Xcloud.id

partai: PKB

  • Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melemparkan sinyal bahwa pihaknya siap berkoalisi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan selama koalisi PKB-Gerindra bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan pada Pemilu 2029 nanti PKB akan merapat ke barisan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi koalisi PKB dan Pak Prabowo ini harus menjadi koalisi yang produktif dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kalau itu bisa terbukti bermanfaat, PKB apa kata Pak Prabowo lah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kendati demikian, Cak Imin menegaskan bahwa Pemilu 2029 masih sangat jauh untuk didiskusikan pada tahun ini. Menurut Cak Imin, kini PKB fokus mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto

    “Tapi itu nanti lah, kan masih jauh sekali. Pokoknya koalisi ini untuk PKB dan Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan  bahwa dirinya nyaman berada di tengah-tengah PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai bahwa NU selalu tampil sebagai penyelamat ketika Indonesia mengalami krisis besar. 

    “Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat kritis, krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan stabilitator,” kata Prabowo. 

    Prabowo menilai, sikap NU tersebut sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, yang moderat, sejuk, dan mendamaikan.

  • Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju jika kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kemudian, kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepala daerah juga seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam segala aspek.

    “Ujung-ujungnya pemerintah daerah ini kan bergantung juga pada pemerintah pusat, jadi belum bisa mandiri,” katanya

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

    “Ini hasil kesimpulan kami,” tuturnya

  • Wapres Gibran Diusulkan Ngantor di IKN, Begini Respons Cak Imin

    Wapres Gibran Diusulkan Ngantor di IKN, Begini Respons Cak Imin

    Bisnis.com, Jakarta — PKB mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memanfaatkan Ibu Kota Negara (IKN) agar tidak mangkrak.

    Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa semua ide terkait IKN saat ini harus ditampung Presiden Prabowo Subianto, salah satunya wacana Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut optimistis jika Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN, maka IKN bisa cepat rampung dan tidak mangrak proses pembangunannya.

    “Yang penting jangan membiarkan IKN ini terlalu lama tidak bermanfaat, harus cepat dimanfaatkan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7).

    Cak Imin juga berharap Presiden Prabowo Subianto bisa mengoptimalkan IKN agar bisa segera dirasakan manfaatnya bagi Indonesia.

    “Semua ide soal IKN ini harus kita tangkap, agar lebih optimal,” katanya.

    Cak Imin mengatakan bahwa sikap PKB terkait IKN hanya tinggal menunggu arahan dari pihak Otorita IKN dan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya nunggu saja, PKB nunggu saja dari bagaimana otorita IKN dan Pak Presiden, yang penting jangan terlalu lama dibiarkan tidak bermanfaat IKN ini,” ujarnya

  • Adu Klaim Trump Vs Prabowo Soal Kesepakatan Tarif, Siapa yang Menang Banyak?

    Adu Klaim Trump Vs Prabowo Soal Kesepakatan Tarif, Siapa yang Menang Banyak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berhasil menekan tarif imbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dari 32% menjadi 19%. Semula penurunan tarif resiprokal itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan, belakangan kesepakatan antara Prabowo dan Trump justru memicu polemik.

    Sekadar informasi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengumumkan terkait tercapainya kesepakatan dagang besar antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia.

    Dalam pernyataan secara langsung melalui akun media sosial resminya, @realDonaldTrump, pemimpin negara Paman Sam itu menyebut perjanjian ini sebagai kehormatan besar dan kemenangan besar bagi AS. 

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan Perjanjian Perdagangan kita dengan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Presiden mereka yang sangat dihormati, Prabowo Subianto,” tulis Trump di platform X, Rabu (23/7/2025).

    Presiden AS Donald Trump./Newswire

    Trump menyebut bahwa dalam kesepakatan ini, Indonesia sepakat untuk menjadi pasar terbuka bagi produk industri, teknologi, dan pertanian asal Amerika Serikat dengan menghapus 99% hambatan tarif.

    Sebagai imbalannya, produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan tarif sebesar 19%, sementara produk buatan Amerika akan masuk ke Indonesia tanpa tarif alias nol persen.

    “Amerika Serikat kini akan menjual produk buatan Amerika ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara Indonesia akan membayar 19% untuk semua produk mereka yang masuk ke AS. Pasar Terbaik di Dunia!” tegas Trump.

    Selain itu, Indonesia juga disebutkan akan memasok mineral-mineral kritis ke AS dan menandatangani kontrak besar senilai puluhan miliar dolar, termasuk pembelian pesawat Boeing, produk pertanian Amerika, dan energi asal AS.

    Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan besar untuk berbagai sektor ekonomi AS. “Kesepakatan ini adalah kemenangan besar bagi produsen mobil, perusahaan teknologi, pekerja, petani, peternak, dan manufaktur kita. make America, great again!” tukas Trump.

    Prabowo: Diplomasi Ekonomi

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut kesepakatan tarif antara Indonesia dengan AS adalah bagian dari diplomasi ekonomi. Dia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang sedang tidak kondusif.

    Dia menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi banyak negara, termasuk ketatnya kebijakan dari Amerika Serikat, tetapi menekankan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengedepankan pendekatan diplomatik demi kepentingan rakyat.

    “Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, kita tahu itu. Perang di sini, perang di sana. Tapi Indonesia berusaha menjaga, kita non-blok, kita hormati semua pihak,” ujarnya pada acara Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.

    Menurutnya, sebagai kepala negara, tanggung jawab utama adalah melindungi rakyat Indonesia dari dampak langsung krisis global, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga agar tidak ada alasan untuk PHK pekerja kita. Karena itu saya bermusyawarah, saya negosiasi,” tegas Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto

    Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal respons negatif terhadap kebijakan pemerintah, termasuk sindiran terhadap program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

    “Selalu ada yang nyinyir. Kita perlu kritik, perlu pengawasan, tapi kalau nyinyir itu agak lain. Seolah-olah semua nggak ada yang benar,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai bahwa kritik terhadap program makan bergizi gratis tidak berdasar, apalagi bila dipertentangkan dengan program pendidikan gratis.

    Prabowo menegaskan bahwa kedua program tersebut sama pentingnya dan harus berjalan seiring. Pemerintah, ujarnya, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan rakyat khususnya anak-anak mendapatkan akses gizi dan pendidikan yang layak.

    “Ada yang mempertanyakan, mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Saudara-saudara, UUD 1945 mewajibkan pendidikan gratis. Tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, mereka masa depan kita,” tegas Prabowo.

    Indonesia Kebal Kesepakatan Tarif?

    Sementara itu, Chief Economist AMRO Dong He menuturkan Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asean yang didukung oleh pasar domestik yang signifikan. Hal tersebut membuat perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh permintaan dalam negeri.

    Menurutnya, kebijakan pemerintah Indonesia yang membebaskan tarif untuk produk asal AS tidak akan menimbulkan dampak signifikan. Dia menuturkan, Amerika Serikat hanya menyumbang sekitar 10% dari total ekspor Indonesia, sementara itu China menyumbang lebih dari dua kali lipatnya.

    “Perekonomian Indonesia relatif tidak rentan karena tingkat keterbukaannya terhadap perdagangan internasional juga lebih rendah. Pasar ekspor terbesar Indonesia juga bukan AS. Dari sudut pandang tersebut, Indonesia seharusnya cukup terlindungi dari putaran tarif terbaru yang diberlakukan AS,” ujarnya dalam media briefing virtual pada Rabu (23/7/2025).

    Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, dia menyarankan Indonesia untuk terus mendiversifikasi pasar ekspornya.

    He juga menambahkan perekonomian Indonesia hingga saat ini juga masih berada pada jalur yang baik. Menurutnya momentum pertumbuhan saat ini digerakkan oleh permintaan domestik masih kuat.

    “Di sisi lain, kebijakan moneter maupun fiskal dinilai masih memiliki ruang yang cukup untuk menopang perekonomian apabila dibutuhkan,” katanya.

    Adapun, AMRO menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2025. Proyeksi tersebut terungkap dalam laporan terbaru AMRO bertajuk ASEAN+3 Regional Economic Outlook Update edisi Juli 2025. Dalam laporan edisi April 2025, AMRO memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2025.

    Penurunan proyeksi tersebut juga dilakukan pada seluruh pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan atau disebut Asean+3. AMRO memprediksi pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut sebesar 3,8% pada 2025 dan melemah ke 3,6% pada 2026 mendatang. 

    Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laporan AMRO pada April 2025 yang meramalkan pertumbuhan sebesar 4,2% untuk tahun ini dan 4,1% pada 2026.

    Dong He menjelaskan, perekonomian negara-negara Plus-3, yakni China; Hong Kong, Jepang; dan Korea Selatan diproyeksikan tumbuh sebesar 3,7%. Sementara itu, negara-negara Asean diproyeksikan tumbuh sebesar 4,4% pada tahun ini. 

    “Prospek ekonomi kawasan Asean+3 masih dibayangi oleh ketidakpastian yang signifikan, dengan eskalasi tarif impor oleh Amerika Serikat menjadi salah satu risiko paling menonjol,” jelas He.

  • Video Prabowo Sebut Ada Pihak Nyinyir Terkait Negosiasi Tarif Trump

    Video Prabowo Sebut Ada Pihak Nyinyir Terkait Negosiasi Tarif Trump

    Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait negosiasi tarif impor Presiden AS Donald Trump di acara Harlah PKB ke-27 di Jakarta, Rabu (23/7). Prabowo bercerita bahwa proses negosiasi dengan Trump berjalan dengan alot.

    Kemudian, Prabowo menyebut ada pihak yang nyinyir terkait hasil negosiasi tarif Trump tersebut. Namun, Prabowo memaklumi jika ada kritik disetiap kebijakan yang diambil.

  • Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Bisnis.com, JAKARTA – Data pribadi penduduk Indonesia terancam ‘digadaikan’ dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yakni terkait tarif impor resiprokal.

    Sebaimana diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara AS dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia, salah satunya memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Namun, perlindungan data yang dijanjikan AS diragukan banyak pihak, termasuk Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI). Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto mengatakan AS berbeda dengan Eropa yang telah memiliki aturan pelindungan data pribadi atau General Data Protection Regulation, seperti di Indonesia.

    Negeri Paman Sam belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    Ilustrasi data center / JIBI

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia mengatakan AS hingga saat ini belum punya UU PDP versi mereka. AS hanya meminta data pribadi Indonesia untuk dikelola di sana tanpa ada jaminan perlindungan hukum.

    Artinya, jika terjadi pelanggaran di AS, Indonesia tidak punya instrumen hukum untuk menuntut atau menghukum.

    “Di Indonesia ada UU-nya, di Eropa ada GDPR. Tapi di AS? Tidak ada. Makanya ini jadi masalah,” kata Alex.

    Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengingatkan bahwa perlindungan data adalah inti dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

    Pada era digital, data pribadi sudah menjadi tulang punggung di hampir seluruh sektor – mulai dari perbankan, kesehatan, hingga energi. Kemudahan transfer data lintas negara yang tak diatur dengan jelas pada akhirnya mengabaikan eksistensi UU PDP dan menurunkan kedaulatan digital Indonesia.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau data warga Indonesia bocor di Amerika? Cara menuntutnya bagaimana?” tegas Ardi.

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pengambilan data pribadi masyarakat oleh AS harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi.

    “Persetujuan juga dibutuhkan jika data akan dibagi kepada pihak lain. Jika masyarakat sebagai pemilik data pribadi setuju, maka ada aturan berikut.  Sharing data haruslah bersifat resiprokal,” kata Heru.

    Respons Pemerintah

    Kekhawatiran banyak pihak akan keamanan data pribadi yang bebas dipindahkan oleh AS sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menekankan negosiasi dengan AS masih terus berjalan termasuk mengenai kesepakatan yang tengah ramai dibahas oleh masyarakat saat ini.

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo di JICC usai menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa persoalan transfer data pribadi yang tercantum dalam kesepakatan bersama telah dijalankan dengan prinsip tanggung jawab negara. Menurutnya, Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang diminta.

    “Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab,” katanya.

    Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia menyepakati Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, atau Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan membuka akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi eksportir kedua negara.

    Dalam kesempata berbeda, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan transfer data antarnegara tetap tunduk pada regulasi nasional, termasuk Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan teknis yang berlaku.

    “Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra lainnya hanya untuk data-data komersial, bukan untuk data personal/individu dan data yang bersifat strategis,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

    Respons kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi kebocoran atau akses bebas atas data domestik oleh pihak asing, dia mengklaim bahwa pengelolaan data pribadi maupun data strategis tetap berada di bawah pengawasan ketat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Haryo, aspek teknis terkait kebijakan data lintas negara berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo Digital) yang menjadi leading sector untuk pengaturan lebih rinci.

  • Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Prabowo Bicara RI Produsen Sawit tapi Minyak Goreng Hilang: Ini Kurang Ajar!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan perilaku pengusaha yang serakah. Pengusaha yang selalu mengambil untung dari rakyat kecil, dia menyebut pengusaha-pengusaha ini menganut mazhab Serakahnomics.

    Saking jengkelnya, Prabowo sampai melempar sindiran agar universitas sekalian saja membuka bidang studi ekonomi baru, yaitu Serakahnomics.

    “Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-universitas itu yang pintar-pintar tolong buka bidang studi Serakahnomics,” kata Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    Dia mencontohkan kasus perilaku Serakahnomics yang terjadi di perekonomian Indonesia. Orang nomor satu di Indonesia itu memparkan kasus hilangnya minyak goreng di pasar, padahal Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

    “Bagaimana ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar. Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib, atau pasar bebas, atau kapitalis, ini mazhab serakahnomics,” tegas Prabowo.

    Menurutnya, ada juga modus mengurangi takaran minyak goreng dari botolnya. Dia bilang hal ini menjadi wujud mencuri secara diam-diam dari rakyat.

    “Botol minyak goreng dikurangi 20%, itu namanya nyuri dari rakyat itu,” kata Prabowo.

    (hal/hns)

  • Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Nego Tarif Trump Jadi 19%, Prabowo Bilang Masih Banyak yang Nyinyir

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak yang nyinyir ke pemerintah usai melakukan negosiasi tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat (AS). Tarif barang Indonesia masuk ke pasar AS turun, dari 32% ke 19%.

    Prabowo menjelaskan selama ini semua negara harus menghadapi alotnya negosiasi pemerintah AS di bawah komando Presiden Donald Trump. Namun setelah Pemerintah berhasil bernegosiasi dengan Pemerintah AS justru banyak pihak yang nyinyir

    “Di bidang ekonomi semua negara sedang menghadapi Amerika serikat yang alot, punya garis alot,” sebut Prabowo dalam Harlah PKB yang disiarkan akun YouTube DPP PKB, Rabu (23/7/2025).

    “Tapi ada, selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya kita perlu kritik dan pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain ya, nyinyir kan, kita nggak ada yang benar ya kan, kita mau kerja baik nggak ada yang benar,” lanjut Prabowo.

    Menurut Prabowo, niat pemerintah bernegosiasi demi melindungi kepentingan masyarakat dari dampak-dampak negatif imbas tarif tinggi AS

    Contohnya dampak ke sektor industri yang kehilangan pesanan karena tarif tinggi, hal itu bisa saja menimbulkan badai PHK. Prabowo tidak ingin hal itu terjadi.

    “Tapi itu fakta kita harus berurusan, pendekatan kita, pendekatan saya, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia, dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita, maka itu saya bermusyarawah dan negosiasi,” beber Prabowo.

    (hal/hns)

  • KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    KH Ma’ruf Amin minta tambang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat

    Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah, oleh sebab itu semua pihak diminta untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta tambang di Indonesia untuk dapat dipergunakan demi kemakmuran rakyat.

    “Saya minta tambang ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Ma’ruf saat berbicara sebagai Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Ma’ruf menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menghadiri acara tersebut.

    Semula, Ma’ruf mengatakan PKB akan selalu bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia maju serta lebih sejahtera.

    Ma’ruf juga mengatakan bahwa PKB mendukung Prabowo untuk melaksanakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Setelah itu, Ma’ruf mengingatkan semua pihak membahas logo partainya yang berlambang bumi.

    “Bumi banyak memberikan hal kepada kita. Memberi makan, memberi minum, memberi buah-buahan,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Bumi juga memberikan banyak tambang kepada kita. Ada tambang emas, tambang nikel, tambang timah.”

    Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk memanfaatkan tambang demi kemakmuran rakyat Indonesia.

    Harlah ke-27 PKB dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga sejumlah ketua umum partai politik seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, maupun Agus Harimurti Yudhoyono.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui dirinya nyaman berada di tengah-tengah kader PKB yang juga merupakan Nahdliyin, dan Presiden juga menyinggung kedekatannya dengan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan pendiri PKB dan tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya nyaman di tengah-tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama (NU). Saya merasa deket dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat deket dengan Gus Dur di saat-saat genting, di saat-saat krisis besar, bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan Nahdlatul Ulama dan PKB selalu konsisten dengan sikapnya yang mengutamakan ajaran-ajaran Islam moderat, dan ajaran-ajaran Islam yang sejuk dan damai.

    “Islam yang bisa diterima dimana-mana, karena itu memang NU dan PKB selalu berada dimana-mana,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada dirinya untuk menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB malam ini.

    Dalam acara puncak peringatan itu, Presiden juga memuji isi pidato yang disampaikan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Menurut Prabowo, isi pidato Ma’ruf Amin singkat, tetapi penuh dengan substansi. Bahkan, Prabowo melanjutkan banyak tokoh dan pakar ekonomi kerap melupakan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45).

    Pasal 33 UUD 45 yang terdiri atas empat ayat mengatur prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia, di antaranya berbunyi: ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat lain yang diatur dalam Pasal 33 UUD 45: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

    Dua ayat dalam Pasal 33 UUD 45 itu merupakan salah satu isu yang cukup sering diangkat oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya sengaja tetap hadir Harlah Ke-27 PKB, meskipun hari ini agenda kepresidenan cukup padat, dan telah berlangsung sejak pagi hari. Presiden hari ini memimpin upacara pelantikan 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pagi hari, kemudian bertemu dengan Pemimpin Utama Majalah Forbes, Steve Forbes, lanjut rapat bersama pimpinan MPR RI, dan meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara pada sore hari. Harlah Ke-27 PKB merupakan agenda terakhir yang dihadiri oleh Presiden Prabowo.

    “PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sini, buruh di situ, kok gentar kita,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.