Xcloud.id

partai: PKB

  • Cak Imin kenang Suryadharma Ali sebagai pahlawan pejuang bangsa

    Cak Imin kenang Suryadharma Ali sebagai pahlawan pejuang bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenang almarhum Suryadharma Ali sebagai sosok pahlawan pejuang bangsa, umat, dan negara sejak masa muda hingga akhir hayat.

    “Beliau ini pahlawan kita. Dari zaman mahasiswa, aktivis, kemudian menjadi pengusaha, politisi, hingga menjabat sebagai menteri. Semua dilalui dengan semangat perjuangan dan pengabdian,” kata Cak Imin di rumah duka di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 30, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut dia, jasa-jasa Suryadharma Ali atau yang akrab disapa Bang Surya sangat besar dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik nasional.

    Dia menilai, jika pun ada kekurangan atau kesalahpahaman, hal itu tidak sebanding dengan pengabdiannya selama ini.

    “Saya menjadi saksi yang memiliki rasa hormat dan terima kasih atas segala pengabdiannya,” ujar Cak Imin.

    Dia mengaku memiliki kedekatan dengan Suryadharma Ali sejak masa mahasiswa. Dia menyebut pernah mendapatkan bimbingan dan ilmu dari almarhum karena berada di generasi yang lebih muda.

    “Politik bagi Bang Surya adalah bagian dari pilar pengabdian keagamaan. Saya termasuk yang mendapat sentuhan langsung dari beliau,” kenangnya.

    Cak Imin yang terakhir bertemu dengan Suryadharma Ali sekitar enam bulan lalu dalam sebuah acara pernikahan seorang teman mengaku terkejut dan sangat berduka atas kepergian tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

    “Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT dan dosa-dosanya diampuni,” ucap Cak Imin.

    Saat ditanya soal lokasi pemakaman, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu mendengar informasi bahwa almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, namun belum mendapat kepastian.

    Atas nama pemerintah, Cak Imin juga menyampaikan duka cita mendalam. “Kami amat sangat berduka. Jasa-jasa beliau dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun eksekutif, sangat besar,” ujarnya.

    Menteri Agama RI periode 2009-2014 Suryadharma Ali meninggal dunia pada Kamis sekitar pukul 04.18 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.

    “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sarmuji.

    “Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” sambung dia.

    Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

    Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang (money politics) dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

    Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

    “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.

    Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

    “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pemilukada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.

    Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.

    “Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

    Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.

    “Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” tandas Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB.

    Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024.

    “Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025).

    Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

    Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

    Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” kata dia.

    Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    “Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025.

     

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Jabatan Publik Harus Dipilih Langsung Masyarakat – Page 3

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Jabatan Publik Harus Dipilih Langsung Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai-partai koalisi pemerintah memunculkan wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Semula, ini pertama kali digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat acara puncak hari ulang tahun (harlah) PKB ke-27, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu malam 23 Juli 2025.

    Belakangan, mayoritas fraksi partai politik di DPR, terutama anggota koalisi Prabowo mulai melakukan simulasi model Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Informasi ini dibocorkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyatakan, kepala daerah adalah jabatan publik sehingga harus dipilih juga oleh publik.

    “Kepala daerah itu jabatan publik dan mengurusi isu publik, harusnya publik punya hak untuk memilih siapa yang punya kompetisi mengurusnya, seperti presiden yang mengurusi urusan publik, nah begitu juga kepala daerah,” ujar Arya saat dihubungi, Kamis (31/7/2025).

    Dia menegaskan, dengan memilih langsung kepala daerah, maka masyarakat bisa menentukan mana calon yang sesuai dengan keperluan publik.

    “Dengan publik memilih kepala daerah secara langsung publik dapat menentukan sesuai keperluan publik. Dari sisi kepala daerah, maka mereka menyampaikan program yang sesuai dengan masyarat,” terang Arya.

    Arya menegaskan, meski DPRD adalah perwakilan masyarakat, namun, memilih kepala rakyat adalah hak dan tidak bisa diwakilkan.

    “DPRD itu kan badan perwakilan, tapi kesempatan masyarakat memilih kepala darrah tidak dapat diwakilkan badan perwakilan. Anggota legilstaif saja dipilih langsung masyarakat. Pemilihan langsung jalan terbaik untuk memilih pemimpinnya,” papar dia.

    Menurut Arya, berbagai masalah yang muncul dari Pemilu kepala daerah bisa diatasi bila hulunya yakni Parpol berbenah.

    “Hulunya itu di parpol, bila Parpol bisa memperbaiki calon misal dengan memilih calon berkualitas. Apalagi syarat pencalonan sudah diturunkan ambangnya,” kata dia.

    “Biaya (Pilkada) besar tergantung parpol. Misal parpol tidak menarget biaya pencalonan, misal tidak ada mahar politik,” sambung Arya.

     

    Parkir liar masih jadi persoalan di Jakarta, selain mengurangi pendapatan asli daerah, kehadiran juru parkir juga kerap meresahkan masyarakat. Pemprov Jakarta diminta segera membentuk BUMD Parkir.

  • Batal di Bekasi, Mantan Menag Suryadharma Ali Bakal Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata – Page 3

    Batal di Bekasi, Mantan Menag Suryadharma Ali Bakal Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Menteri Agama RI Suryadharma Ali akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sebagai mantan menteri dua periode periode di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), almarhum Suryadharma Ali memiliki memenuhi syarat untuk dapat dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

    Pihak keluarga mengatakan, awalnya almarhum Suryadharma Ali akan dibawa ke peristirahatan di Bekasi, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul’Ulum selepas ibadah salat zuhur. Namun informasi terbaru mengatakan, almarhum akan dikuburkan di Kalibata.

    “Insya Allah Almarhum akan dikebumikan di Kalibata sekitar setengah 2 siang, dan nanti malam tahlil tahmid dan akan ada tausyiah sampai malam ke-7 dan malam pertama akan yang akan bertausyiah pak Muhaimin Iskandar dari PKB,” ujar perwakilan keluarga kepada para pelayat yang hadir di rumah duka, Cipinang Cempedak Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

    Sebagai informasi Suryadharma Ali meninggal dunia pada hari ini, Kamis (31/7/2025) pukul 04.18 WIB di RS. Mayapada Jakarta. Dia disebut tutup usia hari ini, Kamis (31/7/2025) pukul 04.18 WIB.

    Akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kabar duka tersebut.

    “Meninggal pada hari Kamis, 31 Juli 2025, pukul 04.18 WIB di RS. Mayapada Jakarta,” tulis akun @bimasislam, dikutip Liputan6.com, Kamis pagi.

    Akun yang sama mendoakan agar Suryadharma Ali mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan.

    Suryadharma Ali lahir pada 19 September 1956 di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Dia menikah dengan Wardatul Asriah dan memiliki empat anak: Kartika Yudistira Suryadharma, Sherlita Nabila Suryadharma, Abdurrahman Sagara Prakasa, dan Nadia Jesica Nurul Wardani.

     

    KPK membenarkan Suryadharma Ali, terpidana kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. karena sakit.

  • Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Deddy PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Ambil Kedaulatan Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Selama ini, gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung rakyat melalui Pilkada. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus mengingatkan, jangan membuat aturan yang mengambil hak dan kedaulatan rakyat.

    “Sikap kita jelas. Jangan ambil kedaulatan rakyat, dibagi dengan elite DPRD. Itu enggak benar,” kata Deddy saat dijumpai di sela-sela Bimtek di Bali, Rabu 30 Juli 2025.

    Menurut Deddy, Pilkada lewat DPRD langkah mundur dalam peradaban demokrasi. “Karena tidak ada partisipasi publik, rakyat dalam pemimpin daerahnya,” tutur dia.

    Deddy meyakini, usulan itu akan ditentang oleh banyak masyarakat. Di mana bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang merupakan hasil dari Reformasi.

    Ketua DPP PDIP Ini juga memandang banyak risiko dan ruginya jika itu diterapkan. Misalnya soal potensi terjadinya jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat.

    “Kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah,” ungkap Deddy.

    Deddy menilai, lebih banyak mudaratnya jika Pilkada melalui DPRD. 

    “Apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik,” kata dia lagi.

    Seperti diketahui, wacana Pilkada lewat DPRD kembali dihembuskan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia menilai, Pilkada langsung yang dilakukan saat ini terlalu memakan banyak anggaran negara.

    Parpol-parpol di parlemen pun bereaksi. NasDem dan Golkar yang tegas mendukung. Sisanya, merasa wacana tersebut masih harus dikaji.

    Sementara itu, Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

    “Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut,” ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

    Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

  • 6 Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya? Nasional

    6 Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya? Nasional

    Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Selain uang, waktu boleh jadi merupakan hal yang paling sulit untuk ‘ditaklukkan’ seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji.
    Bagaimana tidak, meski sudah punya uang cukup, seseorang tetap harus menunggu untuk waktu yang tidak sebentar untuk dapat terbang ke tanah suci, bahkan hingga puluhan tahun.
    Tak heran, banyak
    jemaah haji Indonesia
    yang baru bisa berangkat ke Mekkah ketika sudah menginjak usia senja, salah satunya adalah Marni seorang nenek asal Lebak, Banten, yang baru bisa berangkat haji saat usianya menginjak 90 tahun.
    Marni butuh waktu 11 tahun sejak mendaftar sebagai calon jemaah haji pada 2014 lalu sebelum akhirnya berangkat haji pada 2025.
    Penantian Marni tak berawal dari saat pendaftaran, tapi jauh lebih lama dari itu. Sebagai tukang pijat, tentu sulit mendapat uang setor haji yang saat dia mendaftar besarannya mencapai Rp 25 juta.
    Untuk mengumpulkan uang setoran haji, Marni harus mengumpulkan selama bertahun-tahun. Jika merujuk pengakuan Marni, ia mulai bekerja sebagai tukang pijat sejak 1980.
    Dengan pekerjaan yang jasanya tak setiap hari dipakai, Marni konsisten menabung, menyisihkan uang untuk setoran awal haji.
    Dari 1980 sampai 2014, kurang lebih 34 tahun menabung Marni baru bisa bayar setoran awal.
    Total, Marni butuh waktu 45 tahun untuk menabung dan menunggu keberangkatan ke Tanah Suci.
    Marni tak sendiri, kisah lain soal lansia naik haji ini juga diceritakan oleh nenek Marhamah yang berusia lebih dari satu abad.
    Nenek Marhamah berusia 104 tahun saat berangkat ke Tanah Suci. Ia terdaftar sebagai jemaah tertua dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada musim haji 2025.
    Usianya yang telah uzur ini menjadi keuntungan bagi Marhamah dari sisi masa antre, karena Marhamah baru mendaftar haji pada 2019 dan langsung berangkat setelah enam tahun mengantre.
    Jika merujuk daftar antrean, Marhamah harusnya berangkat di tahun 2045. Tapi karena telah sepuh, dia menjadi prioritas untuk diberangkatkan.
    “Tapi alhamdulillah bisa berangkat tahun ini,” ujar Ayamah, anak kandung Marhamah, Kamis (1/4/2025).
    Kisah lansia Indonesia naik haji ini semakin santer terdengar karena antrean haji yang semakin tak terkira.
    Mereka yang mengantre keburu jadi kakek-nenek untuk menunaikan haji.
    Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI menunjukkan, pada haji 2025, jemaah tertua yang berangkat dari Indonesia sudah berusia 108 tahun.
    Dari 203.149 jemaah haji yang berhasil tiba di Arab Saudi, 44.085 jemaah di antaranya juga masuk kategori lanjut usia atau berusia di atas 65 tahun.
    Kementerian Agama RI mencatat 2025, ada sekitar 5,4 juta jemaah haji asal Indonesia mengantri untuk kuota yang jumlahnya mencapai 210.000 per tahun.
    Antrean panjang ini bervariasi, tergantung tempat daerah kantor wilayah terdaftar, paling cepat 11 tahun, tapi ada juga yang harus menunggu hingga 47 tahun.
    Lama antre ini tergantung pada jumlah pendaftar karena tiap daerah mempunyai jumlah pendaftar yang berbeda.
    Berdasarkan data Kemeng, masa antre paling singkat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, itu pun harus menunggu selama 11 tahun.
    Sedangkan yang paling lama ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bantaeng dengan masa tunggu 47 tahun lamanya.
    Ada sejumlah langkah yang dilakoni pemerintah untuk mempersingkat masa tunggu, salah satunya adalah melobi Arab Saudi untuk menambah kuota haji bagi Indonesia.
    Namun, selain mengharap pada Arab Saudi, pemerintah lewat Badan Penyelenggara (BP) Haji juga memikirkan cara lain, yakni menertibkan data jemaah.
    Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar menggunakan istilah data “batu”, merujuk pada data berisi nama calon jemaah yang ikut dalam antraan, tapi wujud orangnya tidak ada.
    Menurut dia, indikasi data batu ini adalah modus operandi para rente di musim haji.
    Nama orang yang mengantre tanpa wujud ini akan menjadi ladang bisnis bagi mereka yang culas, sebut saja oknum penyelenggara haji.
    Nama tanpa tuan itu nantinya akan mengisi daftar tunggu, kemudian akan dijual ketika ada yang menginginkan jalur instan.
    “Itu saya bilang praktik rente, orang sengaja ada kekacauan data itu supaya bisa melakukan praktik manipulasi di situ,” kata Dahnil kepada
    Kompas.com 
    di Kantor BP Haji, Kamis (3/7/2025).
    Untuk membersihkan praktik rente ini, BP Haji akan memperbaiki sistem secara
    realtime
    untuk proses data daftar tunggu haji.
    Harapannya, ketika data batu telah disingkirkan, kekosongan tempat akan diisi oleh jemaah yang berhak dan mengurangi masa antrean.
    Usulan lain untuk memangkas masa antri haji ini datang dari Parlemen, yakni dengan cara mengambil jatah kuota haji negara lain yang tidak terpakai.
    Wakil Ketua Komisi VIII Ansory Siregar mengatakan, cara itu perlu dicoba setelah dia meneliti sejumlah negara di Asia Tengah dan Asia Tenggara yang menyia-nyiakan kuota haji mereka.
    Ia menyebutkan, negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan setiap tahunnya mendapatkan 90.000 kuota haji, tetapi yang terpakai tidak sampai 50 persen.
    Menurut Ansory, pemerintah semestinya bisa menindaklanjuti diplomasi yang dilakukan, dengan melobi negara-negara tersebut agar mau bekerja sama memanfaatkan sisa kuota tersebut.
    “Kalau sekarang ini ada kuota mereka itu sekitar 90.000, yang dipakai cuma 40.000. Sehingga masih ada kuota dari sana 50.000 yang belum dipakai,” kata Ansory di Kompleks Parlemen, Selasa (15/7/2025).
    Selain negara-negara Asia Tengah itu, negara tetangga seperti Filipina dan Timor Leste juga memiliki kuota haji yang tidak dimanfaatkan secara penuh.
    “Filipina masih ada 3.000 kuota yang tidak dipakai. Timor Leste juga ada. Ini harus kita manfaatkan,” ucap Ansory.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpandangan, masa antre jemaah haji dari Indonesia dapat berkurang bila pemerintah menjajaki kerja sama dengan negara-negara tersebut.
    Ansory menambahkan, teknis pemberangkatan dan pemulangan jamaah yang memanfaatkan kuota negara lain bisa dibicarakan lebih lanjut, ketika kesepakatan sudah terjalin.
    “Apakah orang Indonesia ini pergi ke Kazakhstan baru ke Jeddah, atau imigrasi dari Asia Tengah itu datang ke Indonesia gitu, pada fast track gitu. Itu teknis saja tuh. Tapi yang jelas kita bisa memakai kuota mereka itu. Sayang enggak dipakai, 50.000 kan,” kata dia.
    Senada, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan bahwa usul pemanfaatan kuota negara sahabat bisa diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
    “Nanti kita mungkin saja akan merevisi UU Haji, yang bisa memungkinkan kita mengirimkan jemaah bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” kata Marwan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
    Marwan menekankan, upaya ini penting untuk mengurai masa tunggu jemaah yang mencapai puluhan tahun, terlebih banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia dan khawatir tidak memenuhi syarat istithaah saat jadwal keberangkatan tiba.
    “Kalau mereka menunggu daftar tunggu itu, ya keburu mungkin almarhum. Usianya tidak sampai di situ lagi. Ini yang kita butuhkan, cara mengurainya,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Dukung pilkada tak langsung, Imin: Kami ingin demokrasi lebih murah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya mendukung perubahan metode pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung dipilih rakyat menjadi tidak langsung karena ingin ongkos pesta demokrasi menjadi lebih murah.

    “PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost (mahal), banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Kita ingin demokrasi kita lebih murah,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Mengenai formula pilkada tidak langsung itu, Cak Imin menyerahkannya kepada DPR.

    “Kita serahkan DPR, diskusi; dan sekarang ini sedang inventarisasi masalah, supaya seluruh paket undang-undang politik betul-betul menjamin percepatan pembangunan,” tuturnya.

    Cak Imin pun menepis anggapan bahwa usulan pilkada tidak langsung itu hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, PKB sudah sejak lama mengusulkan ide tersebut.

    “PKB ini sudah lama, kan, ngusulin. Hanya saya mengulang saja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira enam tahun yang lalu, ya. Terus disusul berbagai musyawarah alim ulama, kemudian kita pengalaman lapangan yang begitu tidak kondusif,” katanya.

    “Pak Prabowo malah enggak setuju kalau pemilihannya tidak melalui demokrasi, DPRD minimal, tapi, ya, kita lihat nanti,” sambung dia.

    Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

    Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.

    Dia juga menjelaskan usulan tersebut didasarkan pada pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lari pagi bersama aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus sekaligus mengajak para pemuda Indonesia untuk aktif berolahraga.

    “Kita bersyukur semangat olahraga anak muda mulai semakin tinggi dibanding generasi saya dan satu-satunya cara agar kita tidak terbebani biaya kesehatan kita adalah olahraga,” kata Cak Imin saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

    Seraya berseloroh, Cak Imin mengaku terlambat menyadari pentingnya olahraga. Kendati begitu, dia meyakini tidak ada kata terlambat untuk semangat berolahraga.

    “Makanya semangat olahraga di para aktivis ini harus didorong karena zaman saya jadi aktivis, malasnya olahraga minta ampun. Nah, sekarang baru sadar, sadar terlambat, tapi insyaallah masih tidak ada kata terlambat,” ujarnya.

    Sejumlah aktivis yang ikut pada lari pagi tersebut, yaitu para ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GKMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

    “Ini mereka aktivis-aktivis yang hari ini terus melakukan kerja-kerja pengkaderan di bawah, seluruh mahasiswa, yang bagi saya mereka ini adalah teman-teman yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masa depan,” kata Cak Imin.

    Bagi Cak Imin, lari pagi bersama aktivis seperti bernostalgia ke masa-masa menjadi mahasiswa. Cak Imin muda juga merupakan Ketua Umum PMII ketika berkuliah di Yogyakarta.

    Di sisi lain, Cak Imin merasa bersemangat karena mengingat pentingnya peran pemuda dalam menghadapi tantangan global yang semakin sulit.

    Menurut dia, pemuda perlu merapatkan barisan untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan.

    “Jadi, kita berharap kita terus bersinergi untuk seluruh mahasiswa agar lulus S-1 itu menjadi orang yang berdaya, yang mandiri. Mandiri itu bisa kualitas skill-nya, mandiri itu bisa juga kemampuan entrepreneur-nya, dan semua itu kuncinya kepemimpinan,” katanya.

    Menurut Cak Imin, aktivis mahasiswa telah memiliki modal kepemimpinan karena bergerak di level kepemimpinan mahasiswa, sosial, umat, hingga keagamaan.

    Oleh karenanya, dia berharap mereka dapat senantiasa menjaga semangat itu. “Semua ini benar-benar kita harapkan menjaga terus seluruh estafet tantangan yang harus diatasi dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rabu, Samsat Keliling bisa dijumpai di 14 titik Jadetabek

    Rabu, Samsat Keliling bisa dijumpai di 14 titik Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramatjati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway foodmasphere pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Ciledug di Perum Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-14.00 WIB

    8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Hal Gtown House Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Utara 08.00-12.00 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan Nasional 29 Juli 2025

    Hatta Rajasa Nilai Ide Pilkada Tak Langsung Perlu Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (
    PAN
    )
    Hatta Rajasa
    menilai wacana penghapusan
    pilkada langsung
    dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh
    DPRD
    yang diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias
    Cak Imin
    merupakan isu strategis yang perlu dibahas secara nasional.
    Menurut Hatta, wacana tersebut tidak bisa hanya menjadi perdebatan di lingkungan partai politik, tetapi juga perlu didiskusikan oleh seluruh komponen bangsa mengingat dampaknya yang sangat fundamental terhadap sistem demokrasi.
    “Kalau menurut saya biarkanlah itu berkembang, pandangan-pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa, tidak hanya menjadi katakanlah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga menurut pandangan saya,” kata Hatta ditemui usai melayat Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Dia menilai opsi untuk mengubah sistem pilkada merupakan hal yang sah dalam demokrasi, namun harus melewati proses yang inklusif dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang masyarakat sipil, akademisi, hingga pegiat demokrasi.
    Sebab, menurutnya, usulan seperti itu pernah mendapatkan penolakan dari pegiat demokrasi.
    “Dulu pernah ada pandangan seperti itu, masih ingat enggak, mendapatkan penolakan yang cukup dari para kawan-kawan kita aktivis dan juga pegiat-pegiat di bidang demokrasi. Dan kita tidak ingin pandangan-pandangan itu justru menimbulkan distorsi. Jadi biarkan berkembang. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yang terbaik,” kata Hatta.
    Saat ditanya apakah PAN mendukung usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, Hatta menyebut partainya belum mengambil sikap resmi karena masih mendalami berbagai aspek.
    “Belum sampai ke situ. Karena kita sendiri juga masih mendiskusikan hal-hal seperti itu,” imbuhnya.
    Menurut Hatta, apabila memang ingin mengatasi persoalan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, masih ada cara lain tanpa harus mengubah mekanisme dasar pemilihan kepala daerah secara drastis.
    Hal ini disampaikan usai ditanya tentang pandangan bahwa biaya politik yang tinggi membuat munculnya usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
    “Kalau menurut saya itu kita masih bisa kok mencari solusi untuk menekan biaya-biaya tinggi di dalam pilkada, pemilu, atau apa pun juga, tanpa kita katakanlah mengurangi esensi dari nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung.
    Itu ia sampaikan dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025) malam.
    Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu malam.
    Dia menilai, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional yang bertujuan untuk membuat pembangunan nasional kondusif.
    Cak Imin mengatakan, usulan PKB tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.