Xcloud.id

partai: PKB

  • 7 Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya… Nasional

    7 Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya… Nasional

    Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    menyinggung fenomena
    politik palsu
    , tetapi justru disukai masyarakat luas.
    Menurutnya, politik semacam itu banyak menonjolkan kemasan atau pencitraan, alih-alih nilai dan gagasan mendasar.
    “Mengharukan itu misalnya membuat irama-irama sajian-sajian yang sebetulnya palsu, tetapi disenangi.
    Politik gorong-gorong
    misalnya. Misalnya, itu contoh saja. Apa sih itu? Maksudnya apa maksudnya itu?” ujar Cak Imin dalam pelantikan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB di Jakarta, Senin (14/7/2025).
    Dalam pidatonya, Cak Imin mengaku prihatin dengan kondisi politik Indonesia yang menurutnya kian didominasi pragmatisme.
    Dia bahkan menyebut kontestasi menuju 2029 akan semakin berat karena kompetisi antar-elite politik lebih mengedepankan transaksi dan pencitraan.
    “Kompetisinya sudah sampai pada pragmatisme yang amat sangat dalam rusaknya. Rusak kan politik yang berbasis transaksi itu sudah,” katanya.
    Kondisi tersebut, lanjut Cak Imin, membuat langkah politik menjadi tidak mudah dipetakan.
    Namun, PKB meyakini akan adanya jalan lain yang bisa ditempuh, yakni melalui penguatan ideologi dan kaderisasi.
    “Kita hanya berpacu pada satu keyakinan bahwa ada jalan, selain yang menjadi jalan-jalan kasat mata,” kata Cak Imin.
    Dia pun kemudian mengeklaim belum ada sosok yang mampu tampil mengharukan di lingkungan PKB.
    Cak Imin kemudian mencontohkan artis sekaligus kader PKB, Tommy Kurniawan yang kini sudah tak lagi aktif di dunia hiburan.
    “Sayangnya di kalangan kita saya belum menemukan aktor yang mengharukan gitu. Siapa? Tommy Kurniawan aja sudah enggak mau jadi artis lagi. Jadi enggak mengharukan lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Meski begitu, Cak Imin menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai ideologis dalam perjuangan politik.
    Dia pun mengemukakan konsep ‘mabadi khaira ummah’ atau fondasi menuju masyarakat yang baik.
    “Saya sangat yakin dengan kita lakukan kaderisasi ini semua, kita punya kekuatan untuk menyiapkan prasyarat-prasyarat menuju
    mabadi khaira ummah
    itu,” kata Cak Imin.
    Cak Imin menilai kaderisasi bukan hanya berbentuk kelas atau pelatihan di lapangan, tetapi harus dilakukan secara masif ke seluruh lapisan masyarakat.
    Salah satu cara yang efektif menurutnya adalah dengan memanfaatkan media sosial.
    “Kaderisasi yang masif untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Nah itu ada yang paling murah untuk massifikasi itu adalah sosial media,” kata dia.
    Dalam kesempatan itu, Cak Imin memuji langkah LKN di bawah kepemimpinan Zainul Munasichin yang menargetkan pembentukan 270.000 kader PKB pada tahun 2025.
    Dia meminta seluruh struktur partai mendukung penuh upaya tersebut sebagai bagian dari penguatan fondasi perjuangan.
    “Targetnya luar biasa dan saya yakin optimis harus terwujud. Kita semua harus support sahabat saya dan LKN ini dengan target-target besar. Tahun ini 270 ribu. Militan, integritasnya tinggi, menjadi ujung tombak dari seluruh perjuangan kita di seluruh level masyarakat,” kata Cak Imin.
    Cak Imin optimistis PKB mampu unggul dalam persaingan politik, meskipun sistem yang ada dinilainya tengah mengalami kerusakan akibat dominasi pragmatisme.
    “Insya Allah, serusak apa pun sistemnya, kita akan unggul dalam kompetisi dengan kemampuan dan jaringan yang kita miliki,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ HUB

    Gus Muhaimin: Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 14 Juli 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menyambut Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lembaga Kaderisasi Nasional DPP PKB akan menggelar Pelantikan Lembaga Kaderisasi Nasional pada 14-16 Juli 2025 di Hotel Millennium Jakarta dan Kampoeng Gowes Depok. 

     

    Dengan mengusung tema “Mencetak Kader PKB; Mengakar ke Bumi dan Maslahat bagi Umat”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam membangun kader yang unggul dan berdaya saing.

    Lembaga ini bertujuan mencetak kader yang tangguh, berintegritas, dan berakar kuat pada nilai-nilai perjuangan PKB seperti Aswaja, kebangsaan, dan keadilan sosial. Fokus utama ke depan adalah memperkuat jaringan kader hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta meningkatkan partisipasi generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, melalui pendekatan digital yang relevan dan program pendidikan politik yang progresif. Melalui kaderisasi, PKB juga akan memperluas daya jangkau konstituen PKB di basis-basis baru non muslim, khususnya di Indonesia Timur seperti Bali, NTT, Maluku dan Papua.

     

    Program unggulan seperti SKP (Sekolah Kader Perubahan), DIKBAR (Pendidikan Kader Badan Partai), PKPB (Pendidikan Kader Penggerak Bangsa), KURPOL (Kursus Politik), SESPIMP (Sekolah Pemimpin Perubahan), dan AKPOLBANG (Akademi Politik Kebangsaan) disiapkan untuk memperluas basis kader hingga ke masyarakat umum. Ditargetkan, 3.600 angkatan kaderisasi dengan total 270.000 peserta akan terealisasi hingga akhir 2025. Lembaga ini juga menjalin sinergi dengan pesantren, ormas, dan akademisi guna memperkuat kapasitas dan jejaring sosial para kader.

     

    Kegiatan ini menjadi langkah nyata PKB dalam mencetak pemimpin masa depan yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur kebijakan publik.

     

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa harlah ke 27 PKB di hadiahi dengan terbentuknya ribuan kader dalam waktu yang singkat. 

     

    “Hadiahnya bukan sekedar pelantikan untuk PKB. Untuk ulang tahun kita yang ke 27. Hadiah yang paling saya terharu, bangga sama sahabat Hanif Dakhiri, sahabat Zainul adalah dalam waktu singkat ribuan kader-kader telah terbentuk,”ucap Gus Muhaimin.

     

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional sudah harus bergerak di level publik, diantaranya melalui media sosial, forum yang lebih luas yang menimbulkan kesadaran politik yang independen ditengah masyarakat.

     

    “Melalui kaderisasi saya minta lembaga kaderisasi nasional ini sudah tidak hanya bergerak di level kelas, di level komunitas tapi di level publik melalui sosial media, melalui berbagai forum yang lebih luas sehingga kesadaran politik yang independen itu harus terus ditemukan di masyarakat,”tegas Gus Muhaimin.

     

    Sementara itu, susunan pengurus Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN) DPP PKB meliputi:

     

    DEWAN PEMBINA:

    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB

    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKE

    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dar Data Informasi

     

    DEWAN PENGARAH:

    1. KH. Abdul Mun’im DZ

    2. KH. Adnan Anwar

    3. Zaini Rahman

    4. Yanuar Prihatin

    5. Anggia Erma Rini

    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

    7. Nihayatul Wafiroh

    8. Tommy Kurniawan

    9. Daniel Johan

    10. Idham Arsyad

    11. KH. Hariri 

     

    Ketua Zainul Munasichin

    Wakil Ketua Zona Jawa Muhammad Dawam

    Wakil Ketua Zona Sumbagsel H. S.N. Prana Putra Sohe

    Wakil Ketua Zona Sumbagut Faridah Farichah

    Wakil Ketua Zona Kalimantan

    Irma Muthoharoh

    Wakil Ketua Zona Sulawesi 

    Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim

    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara

    Usman Husin

    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua

    Indra Jaya

    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi Mahrus Ali

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Badrut Tamam

    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum Fuad Bahari

    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan Badrul Munir

    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader Andreas Marbun

    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Millenial Fauzan Amin

    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama Carolus Nino Tindra 

    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan Fathullah Syahrul

    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran Ali Nurdin

    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z Nurul Mubin

    Wakil Ketua Bidang Perempuan Khizanaturrohmah

    Sekretaris MF Nurhuda Yusro

    Wakil Sekretaris Ahmad Riyanto

    Wakil Sekretaris Nur Kholim

    Wakil Sekretaris M. Husein

    Wakil Sekretaris Deta Anggraeni Ilyas 

    Wakil Sekretaris Bustanul Arifin

    Wakil Sekretaris Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni

    Wakil Sekretaris Andi Wibowo

    Wakil Sekretaris Maya Muizatil Lutfillah

    Wakil Sekretaris Saman

    Wakil Sekretaris Enung Maryati

    Wakil Sekretaris Suprafto

    Wakil Sekretaris Ali Jaziroh

    Wakil Sekretaris Siti Suciawati Sultan

    Wakil Sekretaris Priyo Pamungkas Kustiadi 

    Wakil Sekretaris Mohammad Kholil

    Wakil Sekretaris Edi Purwanto

    Wakil Sekretaris Heriadi

    Wakil Sekretaris Luluk Fadillah Muzni 

    Bendahara Kaisar Abu Hanifah 

    Wakil Bendahara Adil Satria

    Wakil Bendahara Arif Susanto.

     

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR

    LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR

    LKN PKB Targetkan 270.000 Kader, Zainul Munasichin Berkelakar Minta Izin Jarang ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Lembaga
    Kaderisasi
    Nasional (LKN) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Zainul Munasichin
    menargetkan 270.000 kader baru melalui proses
    kaderisasi
    hingga akhir tahun 2025.
    Zainul yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu menyampaikan hal tersebut saat pelantikan pengurus LKN DPP PKB di Hotel Millennium, Jakarta, Senin (14/7/2025) malam.
    “Perlu kami sampaikan dan kami laporkan, sampai dengan akhir Desember 2025, LKN menargetkan 3.734 angkatan kaderisasi, dengan total peserta mencapai kurang lebih 270.000 kader,” ujar Zainul.
    Dia pun meminta doa dan dukungan dari Ketua Umum PKB
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin), Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, serta seluruh jajaran pengurus DPP dan Dewan Syuro agar target besar itu dapat tercapai.
    “Mohon doa, support, dan bimbingan dari Ketua Umum, Pak Sekjen, dan juga seluruh pengurus DPP-PKB, serta para Dewan Syuro, agar target kaderisasi ini bisa kita capai semaksimal mungkin,” ujarnya.
    Setelah itu, Zainul pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pengurus DPP dan tenaga ahli yang harus terlibat aktif dalam program kaderisasi.
    Ia menyadari banyak waktu dan tenaga yang harus dikorbankan.
    “Kami menyampaikan permohonan maaf jika selama kami menyelenggarakan kegiatan kaderisasi ini merepotkan Bapak-Ibu sekalian, khususnya bagi para anggota DPR dan para instruktur dari tenaga ahli, karena waktunya harus berbagi dengan kaderisasi,” kata dia.
    Dengan nada bercanda, Zainul bahkan meminta izin kepada pimpinan PKB jika dirinya dan sejumlah tenaga ahli tak bisa rutin berada di Gedung DPR RI, Senayan.
    “Sekali lagi saya mintakan izin kepada para tenaga ahli yang mungkin sebagian menjadi pengurus LKN, tolong diikhlaskan kalau tidak berkantor di Senayan, karena mereka akan keliling daerah seluruh Indonesia,” tuturnya.
    “Termasuk mohon diikhlaskan juga Pak Sekjen kalau mungkin saya mulai setelah dilantik jarang berkantor di Senayan. Alasan aja ya,” kelakarnya yang disambut tawa hadirin.
    Dalam pidatonya, Zainul menegaskan bahwa kaderisasi menjadi instrumen penting untuk menjaga eksistensi dan kualitas PKB.
    Menurutnya, kaderisasi akan memastikan pasokan kader partai tetap tersedia dan berkualitas.
    “Kaderisasi ini penting bagi PKB untuk memastikan PKB tidak akan pernah terhilang. Karena kaderisasi, stok kader kita akan terus melimpah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih,” kata Zainul.
    Dia menilai, kaderisasi menjadi sarana untuk menjaga konsistensi ideologi partai sebagai rujukan utama dalam menggerakkan organisasi.
    “Kaderisasi juga bertujuan memastikan ideologi partai tetap menjadi referensi utama dalam kita bergerak dan menjalankan roda organisasi,” kata Zainul.
    Tak hanya itu, kaderisasi menurutnya juga menjadi cara untuk melawan dominasi politik jangka pendek yang sarat kepentingan pragmatis.
    “Kaderisasi merupakan bagian penting dalam rangka melawan orientasi politik jangka pendek yang dikuatkan dengan politik transaksional. Jangan pernah berharap umat terbaik lahir dari model politik yang transaksional,” tegasnya.
    Dia lantas mengingatkan bahwa politik yang hanya berorientasi pada akumulasi kekuasaan dan kekayaan tanpa distribusi yang adil, hanya akan menjadi “politik pesugihan” yang memakan tumbal.
    “Tumbal pertama dari politik pesugihan adalah rakyat. Semakin jauh dari kemandirian, kesejahteraan, dan kemakmuran,” ucap Zainul.
    “Politik pesugihan tidak akan pernah berhenti memakan tumbal sebelum tuannya sendiri ditumbalkan,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi melantik pengurus LKN DPP PKB di Jakarta.
    Dalam pelantikan tersebut, Cak Imin menunjuk Zainul Munasichin sebagai Ketua LKN periode 2025.
    Dia pun berharap keberadaan LKN ini akan ujung tombak PKB dalam melahirkan kader-kader yang siap berjuang bersama partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Cak Imin Singgung Politik Palsu yang Disukai Publik: Politik Gorong-gorong Misalnya… Nasional

    Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua

    Cak Imin Lantik Pengurus LKN PKB, Tunjuk Zainul Munasichin Jadi Ketua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    )
    Muhaimin Iskandar
    melantik pengurus
    Lembaga Kaderisasi Nasional
    (LKN) DPP PKB di Hotel Millennium Jakarta, Senin (14/7/2025) malam.
    Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu menunjuk elite PKB sekaligus Anggota Komisi IX DPR
    Zainul Munasichin
    sebagai Ketua LKN DPP PKB.
    “Saya menganggap pelantikan LKN hari ini adalah salah satu hadiah terbaik ulang tahun PKB yang ke-27,” ujar Cak Imin saat memberikan sambutan usai pelantikan, Senin.
    Dia pun berharap keberadaan LKN ini akan menjadi ujung tombak PKB dalam melahirkan kader-kader yang siap berjuang bersama partai.
    “Karena LKN beserta kader, para instruktur, para ujung tombak perjuangan PKB hadir dan akan tumbuh dari
    lembaga kaderisasi nasional
    ini,” kata Cak Imin.
    Berikut Susunan Pengurus LKN DPP PKB:
    Dewan Pembina:
    1. Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Ketua Umum DPP PKB
    2. Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PKB
    3. Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si., Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi, Organisasi, Kaderisasi dan Data Informasi
    Dewan Pengarah:
    1. KH. Abdul Mun’im DZ
    2. KH. Adnan Anwar
    3. Zaini Rahman
    4. Yanuar Prihatin
    5. Anggia Erma Rini
    6. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
    7. Nihayatul Wafiroh
    8. Tommy Kurniawan
    9. Daniel Johan
    10. Idham Arsyad
    11. KH. Hariri
    Jajaran Pengurus:
    Ketua:
    Zainul Munasichin
    Wakil Ketua Zona Jawa: Muhammad Dawam
    Wakil Ketua Zona Sumbagsel: H. S.N. Prana Putra Sohe
    Wakil Ketua Zona Sumbagut: Faridah Farichah
    Wakil Ketua Zona Kalimantan: Irma Muthoharoh
    Wakil Ketua Zona Sulawesi: Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim
    Wakil Ketua Zona Bali-Nusa Tenggara: Usman Husin
    Wakil Ketua Zona Maluku-Papua: Indra Jaya
    Wakil Ketua Bidang Penataan Kelembagaan Kaderisasi: Mahrus Ali
    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan: Badrut Tamam
    Wakil Ketua Bidang Modul dan Pengembangan Kurikulum: Fuad Bahari
    Wakil Ketua Bidang Data dan Sertifikasi Kelulusan: Badrul Munir
    Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Jejaring Kader: Andreas Marbun
    Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Generasi Milenial: Fauzan Amin
    Wakil Ketua Bidang Lintas Agama: Carolus Nino Tindra
    Wakil Ketua Bidang Petani dan Nelayan: Fathullah Syahrul
    Wakil Ketua Bidang Pekerja Migran: Ali Nurdin
    Wakil Ketua Bidang Mahasiswa dan Generasi Z: Nurul Mubin
    Wakil Ketua Bidang Perempuan: Khizanaturrohmah
    Sekretaris:
    MF Nurhuda Yusro
    Wakil Sekretaris:
    Ahmad Riyanto, Nur Kholim, M. Husein, Deta Anggraeni Ilyas, Bustanul Arifin, Eneng Ervi Siti Zahroh Zidni, Andi Wibowo, Maya Muizatil Lutfillah, Saman, Enung Maryati, Suprafto, Ali Jaziroh, Siti Suciawati Sultan, Priyo Pamungkas Kustiadi, Mohammad Kholil, Edi Purwanto, Heriadi, Luluk Fadillah Muzni
    Bendahara:
    Kaisar Abu Hanifah
    Wakil Bendahara:
    Adil Satria, Arif Susanto
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Pajak Tahunan Mitsubishi Xpander Cross Keluaran Tahun 2025

    Pajak Tahunan Mitsubishi Xpander Cross Keluaran Tahun 2025

    Jakarta – Pajak tahunan Xpander Cross tembus Rp 5 jutaan. Berikut ini rincian pajak tahunan Mitsubishi Xpander Cross keluaran tahun 2025.

    Ada yang baru mau beli Mitsubishi Xpander Cross? Selain harga hingga fitur, pajak tahunan juga wajib kamu ketahui. Soalnya, pajak tahunan dibayar setiap tahun. Selanjutnya setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjangan STNK dengan nominal sedikit lebih mahal ketimbang pajak tahunan karena ada biaya penerbitan pelat baru. Maka dari itu, kamu harus menyisihkan uang untuk membayar pajak tahunan tersebut.

    Pajak Tahunan Mitsubishi Xpander Cross

    Untuk diketahui, pajak tahunan Mitsubishi Xpander Cross itu sebesar Rp 5 jutaan. Rinciannya sebagai berikut:

    PKB Pokok: Rp 5.124.000
    SWDKLLJ: Rp 143.000
    Total: Rp 5.267.000

    Sebagai catatan tambahan, pajak tahunan tersebut berlaku untuk Xpander Cross keluaran tahun 2025. Xpander Cross itu juga terdaftar sebagai kendaraan pertama atas nama perusahaan. Pajak Rp 5 jutaan itu berlaku untuk Xpander Cross yang terdaftar di wilayah Jakarta. Pajak bisa jadi berbeda di wilayah lainnya.

    Spesifikasi Mitsubishi Xpander Cross

    Xpander Cross merupakan mobil Low SUV namun memiliki kenyamanan ala mobil MPV. Belum lama ini, Mitsubishi menyegarkan tampilan pada Xpander Cross. Secara desain mobil ini lebih tangguh, dengan tampilan muka Dynamic Shield dipadu desain anyar kisi-kisi berbentuk trapesium. Penyempurnaan eksterior Xpander Cross itu juga terlihat pada grille depan, skid plate, DRL, lampu sein continous, desain bemper belakang baru, serta desain velg anyar.

    Nuansa interiornya juga berbeda dengan opsi warna hitam dan burgundy serta ornamen kayu. Pada varian Xpander Cross Premium CVT, sudah terpasang kursi kulit sintetis dua warna memberikan sentuhan elegan dan premium pada kendaraan. Dilengkapi fitur pelindung panas yang memastikan kursi tetap sejuk dan nyaman meskipun terkena sinar matahari langsung.

    Arm rest terbaru di baris kedua meningkatkan kenyamanan penumpang dengan dua tempat gelas yang berada di tengah. Di bagian dapur pacu, Xpander Cross tetap mempercayakan mesin 1.5L MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) DOHC 16 valve yang memudahkan pengoperasian dari RPM rendah ke tinggi. Mesin tersebut bisa memuntahkan tenaga maksimal 105 Ps pada 6.000 rpm dan torsi 141 Nm di 4.000 rpm. Pilihan transmisinya ada otomatis 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Sistem penggeraknya masih menggunakan dua roda depan.

    (dry/rgr)

  • Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Poster pemutihan pajak oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai Senin (14/7/2025) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia.

    “Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa kembali dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ini bukan yang pertama kali tetapi telah rutin setiap tahun ada,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jatim, Senin.

    Khofifah menjelaskan kebijakan ini tertuang dalam dua Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Keringanan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menambahkan kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Alhamdulillah, keputusan gubernur telah saya tanda tangani, ini berkaitan dengan pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB,” katanya.

    Pemutihan mencakup pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya untuk wajib pajak tertentu.

    “Ini berlaku mulai 14 Juli sampai 31 Agustus 2025. Saya harap masyarakat, terutama ojek online, pelaku usaha roda tiga, dan yang masuk data P3KE bisa memanfaatkan,” ujarnya.

    Total diprediksi ada 878.392 objek yang memanfaatkan kebijakan ini, dengan nilai pembebasan pajak Rp13,68 miliar dan potensi penerimaan Rp231,03 miliar. Selain itu, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/400/013/2025 memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

    PKB dan BBNKB untuk kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Kendaraan umum non-subsidi yang belum memenuhi syarat juga mendapat keringanan serupa. Khofifah menyebut masyarakat bisa membayar pajak melalui banyak gerai atau platform digital yang telah tersedia untuk mempermudah akses.

    “Informasi lebih detail bisa diakses di masing-masing kantor Samsat terdekat, lebih jelas lebih detail, insya Allah seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan politikus PKB
    Fathan Subchi
    resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) periode 2025-2030.
    Pengukuhan ini dilakukan dalam agenda Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Setelah resmi menjadi Ketum IKA PB PMII, Fathan meminta agar seluruh jajarannya menjadi kelompok yang solid dan tidak perlu merasa hebat sendiri.
    Dia mengingatkan bahwa tidak ada
    superman
    di dalam tim mereka.
    “Mari kita berkontribusi, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada
    superman
    , yang ada adalah tim yang hebat.
    Kerja kolektif
    , kerja berkelompok,” ujar Fathan.
    Fathan kemudian menyinggung pesan dari Ketua Majelis Pertimbangan PB IKA PMII, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait kerja sama dalam membangun organisasi.
    Cak Imin, kata Fathan, meminta seluruh kader PB IKA PMII yang notabene merupakan anak muda untuk terus berkontribusi dan bekerja.
    “Tadi Cak Imin bilang, ini bagus anak-anak muda, tapi harus bekerja, berkontribusi,” ucap dia.
    Fathan menilai bahwa era kepemimpinannya saat ini merupakan era baru dan
    era kebangkitan
    IKA PB PMII.
    Menurut dia, IKA PB PMII akan terus melakukan kerja-kerja dan peta jalan dalam mendukung serta mengawal program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Dengan kepengurusan baru ini, yang tadi hampir kalau dibacakan sekitar 420 orang luar biasa sekali, ini adalah era baru, era kebangkitan,” ujar Fathan.
    “Kita akan terus melakukan peta-peta jalan,
    roadmap
    yang bagus bagi kepentingan bangsa di negara,” imbuh dia.
    Dalam pengukuhan ini, turut hadir Menag Nasaruddin Umar, Menko PM Muhaimin Iskandar, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Waketum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Wamen Perindustrian Faisol Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN Nasional

    8 Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN Nasional

    Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengaku ngiler melihat para wakil menteri (wamen) ditunjuk menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Mulanya, Cak Imin menyapa para wamen yang hadir di acara tersebut, mengingat mereka juga merupakan kader PMII, di antaranya
    Wamen BUMN
    Aminuddin Ma’ruf, Wamen Perindustrian Faisol Riza, dan Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.
    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk. Karena dulu saya tuh enggak pernah peduli dompet saya ada uang atau enggak, enggak peduli,” ujar Cak Imin.
    Lalu, barulah Cak Imin mengaku ngiler terhadap mereka yang menjadi wamen.
    Dia pun bertanya-tanya apakah dirinya juga bisa senasib seperti para wamen.
    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia.
    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka enggak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa enggak gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” imbuh dia.
    Meski begitu, Cak Imin memahami bahwa setiap manusia memiliki porsi rezekinya masing-masing.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB soal Wacana Umrah-Haji Via Laut: Lihat Mudharat dan Maslahatnya

    PKB soal Wacana Umrah-Haji Via Laut: Lihat Mudharat dan Maslahatnya

    Jakarta –

    Waketum PKB, Cucun Syamsurijal merespons wacana ibadah haji dan umrah lewat jalur laut. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kerugian atau kemudharat serta manfaat atau maslahatnya.

    “Jadi penyelenggaraan dengan sistem laut atau segala macam jangan kita lihat murahnya, lihat mudarat dan maslahatnya,” kata Cucun kepada wartawan seusai acara Rakerna I IKA PMII di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).

    Cucun menilai, orang Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke Saudi meski pakai pesawat. Menggunakan jalur laut tentu bakal menambah panjang perjalanan.

    “Ini orang mau berhaji, kalau pakai laut seminggu terus lelah di sana, terkadang dengan terbang 9 jam aja yang lansia banyak yang meninggal di jalan segala macam, kita harus lihat kemudaratannya,” tegas dia.

    Cucun menekankan, bila suatu hal itu lebih banyak mudharatanya maka harus dihindari. Sebab mudharat juga berarti risiko.

    “Kami punya prinsip bahwa menolak kemudaratan itu harus didahulukan ketimbang kita menarik narik kemaslahatan. Mudharat nya lebih besar kita tinggalkan,” katanya.

    “Siklus haji itu berjalan di bulan Juli-Agustus ini. Kalau misalkan mau menggunakan sekarang lembaga baru, struktur baru BPH, harusnya sebelum Agustus sudah selesai,” ujar Cucun.

    Cucun mengatakan pembahasan RUU Haji dan Umrah di DPR masih berjalan. Prosesnya masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dan daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tengah mengkaji kemungkinan pelaksanaan ibadah haji dan umrah lewat jalur laut. Inisiatif ini sedang dalam tahap penjajakan dengan otoritas Arab Saudi.

    Menag menilai, ini bisa menjadi alternatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap ibadah ke Tanah Suci. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

    “Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin Umar, dikutip dari laman Kemenag.

    Jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut sudah tersedia, maka moda laut bisa menjadi opsi perjalanan ibadah yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dinilai relevan khususnya bagi jemaah dari negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

    “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” tuturnya.

    “Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” lanjut Menag.

    Menurut Nasaruddin, kebijakan ini tak hanya menguntungkan jemaah, tetapi juga membuka peluang investasi dan inovasi baru di Arab Saudi. Terlebih, pendekatan Saudi kini disebutnya lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis, mencerminkan pemanfaatan potensi geografis negara tersebut.

    “Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” ungkapnya.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini