, kandidat utama dari Partai AfD dalam pemilu Eropa mendatang.

    Menurut jaksa penuntut, ajudan tersebut dituduh bertindak sebagai agen untuk layanan keamanan asing dan menyampaikan rincian proses di Parlemen Eropa ke Beijing.

    Adapun terduga lainnya, seorang pria dan pasangan suami istri juga ditangkap di negara bagian Hesse dan North Rhine-Westphalia, salah satunya dituduh memperoleh informasi tentang “teknologi inovatif” dengan “penggunaan militer” atas nama Cina.

    Penangkapan tersebut telah memperdalam kekhawatiran mengenai besarnya spionase Cina di Jerman dan memicu kemarahan dari Beijing.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan tuduhan tersebut ditujukan untuk “mencoreng dan menindas Cina” dan “menghancurkan kerja sama antara Cina dan Eropa.”

    Juru bicara tersebut meminta para penyelidik Jerman untuk “meninggalkan mentalitas perang dingin mereka.”

    Parlemen Jerman mengecam AfD atas kasus mata-mata

    Parlemen Jerman, Bundestag, membahas serangkaian skandal mata-mata baru-baru ini pada hari Kamis (25/04). Pemimpin redaksi politik DW Michaela Kfner melaporkan bahwa “penyelesaian masalah ini tanpa kompromi” karena sayap kanan AfD “pada dasarnya dituduh sebagai pengkhianat.”

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin Kanselir Olaf Scholz memperingatkan upaya Rusia dan Cina untuk memengaruhi Jerman dan “memecah belah kita sebagai masyarakat.”

    Dia mengatakan “tidak dapat diterima jika wakil rakyat membiarkan diri mereka menjadi mesin propaganda bagi (Presiden Rusia Vladimir) Putin atau Beijing.”

    Anggota parlemen dari Partai Hijau, Konstantin von Notz, menuduh AfD sebagai “pelayan pengadilan bagi Cina dan Rusia.”

    Berbicara kepada Ketua AfD Tino Chrupalla, Konstatin von Notz mengatakan, “organisasi Anda melayani Presiden Rusia, panutan partai Anda adalah Partai Komunis Cina.”

    Dia menyebut AfD sebagai “aib bagi parlemen dan seluruh negara kita.”

    Pakar kebijakan dalam negeri SPD Dirk Wiese bertanya kepada para wakil AfD: “Mungkin bukan negara Anda sendiri yang sangat Anda cintai, melainkan negara diktator seperti Cina dan Rusia?”

    Anggota parlemen oposisi konservatif CDU Marc Heinrichmann menuduh AfD “mengkhianati dan menjual rakyat Jerman.”

    Politisi AfD Stefan Keuter menolak tuduhan tersebut dengan menyebutnya “tidak berdasar” dan menuduh pemerintah berusaha merusak partainya. “Sebuah (upaya) pemerintah yang melakukan agitasi melawan oposisi merupakan pengingat akan masa-masa paling gelap dalam sejarah Jerman,” katanya, seraya menegaskan bahwa partainya tetap “tidak bersalah hingga terbukti bersalah.”

    Menanggapi dugaan kampanye yang diatur melawan AfD, Menteri Dalam Negeri Faeser menjelaskan bahwa peradilan Jerman bersifat independen.

    Setelah berbicara dengan seorang anggota komite dinas intelijen Jerman, pemimpin redaksi politik DW, Kfner, mengatakan bahwa “hal yang paling penting secara politik adalah bukan hanya AfD yang terekspos dan dilemahkan dalam jajak pendapat, tetapi juga bahwa insiden tersebut berfungsi sebagai “peringatan bagi Jerman.”

    Menurut pejabat intelijen tersebut, masyarakat Jerman perlu “lebih sadar akan ancaman yang ada dalam perjuangan geopolitik yang sedang terjadi saat ini antara negara demokrasi dan negara otoriter dalam bentuk mata-mata,” kata Kfner.

    rs/ha (AFP, dpa)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korpri PMII Unisla Veteran Lamongan Kampanyekan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren

    Korpri PMII Unisla Veteran Lamongan Kampanyekan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren

    Lamongan (beritajatim.com) – Korpri Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unisla Veteran Lamongan berkomitmen untuk mengkampanyekan anti kekerasan, sekaligus menolak adanya kekerasan seksual di ranah pondok pesantren.

    Kampanye anti kekerasan seksual di pesantren itu salah satunya dilakukan oleh Korpri melalui kegiatan talkshow bersama para santri dan ustazah di Pondok Pesantren Roudlotul Quran Lamongan.

    “Kami Kopri PK PMII Unisla Veteran ikut berkampanye menolak keras tentang adanya perilaku kekerasan seksual di ranah pondok pesantren. Kami mengajak seluruh kader putri se-Unisla Veteran untuk menyuarakan penolakan secara tegas terkait kekerasan seksual di pondok pesantren,” kata Ketua Kopri PK Unisla Veteran, Finda Dwi Faridatul Jannah, ditulis Jumat (29/3/2024).

    Finda berharap, kegiatan ini mampu menjadi wadah dan memberikan pelajaran bagi para sahabat-sahabat PMII, khususnya yang berada di lingkup pesantren agar lebih memahami tentang segala bentuk potensi kekerasan seksual serta pencegahan yang harus dilakukan.

    Selanjutnya Finda juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya kepada Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an Nyai Maskurotin Azizah beserta segenap para jajaran ustaz dan ustazah.

    “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Kami dari oengurus Kopri Komisariat Unisla Veteran juga berterimakasih banyak kepada pihak-pihak yang ikut serta membantu, sehingga kegiatan ini berlangsung lancar,” tuturnya.

    Sementara itu, Aizatul Faizah selaku aktivis yang pernah menjabat Sekretaris III PKC PMII Jawa Timur periode 2018-2022 dalam talkshow ini menyampaikan bahwa momentum reformasi pesantren harus segera ditegaskan. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis agama tidak boleh dikelola sebagai lembaga tertutup.

    “Pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis agama, sebagai tempat para santri dari seluruh penjuru berkumpul guna mencari ilmu. Namun, desas-desus terkait kasus kekerasan seksual di ranah pondok pesantren kian hari semakin meroket. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan bahwa pesantren mengajarkan nilai-nilai yang sejuk dan damai,” paparnya.

    Tak cukup itu, Faizah juga menyebut, terdapat UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tentang segala bentuk pencegahaan kekerasan seksual. Hal itu juga diatur pada Pasal 10 Ayat (1) UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

    Dalam UU itu dijelaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

    “Dari kutipan tersebut sangat jelas, bahwa UU tentang kekerasan seksual sudah terancang sedemikian rupa. Kami tentu mendorong adanya transparansi serta bersama-sama mengakomodir suara kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengawal dan mendampingi korban kekerasan seksual,” jelas Faizah.

    “Kami berharap bahwa hal ini juga akan mampu menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan, dan anak yang ada di Indonesia,” pungkasnya.[riq/ted]