Xcloud.id

partai: PKB

  • Menko PM telusuri penerima bansos yang gunakan bantuan untuk judol

    Menko PM telusuri penerima bansos yang gunakan bantuan untuk judol

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko PM telusuri penerima bansos yang gunakan bantuan untuk judol
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 23:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengaku terus menelusuri penerima bantuan sosial (bansos) yang menggunakan bantuan itu untuk bermain judi online (judol).

    Dia menegaskan bahwa siapa pun yang mendapatkan bansos dan digunakan untuk aktivitas judol maka akan dikenakan sanksi.

    “Sanksinya bisa kami kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut saat ditemui usai acara PKB ECOGEN di Jakarta, Sabtu.

    Adapun rencana penghapusan bansos kepada penerima yang terbukti menggunakan bantuan untuk judi daring juga telah diutarakan Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/7).

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bansos terlibat menjadi pemain judol sepanjang tahun 2024.

    Total deposit judi daring dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi.

    Terkait temuan itu, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hasil analisis rekening penerima bantuan sosial dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan sosial yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.

    Per 1 Juli 2025, Kementerian Sosial melaporkan lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan rincian bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8 juta lebih KPM atau 80,49 persen dari total kuota KPM dengan nilai Rp5,8 triliun.

    Sementara untuk bansos sembako, sudah tersalurkan ke lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Untuk penebalan bansos, tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta KPM juga telah tersalurkan ke 15 juta KPM, dengan nilai Rp6,19 triliun.

    Sumber : Antara

  • Kelakar Cak Imin: Mari Selamatkan Bumi, Daripada Pindah Planet

    Kelakar Cak Imin: Mari Selamatkan Bumi, Daripada Pindah Planet

    Kelakar Cak Imin: Mari Selamatkan Bumi, Daripada Pindah Planet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa
    Cak Imin
    kembali melontarkan candaan saat berbicara mengenai
    perubahan iklim
    dan pemanasan global.
    Dalam peluncuran komunitas lingkungan PKB Eco Generation atau
    PKB Ecogen
    , Sabtu (12/7/2025), Cak Imin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sembari menyisipkan sindiran soal rencana-rencana ambisius pindah ke planet lain.
    “Mari kita selamatkan bumi daripada kita pindah planet,” kelakar Cak Imin.
    “Kita sudah nggak tahan ini di bumi yang panasnya nggak karuan,” lanjut Cak Imin.
    Ia menyampaikan bahwa fenomena cuaca ekstrem yang akhir-akhir ini melanda sejumlah wilayah harus menjadi alarm bersama akan
    krisis iklim
    yang semakin nyata.
    “Sebulan ini matahari menjauh dari bumi dua kali lipat. Satu bulan ke depan ini. Makanya nggak jelas nih antara hujan, dingin. Ini dua kali lipat menjauh dari bumi. Banjir. Ini tanda-tanda nggak baik ini,” katanya.
    Dalam guyonannya, Cak Imin pun menyebut bahwa rencana manusia pindah ke planet lain belumlah realistis.
    “Karena perubahan iklim yang nggak jelas. Apakah kita sudah siap pindah planet? Karena bumi tidak siap menampung kita lagi? Oh, belum siap. Karena Elon Musk sudah bikin partai sendiri,” ucapnya disambut gelak tawa para hadirin.
    Muhaimin juga menyinggung pentingnya peran komunitas dan gerakan sosial akar rumput, seperti yang dilakukan kelompok Pandawara dan komunitas lainnya yang bergerak tanpa pamrih.
    “Kita tidak hanya bergerak secara struktural, tapi juga secara kultural. Dari atas lewat kebijakan, dari bawah lewat gerakan masyarakat,” ucapnya.
    Cak Imin mengingatkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini yang harus segera ditangani.
    “Mari kita selamatkan bumi, daripada kita pindah planet. Tapi masalahnya roketnya Elon Musk belum cukup buat semua orang,” canda dia.
    “Di tangan saya belum berhasil. Tapi di tangan kalian, saya percaya Indonesia akan berhasil,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi X Minta Sekolah Terdampak Banjir di Mataram Segera Diperbaiki agar KBM Tak Tertunda

    Pimpinan Komisi X Minta Sekolah Terdampak Banjir di Mataram Segera Diperbaiki agar KBM Tak Tertunda

    Pimpinan Komisi X Minta Sekolah Terdampak Banjir di Mataram Segera Diperbaiki agar KBM Tak Tertunda
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR RI
    Lalu Hadrian
    Irfani meminta agar sekolah-sekolah yang terdampak banjir di wilayah
    Mataram
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), segera diperbaiki.
    Langkah cepat perlu dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar (KBM) bisa kembali berlangsung mulai awal pekan depan, seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah.
    “Saya sudah koordinasi dengan Wali Kota, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, untuk betul-betul menyiapkan, merevitalisasi lagi sekolah-sekolah terdampak,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, NTB, Sabtu (12/7/2025).
    Menurut Lalu Hadrian, sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) ikut terdampak banjir yang melanda Mataram pada Minggu (6/7/2025) lalu.
    Dia pun mengaku sudah meninjau langsung kondisi sekolah dan memberikan bantuan untuk perbaikan serta pemenuhan fasilitas.
    “Sejak saya kemarin kembali ke dapil, dan kita tahu bahwa di Lombok beberapa hari yang lalu banjir, salah satu yang terdampak adalah sekolah-sekolah kita, SD, SMP, itu ada beberapa,” kata Lalu Hadrian.
    Berdasarkan hasil peninjauan, lanjut Lalu Hadrian, secara umum kondisi bangunan dan perabot sekolah masih aman.
    Namun sejumlah fasilitas penunjang seperti laptop dan dokumen penting di sekolah ikut terbawa banjir.
    “Saya sudah turun, sudah memberikan bantuan. Kebanyakan dari sisi bangunan masih aman, mebel-mebelnya juga aman. Yang terbawa banjir itu seperti laptop, dokumen-dokumen penting, dan sebagainya,” kata dia.
    “Kami sudah memberikan bantuan, dan insya Allah, hari Senin sudah siap untuk melaksanakan proses belajar-mengajar,” ucap Lalu.
    Selain perbaikan sarana dan prasarana, Politikus PKB itu juga mendorong adanya pendampingan psikologis, bagi para siswa yang tempat tinggalnya turut terdampak banjir.
    “Kemudian melakukan trauma healing kepada siswa-siswa yang memang tinggal di sekitar sekolah dan juga terdampak banjir,” kata Lalu Hadrian.
    Diberitakan sebelumnya, banjir melanda sejumlah kawasan di Kota Mataram, NTB, pada Minggu (6/7/2025) akibat luapan tiga sungai besar, yakni Kali Unus, Kali Ancar, dan Kali Brenyok.
    Wali Kota Mataram Mohan Roliskhana mengatakan, banjir berdampak cukup parah di sejumlah kawasan permukiman, seperti Selagalas, Kekalik, Bertais, Abian Tubuh, dan Pejarakan.
    “Di beberapa titik memang cukup parah ya dampak dari banjir ini karena tiga kali besar ini meluap semua,” ujar Mohan saat meninjau banjir pada Minggu malam.
    Banjir tersebut juga dilaporkan menelan korban jiwa.
    Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik, masing-masing di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Ampenan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhaimin Iskandar Bahas Atasi Masalah Krisis Lingkungan dengan Politik

    Muhaimin Iskandar Bahas Atasi Masalah Krisis Lingkungan dengan Politik

    Sumber Foto: Radio Elshinta/ ADP

    Muhaimin Iskandar Bahas Atasi Masalah Krisis Lingkungan dengan Politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 20:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meresmikan komunitas lingkungan bernama PKB Eco Generation (Ecogen). Acara itu digelar di Twin House kawasan Blok M, Jakarta Selatan Sabtu (12/7/2025). 

     

    Adapun Cak Imin menjelaskan komunitas yang baru dibentuk ini menjadi salah satu bentuk terobosan PKB dalam menangani persoalan lingkungan. Ia menambahkan PKB harus bergerak mengatasi perubahan iklim yang kian ekstrem.

     

    “Saya sangat bisa memahami gerakan lingkungan hidup yang ekstrem, kenapa? Karena perusakan lingkungan hidup juga sangat ekstrem,” ujar Cak Imin

     

    “Kerusakan lingkungan hidup di negeri kita, bukan hanya di negeri kita, di seluruh dunia juga sudah sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.

     

    “Bukan hanya krisis iklim, tetapi sudah sampai pada level kehancuran iklim,” lanjutnya.

     

    Lebih lanjut, Menteri Kordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini juga menilai kerusakan iklim lingkungan saat ini berada di level yang sangat mengerikan. Ia menyebut banyak orang menyadari hal tersebut, namun tidak melakukan gerakan apapun.

     

    “Bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi krisis iklim,” katanya. 

     

    “Jadi levelnya sudah mengerikan. Semua tahu itu, semua sadar itu, semua prihatin itu, tapi nggak melakukan apa-apa,” Lanjutnya 

     

    Dia kemudian bercerita bahwa PKB sejak 2003 sudah membangun sesuatu sebagai paradigma baru yaitu konsitusi berbasis hijau. 

     

    “Seluruh undang-undang yang tidak pro lingkungan direview, dirubah, diperbaiki, disempurnakan,” ujarnya. 

     

    “Tapi belum semuanya berhasil, karena apa? Karena kekuatan PKB masih kecil,” imbuhnya. 

     

    Kemudian, Cak Imin berharap lahirnya komunitas Ecogen yang diketuai Nadya Alfi dan kelompok angkatan muda PKB, maka kekuatan partainya di parlemen makin kuat khususnya dalam menciptakan undang-undang yang pro lingkungan dan mewujudkan Indonesia ramah lingkungan.

     

    “Krisis ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus melakukan mulai dari yang struktural. Yang struktural itu apa?” ujarnya

    “Melalui politik, melalui pemerintahan, melalui undang-undang, melalui kebijakan, melalui peraturan, melalui satu sikap negara. Itu struktural,” kata Cak Imin

     

    “Juga melalui gerakan sosial, gerakan lingkungan, gerakan advokasi. Nah ini dua titik, struktural, kultural. Ini harus bareng-bareng,” katanya.

     

    Pada kesempatan yang sama, Nadya menjelaskan PKB ECOGEN akan menyuarakan isu kerusakan lingkungan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan dan kampanye.

     

    “Ya pasti dari komunitas ECOGEN, kita akan membuat peta hijau Indonesia yang di situ kita akan link and match mana yang memang titik-titik darurat bencana, mana yang memang bisa kita kerjakan bareng-bareng, baik itu secara langsung, aksi langsung, ataupun memang secara advokasi kebijakan,”terangnya. (ADP)

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kelakar Cak Imin: Mari Selamatkan Bumi, Daripada Pindah Planet

    Cak Imin Lelang Jaket Miliknya di Blok M, Uangnya Dipakai untuk Sumbang Gerakan Lingkungan

    Cak Imin Lelang Jaket Miliknya di Blok M, Uangnya Dipakai untuk Sumbang Gerakan Lingkungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PKB
    Muhaimin Iskandar
    melelang jaket miliknya yang dananya nanti akan digunakan untuk
    pelestarian lingkungan
    .
    “Hari ini (lelang) prelove, lelang baju-baju yang dimiliki para artis seperti Bu Iyeth, Bu Ikke Nurjana, King Nasar, Inul, Ayu Ting-Ting, Lesti Kejora, Elvy Sukaesi, dan Muhaimin Iskandar,” kata Cak Imin saat berbicara di acara peluncuran komunitas lingkungan
    PKB Eco Generation
    atau PKB Ecogen, di Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2025).
    “(Saya) artis juga, bro. Artis TikTok,” candanya.
    Menko Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu mengatakan bahwa
    lelang jaket
    miliknya itu nanti akan digunakan untuk gerakan lingkungan.
    Dia menegaskan bahwa gerakan lingkungan harus dilakukan dari dua sisi, yakni struktural dan kultural.
    “Itu dilelang semua kita gunakan untuk gerakan lingkungan. Jadi, dari atas secara struktural kita bergerak. Dari bawah kita juga harus bergerak,” ungkap dia.
    Wakil Ketua Umum Harian DPP PKB, Nadya Alfi, menyampaikan jaket Cak Imin yang akan dilelang adalah jaket yang pernah dikenakan saat ia dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta sering digunakan dalam berbagai kunjungan.
    “Jaket itu, dipakai saat (Cak Imin) dilantik menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Juga sering dipakai sebagai jas andalan ketika kunjungan-kunjungan ke luar negeri, termasuk waktu di Ailo, Genewa,” ungkap Nadya.
    Adapun peluncuran komunitas lingkungan PKB Eco Generation atau PKB Ecogen, dilatarbelakangi oleh kerusakan lingkungan yang saat ini sudah tidak bisa disebut sekadar perubahan iklim (climate change), melainkan sudah sampai pada tahap krisis iklim (climate crisis).
    “Ada yang menuduh gerakan pro-lingkungan ekstrem itu ‘wahabi lingkungan’. Tapi saya paham kenapa mereka bisa ekstrem, karena kerusakan lingkungan juga sudah ekstrem,” kata Muhaimin.
    Muhaimin mengingatkan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan hari ini yang harus segera ditangani.
    “Mari kita selamatkan bumi, daripada kita pindah planet. Tapi masalahnya roketnya Elon Musk belum cukup buat semua orang,” canda dia.
    “Di tangan saya belum berhasil. Tapi di tangan kalian, saya percaya Indonesia akan berhasil,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah

    Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    –
    Komisi X DPR RI
    memastikan akan terlibat langsung dalam proses uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah dimulai pada 20 Juli 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI
    Lalu Hadrian
    Irfani menjelaskan bahwa keterlibatan parlemen diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan inklusif.
    “Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
    Menurut dia, uji publik merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap narasi sejarah yang disusun.
    Dia juga mengingatkan pentingnya memeriksa narasi sejarah agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan bias wilayah.
    “Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ,” kata Lalu Hadrian.
    “Kita cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Lalu Hadrian menyampaikan keberatan Komisi X terhadap penggunaan istilah “
    penulisan ulang sejarah
    ” oleh pemerintah.
    Politikus PKB itu menilai bahwa diksi tersebut mengesankan adanya bagian-bagian sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.
    “Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Karena kalau penulisan ulang berarti ada potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan,” kata Lalu Hadrian.
    Dia pun mengusulkan agar penulisan itu lebih tepat disebut sebagai “
    pemutakhiran sejarah
    ”, yakni upaya menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman serta bukti dan fakta baru yang muncul.
    “Kami berpandangan, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, pemutakhiran sejarah Indonesia. Itu usulan kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu Hadrian.
    “Jadi yang belum masuk ya tentu, ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk, ya itu dimasukkan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bakal melakukan uji publik penulisan sejarah ulang pada Juli ini.
    Ia menyatakan, rencana penulisannya bakal tetap berlanjut meski terjadi banyak penolakan.
    “Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” kata Fadli Zon usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
    Ia menuturkan, uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
    Uji publik lanjutnya, bakal melibatkan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
    “Ya pastilah, arkeolog (juga). Semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” ucap Fadli.
    Ia lantas menyampaikan, revisi penulisan sejarah bisa saja dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.
    Targetnya, kata Fadli, penulisan sejarah ini bakal selesai sebulan setelah uji publik, atau pada bulan Agustus 2025.
    “Ya itu target kan. Itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien,” tutur Fadli.
    Lebih lanjut ia menyatakan, uji publik memang sudah ia rencanakan sejak awal, alih-alih karena adanya desakan masyarakat.
    Fadli ingin sejarah ulang ditulis secara transparan. Ia lantas meminta semua pihak tidak cepat-cepat menghakimi penulisan sejarah yang belum selesai.
    Terlebih, sejarah ulang ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
    “Anda wartawan nih, nulis, baru nulis judul terus langsung mau uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen baru diuji. Bisa tahu, gitu, loh. Jangan baru judul langsung mau diuji,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Pemutihan Pajak Kendaraan Masih Ada, Simak Jadwalnya Jangan Terlewat!

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan masih ada. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan. Jangan sampai kelewat ya!

    Program pemutihan pajak kendaraan menjadi kesempatan emas bagi mereka yang nunggak pajak. Terlebih, lewat pemutihan pajak, denda dan tunggakan dihapus. Pemilik kendaraan yang nunggak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan.

    Saat ini, pemutihan pajak kendaraan berupa penghapusan denda dan tunggakan itu masih berlangsung di beberapa provinsi. Berikut ini daftar provinsi yang masih menggelar pemutihan pajak kendaraan.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

    1. Lampung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    2. Bangka Belitung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

    Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan berupa, pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    3. Banten (1 Juli 2025-31 Oktober 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    4. Jawa Barat (Diperpanjang hingga 30 September 2025)

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    5. Jawa Timur (Berlangsung 2 Tahap)

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap pertama akan berlangsung mulai bulan Juli hingga September 2025. Pelaksanaannya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi kado istimewa dari pemerintah daerah untuk warganya. Selanjutnya pada tahap kedua, pemutihan pajak digelar pada periode Oktober hingga Desember 2025.

    Pada program pemutihan kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur membebaskan denda keterlambatan, pembebasan bea balik nama kendaraan bekas, penghapusan pajak progresif, dan juga bebas denda SWDKLLJ tahun lewat.

    (dry/lth)

  • 10 Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR: Jangan-jangan SDM Enggak Kompeten, Loker Banyak tapi Tak Terserap Nasional

    10 Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR: Jangan-jangan SDM Enggak Kompeten, Loker Banyak tapi Tak Terserap Nasional

    Rakyat Susah Cari Kerja, Anggota DPR: Jangan-jangan SDM Enggak Kompeten, Loker Banyak tapi Tak Terserap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB Zainul Munasichin mengungkapkan sejumlah kemungkinan mengapa rakyat Indonesia
    kesulitan mencari kerja
    .
    Zainul menduga, salah satunya disebabkan oleh
    SDM Indonesia
    yang tidak kompeten, sehingga tidak terserap lowongan kerja (loker).
    “Jangan-jangan memang kita ini enggak siap SDM yang kompeten. Lowongan kerja banyak tetapi enggak keserap, karena standar SDM kita ini enggak kompeten untuk bisa mengisi lowongan itu,” ujar Zainul saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
    Selain itu, Zainul membeberkan, kondisi
    iklim usaha
    selaku sektor hulu juga harus baik, sehat, dan bagus.
    Jika sektor hulunya sehat, maka tenaga kerja yang merupakan sektor hilir akan terbawa ke dalamnya.
    “Tapi kalau sektor hulunya ini enggak bagus, iklim usaha kita ini enggak bagus, maka tidak akan ada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas yang bisa diserap oleh pasar kerja kita,” tuturnya.
    Zainul pun mencontohkan kondisi iklim usaha berupa investasi di Indonesia.
    Pada kuartal pertama 2025 ini, kata Zainul, investasi Indonesia meningkat hingga 15 persen.
    Hanya saja, Zainul heran kenapa investasi yang masuk ke Indonesia tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya.
    “Rp 486 triliun dana masuk ke Indonesia investasi, tapi serapan tenaga kerjanya kecil, hanya 600.000. Kalau dibikin indeksnya, 1 tenaga kerja itu yang direkrut butuh Rp 700 juta investasi. Rp 700 juta investasi hanya merekrut 1 tenaga kerja. Kan mahal sekali,” jelas Zainul.
    Meski demikian, Zainul menduga, bisa saja investasi yang masuk memang bukan padat karya, melainkan padat modal.
    Dia mengatakan, sektor pertambangan adalah contoh padat modal, di mana investasi Rp 1 triliun hanya akan menyerap 5.000 tenaga kerja.
    Sedangkan di sektor pertanian, investasi Rp 1 triliun bisa menyerap 150 ribu tenaga kerja.
    Lalu, Zainul juga memprediksi uang investasi banyak yang terbuang karena mengurus perizinan hingga dipalak ormas.
    “Yang kedua, mungkin padat karya mungkin, tapi karena proses birokrasi kita ini tidak mendukung untuk itu, maka banyak dana yang bocor.
    High cost
    . Uang investasi yang harus dipakai untuk kegiatan produksi habis ke mana-mana itu ngurus perizinannya mahal, termasuk kena ormas-ormas yang mengganggu itu,” kata Zainul.
    Sebagai informasi, jumlah
    pengangguran di Indonesia
    pada 2025 mencapai 7,28 juta orang atau setara dengan 4,76 persen.
    Apabila dirinci, profil pendidikan pengangguran di Indonesia terdiri dari lulusan SD hingga sarjana. Dari data yang ditampilkan, sebanyak 2.422.846 lulusan SD dan SMP yang menganggur.
    Kemudian, ada 2.038.893 lulusan SMA yang menganggur. Lalu, ada 1.628.517 lulusan SMK yang menganggur.
    Selanjutnya, ada 1.010.652 lulusan universitas yang menganggur, dan terakhir sebanyak 177.399 lulusan diploma yang menganggur.
    Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia yang saat ini bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Dari jumlah itu, ada 38,67 persen yang bekerja di sektor formal dan 56,57 persen pekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Wakil Ketua Baleg: RUU masyarakat hukum adat jadi agenda Legislasi Prioritas PKB
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB Ahmad Iman Syukri menegaskan bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi agenda legislasi prioritas yang akan diperjuangan PKB di parlemen. Rancangan peraturan itu disusun untuk melindungi masyarakat adat dari marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi.

     

    “Kami sebagai pengusul RUU MHA secara konsisten menempatkan pengusungan RUU tentang Masyarakat Adat sebagai salah satu agenda legislasi prioritas,” ujar Iman dalam acara diskusi pakar dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU MHA yang digelar Badan Keahlian DPR di Ruang Baleg, Jumat (11/7/2025).

     

    Lebih lanjut iman mengatakan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar menyusunan RUU tersebut. Pertama, dasar UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, Fraksi PKB yang memiliki akar historis dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), secara inheren membawa tradisi pembelaan terhadap kelompok yang rentan dan seringkali terpinggirkan. 

     

    “Sejarah panjang NU dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, termasuk masyarakat adat dan petani desa yang kerap menjadi korban ketidakadilan agraria, menjadi landasan kuat bagi PKB untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui jalur legislasi,” ujarnya

     

    Kemudian, Iman menambahkan ketiadaan payung hukum yang spesifik dan kuat mengakibatkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat menjadi lemah, yang pada akhirnya seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan dan konflik di lapangan.

     

    “PKB memandang perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai kewajiban moral yang tak terpisahkan dari norma agama. PKB menempatkan adat sebagai salah satu kelompok masyarakat yang perlu dilindungi secara serius dari berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, serta kriminalisasi yang seringkali mereka hadapi,” kata iman

     

    Iman mengatakan, saat ini pengaturan mengenai Masyarakat Adat diterapkan dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti undang-undang kehutanan, agraria, desa, dan pesisir. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih, yang justru menghambat upaya Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

     

    Banyak dalil Al-Qur’an yang menjadi landasan Fraksi PKB dalam mengusung RUU Masyarakat Adat. Seperti QS Al-Mā’idah ayat 8 yang diperintahkan untuk “berlaku adil” kepada semua golongan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan (terzalimi)”.

     

    Kaidah fiqih juga menjadi landasan, yaitu “Dar’ al-mafsadah muqaddam ʿalā jalb al-maṣlaḥah” (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan). Kaidah itu sangat relevan, di mana RUU Masyarakat Adat dipandang sebagai instrumen krusial untuk mencegah mafsadah berupa kriminalisasi dan urusan agraria yang merugikan masyarakat adat.

     

    “Jadi, pengkajian dan penyusunan RUU Masyarakat Adat ini bukan sekadar agenda legislasi biasa, melainkan sebuah langkah strategis dan mendesak untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada, dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh Masyarakat Adat di Indonesia,” tegas Iman. 

     

    Hadir dalam acara diskusi, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung, Direktur Jenderal dan Pelindungan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Pakar Masyarakat Hukum Adat Mathius Awoitauw, dan Erasmus Cahyadi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. ( Arie Dwi Prasetyo)

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKB akan gelar pelantikan lembaga kaderisasi partai dan rakornas kaderisas Jumat, 11 Juli 2025 – 20:01 WIB

    PKB akan gelar pelantikan lembaga kaderisasi partai dan rakornas kaderisas
    Jumat, 11 Juli 2025 – 20:01 WIB