Xcloud.id

partai: PKC

  • Dunia Turun Tangan Gempur Jaringan Penipuan di Asia Tenggara

    Dunia Turun Tangan Gempur Jaringan Penipuan di Asia Tenggara

    Jakarta –

    Pengadilan di Seoul pekan lalu memulai sidang bagi 46 warga Korea Selatan, sebagian besar pria berusia 20-an, yang dituduh terlibat dalam operasi penipuan daring di Kamboja.

    Sejak pertengahan Oktober, Korea Selatan telah memulangkan 107 warganya dari Kamboja, di mana pejabat setempat memperkirakan lebih dari 1.000 warga Korea bekerja di pusat penipuan, baik “secara sukarela maupun terpaksa.”

    Upaya pemulangan ini dilakukan setelah kemarahan publik atas kematian seorang mahasiswa Korea Selatan yang dilaporkan dipancing ke Kamboja dan dipaksa bekerja di pusat penipuan. Tubuh pria berusia 22 tahun itu ditemukan dengan luka yang diduga diakibatkan penyiksaan, menunjukkan kemungkinan ia dipukuli sampai merenggang nyawa.

    Autopsi menyatakan bahwa ia “meninggal dunia akibat penyiksaan parah, dengan memar dan luka di sekujur tubuh,” menurut pernyataan pengadilan Kamboja.

    Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengatakan: “Tanggung jawab terbesar pemerintah adalah menjaga nyawa dan keselamatan warga kami. Kita harus melindungi korban dan segera memulangkan mereka yang terlibat dalam insiden ini kembali ke Korea Selatan.”

    Korea Selatan baru-baru ini bergabung dengan AS, Inggris, dan Singapura dalam memberlakukan sanksi terhadap Prince Holding Group di Kamboja, jaringan multinasional yang pendirinya dituduh menjalankan operasi penipuan berskala besar di seluruh Asia Tenggara — tuduhan yang dibantah perusahaan tersebut.

    Brian Hanley, direktur Asia-Pasifik Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebuah organisasi nirlaba global yang memerangi penipuan daring, mengatakan: “Yang kami lihat belakangan ini, seperti di Korea Selatan, adalah dorongan untuk melacak aliran uang, memberlakukan sanksi, dan membekukan aset. Kami pikir langkah ini mulai memberi dampak.”

    Miliar dolar hilang akibat jaringan penipuan Asia Tenggara

    Operasi penipuan besar ini terkonsentrasi di zona konflik terpencil di Asia Tenggara, khususnya di sepanjang perbatasan Thailand dengan Kamboja dan Myanmar.

    Bentrok terbaru antara pasukan Thailand dan Kamboja mencakup serangan terhadap kompleks penipuan yang dicurigai di Kamboja. Di Myanmar, pusat-pusat semacam ini semakin banyak dan dilaporkan membiayai kedua pihak dalam perang saudara yang berlangsung di negara itu.

    Para pekerja di pusat penipuan biasanya adalah warga negara Asia yang sering menjadi korban perdagangan manusia. Korban penipuan ini umumnya ditargetkan orang-orang di negara Barat berbahasa Inggris.

    Hanley menekankan: “Kita sedang berbicara tentang perdagangan manusia dan perbudakan, jadi jelas ini masalah hak asasi manusia yang besar. Tetapi ini juga masalah keamanan nasional, bukan hanya untuk wilayah tersebut, tapi untuk seluruh dunia.”

    Dalam laporan State of the Scams 2025, GASA memperkirakan kerugian akibat penipuan daring di seluruh dunia mencapai $442 miliar (€375,4 miliar) dalam 12 bulan hingga Oktober 2025. Angka ini bisa lebih tinggi karena banyak korban tidak melaporkan kerugian mereka.

    GASA juga menemukan bahwa 57% orang dewasa di dunia mengalami pengalaman penipuan dalam 12 bulan terakhir.

    Contoh penipuan termasuk belanja daring, investasi palsu, dan penipuan asmara, yang oleh para penipu disebut “pig butchering” — istilah untuk “menggemukkan” korban dengan mendapatkan kepercayaan mereka, sering melalui hubungan romantis palsu. Setelah kepercayaan terjalin, korban diyakinkan mentransfer dana ke platform investasi kripto palsu, yang kemudian dicuci melalui rekening-rekening di seluruh Asia, membuat pemulihan dana sangat sulit.

    Mengapa AS menjadi target utama jaringan penipuan?

    Biro Investigasi AS, FBI memperkirakan industri penipuan di Asia Tenggara merugikan warga Amerika $9–10 miliar per tahun.

    Laporan GASA menyebut bahwa $64,8 miliar dicuri dari warga AS dalam setahun hingga Oktober 2025, dengan rata-rata korban kehilangan $1.087. Saat ini, rata-rata warga Amerika menghadapi upaya penipuan setiap hari.

    Menanggapi meningkatnya penipuan daring, otoritas AS membentuk Scam Center Strike Force pada November, sebuah gugus tugas antarlembaga untuk menyelidiki, membongkar, dan menuntut pusat-pusat penipuan serta pihak yang membiayainya.

    Jaksa AS, Jeanine Pirro mengatakan: “Kantor saya tidak akan tinggal diam saat perusahaan kriminal terorganisasi asal Cina mengosongkan rekening bank warga Amerika yang bekerja keras.”

    AS bekerja sama dengan Inggris pada 2025 untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang mengoperasikan pusat penipuan ilegal di Asia Tenggara. Australia dan Singapura juga melangkah dengan legislasi untuk melindungi warga mereka dari penipuan dan bekerja sama dengan AS dalam penegakan hukum serta sanksi.

    Jacob Sims, visiting fellow di Asia Center Harvard University yang memantau kejahatan transnasional di Kamboja dan Asia Tenggara, menyebut isu penipuan telah mendapat perhatian politik signifikan di AS selama setahun terakhir. “Setahun lalu hanya ada satu sanksi, dan kini banyak nama dan entitas besar telah disanksi, serta ada selusin RUU di Kongres AS,” ungkapnya.

    Namun, langkah-langkah ini juga terhambat oleh pemotongan program USAID di Asia Tenggara yang memantau perdagangan manusia di perbatasan Thailand-Myanmar dan Kamboja.

    Sims menambahkan: “Respons sejauh ini, meski ada momentum, belum merupakan respons strategis yang sesungguhnya dan belum cukup untuk mengganggu operasi secara signifikan.”

    Peran Cina dalam pusat penipuan

    Banyak pusat penipuan besar di Asia Tenggara dikabarkan dijalankan oleh jaringan kriminal asal Cina. Cina telah menutup pusat penipuan di Kamboja dan Myanmar — tetapi hanya yang menargetkan warganya sendiri.

    Laporan ke Kongres AS pada Juli menyebut sedikit keterkaitan antara jaringan kriminal ini dengan pemerintah atau Partai Komunis Cina, namun tindakan mereka sering memperburuk konflik regional melalui korupsi dan kejahatan.

    Meskipun ada sanksi dan penyelidikan kriminal baru-baru ini, negara-negara seperti Korea Selatan dan AS tampak enggan mengkritik pemerintah Cina atau Kamboja, dan lebih fokus menargetkan penjahat serta jaringan mereka secara langsung.

    Menurut Sims, selama Phnom Penh cukup bekerja sama untuk memberi kesan strategis “masih dalam permainan,” ibu kota Barat cenderung bersedia mentolerir penipuan berskala industri yang menargetkan warganya sendiri.

    “Banyak pemerintah ragu menghadapi Kamboja secara langsung karena masih melihatnya sebagai bidak penting dalam permainan geopolitik Cina versus Barat,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Startup China Dapat Akses 2.300 GPU NVIDIA Lewat Indosat di Tengah Larangan AS

    Startup China Dapat Akses 2.300 GPU NVIDIA Lewat Indosat di Tengah Larangan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rintisan asal China, INF Tech, dikabarkan berhasil mengakses 2.300 GPU NVIDIA melalui PT Indosat Tbk. (ISAT) di tengah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Negeri Tirai Bambu. 

    Diketahui, Presiden AS telah melarang NVIDIA menjual chip Blackwell terbaru mereka ke China. Namun, investigasi  Wall Street Journal menemukan bahwa perusahaan China masih dapat memperoleh chip tersebut dengan berbagai cara, termasuk melalui perusahaan yang berbasis di indonesia. 

    Dilansir dari Tom’s Hardware, Senin (17/11/2025) jejak transaksi ini dimulai di California, di mana Nvidia menjual chip terbarunya ke Aivres, mitra mereka yang membangun server AI dan bermarkas di AS. 

    Adapun Aivres diduga sebagian sahamnya dimiliki oleh Inspur, perusahaan teknologi China yang masuk daftar hitam pemerintah AS karena hubungannya dengan militer China. Meski demikian, Aivres tidak terikat oleh pembatasan ekspor asing selama mematuhi aturan ekspor AS, karena statusnya sebagai perusahaan domestik.

    Menurut laporan tersebut dari sana, Indosat membeli 32 rak server Nvidia GB200 dari Aivres. Setiap rak berisi 72 chip Blackwell, sehingga total mencapai 2.304 GPU. Nilai kesepakatan ini mencapai sekitar US$100 juta atau Rp1,67 triliun (kurs: Rp16.701). 

    Menurut sumber WSJ, saat Indosat membeli GPU tersebut, Aivres telah menemukan klien untuk Indosat, yaitu INF Tech, startup yang mengembangkan AI untuk aplikasi keuangan dan kesehatan. INF Tech didirikan oleh Qi Yuan, warga negara AS kelahiran China yang juga memimpin institut AI di Universitas Fudan. Perwakilan universitas tersebut hadir dalam negosiasi antara INF Tech dan Indosat, meskipun INF Tech yang menandatangani kontrak. Server-server tersebut telah terpasang di situs Indosat di Jakarta sejak Oktober 2025.

    Menanggapi hal ini, INF Tech menyatakan kepada WSJ bahwa mereka tidak melakukan penelitian dengan aplikasi militer dan mematuhi kontrol ekspor AS. 

    Sementara itu, CEO Indosat, Vikram Sinha, menegaskan bahwa perusahaan bekerja dengan perusahaan multinasional. “Setiap pelanggan di luar Indonesia melalui regulasi yang sama, baik perusahaan AS maupun China. Jika memenuhi semua regulasi, kami mendukungnya,” kata Vikram. 

    Tom’s Hardware melaporkan karena Indosat, INF Tech, dan Universitas Fudan tidak termasuk dalam Daftar Entitas AS, kesepakatan ini dianggap sah. Namun, hal ini memicu kekhawatiran di kalangan penentang akses perusahaan China ke perangkat keras AS. 

    Mereka berargumen bahwa meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak bekerja sama dengan Partai Komunis China (PKC) atau militer saat ini, pemerintah Beijing bisa memaksa kerjasama kapan saja. Aturan AI Diffusion dari pemerintahan Biden seharusnya mencegah hal ini, tetapi Presiden Trump tidak menerapkannya.

    Di sisi lain, Nvidia mendorong kontrol ekspor yang lebih longgar untuk mempertahankan kepemimpinan AS. 

    Juru bicara Nvidia menyatakan tim kepatuhan mereka telah mengevaluasi dan menyetujui mitra sebelum pengiriman chip. “Kami mendukung visi pemerintahan Trump untuk mengamankan kepemimpinan AI AS dan menciptakan lapangan kerja Amerika,” katanya. 

  • Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Yuan Geser Dolar dalam Perdagangan China Meski Ada Tantangan

    Jakarta –

    Upaya Cina untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat mulai terlihat selama krisis keuangan global 2008–2009.

    Bank Sentral Cina (PBOC) meluncurkan skema uji coba pada Juli 2009 untuk pertama kalinya menyelesaikan perdagangan lintas batas dalam yuan, atau renminbi. Ini adalah respons atas kebijakan pencetakan uang agresif Federal Reserve AS, yang mengancam nilai aset asing Beijing senilai USD1,9 triliun (sekitar Rp31,7 kuadriliun).

    Program percobaan tersebut memicu kampanye selama 16 tahun yang kini membuat yuan digunakan untuk membayar 30% dari perdagangan barang global Cina senilai USD6,2 triliun (sekitar Rp103,6 kuadriliun). Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Bank Sentral Cina, Zhu Hexin, dalam sebuah konferensi ekonomi pada Juni.

    Jika menghitung semua pembayaran lintas batas, termasuk pembelian obligasi dan investasi asing, pangsa yuan melonjak menjadi 53%, melampaui perdagangan dolar Cina untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

    Menurut SWIFT, jaringan pesan global yang digunakan bank untuk menyelesaikan pembayaran internasional, yuan sempat mengalahkan euro sebagai mata uang kedua paling banyak digunakan dalam pembiayaan perdagangan global pada tahun lalu. Meskipun pangsa pasarnya hanya 5,8%, jauh di bawah dominasi dolar AS yang mencapai 82%, ini merupakan pencapaian bagi mata uang yuan.

    Pangsa yuan dalam cadangan mata uang global juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini sebesar 2,4%, kata Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober.

    Peran yuan di kancah global semakin berkembang, tapi dengan batasan

    Di saat negara-negara BRICS di kawasan Global Selatan baru-baru ini menjajaki alternatif selain dolar AS, termasuk usulan mata uang bersama, Cina mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Cina secara bertahap memperkuat peran yuan dalam perdagangan global sambil terus mempertahankan kontrol atas pertukaran mata uang.

    Jika Beijing mengizinkan yuan digunakan di pasar keuangan global untuk aliran modal, investasi, dan instrumen keuangan, serta untuk perdagangan, Otero-Iglesias mengatakan hal itu akan mengurangi kendali Partai Komunis Cina atas sistem kredit domestiknya.

    “Beijing percaya bahwa keuangan harus menjadi pelayan, bukan tuan, dari ekonomi riil,” tambahnya.

    Berita utama sering menggambarkan kenaikan yuan baru-baru ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasi dolar. Selama hampir 80 tahun, dolar menjadi mata uang cadangan global dan masih digunakan dalam lebih dari 58% transaksi internasional dan cadangan devisa.

    Namun, Dan Wang, Direktur Cina di konsultan risiko politik Eurasia Group, melihat kenyataan yang lebih realistis.

    “Beijing tidak pernah menyebutnya sebagai dedolarisasi,” kata Wang kepada DW.

    “Deskripsi yang lebih akurat tentang niat Cina adalah regionalisasi yuan (ke kawasan Global Selatan).”

    Selama tiga tahun terakhir, Cina telah memanfaatkan pengaruh ekonomi yang besar dan dampak geopolitik dari perang Ukraina untuk mendapatkan kesepakatan energi dan komoditas yang menguntungkan. Kesepakatan tersebut antara lain diskon besar dari Rusia dengan semakin banyak transaksi diselesaikan dalam yuan.

    “Seiring waktu, terutama ketika Cina memiliki kekuatan tawar-menawar, mereka dapat meminta rasio yang lebih tinggi (untuk perdagangan dalam yuan). Itulah yang sudah dilakukan oleh perusahaan milik Cina dengan pemasok komoditas asing,” kata Wang.

    Peran kunci yuan dalam pembiayaan utang

    Salah satu pilar utama upaya Beijing untuk meningkatkan penggunaan yuan adalah pinjaman luar negeri, yang mengintegrasikan mata uang Cina ke dalam struktur utang negara-negara berkembang.

    Cadangan devisa yuan bank-bank Cina, seperti pinjaman, simpanan, dan obligasi, telah meningkat empat kali lipat menjadi USD480 miliar (Rp8,03 kuadriliun) dalam lima tahun. Menurut Financial Times, ini menunjukkan porsi yang semakin besar dari total pinjaman luar negeri Cina sebesar sekitar USD1 triliun (Rp16,72 kuadriliun) melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI).

    Dengan suku bunga yuan 200–300 basis poin di bawah tingkat dolar, harian bisnis tersebut mencatat bahwa Kenya, Angola, dan Ethiopia telah mengubah utang dolar lama mereka menjadi yuan tahun ini. Sementara itu, Indonesia, Slovenia, dan Kazakhstan kini menerbitkan obligasi dalam mata uang Cina.

    Di luar perdagangan dan pinjaman, Beijing telah membangun garis pertahanan ketiga, yaitu sistem keuangan terpisah yang dapat beroperasi secara independen dari sistem yang didominasi dolar. Pusatnya alah CIPS, sistem pembayaran antarbank lintas batas Cina, yang menawarkan alternatif bagi SWIFT dalam transaksi internasional.

    Di pusat keuangan utama seperti Singapura, London, dan Frankfurt, pusat kliring yuan telah dibuka. PBOC juga sedang menguji coba yuan digital, mata uang digital bank sentral (CBDC). Dengan akses yang diperluas ke lebih dari 20 negara, yuan digital siap untuk lebih mempermudah pembayaran lintas batas dan mengurangi ketergantungan pada bank-bank Barat.

    “Ini bisa menjadi sarana lain bagi Cina untuk menginternasionalkan mata uangnya dengan menjadi pionir di garis depan uang digital negara,” kata Otero-Iglesias kepada DW.

    Cina juga telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan lebih dari 50 negara. Perjanjian ini memungkinkan bank sentral untuk menukar mata uang lokal mereka dengan yuan sesuai permintaan, memberikan perlindungan kritis bagi negara-negara seperti Rusia dan Iran terhadap sanksi AS yang telah memblokir akses ke dolar.

    Perjanjian ini juga menjadi berkah bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan dan investasi Cina, seperti Argentina, Pakistan, dan Turki.

    Beijing mempertahankan kendali ketat atas yuan

    Berbeda dengan mata uang Barat, yuan tetap dikelola secara ketat oleh Beijing dan tidak dapat ditukar secara bebas dengan mata uang lain tanpa pengawasan pemerintah.

    Sistem kredit domestik Cina masih didominasi oleh bank-bank milik negara yang berada di bawah pengawasan politik. Beijing khawatir jika membiarkan aliran uang masuk dan keluar negara tanpa batasan, dapat membuat mata uang Cina rentan terhadap serangan spekulatif dan pengaruh asing lainnya. Oleh karena itu, kemampuan konversi penuh tetap tidak mungkin.

    “Beijing tidak akan mengambil pendekatan liberal,” kata Otero-Iglesias kepada DW. “Internasionalisasi yuan akan mengikuti logika komando dan kontrol Partai Komunis Cina.”

    Namun, tanpa kemampuan konversi penuh, yuan tidak mungkin menjadi mata uang keuangan dominan yang digunakan untuk investasi global dan sebagai cadangan. Memang, strategi hati-hati Beijing mungkin membatasi sejauh mana yuan dapat berkembang.

    Upaya untuk memperluas perdagangan berbasis yuan juga menghadapi hambatan dari ketidakseimbangan ekonomi Cina sendiri. Permintaan domestik melemah, dengan konsumen dan bisnis mengurangi pengeluaran, sebagian karena krisis properti yang semakin parah.

    Pabrik-pabrik Cina memproduksi lebih dari yang dibutuhkan negara, sehingga Beijing harus lebih bergantung pada ekspor untuk mendorong perekonomiannya. Tanpa permintaan asing yang konsisten, akibat perang tarif Presiden AS Donald Trump, pertumbuhan perdagangan yang menggunakan yuan dapat terhenti.

    “Pertumbuhan harus datang dari luar negeri,” kata Wang dari Eurasia Group. “Artinya, perdagangan global kini menjadi lebih penting bagi Cina.”

    Jika Cina menuntut agar lebih banyak transaksi diselesaikan dalam mata uangnya sendiri, mitra dagang harus bersedia menerimanya, yang menurut analis akan memerlukan kepercayaan yang lebih besar, lembaga yang transparan, dan ekonomi yang lebih kuat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Melisa Lolindu

    Tonton juga Video Trump Ancam Tarif 150% ke BRICS: Mereka Coba Hancurkan Dolar AS!

    (ita/ita)

  • Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membentuk tim independen dengan menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk memimpin tim yang bertujuan mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut.

    “KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Namun, Muslim melihat bahwa, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi. Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran.

    “Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang. Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelas Muslim.

    Dengan perbandingan yang sederhana saja kata Muslim, publik mengetahui proyek Whoosh di mark up gila-gilaan. Bahkan menurut Prof Anthony Budiawan kata Muslim, kerugian Whoosh mencapai Rp73,5 triliun.

    “Dengan lambannya dan kagoknya KPK usut Whoosh secara cepat dan transparan, maka diperlukan tim independen untuk selamatkan keuangan negara segera dibentuk. Tim ini segera saja dipimpin oleh Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk ngebut mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Muslim.

    Untuk itu kata Muslim, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk untuk segera bekerja mengusut kasus tersebut.

    “Dan untuk sementara ide untuk Whoosh Jakarta-Surabaya nggak perlu dipikirkan dulu. Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Kok mau bikin lagi masalah baru untuk Whoosh Jakarta-Surabaya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara dan invasi terselubung rezim PKC-Xi Jinping,” pungkas Muslim.

  • PMII Jatim Desak Permintaan Maaf Terbuka atas Tayangan yang Lecehkan Pesantren Lirboyo

    PMII Jatim Desak Permintaan Maaf Terbuka atas Tayangan yang Lecehkan Pesantren Lirboyo

    Surabaya (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mengecam keras stasiun televisi Trans7 atas tayangan yang dinilai merendahkan dan melecehkan para kiai serta Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tayangan dalam program Xpose Uncensored itu disebut telah menyinggung marwah pesantren dan melukai perasaan jutaan santri di Indonesia.

    Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, Akiedo Zawa, menegaskan bahwa tayangan tersebut bukan hanya menyerang satu lembaga keagamaan, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap seluruh komunitas pesantren.

    “Pondok pesantren adalah benteng peradaban Islam Indonesia. Pelecehan terhadap Lirboyo bukan hanya menyakiti satu pesantren, tapi menyinggung seluruh santri dan kiai yang menjadi penjaga moral bangsa,” ujar Akiedo di Surabaya, Selasa (14/10/2025).

    Menurut dia, media massa seharusnya menjadi sarana pendidikan publik dan pencerahan masyarakat, bukan alat provokasi yang menistakan lembaga keagamaan. Akiedo menilai tayangan seperti itu menunjukkan krisis moral dalam dunia penyiaran.

    “Trans7 seharusnya peka terhadap nilai-nilai etika dan keberagaman. Menyentuh marwah pesantren berarti menyentuh jantung moral bangsa ini,” kata dia.

    PMII Jawa Timur mendesak pihak Trans7 untuk segera meminta maaf secara langsung kepada pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan kepada masyarakat pesantren di seluruh Indonesia. Dia juga menegaskan agar permintaan maaf disampaikan secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral media nasional.

    “Kami menuntut permintaan maaf dari pihak Trans7 secara langsung kepada pengasuh Lirboyo dan permohonan maaf secara terbuka ke masyarakat,” tegas alumni Pesantren Lirboyo ini.

    Selain itu, PMII Jawa Timur juga meminta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika penyiaran dalam tayangan tersebut. Menurut dia, lembaga pengawas harus turun tangan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

    “KPI dan Dewan Pers harus turun tangan. Media punya tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni dan etika dalam ruang publik,” ujar dia.

    Di sisi lain, Akiedo menyerukan kepada seluruh kader PMII, santri, dan masyarakat luas untuk memboikot seluruh kanal Trans7 sampai pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf langsung di Pesantren Lirboyo.

    “PMII Jawa Timur mengajak semua pihak tidak diam namun tetap bermartabat. Kita bela pesantren dengan cara bijak, dengan nalar, etika, dan gerakan yang beradab,” pungkas dia. [asg/suf]

  • Bakar Batu Bara Tanpa Rem, China Cetak Rekor Baru di 2025

    Bakar Batu Bara Tanpa Rem, China Cetak Rekor Baru di 2025

    Jakarta –

    Cina membakar lebih banyak batu bara di pembangkit listrik antara Januari dan Juli 2025 dibandingkan periode mana pun sejak 2016. Demikian menurut laporan penelitian lingkungan terbaru.

    Laporan tersebut — yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA), sebuah organisasi penelitian kualitas udara independen yang berbasis di Finlandia; dan Global Energy Monitor (GEM), sebuah perusahaan analitik energi yang bermarkas di AS — menyatakan Cina telah mengoperasikan 21 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga batu bara dalam enam bulan pertama tahun 2025.

    Ini merupakan level tertinggi selama enam bulan terakhir dalam sembilan tahun. Laporan CREA/GEM juga menyebutkan pembangunan baru dan pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada dengan total 46 GW dan proyek-proyek yang diusulkan dengan kapasitas untuk menghasilkan tambahan 75 GW.

    Total proyeksi produksi pembangkit listrik tenaga batu bara diperkirakan mencapai 80-100 GW pada tahun 2025.

    Batu bara saat ini menyumbang setengah dari produksi energi Cina, turun dari tiga perempatnya pada tahun 2016. Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, juga merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.

    Cina bangun energi terbarukan dalam jumlah besar, mengurangi emisi secara keseluruhan

    Paradoksnya, lonjakan penggunaan batu bara ini terjadi seiring Cina memperluas kapasitas energi terbarukannya secara besar-besaran, yang kini menutupi pertumbuhan permintaan listrik. Kapasitas tenaga surya, misalnya, melonjak sebesar 212 GW dalam enam bulan pertama tahun 2025.

    Tahun ini saja, negara ini berada di jalur yang tepat untuk memasang energi terbarukan baru yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi gabungan Jerman dan Inggris.

    Dorongan Beijing ini telah menyebabkan penurunan emisi sebesar 1% dalam enam bulan terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian menurut situs web iklim dan energi yang bermarkas di Inggris, Carbon Brief, namun meningkatnya ketergantungan Cina pada batu bara mengancam akan menggagalkan upayanya untuk mengurangi emisi gas.

    “Meskipun kapasitas dan bauran pembangkitan berubah dengan cepat, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina tidak menunjukkan tanda-tanda mereda,” tulis CREA.

    “Pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina… tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, sehingga emisi tetap tinggi dan batubara tertahan dalam sistem selama bertahun-tahun mendatang,” ujar Christine Shearer, analis riset di GEM dan salah satu penulis laporan tersebut.

    “Kepentingan batubara yang kuat” Cina mengancam target iklim

    Pada tahun 2021, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan ia akan “mengendalikan secara ketat” industri batubara untuk “menguranginya secara bertahap” antara tahun 2026 dan 2030.

    Meskipun Xi berjanji untuk menghapus 30 GW batubara dari jaringan listrik Cina antara tahun 2020 dan akhir tahun 2025, hanya 1 GW yang telah dihentikan.

    Penulis CREA mengutip “kepentingan batubara yang kuat” dalam peringatan bahwa hal ini menekan energi terbarukan dengan mengamankan “kontrak jangka panjang dan pembayaran kapasitas yang luas,” yang memungkinkan mereka untuk “menjaga banyak pembangkit tetap beroperasi dengan output tinggi.”

    Xi mengatakan ia akan mengumumkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Cina — sebuah komitmen nasional untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2035 — sebelum KTT iklim COP30 di Brasil pada bulan November.

    Rinciannya juga diharapkan ketika Partai Komunis Cina (PKT) merilis rincian Rencana Lima Tahun ke-15 untuk tahun 2026 hingga 2030 dalam beberapa bulan mendatang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Taiwan Imajinasikan Invasi China Lewat Serial TV-Permainan

    Taiwan Imajinasikan Invasi China Lewat Serial TV-Permainan

    Jakarta –

    Sebuah serial fiksi baru tentang invasi Cina telah memicu perdebatan panas di Taiwan, setelah ditayangkan perdana Sabtu(2/8) lalu. Serial ini menduduki peringkat teratas drama yang disiarkan pada televisi publik dan streaming platform.

    Drama berjudul “Zero Day Attack” yang terdiri dari 10 episode ini berlatar tahun 2028, menggambarkan Cina menggunakan pesawat tempur yang hilang sebagai alasan untuk melancarkan blokade saat presiden Taiwan yang baru terpilih akan dilantik.

    Sejumlah penonton memuji serial ini karena membantu “setiap orang Taiwan memahami bagaimana Partai Komunis Cina (PKT) menyusupi kita,” sementara yang lain menuduh film ini “menjual rasa keputusasaan nasional.”

    Taiwan adalah demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari Cina yang menyempal, dan Partai Komunis Cina bertekad untuk “menyatukan kembali” dengan daratan Cina dengan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan.

    Selama bertahun-tahun, pembuat film Taiwan umumnya menghindari plot konflik lintas selat, untuk menghindari gangguan akses ke pasar media Cina yang menguntungkan.

    Yu-Hui Tai, seorang profesor kehormatan bidang ekonomi politik komunikasi di Universitas Nasional Yang Ming Chiao Tung di Taiwan mengatakan, tren baru muncul, membayangkan invasi Cina bukan lagi hal yang tabu.

    “Ini telah berubah, dari sesuatu yang tidak ingin kita bicarakan, menjadi sesuatu yang kini dapat kita bayangkan dan bahkan simulasikan,” jelas Tai.

    Kreator Taiwan terinspirasi perang Ukraina

    Taiwan telah menjadi salah satu titik panas paling kontroversial di dunia, seiring dengan peningkatan kehadiran militer Cina di kawasan, yang gencar menggelar latihan rutin di sekitar pulau tersebut.

    Meskipun sebagian besar negara demokratis, termasuk Amerika Serikat – pendukung keamanan terbesar Taiwan – mematuhi “One-Cina Policy” (tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat), namun negara-negara tersebut menentang upaya sepihak dari kedua belah pihak untuk mengubah status quo saat ini.

    Pada Mei 2025, “Zero Day Attack” tayang perdana di Kopenhagen Democracy Summit di Denmark, di mana serial ini mendapat sambutan meriah. Serial ini juga akan tayang di Washington September mendatang, dan diluncurkan pada platform streaming Jepang pada pertengahan Agustus.

    Serial yang memicu kontroversi

    Namun, sebelum tayang secara resmi, trailer film tersebut sudah memicu kontroversi di dalam negeri.

    Sekitar setengah anggaran pembuatan film seri ini berasal dari subsidi pemerintah. Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), menuduh Partai Demokratik Progresif (DPP) yang berkuasa menggunakan dana publik untuk mempromosikan “rasa keputusasaan nasional” — tuduhan yang disuarakan oleh banyak pendukung KMT.

    Cheng menanggapi, subsidi pemerintah umum digunakan untuk sebagian besar proyek film dan TV lokal, dengan argumen bahwa “rasa keputusasaan nasional” berasal dari “kenyataan bahwa rezim otoriter yang kuat terus memperingatkan, bahwa tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk menyerang Taiwan.”

    Berbeda dengan tipe drama perang yang diwarnai pertempuran epik, “Zero Day Attack” menyorot perjuangan internal Taiwan di tengah potensi perang, menggambarkan perpecahan politik dan kekacauan di pulau tersebut.

    Permainan terkait strategi Cina mulai beredar di pasaran

    Sama seperti serial TV, beragam permainan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang strategi penyusupan politik Cina, mulai beredar di pasaran.

    Awal tahun ini, Board game (permainan papan) “2045” resmi dirilis setelah sebelumnya sukses menggalang dana. Permainan ini mensimulasikan serangan militer Cina pada tahun 2045, setelah itu Taiwan terbagi menjadi enam kekuatan berbeda, termasuk unit pertahanan diri dan kelompok pro-unifikasi.

    Permainan lain pun berkembang ke model seluler dengan judul “Reversed Front,” yang menciptakan benua virtual “Oriental Continent. ” Para pemainnya dimungkinkan untuk menyusup ke Partai Komunis Cina dari Taiwan, Hong Kong, atau wilayah sekitarnya.

    Pada bulan Juni, otoritas Hong Kong melarang permainan seluler tersebut dengan alasan melanggar “Undang-Undang Keamanan Nasional.” Larangan tersebut tentu membuat permainan lebih banyak diunduh.

    “Kami bertujuan untuk menggambarkan citra realistis tentang lanskap politik di Asia Timur,” kata Johnny, juru bicara “Reversed Front,” yang menggunakan nama samaran.

    “Terlepas dari ancaman atau metode penyusupan dari Beijing, kami berharap Taiwan dapat belajar cara mengambil tindakan balasan,” katanya kepada DW.

    Dampak emosional dari bayangan invasi

    Namun, kekhawatiran tentang dampak psikologis dari karya-karya ini semakin meningkat, dengan para kritikus memperingatkan bahwa hal itu dapat meningkatkan kecemasan publik.

    Sebuah toko board game di Taiwan mengatakan kepada DW, meskipun sebagian besar pelanggan datang untuk bersantai bermain “2045”,beberapa orang merasa tertekan.

    “Akan ada kecemasan yang tak terhindarkan,” kata Tammy Lin, profesor terkemuka di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang meneliti permainan digital dan psikologi media.

    “Bagi Taiwan, ini adalah topik yang menakutkan yang lebih baik tidak dibicarakan atau dihadapi,” katanya kepada DW.

    Tai, profesor ekonomi politik komunikasi, mengatakan wajar jika film dan permainan ini memicu berbagai emosi, mengingat perpecahan politik mendalam di Taiwan terkait hubungan lintas selat.

    “Bagaimana kita memfasilitasi dialog di antara emosi yang berbeda, tidak membiarkannya bertabrakan adalah ujian sesungguhnya bagi Taiwan,” katanya.

    Tai juga berpendapat bahwa Beijing kemungkinan akan melihat acara TV dan game ini sebagai sinyal, sentimen publik Taiwan semakin menjauh dari Cina, yang dapat mendorong pemerintah Cina untuk “kian gencar menyebarkan pengaruh ideologinya.”

    Kementerian Pertahanan Cina mengkritik “Zero Day Attack,” menyebutnya sebagai produksi bermotif politik yang bertujuan untuk “memaksa sesama warga di kedua sisi Selat Taiwan untuk bertikai dan saling merugikan.”

    “Pemisahan adalah lahan subur untuk perang informasi dan berita palsu,” kata Tai, “Pertanyaannya adalah: apakah kita ingin menciptakan ketakutan atau memupuk dialog rasional?”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Dalai Lama Tolak Campur Tangan China pada Proses Reinkarnasi

    Dalai Lama Tolak Campur Tangan China pada Proses Reinkarnasi

    Jakarta –

    Pemimpin spiritual Tibet yang diasingkan itu memastikan akan memiliki calon pengganti dan menjamin kelangsungan institusi Dalai Lama yang telah berusia 600 tahun.

    Pernyataan itu menandai keputusan bersejarah bagi rakyat Tibet dan umat Buddha di seluruh dunia. Selama ini, masa depan negeri di atap dunia itu erat dikaitkan dengan sosok Dalai Lama, terutama sejak Cina giat mendorong calon penggantinya sendiri.

    Dalai Lama selama ini merupakan simbol perjuangan demi mempertahankan kelangsungan identitas kultural Tibet di bawah dominasi Partai Komunis Cina.

    Dalam pidato yang disampaikan pada pertemuan pemimpin agama Buddha di McLeod Ganj, India, Dalai Lama mengaku bahwa keputusan itu diambil setelah menerima banyak permintaan dari umat Buddha di berbagai wilayah, termasuk dari diaspora Tibet, komunitas Himalaya, Mongolia, Rusia, dan dari warga Tibet yang bertahan di Cina.

    “Secara khusus, saya juga telah menerima pesan dari Tibet melalui berbagai saluran, yang menyampaikan permohonan yang sama,” ujarnya.

    “Inilah sebabnya saya menegaskan bahwa institusi Dalai Lama akan terus berlanjut,” kata Dalai Lama, yang kini berusia hampir 90 tahun dan dianggap oleh para pengikutnya sebagai inkarnasi ke-14 dari Chenrezig, dewa welas asih dalam Buddhisme.

    Persaingan melawan Cina

    Keputusan ini sekaligus mengakhiri spekulasi bertahun-tahun setelah sang pemimpin spiritual pernah menyatakan bahwa dirinya bisa saja menjadi Dalai Lama terakhir – tergantung pada kehendak rakyat. Namun, dalam pernyataan terbarunya, dia menegaskan bahwa keinginan umat pula lah yang membuatnya memutuskan agar institusi ini tidak dihentikan.

    Namun Dalai Lama secara tegas menolak klaim pemerintah. Dia menyatakan bahwa tanggung jawab untuk mengidentifikasi Dalai Lama ke-15 “sepenuhnya berada di tangan Gaden Phodrang Trust,” kantor resmi Dalai Lama yang dia dirikan di India pada tahun 2015.

    “Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki wewenang untuk campur tangan dalam urusan ini,” imbuhnya, merujuk kepada Beijing.

    Dia juga menekankan bahwa proses pencarian reinkarnasi harus dilakukan sesuai dengan tradisi Buddhisme Tibet masa lampau. Dalam sejarahnya, proses pengenalan Dalai Lama baru dilakukan setelah kematian petahana, melalui tanda-tanda spiritual dan penglihatan para biksu senior, sebuah proses yang dapat memakan waktu bertahun-tahun.

    “Berisiko disalahgunakan”

    Tenzin Gyatso, yang diakui sebagai Dalai Lama ke-14 pada 1940, melarikan diri dari Tibet ke India setelah pemberontakan di Lhasa diredam oleh Tentara Merah pada 1959. Sejak itu, dia menetap di Dharamshala bersama ribuan pengikutnya yang hidup di pengasingan.

    Pada 2011, Dalai Lama menyerahkan otoritas politik kepada pemerintahan Tibet di pengasingan yang dipilih secara demokratis oleh sekitar 130.000 warga Tibet di luar negeri. Namun, dia tetap menjadi tokoh spiritual utama dan simbol perjuangan damai rakyat Tibet di bawah tekanan kekuasaan Beijing.

    Chemi Lhamo, seorang aktivis Tibet berusia 30 tahun yang kini tinggal di pengasingan, menyambut baik pengumuman ini. Dia mengatakan bahwa kelanjutan lembaga Dalai Lama penting tidak hanya bagi masa depan rakyat Tibet, tetapi juga bagi umat manusia secara luas. “Pengumuman ini mengirim pesan tegas kepada Beijing untuk secara tegas menolak peran mereka dalam proses reinkarnasi Dalai Lama,” katanya.

    Dalai Lama pun mengakui bahwa masa depan lembaga ini menghadapi “risiko nyata disalahgunakan oleh kepentingan politik tertentu” dan oleh karena itu perlu dijaga ketat berdasarkan tradisi, bukan intervensi kekuasaan negara.

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Aksi Tiga Mahasiswa PMII Blitar Dibungkam saat Kunjungan Gibran, PMII Jatim: Demokrasi dalam Bahaya

    Aksi Tiga Mahasiswa PMII Blitar Dibungkam saat Kunjungan Gibran, PMII Jatim: Demokrasi dalam Bahaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penangkapan tiga anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Blitar, Rabu (18/6/2025), menuai kecaman dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur.

    Sekretaris PKC PMII Jawa Timur, Moh Sholikhul Hadi, menyatakan bahwa ketiga kader PMII diamankan karena membentangkan spanduk berisi kritik saat iring-iringan mobil Wakil Presiden melintas menuju sebuah rumah makan.

    “Yang pasti dari kita menyayangkan (penangkapan tersebut), kejadian perampasan (spanduk), terus terkesan menghalang-halangi ekspresi masyarakat. Apalagi itu soal isu rakyat saat ini,” kata Moh Sholikhul Hadi yang akrab disapa Hadi, Rabu (18/6).

    Menurut Hadi, ketiga mahasiswa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan diamankan selama sekitar 3 hingga 4 jam sebelum akhirnya dilepaskan. “Setelah itu sudah kembali ke sekretariat cabang, sekitar 3-4 jam (diamankan). Beruntung tidak ada kekerasan, tapi secara psikologi ya mereka jelas terganggu,” jelasnya.

    Beberapa tulisan dalam spanduk yang dibawa mahasiswa itu bertuliskan ‘Omon-Omon 19 juta lapangan kerja?’, ‘Dinasti tiada henti’ dan sebagainya. PMII Jatim menyebut tindakan aparat merupakan bentuk nyata represifitas dan pemberangusan kebebasan berpendapat.

    Spanduk aspirasi 3 anggota PMII yang ditunjukkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat di Kota Blitar. (Foto: Aset PKC PMII Jatim)

    “Kita menyayangkan kejadian tersebut. Kalau memang pemerintah saat ini anti kritik, kan ya itu bahaya bagi negeri ini,” tegas Hadi.

    Sementara itu, Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana menyebut penindakan tersebut merupakan bagian dari pengamanan area steril VVIP. Ia mengatakan ketiganya hendak menerobos iring-iringan Wapres Gibran saat menuju Rumah Makan Bu Mami.

    “Bahwa pada saat ada rombongan Wakil Presiden (Gibran) mau mengarah ke rumah makan Bu Mami tiba-tiba ada tiga orang yang mau menerobos barisan itu. Sehingga dari pengamanan untuk dipinggirkan supaya jangan sampai menerobos rombongan itu,” ujarnya kepada wartawan.

    Ia membenarkan bahwa ketiga mahasiswa membawa spanduk, namun menegaskan tindakan pengamanan dilakukan demi menjaga kelancaran rombongan Wapres. “Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk dipinggirkan,” tambahnya.

    Subiyantana menegaskan bahwa tindakan pengamanan tersebut sudah sesuai prosedur karena Wapres termasuk dalam kategori Very Very Important Person (VVIP). “Ya, kalau VVIP kan harus steril kan tidak ada kendala, kan gitu,” pungkasnya.

    Ketiga mahasiswa PMII itu telah dipulangkan dan tidak dikenai proses penyelidikan lebih lanjut. Namun, insiden ini menjadi sorotan serius terhadap ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi di ruang publik. [ram/ian]

  • Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Santri Progresif dari Jombang, Elza Nikma Tawarkan Visi Baru untuk KOPRI PMII Jatim

    Jombang (beritajatim.com) – Berangkat dari pesantren dan ruang kaderisasi akar rumput, Elza Nikma Yunita kini melangkah menuju panggung wilayah. Ia resmi mencalonkan diri sebagai Ketua KOPRI PMII (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri) Jawa Timur dengan membawa visi feminisme Islam dan keberdayaan digital.

    Ia datang ke kantor Badan Pekerja Konkoorcab PKC PMII Jatim di Surabaya, Selasa (27/5/2025), didampingi Ketua Umum PC PMII Jombang dan Ketua KOPRI PC PMII Jombang.

    Mengenakan jas biru khas PMII dan kerudung hitam, perempuan kelahiran Jombang, 15 Juni 2001 ini mencatatkan langkah penting dalam sejarah kaderisasi perempuan di tubuh PMII. Ia menjadi salah satu dari sedikit kader perempuan yang memulai dari akar basis: rayon, komisariat, hingga cabang, dan kini menuju wilayah.

    Perjalanan intelektual dan spiritual Elza dimulai dari Tebuireng hingga Kediri. Ia merupakan alumnus Universitas Hasyim Asy’ari (Unhasy) Tebuireng, dan saat ini sedang menempuh studi magister di UIN Syekh Wasil Kediri dengan fokus pada Ekonomi Syariah.

    “Pendidikan adalah ruang pertama perjuangan perempuan. Saya ingin membuktikan bahwa menjadi santri tidak membatasi kita untuk berpikir progresif dan melangkah jauh,” kata Elza, Rabu (28/5/2025).

    Elza juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Hasyim Asy’ari Unhasy Tebuireng (2022–2023) dan Sekretaris KOPRI PC PMII Jombang (2024–2025). Ia merupakan santri dari Pondok Pesantren As-Sa’idiyyah 2 Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

    Kini, ia membawa visi besar untuk KOPRI Jawa Timur: “KOPRI PKC PMII Jawa Timur sebagai ruang aman, inklusif, dan progresif bagi perempuan muda untuk tumbuh, memimpin, dan memberi dampak nyata dalam perubahan sosial di era digital.”

    Visi tersebut ditopang oleh lima misi strategis: penguatan kepemimpinan progresif, keadilan gender, kaderisasi adaptif, solidaritas strategis, dan optimalisasi teknologi digital.

    Elza menegaskan bahwa arah perjuangan KOPRI harus berlandaskan Islam progresif, feminisme kritis, dan literasi digital taktis. “Islam tidak pernah membungkam perempuan. Islam datang membebaskan,” tegasnya, mengutip pemikiran KH. Husein Muhammad.

    Pemikiran Elza juga banyak dipengaruhi oleh tokoh feminis seperti Nancy Fraser, Musdah Mulia, dan Silvia Federici. Ia membangun narasi perlawanan terhadap kapitalisme patriarkal dan sistem sosial-politik yang bias gender.

    Salah satu gagasan penting yang ia usung adalah penguasaan ruang digital sebagai arena perjuangan perempuan masa kini.

    “Teknologi harus kita rebut kembali, bukan sebagai sarana eksistensi personal, tapi sebagai alat perjuangan kolektif,” jelasnya sambil mengutip pemikiran Zeynep Tufekci.

    Bagi Elza, perjuangan perempuan kini hadir juga di layar gawai, di antara tagar dan data, tempat narasi dan identitas perempuan dipertaruhkan.

    Pendaftaran Elza bukan sekadar proses administratif. Ia adalah pernyataan sikap bahwa KOPRI bukan hanya organisasi, melainkan ruang politik etis perempuan muda — tempat mereka bisa bertumbuh, memimpin, dan menebar dampak.

    “Perempuan tidak hanya butuh tempat untuk tumbuh, tapi juga ruang untuk memimpin. KOPRI harus jadi tempat itu,” ucapnya penuh kepercayaan diri. [suf]