Xcloud.id

partai: PKB

  • FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar agar melakukan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 secara cermat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD.  

    Juru bicara Fraksi PDI-P dan PKB DPRD Provinsi Sumbar, Sri Kumala Dewi saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 ini menjadi wujud respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat di sisa tahun anggaran yang berjalan. 

    “Maka, Pemerintah Provinsi Sumbar harus bijaksana dalam pelaksanaan rasionalisasi anggaran belanja daerah dengan tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja langsung ke masyarakat,” sebut Sri Kumala Dewi saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (11/8). 

    Terkait dengan penurunan PAD, sebut Sri Kumala Dewi, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar agar dapat menguatkan strategi untuk optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital, peningkatan pengawasan retribusi, percepatan dana transfer pusat, serta peningkatan kinerja BUMD. 

    “Pemerintah Provinsi Sumbar dan OPD-OPD terkait sudah seharusnya melihatkan kinerja yang lebih optimal agar nanti tidak terjadi capaian PAD yang tidak sesuai target, untuk itu Fraksi kami meminta penjelasan,” kata Sri Kumala Dewi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (12/8). 

    Ia menyebutkan, di dalam Nota keuangan menjelaskan bahwa kondisi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar pada semester I yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 1,268 triliun dari target yang ditetapkan pada APBD awal sebesar Rp 2,8 triliun atau sebesar 44,47 persen.  

    “Realisasi itu belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Kita juga tidak menutup mata, kondisi itu terjadi tidak lepas dari kondisi ekonomi daerah yang terjadi saat ini,” ujarnya. 

    Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi mengatakan, kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD- Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2025, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Asta Cita Presiden RI. 

    Muhidi menyebutkan, berdasar data semester pertama menunjukkan bahwa serapan anggaran masih tergolong rendah, sementara waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi. 

    “Hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di tingkat OPD,” sebut Muhidi. 

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan disampingi wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (11/8). 

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi menghadiri rapat paripurna berikut pelaksana tugas sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, asisten dan kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Ekonomi Kreatif DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim angkat suara. Terkait video yang menunjukkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tak salami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Momen itu saat keduanya hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Hasbil mengungkapkan, di kegiatan itu. Gibran dan AHY melakukan interaksi.

    “Saat upacara Kehormatan Militer, Mas Gibran berbincang-bincang dengan Mas AHY,” kata Hasbil dikutip dari unggahannya di X, Selasa (12/8/2025).

    Selain itu, ia mengatakan Gibran juga memberi ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

    “Dan tak lupa, Mas Gibran juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Mas AHY,” ucapnya.

    Karenanya, Hasbil menanyakan. Apa yang diributkan dari momen tersebut.

    “Terus yang diributin apa?” ujar Hasbil.

    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Gibran tak salami AHY viral di media sosial. Bukan hanya AHY, Gibran juga tak menyalami Ketua Umum partai lain.

    Di antara mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

    Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

    Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.
    (Arya/Fajar)

  • Selasa, tersedia layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek

    Selasa, tersedia layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu wajib pajak menunaikan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Selasa.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut 14 wilayah lokasi pelayanan tersebut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan TMP Kalibata pukul 08.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Giant Poris Ruko Batu Ceper Tangerang dan Pasar Modern Bintaro Jaya pukul 09.00-13.00 WIB;

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di KFC Zamrud pukul 09.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Bersih Cikarang pukul 08.00-14.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan RS Bhayangkara Brimob pukul 08.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa dokumen, di antaranya KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan layanan perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus dilakukan di kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    GELORA.CO – Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, di Batujajar, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025 terus menjadi polemik,

    Direktor Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan isu pemakzulan Gibran sempat muncul dari partai biru yang disinyalir dari Partai Demokrat. 

    Hal ini menjadi pertanda tidak disalaminya AHY oleh Gibran dalam acara di Batujajar.

    “Terlebih, ada wacana pemakzulan Gibran yang dalam tuduhan Jokowi melibatkan tokoh besar dan partai biru, sangat mungkin ini juga berpengaruh ke hubungan Gibran dan AHY,” ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 11 Agustus 2025.

    Dedi menerangkan, sikap Gibran tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memantik emosi partai politik untuk segera melakukan pemakzulan.

    “Sikap dingin Gibran, dan mungkin bisa dianggap arogan ini bisa memantik keretakan dengan Parpol dominan di DPR, bukan tidak mungkin kelompok yang mendesak pemakzulan pada Gibran bisa mendapat tambahan dukungan,” tutupnya.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tertangkap kamera tidak menyalami Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Dalam momen tersebut, Gibran lebih memilih salaman dengan sejumlah elite TNI, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono.

  • Negara Harus Bertanggung Jawab Penuh soal Gaji Guru

    Negara Harus Bertanggung Jawab Penuh soal Gaji Guru

    GELORA.CO -Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai gaji guru di Indonesia direspons Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau akrab disapa Amure.

    Menurutnya, gaji guru seharusnya menjadi tanggung jawab negara, terutama untuk guru-guru yang mengabdi di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri (PTN).

    “Gaji guru itu seharusnya menjadi tanggungjawab negara secara penuh, terutama yang sekolah dan perguruan tinggi negeri. Kalau gaji guru masih dibebankan ke rakyat, apa bedanya dengan sekolah swasta,” katanya lewat keterangan resminya, Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Legislator asal Sulawesi Selatan itu mengakui jika gaji guru di Indonesia memang masih jauh dari layak. Padahal guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

    “Gaji guru di Indonesia saat ini masih jauh dari kata layak, terutama jika dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, di Jerman, guru bisa memperoleh penghasilan hingga sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Ini jelas menunjukkan bahwa kita masih harus berbenah dalam hal penghargaan terhadap profesi guru,” ujarnya.

    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan bahwa amanat 20 persen APBN atau senilai Rp 724,3 triliun pada 2025 sejatinya sudah cukup untuk memberikan gaji yang layak bagi para guru selama dikelola dengan akuntabel.

    “Yang paling penting bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana anggaran tersebut dikelola dengan manajemen yang akuntabel. Jika pengelolaan dana pendidikan dapat dikontrol dengan baik, maka kesejahteraan guru bisa terpenuhi,” jelasnya.

    Lebih lanjut Amure menambahkan, kemajuan pendidikan nasional sangat bergantung pada kesejahteraan guru. Pendidikan tidak akan maju tanpa guru yang sejahtera. Kesejahteraan guru adalah fondasi utama agar mereka bisa fokus mengajar dengan kualitas terbaik. 

    “Oleh sebab itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru agar pendidikan kita bisa sejajar dengan negara-negara maju,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati merespon terkait rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Hal itu ia ungkap saat sambutan di acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.

    “Banyak di media sosial saya selalu mengatakan oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat,” ujar Menkeu Sri Mulyani. 

  • Bayar Pajak Kendaraan Bisa Pakai QRIS sampai Virtual Account

    Bayar Pajak Kendaraan Bisa Pakai QRIS sampai Virtual Account

    Jakarta –

    Metode pembayaran pajak kendaraan bermotor yang disetorkan pemilik kendaraan setiap tahun dalam proses perpanjangan STNK tahunan semakin mudah. Kali ini, bayar pajak kendaraan bisa juga dilakukan pakai QRIS, e wallet sampai Virtual Account.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan perusahaan payment gateway PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) mendukung sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online dan real-time.

    Dengan kolaborasi ini, masyarakat Kaltim lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan. Pemilik kendaraan bisa membayar pajak kendaraan melalui website SIMPATOR dengan memilih pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), e wallet atau dompet digital, serta Virtual Account bank. Caranya, cukup dengan mengakses website resmi Sistem Informasi Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor (SIMPATOR).

    “Kehadiran Paylabs sebagai Payment Gateway menyiapkan layanan pembayaran dalam ekosistem SIMPATOR menggunakan Virtual Account, QRIS, e wallet dan lainnya menjadi pilihan bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Kerja sama ini strategis. Kami yakin dan percaya akan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pajak kendaraan dan meningkatkan ketahanan pajak masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan,” kata Kepala Bapenda Provinsi Kaltim, Ismiati, dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Inovasi bayar pajak kendaraan bermotor (baik itu pajak mobil maupun pajak motor) dengan QRIS, e wallet maupun Virtual Account semua bank termasuk Bankaltimtara merupakan bagian dari program digitalisasi layanan publik dan peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat digitalisasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

    “Kami ingin mendorong masyarakat untuk semakin patuh dan tepat waktu dalam bayar pajak kendaraan (pajak mobil dan pajak motor). Hadirnya inovasi pembayaran pajak kendaraan melalui SIMPATOR membuat proses menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Ini sejalan dengan semangat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, katanya.

    Berikut cara bayar pajak kendaraan melalui website SIMPATOR:

    1. Buka website SIMPATOR ( http://simpator.kaltimprov.go.id/)
    2. Masukkan data kendaraan
    3. Pilih metode pembayaran (QRIS, e wallet dan Virtual Account) yang tersedia
    4. Lakukan konfirmasi dan pembayaran
    5. Bukti pembayaran serta e-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) akan langsung diterbitkan secara elektronik.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pengurangan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat dapat merasakan pengalaman baru dalam membayar pajak yang lebih praktis, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan integrasi sistem pembayaran digital nasional.

    (rgr/lth)

  • Jumat, Samsat Keliling tersedia di 14 lokasi Jadetabek

    Jumat, Samsat Keliling tersedia di 14 lokasi Jadetabek

    Arsip foto – Warga melakukan pendaftaran saat akan membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat Keliling Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nz/pri. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN)

    Jumat, Samsat Keliling tersedia di 14 lokasi Jadetabek
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 lokasi berbeda di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLLJ).

    Berikut lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek pada Jumat, berdasarkan akun X (dulu Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Kantor Garuda TV Cilandak pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Bus Way Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00 – 12.00 WIB;

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di halaman Gtown Hose 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di halaman Mitra10 Jatimakmur 09.00-14.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di halaman Delta Mas Pemda Bekasi pukul 09.00-19.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB;

    14. Cinere di halaman parkir Samsat 08.00-14.00 WIB.

     

    Masyarakat diwajibkan membawa dokumen persyaratan pembayaran pajak kendaraan, di antaranya KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi. Syarat lainnya, yakni pemohon tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai Samsat Keliling tersebut hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan, pemohon harus mendatangi kantor samsat terdekat.

     

     

    Sumber : Antara

  • Legislator Minta Prajurit Aniaya Prada Lucky hingga Tewas Dihukum Setimpal

    Legislator Minta Prajurit Aniaya Prada Lucky hingga Tewas Dihukum Setimpal

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, meminta kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo diusut tuntas. Dia mengatakan prajurit TNI yang diduga menganiaya Lucky hingga tewas harus dihukum setimpa.

    “Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Tidak boleh ada pembiaran. Pelakunya harus diadili dan dihukum setimpal. Kekerasan di tubuh TNI tidak boleh lagi terjadi,” kata Oleh kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

    Legislator PKB ini menyebut kematian Prada Lucky di tangan seniornya melanggar hukum dan merusak citra TNI. Dia mengecam peristiwa yang terjadi di institusi TNI itu.

    “TNI adalah penjaga kedaulatan negara. Disiplin dan jiwa korsa seharusnya menjadi kekuatan positif, bukan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap sesama prajurit,” ujarnya.

    Oleh meminta polisi militer bergerak cepat mengusut kasus tersebut. TNI, kata dia, harus segera mengumumkan siapa saja yang menjadi pelaku kekerasan.

    4 Prajurit TNI Ditangkap

    Polisi Militer (POM) TNI menangkap empat prajurit yang diduga menganiaya Prada Lucky Namo. Adapun Prada diketahui meninggal dunia saat masuk ICU akibat luka berat.

    “Betul, sudah ada (empat prajurit TNI) yang diamankan oleh pihak POM yang terindikasi kuat melakukan penganiayaan hingga korban mengalami trauma berat saat masuk ICU,” kata Dandim 1625 Ngada, Letkol Czi Deny Wahyu Setiyawan, dilansir detikBali, Jumat (8/8).

    Deny menyebut Pangdam IX Udayana memerintahkan agar kasus ini diproses secara transparan. Pangdam IX Udayana, lanjutnya, memantau langsung penanganan dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Lucky.

    “Yang jelas, petunjuk Bapak Pangdam harus transparan dan dipantau langsung oleh Bapak Pangdam IX Udayana,” ujar Deny.

    (dwr/haf)

  • Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah Surabaya 7 Agustus 2025

    Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah Surabaya 7 Agustus 2025

    Fraksi PKB Kecam Wabup Jember 11 Kali Absen Paripurna, Djoko: Ngomong Pakai Hatilah
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jember mengecam absennya Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, yang tidak hadir dalam 11 kali rapat paripurna.
    Juru bicara Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat, menyampaikan bahwa dari total 13 kali paripurna, Wabup Jember hanya hadir dua kali.
    “Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRD Jember.” 
    “Terkesan menyepelekan pembahasan hajat hidup rakyat Jember,” tegas Nurhuda saat menyampaikan pandangan akhir fraksi atas Raperda PAPBD 2025 dalam paripurna yang digelar pada Kamis (7/8/2025).
    Ia menilai bahwa absennya Djoko Susanto berkali-kali merupakan pengabaian terhadap amanah konstitusi.
    Fraksi PKB juga mempertanyakan keseriusan Wabup dalam menjalankan tugas dan mengawal aspirasi rakyat, serta meminta agar birokrasi dapat lebih dewasa dan mengakhiri dinamika yang kurang produktif.
    “Kami menuntut penjelasan resmi atas ketidakhadiran ini dan komitmen nyata untuk hadir secara konsisten ke depan,” tambah sekretaris Fraksi PKB tersebut.
    Di sisi lain, Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa ia tidak mendapatkan undangan dari DPRD, bahkan setelah memastikan kepada ajudannya.
    Ia menyarankan agar Fraksi PKB terlebih dahulu menanyakan kepada dewan sebelum mengeluarkan pernyataan kecaman.
    “Saya mengimbau kalau ngomong pakai hatilah,” ujarnya.
    Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, enggan memberikan komentar terkait kritik terhadap wakilnya yang tidak hadir dalam 11 kali paripurna.
    “Karena ini tuan rumahnya DPRD, saya tidak bisa komentar ya, karena saya juga tamu di sini. Biar nanti ketua DPRD saja ya sebagai tuan rumah,” ungkapnya setelah paripurna.
    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Djoko terakhir kali menghadiri paripurna pada 24 Maret 2025 dalam agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan keseriusannya menghadapi Pemilu 2029 dengan mengubah arah strategi politik.

    Tak lagi semata mengandalkan basis tradisional Nahdlatul Ulama (NU), PKB menyatakan akan menjadi partai yang inklusif, membuka diri kepada seluruh elemen bangsa, termasuk Muhammadiyah dan generasi muda.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Dr. Syamsu Rizal MI, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Room Cendana Lantai 1 Hotel Royal Bay, Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (7/8/2025).

    “Kami sedang menguatkan fondasi sebagai partai terbuka. Bukan lagi hanya soal NU. Muhammadiyah pun kami ajak bergandeng,” kata Deng Ical, sapaannya.

    Dikatakan Deng Ical, PKB ingin merangkul pemilih pemula dan anak muda untuk menciptakan basis suara baru di Pemilu 2029.

    Selain menyasar anak muda, PKB juga menargetkan penguatan suara di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan aktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab demokratis.

    Langkah ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik yang turut hadir.

    Prof. Hasrullah, akademisi dan pengamat politik dari Unhas, menyebutkan bahwa pendekatan ke pemilih muda mutlak memerlukan strategi digital.

    “Contoh nyata ada pada Pilpres 2024. Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan media sosial secara masif dan berhasil menang karena narasi gemoy yang dekat dengan generasi muda. Mereka eksis di semua platform medsos,” jelas Hasrullah.

    Sementara itu, Suryadi Culla mengingatkan bahwa PKB juga perlu memperbaiki internal partai.