partai: PKB

Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

Jakarta –

Gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera kini menuai sorotan publik. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk mengusut adanya dugaan perusakan hutan di Sumatera.

“Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Anggota Komisi IV DPR ini menilai keberadaan pansus pembalakan liar penting untuk mengungkap adanya berbagai faktor dari kejadian bencana yang menimpa warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pansus tersebut, kata Daniel, juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan.

“Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

Di satu sisi, Daniel juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menghadapi peristiwa bencana alam di Aceh dan Sumatera. Namun, ia menyebut Komisi IV akan memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) pekan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh, termasuk munculnya gelondongan kayu setelah banjir terjadi di wilayah tersebut.

Diketahui, gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara, Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

(ygs/idn)

02/12/2025 06:46
DPRD Tuban Beri Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

Tuban (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tuban kembali berperan dalam menyukseskan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kali ini, DPRD Tuban turut serta menyosialisasikan persiapan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi perangkat desa se-Kecamatan Jenu.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta tes.

Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pesan penting kepada peserta ujian. “Kami berpesan kepada seluruh peserta tes, untuk terus mempersiapkan diri belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos dalam tes perangkat desa,” ujar Fahmi Fikroni.

Sosialisasi ini diadakan pada Senin, 1 Desember 2025, dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan tes.

Fahmi juga menekankan agar peserta tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan iming-iming kelulusan atau memberi kisi-kisi soal dengan imbalan uang. “Jangan pernah percaya, karena setiap kali tes perangkat desa dilaksanakan pasti selalu ada riak-riak seperti ini,” tegas Fahmi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut hanya merugikan peserta dan tidak menjamin kelulusan.

Selanjutnya, Fahmi mengingatkan agar peserta selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada Allah agar tes berjalan lancar. “Sebelum tes untuk belajar terlebih dahulu,” pesannya.

Ia juga memberikan keyakinan kepada peserta bahwa tes yang diselenggarakan oleh Unair sudah teruji kredibilitasnya dan tidak akan ada pihak yang berani bermain curang dalam pelaksanaan ujian.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Fahmi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Tuban, yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus mengawasi jalannya tes perangkat desa ini. “Kami akan mengawal, mengawasi, dan memantau langsung pelaksanaan tes ini,” kata Fahmi yang juga merupakan anggota fraksi PKB.

Dalam kesempatan tersebut, Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Unair yang telah menyelenggarakan tes perangkat desa dengan baik, jujur, dan transparan. “Alhamdulillah selama ini tes perangkat desa yang diadakan langsung di kampus Unair berjalan dengan baik jujur dan sangat transparan,” imbuhnya.

Fahmi berharap kerjasama antara DPRD Tuban dan Unair terus berlanjut demi menghasilkan perangkat desa yang berkompeten dan layak menjabat. “Berdasarkan Perbup No 11 Tahun 2022, tes perangkat desa menguji lima aspek, yakni Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan desa, komputer, pendidikan agama, dan pengetahuan umum,” pungkas Fahmi. [dya/suf]

01/12/2025 20:18
DPRD Tuban Beri Pesan Penting untuk Peserta Ujian CAT Seleksi Perangkat Desa

Tuban (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tuban kembali berperan dalam menyukseskan pelaksanaan seleksi perangkat desa. Kali ini, DPRD Tuban turut serta menyosialisasikan persiapan ujian Computer Assisted Test (CAT) dalam rangka seleksi perangkat desa se-Kecamatan Jenu.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, serta memberikan informasi yang diperlukan oleh peserta tes.

Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan pesan penting kepada peserta ujian. “Kami berpesan kepada seluruh peserta tes, untuk terus mempersiapkan diri belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lolos dalam tes perangkat desa,” ujar Fahmi Fikroni.

Sosialisasi ini diadakan pada Senin, 1 Desember 2025, dan bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pelaksanaan tes.

Fahmi juga menekankan agar peserta tidak mudah percaya dengan pihak-pihak yang menawarkan iming-iming kelulusan atau memberi kisi-kisi soal dengan imbalan uang. “Jangan pernah percaya, karena setiap kali tes perangkat desa dilaksanakan pasti selalu ada riak-riak seperti ini,” tegas Fahmi. Menurutnya, praktik-praktik tersebut hanya merugikan peserta dan tidak menjamin kelulusan.

Selanjutnya, Fahmi mengingatkan agar peserta selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada Allah agar tes berjalan lancar. “Sebelum tes untuk belajar terlebih dahulu,” pesannya.

Ia juga memberikan keyakinan kepada peserta bahwa tes yang diselenggarakan oleh Unair sudah teruji kredibilitasnya dan tidak akan ada pihak yang berani bermain curang dalam pelaksanaan ujian.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Fahmi menjelaskan bahwa Komisi II DPRD Tuban, yang membidangi hukum dan pemerintahan, akan terus mengawasi jalannya tes perangkat desa ini. “Kami akan mengawal, mengawasi, dan memantau langsung pelaksanaan tes ini,” kata Fahmi yang juga merupakan anggota fraksi PKB.

Dalam kesempatan tersebut, Fahmi mengucapkan terima kasih kepada Unair yang telah menyelenggarakan tes perangkat desa dengan baik, jujur, dan transparan. “Alhamdulillah selama ini tes perangkat desa yang diadakan langsung di kampus Unair berjalan dengan baik jujur dan sangat transparan,” imbuhnya.

Fahmi berharap kerjasama antara DPRD Tuban dan Unair terus berlanjut demi menghasilkan perangkat desa yang berkompeten dan layak menjabat. “Berdasarkan Perbup No 11 Tahun 2022, tes perangkat desa menguji lima aspek, yakni Bahasa Indonesia, pengetahuan pemerintahan desa, komputer, pendidikan agama, dan pengetahuan umum,” pungkas Fahmi. [dya/suf]

01/12/2025 20:18
Menko Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha: Kiamat Sudah Terjadi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyakarat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP). Surat itu ditujukan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.

Pria yang akrab disapa Cak Imin menuturkan, surat itu berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir sumatera. Ajakan ini terkait dengan bencana banjir Bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak imin dalam sambutannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025. Seperti dilihat dari akun Youtube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Cak Imin melanjutkan, kunci Tobat Nasuha adalah evaluasi total. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi total seluruh kebijakannya yang berkaitan dengan alam. Supaya bencana alam tidak terjadi lagi di Indonesia.

“Dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.

Ketum PKB ini melanjutkan, bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh lagi terulang.

“Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tutupnya.

01/12/2025 18:06
Lonjakan Kasus HIV/AIDS Surabaya Tertinggi se-Jatim, Ning Ais: Kita Tak Boleh Tutup Mata Lagi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menyebut lonjakan kasus HIV di Kota Surabaya sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Data pemerintah menunjukkan Surabaya menempati peringkat teratas sebagai daerah dengan temuan kasus baru tertinggi di Jawa Timur sepanjang 2025.

“Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya menjadi alarm keras yang tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh tutup mata lagi,” ujar Politisi PKB yang akrab disapa Ning Ais ini, pada Senin (1/12/2025).

Ning Ais memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat 65.238 orang dengan HIV/AIDS di seluruh Provinsi Jawa Timur. Khusus pada triwulan pertama 2025 saja, telah ditemukan 2.599 kasus baru, dengan Kota Surabaya berada di peringkat teratas. Kota-kota lain yang juga mencatatkan angka tinggi adalah Sidoarjo, Jember, Tulungagung, dan Pasuruan.

Ketua Harian DPP PKB ini menilai, data tersebut merupakan cerminan realitas ancaman kesehatan yang sangat serius, khususnya bagi generasi produktif di perkotaan.

“Data ini bukan hanya angka, ini realitas bahwa masyarakat kita, khususnya generasi produktif, sedang menghadapi ancaman kesehatan yang sangat serius. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” kata Ning Ais.

Pola penularan masih didominasi oleh hubungan seksual berisiko, baik heteroseksual maupun homoseksual, serta sebagian kecil akibat penggunaan jarum suntik tidak steril. Kondisi ini dinilai sejalan dengan tingginya mobilitas dan interaksi sosial masyarakat perkotaan, yang mempercepat penyebaran.

Menanggapi kondisi darurat ini, Ning Ais mendesak Pemkot Surabaya untuk menjalankan strategi jangka panjang dan menempatkan pencegahan sebagai investasi utama.

“Stigma harus dipangkas, akses edukasi harus diperluas, dan skrining perlu menjadi budaya, bukan program sesaat,” ucapnya.

Ia menyebut Pemkot Surabaya perlu menjalankan strategi melalui penguatan puskesmas, skrining massal, serta edukasi di sekolah dan tempat kerja. Upaya ini harus diikuti perluasan layanan skrining gratis hingga kampanye bergerak ke wilayah padat dan berisiko.

“Surabaya perlu serius menempatkan pencegahan dan edukasi sebagai investasi utama jika ingin angka HIV ditekan,” tutur politisi muda ini.

Ning Ais juga meminta pasien yang terdiagnosis segera terhubung dengan terapi ARV tanpa hambatan administrasi dan mendapatkan layanan yang ramah serta bebas stigma. Ia menekankan bahwa dukungan adalah kunci.

“HIV itu bisa dikendalikan dan pasien bisa hidup normal selama ada dukungan. Yang harus kita lawan bersama adalah ketidaktahuan, stigma, dan ketakutan,” pungkasnya. [asg/beq]

01/12/2025 16:21
Beda Pajak Toyota Fortuner 2.4 vs Pajero Sport 2.4, Mahal Mana?

Jakarta –

Berikut ini perbedaan pajak tahunan Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner bermesin 2.4 L. Lebih mahal mana ya?

Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport sama-sama punya opsi mesin 2.4 L. Bedanya, kalau di keluarga Fortuner, opsi mesin 2.4 L merupakan tipe terbawah. Sebaliknya, di keluarga Pajero Sport, mesin 2.4 L justru menghuni tipe tertinggi. Sama-sama menggendong mesin 2.4 L, mungkin banyak yang penasaran berapa perbedaan pajak antara kedua model tersebut?

Dari hitung-hitungan yang dilakukan detikOto mengacu pada Permendagri nomor 7 tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat tahun 2025, pajak Pajero Sport lebih tinggi. Khususnya untuk tipe termahal, yakni tembus Rp 12 jutaan. Sebagai perbandingan, Toyota Fortuner 2.4 L hanya punya dua varian dengan nilai pajak tertinggi Rp 9,4 jutaan. Berikut ini perbandingan pajak Fortuner 2.4 L dan Pajero Sport 2.4 L.

Pajero Sport Foto: Andhika PrasetiaPajak Fortuner 2.4 L vs Pajak Pajero Sport 2.4 LPajak Fortuner 2.4 L

Pajak Fortuner 2.4 G M/T

NJKB: Rp 427 juta
DP PKB: Rp 448,35 juta

PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
: Rp 448,35 juta x 2%
: Rp 8,967 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
: Rp 8,697 juta + Rp 143 ribu
: Rp 9,11 juta

Pajak Fortuner 2.4 G A/T

NJKB: Rp 441 juta
DP PKB: Rp 463,05 juta

PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
: Rp 463,05 juta x 2%
: Rp 9,261 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
: Rp 9,261 juta + Rp 143 ribu
: Rp 9,404 jutaPajak Pajero Sport 2. 4 L

Pajak Pajero Sport Dakar 2.4 L

NJKB: Rp 460 juta
DP PKB: Rp 483 juta

PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
: Rp 483 juta x 2%
: Rp 9,66 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
: Rp 9,66 juta + Rp 143 ribu
: Rp 9,803 juta

Pajak Pajero Sport Dakar Ultimate 2.4 L (4×2)

NJKB: Rp 499 juta
DP PKB: Rp 523,95 juta

PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
: Rp 523,95 juta x 2%
: Rp 10,479 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
: Rp 10,479 juta + Rp 143 ribu
: Rp 10,622 juta

Pajak Pajero Sport Dakar Ultimate 2.4 L (4×4)

NJKB: Rp 593 juta
DP PKB: Rp 622,65 juta

PKB Pokok: DP PKB x Tarif PKB
: Rp 622,65 juta x 2%
: Rp 12,453 jutaPajak tahunan: PKB Pokok+ SWDKLLJ
: Rp 12,453 juta + Rp 143 ribu
: Rp 12,596 juta

Nah itu tadi perbedaan pajak Fortuner 2.4 L dan Pajero Sport 2.4 L. Sebagai catatan, pajak yang diperhitungkan di atas menggunakan tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang berlaku di Jakarta untuk kendaraan kepemilikan pertama, yaitu sebesar 2 persen. Pajak tahunan bisa jadi berbeda bila Fortuner atau Pajero Sport tersebut terdaftar di daerah lain.

Spesifikasi Pajero Sport 2.4 L vs Fortuner 2.4 L

Urusan spesifikasi, Pajero Sport 2.4 L dibekali mesin 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged yang bisa menyemburkan tenaga 181 PS pada 3.500 rpm dan torsi maksimal 430 Nm pada 2.500 rpm. Seluruh varian Pajero 2.4L ini dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan.

Sementara Toyota Fortuner 2.4 L mengusung mesin 2GD FTV yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 149,6 PS pada 3.400 rpm. Torsi maksimumnya mencapai 40,8 kgm pada rentang rpm 1.600-2.000. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 6 percepatan untuk varian M/T. Versi otomatisnya, mengandalkan transmisi otomatis dengan Sport Sequential Switchmatic 6 percepatan.

(dry/rgr)

01/12/2025 14:07
Beli Mobil Bekas Belum Balik Nama, Bisa Bayar Pajak STNK Online?

Jakarta –

Bayar pajak STNK tahunan bisa dilakukan secara online. Tapi gimana untuk mobil bekas yang belum balik nama, bisakah perpanjangan STNK dilakukan lewat online juga?

Bayar pajak STNK tahunan mobil bekas bisa juga dilakukan melalui online dengan bermodalkan aplikasi. Tapi nggak semuanya bisa ya. Buat mobil bekas yang belum dibalik nama, bayar pajak STNK online ini bakalan sulit. Soalnya, untuk bayar pajak tahunan secara online kamu harus memastikan kendaraan itu milik pribadi atau masih dalam satu KK (Kartu Keluarga). Kedua, kendaraan kamu sudah balik nama.

“Identitas kendaraan merupakan hal yang penting ya. Kalau belum sesuai bagaimana dong? Kamu bisa melakukan balik nama terlebih dahulu,” demikian penjelasan di akun Instagram Samsat Digital.

Lebih lanjut dijelaskan ada beberapa alasan kenapa identitas diri dan identitas kendaraan wajib sesuai. Pertama supaya lebih tertib administrasi. Kedua, mempermudah pengawasan dan pengendalian kendaraan. Ketiga mempermudah penyelidikan jika ada tindak kejahatan. Keempat, agar data bisa terverifikasi secara otomatis. Kelima, menghindari kesalahan data di database Samsat.

Nah buat kamu yang sudah balik nama dan mau bayar pajak STNK Online, berikut ini caranya.

Cara Bayar Pajak STNK Tahunan Online

Pastikan sebelum melakukan perpanjangan STNK tahunan itu, kamu sudah mengunduh aplikasi Signal Polri. Kalau sudah tinggal ikuti langkah berikut.

1. Registrasi Pengguna

* Unduh aplikasi Samsat Online Nasional di Play Store atau App Store
* Pilih registrasi Pengguna
* Masukkan data-data pribadi seperti NIK, Nama sesuai e-KTP, alamat email, nomor handphone, kata sandi
* Memasukkan foto e-KTP
* Verifikasi biometric wajah dengan swafoto (selfie)
* Masukkan OTP yang dikirim lewat SMS ke handphone kamu
* Setelah registrasi berhasil, verifikasi ulang dengan cara mengklik link yang dikirim ke email terdaftar

2. Tambah Data Kendaraan

Kamu bisa memasukkan data-data kendaraan lengkap dengan nomor rangka dan lainnya baik kendaraan milik sendiri atau kendaraan milik orang lain. Untuk mendaftarkan kendaraan milik orang lain, ikuti langkah-langkah berikut.

* Pilih tombol symbol tambah untuk menambah data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan
* Masukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih Milik Keluarga satu KK
* Masukkan NRKB (Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor) pada kolom NRKB
* Masukkan Nomor Rangka 5-digit terakhir pada kolom Nomor Rangka
* Masukan NIK pemilik kendaraan dan menggugah foto KTP
* Setelah semua kolom diisi maka klik tombol ‘Lanjut’
* Kemudian akan tampil peringatan bahwa Dokumen berhasil ditambahkan

3. Pengesahan STNK

Bila data-data kendaraan sudah diisi, maka selanjutnya dilakukan pengesahan dengan cara berikut:

* Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
* Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
* Slide tombol kirim dokumen TBPKP
* Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
* Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
* Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
* Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
* Selesai

Proses bayar pajak STNK online itu juga tak memakan waktu lama. Dikutip laman Samsat Digital, STNK fisik akan dikirimkan 1-3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.

“Pengiriman dilakukan 1-3 hari kerja setelah pembayaran terverifikasi oleh bank,” demikian penjelasannya.

Kalau tidak dikirimkan ke rumah, kamu juga bisa mengambil sendiri di kantor Samsat. Namun kalau kamu tak punya banyak waktu, opsi pengiriman ke alamat rumah tentu lebih praktis. Perlu dicatat, saat pengurusan perpanjangan STNK online, kamu akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10 ribu. Biaya itu dibebankan setiap transaksi melalui aplikasi Signal.

(dry/rgr)

01/12/2025 10:16
APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

30/11/2025 14:31
Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera tak bisa hanya dianggap sebagai bencana semata.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa ini harusnya jadi peringatan keras bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.”

“Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Maman dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu, 29 November 2025.

Maman yang juga menjadi Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyebut evaluasi bagi izin usaha tak bisa lagi ditunda.

“Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tutur.

Lebih lanjut, Maman juga bilang revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan masif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana hingga peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana perlu dilakukan.

“Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang pada masa mendatang.”

“Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujar Maman.

30/11/2025 09:25
Jadi Andalan Pendapatan Jakarta, Ini Perbedaan Pajak dan Retribusi yang Wajib Diketahui

Liputan6.com, Jakarta Kemajuan pembangunan dan kualitas pelayanan publik di Ibu Kota Jakarta tidak bisa dilepaskan dari kontribusi warga melalui pajak dan retribusi daerah. Kedua sumber pendapatan ini menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang lebih baik dan nyaman.

Kendati sama-sama berupa pungutan, pajak dan retribusi memiliki perbedaan yang jelas, terutama dalam tujuan pengenaan dan manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Pajak Daerah: Kontribusi untuk Kepentingan Umum

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa jenis pajak daerah yang berlaku di Jakarta antara lain:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pelaksanaan pajak daerah di Jakarta berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Retribusi Daerah: Imbalan atas Layanan Publik

Berbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Artinya, warga yang membayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung dari layanan tersebut.

Contoh retribusi daerah di Jakarta meliputi:

Retribusi terminal
Retribusi pelayanan pasar
Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah

Retribusi juga diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang merinci jenis, tarif, dan tata cara pemungutannya agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.

30/11/2025 09:00