partai: PKB

  • Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR

    Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR

    Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkapkan bahwa tarif ojek online (
    ojol
    ) akan dinaikkan secara zonasi dengan kisaran 8 hingga 15 persen.
    Namun, langkah Kemenhub tersebut langsung disorot oleh
    Komisi V
    DPR yang mengaku kaget dengan rencana kenaikan
    tarif ojol
    hingga 15 persen.
    Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengungkap, pihaknya belum pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan mengenai wacana tersebut.
    “Terus terang kami di Komisi V DPR RI belum pernah diajak komunikasi oleh Kementerian Perhubungan tentang rencana kenaikan transportasi online di Indonesia,” ujar Huda, kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2025).
    “Jadi, kami agak kaget mendengar pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang menyatakan jika kajian kenaikan tarif transportasi online sudah hampir final,” sambungnya.
    Ia menegaskan, kenaikan tarif ojol akan bersinggungan dengan kehidupan banyak orang. Pasalnya, pengguna transportasi online di Indonesia disebut mencapai 147 juta jiwa per Mei 2025.
    Oleh karena itu, butuh kajian dan simulasi yang matang terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan kebijakan tarif itu.
    “Jumlah yang cukup besar. Maka menurut kami perlu kajian matang dan mendalam dari berbagai kalangan sebelum keputusan kenaikan tarif transportasi online benar-benar direalisasikan,” ujar Huda.
    Kenaikan tarif disebutnya dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol, tetapi akan berdampak terhadap penggunanya.
    Jika tarif terlalu tinggi, pengguna bisa kembali ke kendaraan pribadi, yang justru berpotensi memperburuk kemacetan dan menurunkan pendapatan driver.
    “Ini tentu menjadi simalakama bagi kita semua mengingat sektor transportasi online menjadi bantalan atas rendahnya peluang kerja di tanah air akhir-akhir ini,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengungkapkan, tarif ojol akan dinaikkan secara zonasi dengan kisaran 8 hingga 15 persen.
    Pembagian zona yang dimaksud meliputi:
    Tarif saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564/2022, yaitu:
    Aan menyatakan, kenaikan tarif ojol tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan waktu implementasi akan ditentukan setelah diskusi dengan para
    aplikator
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah tetapkan asumsi harga minyak mentah dengan hati-hati

    Pemerintah tetapkan asumsi harga minyak mentah dengan hati-hati

    Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urib (Jawa Timur), Blok Cepu, Bojonegoro,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menetapkan rentang asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia dengan hati-hati.

    “Pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP dengan hati-hati, agar asumsi harga minyak tidak menjadi sumber deviasi fiskal yang terlalu besar, terutama akan sangat mempengaruhi proyeksi pendapatan negara dan belanja subsidi serta kompensasi energi,” ujarnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan rentang harga ICP antara 60-80 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan masukan rentang asumsi yang lebih tinggi, yaitu pada harga 65-85 dolar AS per barel.

    Sebagai tanggapan, Sri Mulyani menerangkan ICP sangat dipengaruhi tiga faktor. Mulai dari stabilitas dan situasi politik di Timur Tengah, kebijakan produksi Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), outlook permintaan global yang terutama dari Tiongkok, serta upaya seluruh dunia melakukan transisi energi.

    Pada sisi lifting minyak, lanjutnya, sangat tergantung terhadap berbagai langkah-langkah yang saat ini sedang terus dilakukan oleh kementerian terkait.

    Pemerintah sendiri disebut berupaya melakukan percepatan eksplorasi, perbaikan keekonomian proyek, dan memberikan insentif untuk mendorong investasi di bidang eksplorasi.

    “Dari update terkini, Bapak Presiden Prabowo baru saja meresmikan peningkatan lifting minyak yang memberikan kontribusi 30 ribu barel per hari dari Lapangan Banyu Urib (Jawa Timur), Blok Cepu, Bojonegoro,” katanya.

    Ini memberikan milestone baru agar lifting minyak nasional bisa terus ditingkatkan mendekati 900 ribu bahkan satu juta barel seperti yang diharapkan.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat, Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan hingga Akhir Juli 2025 di Maluku
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Juli 2025

    Catat, Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan hingga Akhir Juli 2025 di Maluku Regional 1 Juli 2025

    Catat, Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan hingga Akhir Juli 2025 di Maluku
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi
    Maluku
    melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan program pemutihan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
    Program ini berhasil menaikkan realisasi penerimaan PKB hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp 52,84 miliar, atau 42,82 persen dari target murni tahun 2025 sebesar Rp 123,38 miliar.
    Pemutihan tunggakan serta bebas bea balik nama itu berlangsung sejak 15 Mei hingga 31 Juli 2025.
    “Hingga 25 Juni 2025, program ini menunjukkan hasil menggembirakan, di mana rata-rata jumlah kendaraan yang melakukan daftar ulang meningkat sebesar 43,46 persen, terutama dari wajib pajak yang telah menunggak lebih dari satu tahun,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Ina Wati Tahir.
    Dia menyampaikan, realisasi bulanan PKB terus meningkat secara signifikan sejak program dimulai, dengan capaian Mei sebesar Rp 9,71 miliar dan Juni meningkat menjadi Rp 9,87 miliar.
    Ini menjadi yang tertinggi sepanjang semester pertama tahun ini.
    Sementara itu, realisasi BBNKB hingga akhir Juni mencapai Rp 31,57 miliar, atau 54,67 persen dari target murni sebesar Rp 57,76 miliar.
    “Capaian ini menunjukkan bahwa sektor BBNKB bahkan telah melampaui separuh target tahunannya, didorong oleh antusiasme masyarakat terhadap program pembebasan biaya balik nama kendaraan kedua,” katanya. 
    Menurut Tahir, program ini berhasil mendorong
    kesadaran wajib pajak
    masyarakat.
    Dia berharap, masyarakat kota dapat memanfaatkan program tersebut dengan baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    DPR Heran, Stok Beras Melimpah tapi Harga Malah Naik

    Jakarta

    Komisi IV DPR RI mempertanyakan terkait harga beras yang terus melonjak di tengah melimpahnya cadangan beras pemerintah (CBP). Per 30 Juni 2025, stok cadangan beras pemerintah mencapai 4,19 juta ton.

    Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan awalnya mengapresiasi pemerintah terkait produksi beras yang melimpah, termasuk cadangan beras di gudang Bulog. Namun, ia mempertanyakan harga beras yang terus melonjak meski stok melimpah. Bahkan, Daniel terkejut terkait temuan pemerintah yang dapat merugikan Rp 99 triliun per tahun.

    “Banyak yang bertanya ke saya, di tengah harga konsumen yang tinggi, katanya Bulog dilarang untuk melepas cadangannya, melepas stoknya, biasanya kan, jawaban saya menjadi tugas Bulog untuk mengintervensi pasar, salah satunya adalah operasi pasar, sehingga harga menjadi stabil. Tetapi katanya Bulog dilarang. Nah kita minta penjelasan,” kata Daniel saat RDP dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan hal itu tak lepas dari kenaikan harga gabah di tingkat petani. Menurut Arief, saat ini harga gabah di tingkat petani di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg. Bahkan di Pulau Jawa, harga gabah kering panen (GKP) bisa mencapai Rp 7.000-Rp 7.200/kg.

    “Kenapa harga beras naik? Ya, kalau GKP-nya sebelumnya angkanya Rp 5.500 atau Rp 6.000, hari ini Rp 6.500 di Maret any quality,” jelas Arief.

    Lebih lanjut, Arief menerangkan panen raya terbesar memang di Maret-April di mana produksinya bisa mencapai 10 juta ton setara beras. Ketika produksinya turun, Arief menyebut harga gabah di tingkat petani akan naik.

    “Kalau harga gabah naik, maka harga beras naik. Nah ini waktunya pemerintah melakukan intervensi dengan satu bantuan pangan yang 18,277 juta KPM,” imbuh Arief.

    (rea/fdl)

  • Puan: Semua Parpol di DPR Akan Kumpul Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    Puan: Semua Parpol di DPR Akan Kumpul Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan semua partai politik akan berkumpul untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal keserentakan pemilu.

    Puan menuturkan bahwa seluruh partai politik di DPR perlu mencermati putusan MK tersebut. Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemilu itu digelar atau dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

    “Karenanya emang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Maka dari itu, lanjutnya, semua partai politik atau fraksi di DPR akan duduk bersama guna menentukan sikap DPR terkait putusan MK tersebut. 

    “Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik,” katanya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum bisa menyikapi pasti putusan MK itu. Ini karena partainya akan menunggu perkumpulan partai di DPR terlebih dahulu.

    “Kalau PKB, kita nunggu nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya, sehingga kita, itu saja seperti yang sampaikan Mbak Puan,” katanya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Sri Mulyani paparkan target inflasi, kurs rupiah, dan SBN pada 2026

    Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.memaparkan target inflasi, nilai tukar (kurs) rupiah, dan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026.

    Pertama, dia menerangkan bahwa asumsi inflasi yang ditargetkan pemerintah sebesar 1,5-3,5 persen mendapatkan masukan dari fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai perlu direvisi jadi 2-4 persen.

    Fraksi Gerindra berpendapat perlu memperkuat ruang bagi peningkatan daya beli masyarakat, adapun fraksi PKB menganggap target pemerintah terlalu moderat.

    “Di dalam menentukan target 1,5 hingga 3,5 pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” katanya.

    Menkeu menerangkan bahwa rentang target tersebut mempertimbangkan agar ekspektasi harga tetap terjangkau dan menjadi asas stabilitas di tengah volatilitas global, melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah karena inflasi tinggi akan menggerus daya beli rakyat, serta mendukung iklim investasi dan konsumsi domestik.

    Pemerintah disebut tetap antisipatif agar masih terjadi ruang fleksibilitas. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat-Daerah dianggap telah berjalan sangat baik dan bakal terus ditingkatkan.

    “Langkah-langkah untuk selalu menjaga dari ketidakpastian, termasuk faktor iklim, akan terus dijaga,” ujar dia.

    Terkait nilai tukar, pemerintah menargetkan rentang Rp16.500-Rp16.900 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk langkah antisipatif dan fleksibilitas di dalam menghadapi gejolak global.

    Fraksi Gerindra dinyatakan mengusulkan kurs pada level Rp16.200-Rp16.500 per dolar AS sebagai bentuk kehati-hatian terhadap berbagai risiko global dan kecenderungan suku bunga tinggi di Negeri Paman Sam. Adapun Fraksi PKB mempersempit rentang pada Rp16.300-Rp16.700 per dolar AS.

    “Bersama Bank Indonesia, pemerintah memperkuat koordinasi di dalam menjaga stabilitas nilai tukar,” ungkap Sri Mulyani.

    Mengenai Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun, akan tetap dijaga terkendali dengan imbal hasil pada rentang 6,6-7,2 persen.

    Fraksi yang memberikan tanggapan hanya Golkar dengan target yield SBN diupayakan di bawah level 6,6 persen.

    Di tengah ketidakpastian global, lanjut Menkeu, SBN adalah instrumen yang masih tetap diminati investor. Investor global melakukan pembelian bersih sebesar Rp40,8 triliun year to date.

    Per 26 Juni, imbal hasil SBN 10 tahun telah turun dari 7,02 persen menjadi 6,62 persen.

    “Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas moneter dalam menjaga yield SBN yang kompetitif,” ucapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    Butuh Rp7.500 Triliun Investasi Baru dan 5,5 Persen Konsumsi untuk Capai Target Ekonomi 2026

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi pada tahun 2026 dengan membutuhkan suntikan investasi baru minimal sebesar Rp7.500 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-21, Selasa 1 Juni 2025.

    Menurut Sri Mulyani, investasi menjadi motor utama dalam mendorong produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total PDB nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026, diperlukan peningkatan pertumbuhan investasi hingga 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

    “Tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan, mustahil kita mencapai target ekonomi yang tinggi,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, mengandalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai salah satu pilar utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Danantara difokuskan pada sektor-sektor strategis dan bernilai tambah tinggi.

    Konsumsi Rumah Tangga Jadi Kunci Pendukung

    Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 55 persen terhadap PDB juga menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan konsumsi tumbuh hingga 5,5 persen pada 2026, sejalan dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

    Program-program penguatan daya beli masyarakat terus digulirkan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menyerap 1,7 juta tenaga kerja dan membangun rantai pasok nasional.

    Selain itu, pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2,3 juta debitur, serta berbagai program perlindungan sosial seperti PKH, kartu sembako, dan subsidi upah juga turut menyokong konsumsi.

    “Gabungan dari konsumsi dan investasi menyumbang 85 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Sri Mulyani.

    Menkeu mengingatkan bahwa target ini dihadapkan pada tantangan eksternal, mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 hanya 2,4 persen menurut Bank Dunia dan 3 persen versi IMF. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dianggap krusial dalam membiayai pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur, teknologi hijau, dan digitalisasi.

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim regulasi yang kondusif dan kolaboratif antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan pelaku usaha swasta.

    Hilirisasi dan Sektor Prioritas

    Untuk menopang ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, pemerintah akan melanjutkan program hilirisasi industri. Target pertumbuhan ekspor ditetapkan sebesar 6,8 persen guna menciptakan efek ganda yang lebih luas.

    Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan yang menyumbang 19 persen PDB ditargetkan tumbuh 5,3 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran yang menyumbang 13,2 persen PDB diproyeksikan tumbuh 5,7 persen, sementara sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 4,4 persen ditargetkan tetap tumbuh tinggi di angka 8,3 persen.

    Penguatan infrastruktur digital seperti data center turut menjadi tulang punggung dalam mendorong ekonomi digital nasional.

    Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI memberikan masukan. Fraksi Gerindra mendorong target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6,3 persen, sementara Fraksi PKB mengusulkan 6 persen. Kedua fraksi menilai percepatan diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dapat tercapai. Fraksi Golkar juga memberikan catatan agar pemerintah mengupayakan pertumbuhan ekonomi pada batas atas yakni 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” tegas Sri Mulyani.***

  • Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Menkeu sebut RI butuh investasi Rp7.500 triliun, ekonomi tumbuh tinggi

    Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan investasi baru minimal Rp7.500 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026.

    “Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak mungkin tercapai tanpa pertumbuhan investasi yang signifikan. Growth dari investasi harus dijaga atau ditingkatkan pada tingkat 5,9 persen year on year (yoy). Ini berarti Indonesia membutuhkan investasi baru pada tahun 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun. Komponen investasi berkontribusi 30 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) kita,” kata Menkeu dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, di Jakarta, Selasa.

    Salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Menurut dia, upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menghadapi berbagai tantangan.

    Pada sisi permintaan, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi mencapai 5,5 persen, sehingga berarti pemerintah wajib menciptakan lingkungan kesempatan kerja agar pendapatan masyarakat dapat meningkat.

    Mengingat konsumsi rumah tanggap berkontribusi 55 persen terhadap PDB, maka daya beli masyarakat perlu dijaga, tingkat inflasi rendah, kesempatan kerja tinggi, dan adanya berbagai intervensi pemerintah di bidang pangan dan energi.

    Program untuk mendorong konsumsi masyarakat juga terus ditingkatkan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikembangkan secara ekspansif agar dapat menciptakan efek ganda (multiplier effect) tinggi, menciptakan rantai pasok di seluruh penjuru tanah air, serta menyerap secara langsung 1,7 juta tenaga kerja.

    Selain itu, program strategis lainnya ialah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi, lalu penyaluran kredit usaha rakyat bagi 2,3 juta debitur. Kemudian juga program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, hingga program lainnya yang akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Apabila digabungkan dengan (investasi), maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85 persen terhadap perekonomian (PDB),” ujar Menkeu pula.

    Dalam rangka mencapai pertumbuhan tinggi seiring lingkungan global masih penuh dengan ketidakpastian, katanya lagi, tentu membutuhkan upaya lebih keras bagi pemerintah untuk mendorong sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, kolaborasi pemerintah, BUMN, Danantara, dan swasta dinyatakan menjadi kewajiban. Pemerintah disebut terus mendukung dengan menciptakan regulasi yang kondusif demi menjaga stabilitas makro.

    Dia mengharapkan kolaborasi pemerintah dan swasta mampu memperkuat rantai pasok domestik, memperluas ekspor, dan mengakselerasi transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tinggi.

    Peranan swasta penting di dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, hingga digitalisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pada sisi ekspor, hilirisasi yang dilakukan menopang kinerja surplus neraca perdagangan sejak pertama kali digulirkan. Ke depan, upaya penguatan hilirisasi dilakukan untuk menciptakan efek ganda lebih besar dengan ekspor tumbuh hingga 6,8 persen guna mencapai pertumbuhan lebih tinggi.

    “Ini merupakan target yang tidak mudah pada saat semua negara cenderung melakukan proteksi dan melihat ke dalam. Pertumbuhan ekonomi global sejalan dengan proyeksi IMF (International Monetary Fund) dan World Bank, yaitu yang hanya 2,4 persen untuk tahun 2026 atau 3 persen menurut IMF. Ini mengindikasikan tahun 2026 masih diproyeksikan perekonomian global tumbuh cukup lemah,” ungkap Sri Mulyani.

    Melihat dari sisi produksi, katanya lagi, pilihan sektor sangat penting terutama bagi Danantara untuk menggunakan leverage ekuitas dan aset.

    Output industri pengolahan yang berkontribusi 19 persen terhadap PDB perlu terus didorong melalui investasi inovasi dan produktivitas. Sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,3 persen dan harus dijaga pada tingkat yang cukup tinggi di dalam rangka menciptakan kesempatan kerja.

    Sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi 13,2 persen dari PDB juga diasumsikan tumbuh 5,7 persen.

    Program-program nasional seperti MBG, subsidi kompensasi, hingga perlindungan sosial diharapkan semakin menopang kinerja sektor perdagangan dan eceran.

    Sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi 4,4 persen dari PDB ditargetkan tetap terjaga tumbuh tinggi di angka 8,3 persen, termasuk peningkatan kegiatan data center sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi digital.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2026 yang diusulkan pemerintah pada rentang 5,2-5,8 persen yoy.

    Sementara Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBS) masing-masing memberikan pandangan, agar pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan 6 persen. Usulan Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB tersebut mempertimbangkan agar arah pencapaian target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029 dapat dicapai.

    Fraksi Golkar, memberikan catatan agar pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi maksimal di batas atas 5,8 persen.

    “Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Papan Bunga Ungkapan Bahagia atas OTT Topan Ginting, Kader PKB: Baru Kali Ini…

    Respons Papan Bunga Ungkapan Bahagia atas OTT Topan Ginting, Kader PKB: Baru Kali Ini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, kembali menyuarakan dukungannya terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

    Khususnya pada perkara yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.

    Dikatakan Umar, peristiwa OTT ini menjadi momen langka di Kota Medan, dan bahkan memicu respons emosional dari masyarakat.

    Warga disebut secara spontan mengirimkan papan bunga ucapan terima kasih kepada KPK.

    “Bayangkan, baru kali ini di Medan ada pejabat di-OTT KPK. Rakyatnya terima kasih sampai buat papan bunga ucapan ke KPK,” ujar Umar di X @UmarHasibuan__, Senin (30/6/2025).

    Umar menilai, reaksi warga menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara sudah lama gerah terhadap praktik korupsi di tingkat pejabat daerah.

    Ia berharap, pemerintah pusat, khususnya Presiden terpilih Prabowo Subianto, ikut mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan KPK.

    “Semoga Pak Prabowo mendukung 100 persen kasus OTT KPK di Sumut,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

    “Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK.

  • Samsat Keliling saat HUT Bhayangkara juga tersedia di Monas

    Samsat Keliling saat HUT Bhayangkara juga tersedia di Monas

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya juga menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) untuk membantu warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Selasa ini atau bertepatan dengan peringatan HUT ke-79 Bhayangkara.

    Berikut rinciannya seperti disebutkan dalam akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Jakarta Pusat di Monas pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di Monas pukul 08.00 – 14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 08.00-14.00 WIB

    5. Jakarta Timur di Monas pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di halaman parkir Samsat Tangerang pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper dan Pasar Modern Bintaro Jaya pukul 09.00-13.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Hal. Gtown House Square pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat Kota Bekasi pukul 08.00 – 12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat Kabupaten Bekasi pukul 09.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB

    14. Cinere di halaman parkir Samsat Cinere pukul 08.00-12.00 WIB

    Masyarakat perlu membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Tetapi, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun.

    Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.