partai: PKB

  • Viral Video Kaesang Disoraki di Harlah PKB, Chusnul Chotimah: Beginilah Aslinya

    Viral Video Kaesang Disoraki di Harlah PKB, Chusnul Chotimah: Beginilah Aslinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menjadi sorotan usai kehadirannya di acara Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai reaksi tak terduga.

    Kaesang duduk di antara para Ketum Partai di acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-27 PKB, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025) kemarin.

    Chusnul Chotimah, melalui unggahannya yang viral di X menyebut Kaesang disoraki hingga dua kali dalam satu rangkaian acara.

    “Detik-detik ketua umum PSI Kaesang disoraki huuu di acara harlah PKB,” kata Chusnul (25/7/2025).

    Dikatakan Chusnul, sorakan pertama terdengar saat pembawa acara menyebut nama Prabowo Subianto.

    Sementara sorakan kembali terdengar ketika nama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, disebut.

    “Bukan hanya sekali tapi dua kali. Saat disebut pak Prabowo dan saat disebut Cak Imin ketua umum PKB,” Chusnul menuturkan.

    Tak berhenti di situ, suasana makin riuh ketika nama Kaesang diumumkan.

    Bahkan, kata Chusnul, ada peserta yang nyeletuk mengaitkan nama Kaesang dengan mantan Presiden Jokowi.

    “Bahkan saat disebut ketua umum PSI, ada yang bilang, Jokowi?,” tandasnya.

    Chusnul lantas menyindir PSI dan Kaesang yang menurutnya tak sepenuhnya diterima oleh para kader partai lain.

    “Beginilah aslinya mereka, cuma jadi tertawaan,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • NasDem Siap Duduk Bareng Bahas Usulan 2 Model Pemilihan Kepala Daerah

    NasDem Siap Duduk Bareng Bahas Usulan 2 Model Pemilihan Kepala Daerah

    Jakarta

    Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan partainya siap duduk bareng membahas usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal gubernur dipilih pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh DPRD. Hermawi menilai perlu dilakukan diskusi bersama antara partai politik dan civil society.

    “Pandangan yang seperti ini kan bukan pertama kali muncul, dan pada prinsipnya NasDem siap duduk bersama untuk mendiskusikan pandangan ini, baik diskusi dengan parpol maupun dengan publik (civil society),” kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Diskusi bersama, kata Hermawi, dilakukan untuk menyamakan pandangan terkait masa depan demokrasi Indonesia. Hermawi setuju dengan saran Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani agar partai politik duduk bersama membahas usulan-usulan yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu.

    “Hemat kami, pandangan-pandangan tentang masa depan demokrasi Indonesia harus dibicarakan secara luas dengan melibatkan publik yang lebih luas,” ujarnya.

    “Kita siap berdialog, bukan hanya dengan sesama partai, tapi juga dengan kalangan lain, termasuk civil society,” imbuh dia.

    “Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung pada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7).

    Cak Imin mengatakan PKB ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah. Kedua pola itu adalah gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    (amw/rfs)

  • Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan Hari Ini 25 Juli 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan Hari Ini 25 Juli 2025 Megapolitan 25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling di Jakarta untuk Pemutihan Pajak Kendaraan Hari Ini 25 Juli 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Layanan
    Samsat Keliling
    kembali dibuka di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada hari ini, Jumat (25/7/2025).
    Melalui layanan Samsat Keliling, masyarakat wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan serta melakukan pengesahan STNK tanpa perlu datang langsung ke kantor Samsat induk.
    Masyarakat wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling untuk mengikuti program
    pemutihan pajak kendaraan
    bermotor yang sedang berlangsung di Jakarta hingga 31 Agustus 2025.
    Namun, untuk pembayaran pajak lima tahunan atau melakukan pergantian pelat nomor kendaraan, masyarakat wajib pajak harus datang ke kantor Samsat induk, tempat nomor kendaraan terdaftar.
    Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di Jakarta pada Jumat, (25/7/2025):
    – Jakarta Pusat:
    – Jakarta Utara:
    – Jakarta Barat:
    – Jakarta Selatan:
    – Jakarta Timur:
    Untuk membayar pajak kendaraan bermotor melalui layanan Samsat Keliling, masyarakat wajib pajak harus membawa sejumlah dokumen berikut:
    Masyarakat wajib pajak diimbau untuk datang sesuai jadwal layanan Samsat Keliling agar proses pelayanan dapat berjalan tertib dan efisien.
    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat wajib pajak dapat mengakses kanal resmi Ditlantas Polda Metro Jaya atau menghubungi kantor Samsat terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025 Megapolitan 25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan
    Samsat Keliling
    di sejumlah titik strategis di Tangerang, Depok, dan Bekasi hari ini, Jumat (25/7/2025).
    Masyarakat dapat menggunakan layanan Samsat Keliling ini untuk membayar Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.
    Layanan Samsat Keliling juga dapat dimanfaatkan untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 31 Oktober 2025 untuk wilayah Tangerang, dan hingga 30 September 2025 untuk wilayah Depok dan Bekasi.
    Namun, untuk mengurus pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat wajib pajak harus datang ke samsat induk.
    Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang pada Jumat, (25/7/2025):
    – Tangerang:
    – Depok:
    – Bekasi:
    Untuk melakukan pembayaran pajak di layanan Samsat Keliling, masyarakat wajib pajak harus menyiapkan dokumen berikut:
    Masyarakat diimbau untuk datang sesuai jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling agar proses berjalan lancar dan tertib.
    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Ditlantas Polda Metro Jaya atau menghubungi kantor Samsat terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

    Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Prabowo: `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas dukungannya terhadap pemerintah, dan karena telah menunjukkan keberpihakannya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    “Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini (demikian, red.). Saya yakin (partai-partai, red.) tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB, dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk kepada pidato politik Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, yang keduanya disampaikan dalam acara yang sama.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berterima kasih atas pidato politik yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin dan Muhaimin, karena keduanya memberikan optimisme dan memperkuat keyakinan terhadap masa depan Indonesia yang cerah.

    “Jadi, Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin kalau masa depan Indonesia cerah, baik, tetapi memang tadi disinggung-singgung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerja sama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat, untuk semua, ini kuncinya,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian juga memuji sikap PKB yang selepas Pilpres 2024 memutuskan bergabung pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam masa Pilpres 2024, PKB berada di kubu oposisi bersama PKS dan NasDem. Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden saat Pilpres, berpasangan dengan Anies Baswedan, dan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    “Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok, enggak ada masalah. Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar, dari wakil rakyat juga jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam acara Harlah Ke-27 PKB, hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, dan beberapa partai diwakili oleh jajaran petingginya. Deretan pemimpin partai politik yang hadir, selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum. Sementara itu, ada pula Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025

    Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden Prabowo target 20 juta penerima MBG sebelum 17 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com –  Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima makan bergizi gratis (MBG) mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Di hadapan para pemimpin partai politik dan sejumlah pejabat negara di Jakarta, Rabu (23/7) malam, Presiden Prabowo menyebut dia belum lama ini menerima laporan penerima manfaat MBG sejauh ini mencapai 6,7 juta orang.

    “Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat,” kata Presiden Prabowo saat menghadiri acara HUT PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Walaupun demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga standar, termasuk pengurus-pengurus dapur tetap harus mendapatkan pelatihan yang memadai, juga staf bagian administrasi dan keuangan dapur harus mengerti mengelola uang. “Dan itu butuh waktu,” sambung Presiden Prabowo.

    Terlepas dari itu, Presiden menyebut jajarannya yang mengurusi MBG optimistis target 20 juta penerima MBG dapat tercapai lebih cepat, kemungkinan sebelum 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta, InSya-Allah sebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan makan bergizi gratis yang saat ini diterapkan di Indonesia menjadi perhatian banyak negara.

    “Waktu saya ke luar negeri, banyak pemimpin bertanya, dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini, karena saya diberitahu oleh mantan Presiden Brazil, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat, menurut mantan presiden itu membutuhkan waktu 11 tahun. Jadi, Indonesia ini sekarang banyak bonek-nya. Negara lain butuh 11 tahun, kita nekat, kita tahun ini, kita akan buktikan Indonesia, kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun, tetapi tentunya ini harus kita buktikan,” kata Presiden Prabowo.

    Mantan presiden Brazil yang disebut oleh Prabowo ialah Dilma Vana Rousseff. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil dikenal sebagai PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil itu diterapkan sejak 1955 dan pada tahun ini program itu telah berjalan selama 70 tahun.

    Di Brazil, program makan siang gratis dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Program tersebut saat ini menyalurkan makan siang bergizi gratis kepada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah Brazil. Anggaran untuk PNAE pada 2024 mencapai 5,5 miliar BRL atau sekitar Rp16,3 triliun.

    Sumber : Antara

  • Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Ray Rangkuti: Ini Menyangkut Privasi Data Jutaan Warga Indonesia

    Perjanjian Dagang Indonesia-AS, Ray Rangkuti: Ini Menyangkut Privasi Data Jutaan Warga Indonesia

    “Publik perlu kejelasan, apakah akses data warga ini hanya terbatas untuk pemerintah AS atau termasuk pihak swasta mereka? Ini menyangkut kedaulatan dan privasi data jutaan warga Indonesia,” lanjut dia.

    Ray mendesak DPR untuk menggunakan hak pengawasan guna meminta penjelasan resmi pemerintah.

    “DPR harus menilai apakah enam poin perjanjian ini menguntungkan atau justru merugikan Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang. Ini momentum bagi DPR membuktikan kesetiaannya pada rakyat, bukan sekadar koalisi,” tegas Ray.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pun merespons terkait isu data pribadi Indonesia, yang menjadi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo di acara Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Convention Center (JCC), kemarin, Rabu (23/7/2025) dikutip cnbc.

    Sebelum itu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, dalam Pernyataan Bersama tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Amerika Serikat-Indonesia, data yang diberikan merupakan data-data komersial, bukan data personal atau individu.

    “Jadi, kalau data pendidikan itu kan kayak nama, umumnya, tapi kalau data umumnya itu kan kayak pengolahannya. Pengolahan bukan data pribadi, atau data strategis milik negara yang berundang-undang,” ujar Haryo. (fajar)

  • Trump Minta Data Warga RI Ditransfer ke AS, Ini Kata Prabowo

    Trump Minta Data Warga RI Ditransfer ke AS, Ini Kata Prabowo

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto buka suara soal transfer data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi. Prabowo mengatakan negosiasi antara pemerintah RI dan AS masih terus berjalan.

    “Ya nanti itu sedang di… negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo seusai acara Harlah PKB di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Sebelumnya, Gedung Putih–kediaman dan gedung kerja Presiden AS–merilis pernyataan yang mengungkapkan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja perjanjian perdagangan.

    “Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia, yang akan memberikan Amerika akses pasar di Indonesia yang sebelumnya dianggap mustahil, dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika,” demikian pernyataan Gedung Putih di situs resminya yang dirilis pada Selasa (22/7) waktu setempat.

    Berdasarkan kesepakatan ini, Indonesia akan membayar tarif resiprokal sebesar 19% kepada Amerika Serikat. Gedung Putih menyebutkan persyaratan utama kesepakatan perdagangan AS-Indonesia akan mencakup sejumlah poin, salah satunya tentang Menghapus Hambatan Perdagangan Digital, yang di dalamnya mencakup tentang poin bahwa data pribadi bisa ditransfer ke AS.

    “Amerika Serikat dan Indonesia akan menyelesaikan komitmen terkait perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia telah berkomitmen menghapus batas tarif HTS (Sistem Tarif Terharmonisasi AS) terhadap ‘barang tak berwujud’ dan menunda persyaratan terkait deklarasi impor, mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat; dan mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk mengajukan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO,” kata Gedung Putih.

    “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia,” ujar Gedung Putih.

    (fca/fyk)

  • Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melemparkan sinyal bahwa pihaknya siap berkoalisi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan selama koalisi PKB-Gerindra bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan pada Pemilu 2029 nanti PKB akan merapat ke barisan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi koalisi PKB dan Pak Prabowo ini harus menjadi koalisi yang produktif dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kalau itu bisa terbukti bermanfaat, PKB apa kata Pak Prabowo lah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kendati demikian, Cak Imin menegaskan bahwa Pemilu 2029 masih sangat jauh untuk didiskusikan pada tahun ini. Menurut Cak Imin, kini PKB fokus mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto

    “Tapi itu nanti lah, kan masih jauh sekali. Pokoknya koalisi ini untuk PKB dan Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan  bahwa dirinya nyaman berada di tengah-tengah PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai bahwa NU selalu tampil sebagai penyelamat ketika Indonesia mengalami krisis besar. 

    “Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat kritis, krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan stabilitator,” kata Prabowo. 

    Prabowo menilai, sikap NU tersebut sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, yang moderat, sejuk, dan mendamaikan.

  • Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Perlu Modal Besar jadi Kepala Daerah, PKB Usul Gubernur Ditunjuk Presiden

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju jika kepala daerah setingkat gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa PKB dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. 

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah yang kadang-kadang ini tidak rasional,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kemudian, kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut kepala daerah juga seringkali bergantung pada pemerintah pusat dalam segala aspek.

    “Ujung-ujungnya pemerintah daerah ini kan bergantung juga pada pemerintah pusat, jadi belum bisa mandiri,” katanya

    Melihat kondisi tersebut, Cak Imin dan NU berpandangan harus ada jalan yang cepat dan efektif untuk mewujudkan keinginan rakyat dan pemerintah pusat.

    “Makanya usul kami ada 2 pola, pertama itu gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat di daerah yang ditunjuk oleh presiden,” ujarnya.

    Sementara itu, kata Cak Imin, pola kedua yaitu untuk kepala daerah setingkat bupati ditunjuk oleh rakyat melalui DPRD.

    “Ini hasil kesimpulan kami,” tuturnya